Jika nanti rencana pembangunan dan anggaran benar-benar mengantarkan masyarakat desa untuk merebut anggaran yang telah menjadi hak mereka. Pernyataan ini menjadi awal sebuah peluncuran program Sistem Informasi Desa (SID) di Pejagoan, Kebumen.

Lembaga Pemberdayaan Pesantren dan Masyarakat, FORMASI, dan Ford Foundation pada hari Kamis (25/4) menyelenggarakan “Piloting Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa dan Sistem Informasi Desa pada 10 Desa di Kebumen untuk Meningkatkan Partisipasi dan Transparansi Informasi”. Sepuluh desa yang dijadikan piloting adalah Pandansari, jengkolan, kalibeji, Sidomulyo, Kalipurwo, Logadu, Pujodadi, Pasir, Seling, dan Pesuruhan.

Hadir pada acara tersebut Sumardi sebagai Sekretaris Bappeda Kebumen, Miftah mewakili DPRD, Titik Hartini Direktur ACE, sebuah organisasi 26 konsorsium kelompok partisipasi perempuan dan marjinal, dan Ranggoaini Jahja dari COMBINE Resource Institution (CRI). Ke sepuluh perangkat desa yang terpilih hadir dalam penandatangan program yang melibatkan 52 aktivis masyarakat dari 25 kecamatan dalam pengembangan nantinya. Prioritas perekrutan terutama untuk kelompok marjinal, perempuan, dan kelompok miskin. Target besar program ini adalah bagaimana terjadi peningkatan penganggaran yang berpihak pada kelompok miskin dan perempuan yang dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan Sistem Informasi Desa.

Sistem informasi desa akan membantu upaya pengalokasian sumber pembiayaan dari Alokasi Dana Desa (ADD), kuota kecamatan, kuota SKPD, serta program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui forum musrenbang desa-kabupaten.

Dalam kesempaan ini Fasilitator Senior, Titik Hartini mengungkapkan tentang peran penting pengelolaan partisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok marjinal. Untuk itu pola partisipasi perlu dikembangkan termasuk juga dalam pendataan untuk kepentingan alokasi anggaran. Titik Hartini mencontohkan tentang data yang dipunyai kelompok marjinal, terutama perempuan mengenai data dasar keluarga: anak kurang gizi, modal usaha, hamil beresiko, kesehatan anak, dan masalah buruh tani. Dengan data dari mereka ini maka alokasi anggaran yang disusun akan teralokasi dengan baik dan tepat sasaran.

Partisipasi ini akan dikembangkan dengan membangun kapasitas pegiat, keterlibatan kelompok marjinal, dan kesadaran keritisan melalui pengorganisasian. Titik Hartini mengungkapkan hal tersebut dengan menambahkan bahwa kekuatan perspektif kelompok marjinal dan jender akan menyelesaikan masalah pengalokasian anggaran ini.

Meldi Rendra

Tulisan ini telah dimuat di Website Suara Komunitas (http://suarakomunitas.net/baca/58152/program-sistem-informasi-desa-diluncurkan-di-pejagoan-kebumen/) pada tanggal 25 April 2013