Pengembangan Basis Data Kemiskinan dari Tingkat Desa untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia

Latar Belakang

Persoalan kemiskinan telah mendera bangsa ini sejak republik ini berdiri. Hampir semua orde pemerintahan menjadikan kemiskinan sebagai prioritas program  untuk dientaskan, sejak orde lama hingga pasca reformasi sekarang. Berbagai data statistik, menunjukan persoalan kemiskinan belum  beranjak dari sebelumnya. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk  miskin di Indonesia sebesar 32,53 juta/14,15 persen. Dimungkinkan data pada  tahun 2010 tidak berubah dari angka 14.15 persen (BPS, 2009).

Namun, data BPS tersebut kerap menuai kritik dari berbagai pihak. Data kemiskinan penduduk itu dinilai tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Angka kemiskinan  yang sebenarnya lebih besar dibanding data yang dikemukakan. Kondisi  perekonomian yang belum cukup stabil, serapan tenaga kerja yang lebih besar  pada sektor informal, daya beli masyarakat rendah, dan lain sebagainya,  menunjukan belum bergesernya angka kemiskinan tersebut.

Terlepas dari perdebatan soal data kemiskinan yang tersebut, kenyataannya  persoalan kemiskinan terjadi di negara Indonesia. Berbagai indikator dasar dan penentu definisi kemiskinan dengan mudah dapat diketahui tanpa survei sosial  dan tabel-tabel statistik. Seorang disebut miskin jika ia tidak mampu makan dua kali sehari (2100 kalori/hari), tidak memiliki akses terhadap sandang dan  papan, serta tidak mampu mengupayakan layanan kesehatan bagi keluarga mereka.

Indikator lain, mereka tidak bisa mengakses pendidikan bagi anak- anak mereka.  Kemiskinan membawa sebuah stigma sosial, karena hal-hal diatas yang  mengeluarkan si miskin dari partisipasi efektif dalam kehidupan sosial.  Segalanya menjadikan si miskin tetap berada di bawah piramida sosial yang seringkali diwariskan secara lintas generasi. (Freddy Tulung, Jurnal Dialog  Kebijakan Publik, Edisi 3/2008)

Pemerintah tentu tidak tinggal diam melihat situasi kemiskinan yang menghimpit  rakyatnya. Pemerintah telah menyelenggarakan program pengentasan kemiskinan,  misalnya, PKH (Program Keluarga Harapan) yaitu program yang menyediakan  tunjangan tunai bersyarat bagi golongan miskin, PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri), yaitu upaya pemberdayaan  masyarakat lokal dalam pengawasan dan perancangan infrastruktur serta proyek- proyek pembangunan kapasitas yang membantu menghilangkan berbagai hambatan  akses kelompok miskin atas pelayanan dasar, program bantuan langsung tunai bersyarat, Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sebagaimana diketahui, penentuan kebijakan yang digulirkan oleh  pemerintah tentu berdasar data dan informasi (input) yang digunakan untuk  program-program  penanggulangan kemiskinan. Masalahnya adalah, jika data dan  informasi sebagai input penentuan kebijakan tersebut tidak cukup mencerminkan  kondisi yang sebenarnya, tentu akan mempersulit dan mempengaruhi kebijakan (ouput) yang diharapkan untuk penanggulangan kemiskinan.

Sebagai contoh, pada soal pembagian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan beras miskin miskin pada tahun 2008 lalu, ternyata tidak cukup tepat sasaran. Warga  yang seharusnya menerima BLT tidak mendapat bantuan tersebut, dan sebaliknya  warga yang tidak berhak, justru mendapatkannya. Berbagai aksi protes warga yang terjadi, menunjukan adanya bantuan bagi keluarga miskin yang salah sasaran.

Persoalan kesalahan data yang terjadi tentu tidak berdiri sendiri. Karena banyak faktor lain yang mempengaruhi perbedaan data, mulai di tingkat desa dan daerah, hingga pusat. Faktor tersebut diantaranya adalah adanya perbedaan variabel ukuran kemiskinan, keterlambatan updating data kemiskinan dalam rentang waktu yang lama, hingga perbedaan cara padang tentang kemiskinan antara daerah dan pusat.

Menilik hal tersebut, perlu selalu dilakukan upaya sinergi kerjasama antar pemangku kepentingan (stakeholders) agar persoalan carut marut data kemiskinan dapat diminimalisir. Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Hamongan Ritonga dari BPS (Kompas, 04/02/10), ia menuliskan bahwa ukuran-ukuran kemiskinan yang dirancang di pusat belum sepenuhnya memadai dalam upaya pengentasan kemiskinan secara operasional di daerah. Sebaliknya, informasi-informasi yang dihasilkan dari pusat tersebut dapat menjadikan kebijakan salah arah karena data tersebut tidak dapat mengidentifikasikan kemiskinan sebenarnya yang terjadi di tingkat daerah yang lebih kecil. Oleh karena itu, di samping data kemiskinan makro yang diperlukan dalam sistem statistik nasional, perlu juga diperoleh data kemiskinan (mikro) yang spesifik daerah. Namun, sistem statistik yang dikumpulkan secara lokal tersebut perlu diintegrasikan dengan sistem statistik nasional sehingga keterbandingan antar wilayah, khususnya keterbandingan antar kabupaten dan provinsi dapat tetap terjaga.

Tujuan:
1. Memberikan input bagi upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.
2. Berbagi pengalaman pengelolaan data dan informasi di daerah.
3. Mendorong terselenggaranya pengelolaan data dan informasi berbasis desa untuk membantu percepatan dan keakuratan data dan informasi tentang kemiskinan.

Output yang diharapkan:
1. Adanya rekomendasi tentang penanggulangan kemiskinan bagi tim percepatan penanggulangan kemiskinan nasional dan daerah.
2. Memunculkan inspirasi bagi daerah (kabupaten/kota) dalam pengintegrasian data dan informasi kependudukan (termasuk kemiskinan) di daerah dengan statistik nasional.
3. Rencana aksi tindaklanjut di daerah yang berminat untuk melakukan ujicoba pengintegrasian data berbasis desa.

Jadwal pelaksanaan kegiatan Seminar:

Hari dan tanggal: Kamis, 22 Juli 2010
Tempat: Gedung Jogja National Museum – JNM (eks. ASRI Gampingan) lantai 3
Jl. Amri Yahya No. 1 Wirobrajan, Yogyakarta 55181 Indonesia
Waktu: 09.00-13.00 WIB

Pembicara Kunci:
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Tema: “Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan untuk Optimalisasi Pengelolaan Birokrasi Daerah”

Panelis:
1. Dr. Ir. Bambang Widianto, M.A. (Deputi Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat / Sekretaris Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan)
Tema: “Rencana Aksi Nasional untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia”

2. Drs. Wynandin Imawan (Direktur Statistik Ketahanan Sosial – Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik)
Tema: “Upaya Pengintegrasian Data Statistik Kemiskinan antara Pusat dan Daerah”

3. Pemerintah Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta
Tema: “Strategi Pengelolaan Basis Data Perdesaan yang Terintegrasi di Tingkat Kabupaten”

4. Pemerintah Desa Terong, Dlingo, Bantul, D.I. Yogyakarta
Tema: “Pembangunan Basis Data Kependudukan dan Keuangan Desa dengan Aplikasi Sistem Informasi Desa”

5. Sutoro Eko Yunanto (Direktur Institute for Research and Empowerment – IRE  / Akademisi)
Tema: “Urgensi Keakuratan Data Kependudukan bagi Penentu Kebijakan di Tingkat Daerah”

Moderator:
Budhi Hermanto (COMBINE Resource Institution)

Peserta seminar:
1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia
2. Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan (Dirjen Adminduk) Departemen Dalam Negeri
3. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
4. Lembaga-lembaga Donor di Indonesia
5. Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia
6. Perwakilan pemerintah desa dari berbagai kabupaten di Indonesia
7. Lembaga non-pemerintah
8. Akademisi