Hasil Focus Group Discussion: Lisensi Aplikasi dan Legalitas Manajemen Isi SID (1)

Hal yang perlu dipahami dalam diskusi tentang Sistem Informasi Desa (SID) pada ranah hukum adalah bahwa masalah yang ada bukan pada aturan, melainkan pada bagaimana orang membaca/memposisikan aturan tersebut. Jadi, adalah hal yang menarik ketika kita membahas bagaimana SID bisa diakui, sedangkan hingga sekarang SID tidak memiliki dasar hukum apapun. Pernyataan itu disampaikan oleh Yohannes Supramono atau Pakdjo dari Pemerintah Kota Yogyakarta dalam sesi presentasi Focus Group Discussion (FGD) tentang Lisensi Aplikasi dan Legalitas Manajemen Isi SID di Yogyakarta pada Kamis (05/06) lalu. Namun, ada bagian lain yang juga harus dipahami, bahwa semua pengembangan aplikasi itu sah dan boleh selama tidak ada aturan yang melarang. Dalam praktiknya, lembaga pemerintahan di tingkat daerah juga banyak yang membangun sistem informasi atau aplikasi sesuai kebutuhan masing-masing. Namun, jika kemudian ada aplikasi yang dibangun oleh pemerintah pusat, maka aplikasi daerah yang legal pun bisa jadi tidak berlaku lagi. Sistem informasi yang digunakan pun sebaiknya tidak berdiri sendiri, tapi terhubung dengan data pada sistem informasi yang terkait. Pemerintah Kota Yogyakarta, sebagai contoh, memiliki Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS). Namun, aplikasi ini tidak dapat berjalan dengan lancar dalam pemanfaatannya karena sistem ini berdiri sendiri. SIMPUS tidak terhubung dan terintegrasi dengan data kependudukan di sistem yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)[1] adalah contoh aplikasi yang dibuat terpusat oleh pemerintah pusat. Aplikasi ini kemudian diwajibkan untuk digunakan di seluruh daerah di Indonesia melalui mekanisme paket (hardware dan software). SIAK hanya dioperasikan oleh staf pemerintah pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang diberi kewenangan mengelola data kependudukan. Staf ini ditempatkan tidak hanya di tingkat kabupaten/kota, tetapi juga di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Skema penempatan petugas olah data khusus ini adalah salah satu cara untuk mengamankan data dalam SIAK. Aplikasi yang boleh menerbitkan data menjadi dokumen kependudukan dan/atau catatan sipil adalah aplikasi SIAK. Dalam konteks ini, SID memiliki ruang untuk mengumpulkan data, tetapi tidak menerbitkan data menjadi dokumen yang sama dengan fungsi SIAK. Sistem data yang dikelola dalam SID pun harus dibedakan dan tidak secara bersama-sama mengeluarkan 5 (lima) jenis data kependudukan yang harus dilindungi, yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta nama orang tua. Hanya aplikasi SIAK yang bisa menerbitkan data di atas dan mengeluarkannya secara bersama-sama. SID hanya bisa merekam dan mengeluarkannya secara terpisah. Oleh karena itu, Standard Operasional dan Prosedur (SOP) pengelolaan SID harus jelas dalam ruang lingkup menghimpun data dan menerbitkan data. SID harus bisa mempelajari aspek perlindungan yang diberlakukan oleh pemerintah terhadap data kependudukan agar bisa mengantisipasi kemungkinan kebocoran data dan kelemahan sistem lainnya.

SID memiliki kelebihan dalam fungsi olah data yang lebih akurat dibandingkan dengan SIAK dan beberapa sistem informasi milik pemerintah lainnya. Sistem yang dikelola oleh dinas kependudukan dan catatan sipil berfungsi mengolah data kependudukan secara de jure. Sistem yang dikelola oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di tingkat daerah berfungsi mengolah data secara de facto. Sistem yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berfungsi mengolah data secara de jure dan de facto, tetapi berkala. SID akan mampu menjalankan fungsi olah data, baik secara de jure maupun de facto. Walaupun data kependudukan di SID bisa diawali dengan merujuk pada data berdasarkan yang tertera di dokumen kependudukan, tetapi mekanisme pembaruan datanya tidak perlu menunggu laporan. Desa bisa membangun mekanisme menghimpun data dengan survei atau sensus berkala untuk skala desa-dusun, sehingga data akan selalu termutakhirkan tanpa harus menunggu laporan warga dan/atau penduduk.

Pakdjo menegaskan bahwa kelebihan lain SID adalah fungsi yang dinamis. Menurut pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta yang pernah merancang aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK)[2] Kota Yogyakarta ini, aplikasi SID akan fleksibel diberi tambahan fungsi untuk memetakan data sesuai kebutuhan tempatan. Akan ada banyak jenis data yang tidak terangkum dalam sistem data kependudukan formal yang akan mampu terangkum dalam SID. Selain itu, SID bagaimanapun akan lebih murah pembiayaannya jika dibandingkan dengan SIAK atau aplikasi berbayar lainnya. Tak ada kewajiban bagi desa untuk mengalokasikan sejumlah dana tertentu untuk pengadaan hardware dan software dalam penerapan SID. SID bisa diterapkan dalam situasi yang flesibel, sesuai kemampuan desa.

Namun, di sisi lain, fleksibilitas SID itu juga menyimpan kelemahan, terutama dalam sisi potensi terhadap duplikasi data kependudukan. Hal ini disebabkan dengan terwadahinya dua sistem pendataan, baik secara de jure maupun de facto dalam SID. Data seseorang bisa potensial terekam di lebih dari satu desa (SID). Kelemahan lain adalah potensi permintaan pengembangan aplikasi oleh pengguna (desa) yang bisa tak terbatas. Pengembang SID harus mampu mengelola permintaan itu agar bisa tetap sejalan dengan arah pengembangan dan pemanfaatan SID. Kelemahan terbesar yang harus bisa ditutupi adalah potensi kebocoran dan penyalahgunaaan data yang harus dilindungi. Pada bagian ini, ada tanggung jawab besar di pihak CRI sebagai inisiator dan pengembang utama SID. CRI perlu menyiapkan skema yang bisa diikuti oleh para pengguna SID di tingkat desa sebagai SOP dalam menghimpun, mengelola, dan menerbitkan data. Batasan dan ruang lingkup harus ditentukan dengan jelas, tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan SID mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku. SID juga berpotensi “mengganggu” keberadaan sistem informasi lain, sehingga harus ada pembeda antara SID dengan sistem informasi lain. Jadi, dari sisi isi/konten, SID tidak akan dipersalahkan karena telah menjiplak data sistem lain, dan dari sisi aplikasi, SID tidak mengganggu kerja sistem informasi lainnya.

(Elanto Wijoyono)

.

Catatan kaki:

[1] Keberadaan dan penggunaannya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

[2] Aplikasi SIMDUK dijalankan di tingkat Kota Yogyakarta sebelum kemudian diadopsi oleh pemerintah pusat sebagai rujukan untuk pengembangan SIAK.