100 8639

“Tidak ada larangan penggunaan Sistem Informasi Desa (SID) dalam perundang-undangan menjadi sebuah celah penggunaan SID. Selama Kepala Desa memenuhi laporan desa, monografi, dan profil desa untuk diserahkan pada level supra desa, maka tugas administrasi Kepala Desa telah memenuhi. Desa berhak melakukan otonomi dan pengembangan desa dengan cara tertentu,” demikian penjelasan Yohannes Supramono (Pakdjo), pakar pengelolaan data kependudukan. Hal ini diutarakan Pakdjo pada Focused Group Discussion tentang sistem informasi desa di UC Universitas Gadjah Mada yang diselenggarakan pada hari Rabu (05/06/13). Acara dihadiri oleh banyak pegiat yang mempunyai perhatian terhadap perkembangan desa diantaranya CRI, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, IRE, IDEA, ACCESS, Yayasan Penggerak Linux Indonesia, dan Kantor Pengelolaan Data dan Telematika Bantul.

Hal ini diperkuat oleh Dina Mariana, Peneliti IRE, tentang kemungkinan SID masuk dalam RUU Desa. Dina Mariana mengutarakan bahwa SID telah masuk dalam salah satu klausul RUU Desa tersebut. Klausul itu menjelaskan tentang pemerintahan desa akan mengembangkan sistem informasi desa sesuai dengan kemampuan dan potensi desa. Sistem informasi desa diarahkan untuk mendukung pembangunan dengan menggunakan fasilitas perangkat lunak dan keras dengan menggunakan penyediaan jaringan dan sumberdaya manusia. Penyediaan sistem informasi desa akan memberikan akses informasi yang luas untuk desa dan pemangku kepentingan. Ini dalam upaya desa sehingga mempunyai kesempatan dalam self governing community.

Namun berbagai informasi tersebut harus diperuntukkan untuk kepentingan desa dan warganya.” Kalau informasi itu begitu mudah diakses, akan merugikan desa. Misalnya data itu akan merugikan kalau dilakukan akses untuk kepentingan pemilu atau ekonomi dari pengusaha untuk mencari celah pasar. Contohnya data kuburan untuk masyarakat Dayak. Ini akan merugikan terkait dengan kebiasaan orang Dayak menaruh kekayaannya dalam kuburan. Mudah dibongkar oleh pencuri,” jelas Deny Rahadian, pegiat Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif. Namun demikian pengelolaan data harus dijadikan, demikian Deny Rahadian, untuk meningkatkan melek informasi di warga sendiri sehingga dapat mengontrol pemerintah dan peningkatan nilai tawar di depan pemerintah. Namun tantangannya cukup tinggi. Deny Rahadian menjelaskan ketika melakukan advokasi di sekitar taman nasional dan masyarakat adat di beberapa lokasi, pegiat kerap kali diusir ketika mulai menyusun data.

Dalam kesempatan tersebut penyimpanan data juga menjadi masalah yang mengemuka. Dimana seharusnya data tersebut disimpan. Yan Arief, pegawai Kantor Pengelolaan Data dan Telematika Bantul mengutarakan perlunya data tersebut disimpan di server pemerintah, agar tidak mudah disalahgunakan. Pendapat berbeda diutarakan oleh Pakdjo agar desa yang menyiapkan server untuk itu, karena ketika data disimpan terpusat, sering mengalami masalah ketika data mau ditampilkan karena jaringan yang begitu sibuk. Namun Rusmanto Maryanto, pegiat Asosiasi Open Source Indonesia malah menyarankan, boleh deh data di pemerintah daerah, namun perlu cadangan, misalnya di lembaga tertentu. Karena data di pemerintah rentan mengalami kerusakan. Sayang kalau data telah terkumpul, lalu hilang.

Berbagai saran tersebut menjadi bahan untuk pemantapan arah pengembangan perangkat kerja CRI dalam mengembangkan sistem informasi desa. Persiapan sistem informasi desa dalam menghadapi masalah hukum yang mungkin dan masalah pengelolaan data baik itu organisasinya maupun lisensi yang perlu disiasati. Sistem informasi desa sedang berkembang, butuh umpan balik untuk penyempurnaan.

(Meldi Rendra)

Tulisan ini telah dimuat di website Suara Komunitas Edisi 5 Juni 2013 (http://suarakomunitas.net/baca/69713/legalitas-sid–ada-celah-implementasi/)