Riuh rendah suara puluhan warga, ibu-ibu dan bapak-bapak, menyerukan kata-kata “sangat miskin”, “miskin”, “sedang”, dan “kaya” atau “mampu”. Kata-kata itu adalah kategori kelas sosial yang dihasilkan dari proses Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP) di Desa Nglanggeran. Jumat lalu (08/11), pemerintah desa setempat menggelar proses uji publik untuk verifikasi data hasil AKP di tingkat dusun. Dusun Karangsari ini adalah salah satu dari lima dusun di Desa Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta yang melakukan uji publik hingga akhir pekan lalu.

 

.

Usai sholat Jumat, para warga sudah berdatang ke balai dusun setempat yang berada di tepi jalan raya legendaris “Irung Petruk” yang sudah tak digunakan sebagai jalur utama yang menghubungkan Yogyakarta – Wonosari. Ruas jalan baru dengan jembatan yang dibangun sekitar setengah dekade lalu telah menggantikan tikungan terkenal ini. Jadi, para warga bisa leluasa berjalan atau memarkir kendaraannya di depan balai dusun yang berada tepat di tepi jalan. Sekitar pk 13.30 acara dibuka oleh kepala dusun setempat dan dilanjutkan langsung dengan proses uji publik yang dipandu langsung oleh tim Pemerintah Desa Nglanggeran.

AKP adalah sebuah inisiatif untuk membangun data keluarga miskin secara terbuka dan partisipatif. Perangkat kerja dan rumus penghitungan yang digunakan disusun bersama oleh tim yang berisikan pemerintah desa dan perwakilan warga. Proses ini dilakukan sejak tahun 2012 lalu dengan difasilitasi oleh tim Perkumpulan IDEA. Kemudian, pendataan dilakukan pada pertengahan tahun 2012 oleh tim warga yang dibentuk di tingkat desa dan dusun. Setelah pendataan dalam bentuk sensus aset per keluarga, data diolah dengan aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) yang ada di kantor desa. Hasil olah data ini kemudian dikembalikan ke warga di tingkat dusun untuk ditinjau kembali sebagai salah satu langkah verifikasi bersama secara terbuka. Harapannya, dengan alur seperti ini, baik pemerintah desa maupun warga desa setempat akan terlibat penuh dari awal hingga akhir. Semua bagian dikelola dan ditentukan sendiri secara terbuka.

Aplikasi SID yang dikembangkan oleh COMBINE Resource Institution sejak tahun 2009 ini kini sudah mampu mengelola rumus olah data untuk analisis aset. Pemanfaatan untuk analisi aset untuk menghitung skala/indeks kemampuan keluarga yang digunakan di Desa Nglanggeran ini menjadi bagian dari program Strategic Alliance for Poverty Alleviation (SAPA) Indonesia yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinasi untuk Kesejahteraan Rakyat bersama jaringan lembaga swadaya masyarakat di sejumlah kabupaten/kota di Indonesia. Selain di Desa Nglanggeran, proses yang sama dilakukan di 5 desa lainnya di Kecamatan Patuk dan Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, sebagai bagian dari program percontohan yang dikelola bersama dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Gunungkidul.

Proses uji publik yang dilakukan di Desa Nglanggeran ini kemudian akan ditinjau kembali proses pendekatan dan metode pelaksanaannya. Verifikasi di tingkat dusun yang memiliki jumlah puluhan hingga ratusan Kepala Keluarga (KK) dirasa masih cukup sulit untuk bisa menghasilkan pembahasan yang mendalam. Proses ini bisa juga dilaksanakan di tingkat yang lebih kecil, seperti Rukun Tetangga (RT) atau dasa wisma, tetapi dengan konsekuensi waktu pelaksanaan yang lebih lama. Proses dan hasil verifikasi pun akan bisa lebih mendalam dan menyeluruh. Namun begitu, apa yang sudah dilakukan saat ini telah menjadi salah satu cara baru untuk membuka ruang dialog, terutama dalam proses pendataan dan penentuan keluarga miskin yang nanti akan digunakan datanya dalam proses perencanaan pembangunan desa dan daerah. Warga pun bisa memahami secara langsung bagaiman data dihimpun, diolah, dan diperiksa kembali hasilnya. Jadi, ketika data tersebut pada saatnya digunakan untuk proses pemanfaatan, seperti untuk perencanaan pembangunan atau untuk penentuan program sosial, semua warga telah yakin dan sepakat dengan keakuratan data yang digunakan sebagai rujukan.

Data yang selama ini disusun secara tertutup dari sensus yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan penentuannya tidak dilakukan di tingkat lokal, menjadikan banyak data rumah tangga dan/atau keluarga miskin yang salah. Akibatnya, banyak program sosial yang dikelola pemerintah pun salah sasaran dan tak jarang memunculkan gejolak di tingkat akar rumput di banyak desa di Indonesia. Inisiatif untuk membangun proses pendataan sejak dari penyusunan perangkat kerja hingga peninjauan hasil pendataan secara terbuka dan partisipatif di tingkat desa ini diharapkan dapat menjadi model yang kemudian bisa diperluas penerapannya, sekaligus untuk membenahi kualitas proses perencanaan pembangunan yang selama ini berjalan. Proses yang lebih demokratis dan hasil yang lebih akurat tentu saja menjadi kekuatan yang bisa terus dikembangkan.

.

VIDEO: Lihat Video Uji Publik AKP Desa Nglanggeran di sini: http://lumbungkomunitas.net/video/1221/

.

(Elanto Wijoyono)

Uji Publik AKP Desa Nglanggeran