Memetakan Posisi Hukum Sistem Swadaya Desa

Workshop kecil yang ditujukan untuk tim Lumbung Komunitas ini dimulai sekitar 30 menit lepas pukul 18.00. Pembicara, Yohannes Supramono, agak terlambat hadir karena
baru saja mengikuti rapat staf Pemerintah Kota Yogyakarta di kantor Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Selain itu, hujan deras mengguyur wilayah Yogyakarta dan sekitarnya
pada hari Selasa (16/02) sore itu, sehingga agak memperlambat laju perjalanan dari kota ke kantor COMBINE Resource Institution (CRI) di Sewon, Bantul.

Kegiatan diskusi yang ditujukan untuk membangun pemahaman atas prinsip dan logika materi dalam perundang-undang yang terkait dengan administrasi kependudukan ini
diikuti oleh seluruh tim Lumbung Komunitas. Elanto Wijoyono, Novi Erisa, Mart Widarto, dan Nieke Jahja hadir dalam diskusi yang berakhir sekitar pukul 20.30 itu. Menarik, Nieke yang hari itu sebenarnya mengambil cuti tetap menyempatkan hadir untuk mengikuti workshop yang diharapkan dapat membangun penegasan posisi program Lumbung Komunitas (secara khusus pada Sistem Informasi Desa/SID) dan pengembangannya ke depan ini.

Diskusi dibuka oleh Elanto Wijoyono yang menjelaskan latar belakang dan tujuan kegiatan. Pakdjo, panggilan akrab Yohannes Supramono, tidak cukup kesulitan memahami konteks program karena pada pertengahan Desember 2009 lalu telah diundang untuk berbicara dalam diskusi SID oleh CRI di University Club Universitas Gadjah Mada dalam rangka COMBINE Expo 2009. Elanto mengawali diskusi dengan membuka beberapa dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan adiministrasi kependudukan desa, seperti Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan. Fokus perhatian langsung dilontarkan oleh Elanto mengenai posisi program pengembangan Sistem Informasi Desa ini jika dilihat dari sudut pandang hukum dan peraturan yang berlaku.

Dalam UU No. 23/2006 Pasal 93, misalnya, disebutkan bahwa setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat/atau dokumen kepala Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Pihak yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi elemen data pada Dokumen Kependudukan juga dapat diancam pidana. Setiap orang yang tanpa hak
mengakses database kependudukan yang dilindungi juga dapat diancam pidana, sebagaimana tertera dalam Pasal 94 dan 95 UU No. 23/2006 itu.

Pakdjo kemudian menjelaskan bahwa memang pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan adalah wewenang pemerintah. Jika CRI dalam program ini tidak bermain dalam ranah SIAK yang menjadi wewenang pemerintah maka tidak ada alasan bagi siapapun untuk mengancam CRI dengan tuntutan pidana seperti tersebut di atas. Prinsip yang dapat dipegang oleh CRI adalah bahwa data yang dimasukkan ke dalam aplikasi SID adalah data yang tidak diambil atau dicuri dari SIAK< tetapi hasil dari proses pengumpulan data secara mandiri oleh desa dan tim CRI. Oleh karena itu, sejak diskusi dalam rangka COMBINE Expo pada bulan Desember 2009 lalu, Pakdjo telah menegaskan bahwa sistem yang dikembangkan oleh CRI ini lebih baik dan tepat dijadikan Sistem Informasi Sosial Desa. Alasannya, sistem informasi di ranah itu belum ada yang terterapkan di lapangan dan potensial baik digunakan di masa depan, walaupun telah ada sistem Profil Desa yang diturunkan dari Departemen Dalam Negeri ke setiap
desa/kelurahan di Indonesia.

SIAK yang dibangun oleh pemerintah, menurut Pakdjo, merupakan ”surat sakti” yang berperan melegalkan semua data yang ada dalam sistem tersebut. Jadi, ketika ada elemen data yang kita ambil dari SIAK maka kita bisa diancam pidana sesuai UU No. 23/2006 itu. Namun, di sisi lain, ada hak bagi masyarakat untuk membuat aplikasi sendiri yang mampu mengelola data dan informasi yang benar-benar diperlukan. Sistem Profil Desa yang sudah disosialisasikan di banyak desa saat ini dianggap Pakdjo sebagai sebuah sistem yang konyol. Sebabnya, data-data yang diharapkan dapat dicakup oleh Profil Desa itu sebenarnya sudah ada dan diatur pengumpulan dan penggunaan di banyak lembaga/dinas di daerah sesuai bidang masing-masing.

Dalam undang-undang tersebut juga ditegaskan bahwa pengelolaan administrasi kependudukan adalah urusan pemerintah. Oleh karena itu, legalitas dalam proses pengelolaannya sangat digarisbawahi. Dalam hal ini, penggunaan SID untuk mendukung kinerja pemerintahan desa/kelurahan tidak perlu legalisasi karena digunakan untuk kepentingan internal desa dan tidak diterbitkan sebagai dokumen resmi. Sistem informasi seperti SID ini akan sangat berguna ketika setelah data terkumpul dengan nilai validitas yang tinggi. Dari tahap itu, pemerintah desa bisa melakukan analisis untuk bidang apapun yang terkait dengan rencana pembangunan desa.

Pakdjo kemudian memberikan beberapa tips prinsipil untuk pengembangan SID, berdasarkan pengalamannya membangun Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (Simduk) Kota Yogyakarta. Mengenai single identity number menurutnya tidak bisa diterapkan di Indonesia karena faktanya ID kita bisa muncul di mana pun. Setiap kartu tanda pengenal, seperti KK, KTP, SIM, NPWP dan sebagainya, semuanya memiliki nomor dan ID masing-masing, sehingga sulit untuk diintegrasikan. Dalam membangun validitas, sangat disarankan untuk setiap mengumpulkan data, sediakan 1 formulir untuk data 1 orang. Semakin lengkap tabel yang dibangun maka akan semakin lengkap informasi yang didapatkan. Data dalam SID ini sangat kuat untuk pemetaan potensi wilayah. Namun, data dalam SID tidak akan digunakan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota karena variabelnya berbeda. Jadi, SID sangat disarankan benar-benar dijadikan sebagai sistem informasi sosial desa yang lebih bisa bermanfaat.

Perlu diperhatikan pula potensi benturan data dan informasi dengan sistem informasi kependudukan yang lain. Sebagai contoh, data jumlah penduduk ada kemungkinan berbeda, sehingga jika digunakan untuk menghitung jumlah alokasi anggaran maka akan berbeda hasilnya. Muncul pertanyaan, apakah dengan demikian data dalam SID akan terpakai atau tidak? Jika tahap ini dilakukan untuk kepentingan internal desa maka SID akan sangat pasti terpakai datanya.

Banyak elemen yang harus dipetakan sebagai atribut basis data yang akan dibangun dalam SID. Sebagai contoh, harus ada definisi yang jelas mengenai data penduduk; apakah ada beda antara penduduk tetap, penduduk tinggal, dan penduduk musiman. Prinsip kependudukan dalam SID bisa disalin dari prinsip yang dipakai dalam SIAK. SID
juga harus dapat memetakan atribut basis data dalam bidang yang lain, seperti kesehatan dan pendidikan. Sebagai misal, kita harus bisa mendapatkan data siapa saja yang bersekolah di tingkat apa; tercatat setiap tahunnya dan dapat dengan mudah dipetakan. Dalam semua proses tersebut, akan lebih mudah dan valid mengumpulkan data baru daripada melakukan verifikasi atas data lama yang telah terkumpul.

Diskusi ini pun selesai pada pukul 20.30, ditutup dengan makan malam bersama. Selain tim Lumbung Komunitas yang mengikuti workshop ini, staf CRI lain yang sedang berkumpul di sisi luar ruang rapat, turut bergabung dalam sesi ini. Pakdjo yang saat ini bekerja sebagai staf kependudukan di kantor Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta menyatakan siap untuk menjadi teman diskusi dalam proses pengembangan SID ini ke depan.

(Elanto Wijoyono)