Dalam setiap kesempatan sosialisasi untuk memperkenalkan Sistem Informasi Desa (SID), tim COMBINE Resource Institution (CRI) akan memaparkan hal-hal yang terkerangkakan di bawah ini. Kerangka materi ini adalah bagian utama yang umum digunakan dalam memandu diskusi tentang SID, baik bersama komunitas desa, lembaga mitra, maupun pemerintah. Setiap bagian penjelasan dapat dijabarkan lagi dalam paparan yang lebih rinci, disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika diskusi di setiap waktu dan tempat. Kerangka materi ini akan terus dikembangkan dan terbuka untuk dikritisi sebagai salah satu langkah membangun arah dan tujuan SID secara inklusif.

Kerangka Materi Sosialisasi Sistem Informasi Desa (SID)

1. Latar Belakang Sejarah dan Gagasan Pengembangan

— 1.1. 2007 – 2008: Gagasan Lumbung Daya bersama Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT) di Salatiga
— 1.2. 2008: Gagasan SID bersama Desa Terong, Bantul dan Desa Balerante, Klaten
— 1.3. 2009: Prototipe SID di Desa Terong dan Desa Balerante
— 1.4. 2010: SID versi beta
— 1.5. 2011: SID versi 1.0
— 1.6. 2012: SID versi 2.0
— 1.7. 2013: SID versi 3.0
— 1.8. Rencana pengembangan SID ke depan

.

2. Dinamika Pengelolaan Data dalam Pengelolaan Pembangunan (desa – supradesa)
— 2.1. Manajemen administrasi publik
— 2.2. Proses musyawarah perencanaan pembangunan
— 2.3. Pelaksanaan dan pemantauan pembangunan

.

3. Profil Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) – demo
— 3.1. Fungsi aplikasi
—— 3.1.1. Tampilan front-end SID
—— 3.1.2. Tampilan back-end SID
——— 3.1.2.1. Olah data kependudukan
——— 3.1.2.2. Olah data keuangan
——— 3.1.2.3. Olah data aset/sumber daya
——— 3.1.2.4. Olah informasi dan berita
——— 3.1.2.5. SMS gateway
——— 3.1.2.6. Informasi Geospasial
— 3.2. Versi Online dan Offline

.

4. Peta Penerapan SID hingga 2013
— 4.1. Program di Merapi (Sleman, Klaten, Boyolali, Magelang) dalam konteks program pengurangan risiko bencana (PRB); kerjasama dengan UNDP MRR dan FMYY
— 4.2. Program di Gunungkidul dalam konteks program penanggulangan kemiskinan; kerjasama dengan IDEA dan jaringan SAPA
— 4.3. Program di Temanggung dalam konteks program e-gov; kerjasama dengan Bappeda Kabupaten Temanggung

.

5. Proses Membangun SID
— 5.1 Pengelolaan kegiatan di tingkat desa
—— 5.1.1. Sembilan Langkah Membangun SID
——— 5.1.1.1. Bentuk tim kerja bersama pemerintah desa
——— 5.1.1.2. Diskusikan basis data apa saja yang diperlukan untuk warga
——— 5.1.1.3. Himpun data kependudukan dari Kartu Keluarga (KK) –> langkah pertama bangun basis data!
——— 5.1.1.4. Daftarkan proyek SID dan dapatkan aplikasi softwarenya di https://lumbung.combine.or.id –> utk desa/wilayah yang tidak difasilitasi langsung oleh CRI
——— 5.1.1.5. Install aplikasi software SID di komputer desa
——— 5.1.1.6. Entry data kependudukan ke SID
——— 5.1.1.7. Basis data kependudukan sudah bisa dimanfaatkan –> pelayanan publik, perencanaan pembangunan desa, dsb
——— 5.1.1.8. Diskusikan rencana pengembangan SID sesuai kebutuhan desa
——— 5.1.1.9. Sebarluaskan informasi desa (dalam SID) melalui beragam media untuk penduduk/komunitas
—— 5.1.2 Tiga Faktor/Kriteria Keberhasilan SID
——— 5.1.2.1. Tangible Aspect: Aspek bersifat benda, seperti komputer, aplikasi perangkat lunak, kantor desa, dan sebagainya.
——— 5.1.2.2. Intangible Aspect: Aspek bersifat tak benda, seperti kemampuan mengoperasikan komputer, pengetahuan tentang potensi desa, dan sebagainya.
——— 5.1.2.3. Organizational/Managerial Aspect: Aspek manajemen/pengorganisasian kerja, seperti manajemen tim kerja, pembangunan komitmen program bersama kelompok masyarakat,
— 5.2. Koordinasi dengan para pihak di tingkat supradesa
—— 5.2.1. Kecamatan
—— 5.2.2. Kabupaten/Kota
—— 5.2.3. Nasional
——— 5.2.3.1. Pemerintah
———— 5.2.3.1.1. Kementerian Dalam Negeri
———— 5.2.3.1.2. Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat
———— 5.2.3.1.3. Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)
———— 5.2.3.1.4. Badan Pusat Statistik (BPS)
———— 5.2.3.1.5. Badan Informasi Geospasial (BIG)
——— 5.2.3.2. Lembaga non-pemerintah
——— 5.2.3.3. Lembaga donor
—— 5.2.4. Jaringan lembaga mitra/para pihak (lintas wilayah)