GREGET DESA – 14 Desember 2013

Kegiatan seminar ini diselenggarakan di Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul. Partisipan yang hadir dalam kegiatan ini berjumlah 127 orang dengan jumlah partisipan laki-laki sebanyak 100 orang dan partisipan perempuan sebanyak 27 orang.

Daftar Hadir Pesserta Seminar Nasional:

No

Nama

L/P

Lembaga

Alamat

1.

M. Taufik Batubara

L

TKPKD

Sei Rampas

2.

Zulkarnain

L

TKPKD

Banda Aceh

3.

Endang H

P

Talun, Kemedang

4.

Edi Ariadi

L

Kupas

Ulin 103, Makassar

5.

I Gede Eka W

L

MBM

Bali

6.

Deden Sukendar

L

TKPKD

Sukabumi

7.

Restu Aprianta Tarigan

L

BITRA

Medan

8.

Alfath

L

DKPEK

Semarang

9.

Widodo

L

Pemdes

Magelang

10.

Kusmawati H

P

WDW

Banda Aceh

11.

Yayuk

P

PPSW

Sukabumi

12.

Puji W/ Sukijan

L

JMKP

Kulon Progo

13.

Ambar Riyadi

L

IDEA

Jl Kaliurang KM 5 Sleman

14.

Isnawati

P

IDEA

Jl Kaliurang KM 5 Sleman

15.

Meiastuti DH

P

Bappeda

Surakarta

16.

Helmi

L

SPP

Jl Laswi Tasikmalaya

17.

Riki Hermawan

L

SPP`

Jl Jend Soedirman Ciamis

18.

Deni

L

SPP

Garut

19.

Lalu Wiranata

L

Bappeda

Kab Lombok Tengah

20.

Moh Adriyanto A.J

L

TKPKD

Kota Kupang

21.

Wagiyo

L

Kades

Krambilsawit

22.

Tasinal

P

Kebumen

23.

Akhmad Zein S

L

TKPKD

Kota Surakarta

24.

Enang Ruhiyat

L

TKPKD

Kab Subang

25.

Sahrul Akbar

L

TKPKD

Kab Garut

26.

Ahmad Taufik

L

Seknas Fitra

Jakarta

27.

U.R Landuawang

L

Bengkel Appek

Kupang, NTT

28.

Arifin

L

Kades

Nglegi, Pathuk

29.

Wahyudin

L

Pemdes

Kebuman

30.

Partini

P

TKP2KDES

Kebumen

31.

Siti Masiatun

P

Desa

Kebumen

32.

Istiatun

P

KIP DIY

Jl Gayam 10 YK

33.

Sudaryanto

L

Desa

Girisekar

34.

Bowo S

L

Desa

Temanggung

35.

Heru M

L

Desa

Temanggung

36.

Suwardiyanto

L

Desa

Balong, Girisubo

37.

Dumadiyanto

L

Desa

Balong, Girisubo

38.

Lugiman

L

Desa

Kemesung, Semin

39.

Sarjiyo

L

Desa

Girimulyo, Panggang

40.

Riyanto

L

Desa

Girimulyo, Panggang

41.

Sudaryanti

P

Desa

Girimulyo, Panggang

42.

Danang R

L

Desa

Temanggung

43.

Sait

L

Pemdes

Bulu, Temanggung

44.

Ismohadi

L

Desa

Girisuko, Panggang

45.

Adiyad Riyadh

L

YSKK

Singopuran, Solo

46.

Erni Herawati

P

FPPD

Jl Karangnongko 175

47.

Nunung Z

L

Desa

Tamanagung Muntilan, Magelang

48.

Sulasa

L

Desa

Hargosari

49.

Puji Qomariyah

P

FPPD

50.

M. Joko P

L

Pemdes

Tamanagung Muntilan, Magelang

51.

Hajar Musyarofah

P

Pemdes

Tamanagung Muntilan, Magelang

52.

Jamhari

L

Desa

Ngawen, Playen

53.

Suparjo

L

Desa

Kebumen

54.

Mardiadi

L

Desa

Kebumen

55.

Mattukhin

L

Desa

Kebumen

56.

Chia

P

ACE

Jakarta

57.

Umi Arifah

P

Formasi

Kebumen

58.

Supriyatun

P

Desa

Semanu, GK

59.

Mulyadi

L

Aksara

Jogja

60.

Sukamso

L

Desa

Kebumen

61.

Sri Widagdo

L

Desa

Klaten

62.

Mamet Sunardi

L

Pemdes

Kebumen

63.

Suyitno

L

Desa

Kebumen

64.

Muhtar S. Anam

L

Formasi

Kebumen

65.

Subagiyono

L

Desa

Temanggung

66.

Ikhsanudin

L

Desa

Kebumen

67.

Purwanto

L

Desa

Kebumen

68.

Agus Turyono

L

Desa

Kebumen

69.

Sudimal

L

Desa

Klaten

70.

Darwono

L

Desa

Klaten

71.

Sri Yanto

L

Desa

Klaten

72.

Herman

L

Desa

Boyolali

73.

Sularno

L

JMKGK

Wonosari, GK

74.

Ardian

L

YKKS

Solo

75.

Mujianto

L

Desa

Boyolali

76.

Widodo

L

Desa

Balerante

77.

Suman

L

Rakom MMC

Boyolali

78.

Jaim

L

Desa

Balerante, Klaten

79.

Yulianto

L

Desa

Pana

80.

Yauri

L

SAPA

Jakarta

81.

Manang J

L

TSD

Kemalang

82.

Z. Tarodin

L

Desa

Kandangan, Temanggung

83.

Ian Riyanti

P

YUK

Jogja

84.

Rusdiyanto

L

IDEA

Jl Kaliurang KM 5

85.

Sugianto

L

Desa

Temanggung

86.

W. Zakiyah

P

IDEA

Jl Kaliurang KM 5

87.

Suci

P

IDEA

Jl Kaliurang KM 5

88.

Widodo

L

MMC

Boyolali

89.

Puji Basuki

L

Desa

Sambirejo

90.

Suwardi

L

MMC FM

Boyolali

91.

Turyanto

L

Desa

Rejangkolan, Kebumen

92.

Paryanto

L

Desa

Kemalang, Klaten

93.

Yanto BC

L

PBA

Bantul

94.

Sodikin

L

PNPM

Sleman

95.

Zakaria

L

SAPA

Solo

96.

Tri Widodo

L

Desa

Klaten

97.

Nino Histiraludin

L

JERAMI

Solo

98.

Taufik

L

Desa

Kandangan, Temanggung

99.

Shorikhin

L

Desa

Kandangan, Temanggung

100.

Triananda

P

IDEA

Jl. Kaliurang KM 5

101.

Parjito

L

Desa

Girimulyo

102.

Fajarini

P

STPMD

Jl Timoho 317

103.

Hardjono

L

STPMD

Jl Timoho 317

104.

Rinaldi

L

JRKI

Solo

105.

Anis Nuria

P

IDEA

Jl Kaliurang KM 8

106.

Muhammad Sodiq

L

KFM

Dukun, Magelang

107.

Agus M

L

Pemdes

Dukun, Magelang

108.

Habiburrahman

L

KFM

Dukun, Magelang

109.

Yazid Aiman

L

Pemdes

Dukun, Magelang

110.

Tiem F. Usman

P

IDEA

Jl Kaliurang

111.

Irman A

L

CRI

Bantul

112.

Marsudi

L

BPMP GK

Gunungkidul

113.

Pakdjo

L

Warga

Malioboro

114.

Insan H

L

Bappeda

Panyatan, Kulon Progo

115.

Wiwit E

P

IDEA

Jl Kaliurang KM 5

116.

Bayu SA

L

JRK Jateng

Magelang

117.

Sinam

L

JRKI

Solo

118.

Imam Setyadi

L

IDEA

Jl Kaliurang KM 5

119.

Tenti NK

P

IDEA

Jl Kaliurang KM 5

120.

Agus Harmanto

L

Desa

Beji

121.

Munanto

L

Desa

Boyolali

122.

Yoga

L

IDEA

Jl. Kaliurang KM 5

123.

Erie

L

Inisiatif

Bandung

124.

Andri

L

TKPKD

Kota Tasikmalaya

125.

Rusmiyatun

P

JMMP

Pleret, Kulon Progo

126.

Widodo

L

Desa

Bohol, Gunungkidul

127.

Dini Pramita

P

IDEA

Jl. Kaliurang KM 5

Isnawati (IDEA)

Bapak dan ibu yang kami hormati, acara seminar sesi kedua dengan judul Diskusi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui SID dengan tiga narasumber kita. Yang pertama Bapak Simon dari Depdagri, yang kedua Ketua TKPKD Kabupaten Gunungkidul Bapak Imawan Wahyudi, dan yang ketiga perwakilan dari Desa Nglanggeran selaku desa yang melakukan praktek SID. Seminar ini akan dipandu oleh saudara Ahmad Nasir. Kepada moderator kami persilahkan.

Akhmad Nasir

Assalamualaikum warrohmatullohi wabarokatuh. Selamat siang bapak dan ibu semua, saya diminta oleh panitia untuk memandu jalannya seminar sesi kedua dan sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Nasir, tinggal di Bantul dan di sesi ini kita akan membahas dengan satu tema yaitu sistem informasi desa untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. Dari kalimat yang ditulis oleh panitia, kita bisa berasumsi bahwa penanggulangan kemiskinan selama ini kurang cepat sehingga perlu dipercepat, atau barangkali sudah cepat tetapi masih kurang cepat sehingga perlu kita percepat. Dan sistem informasi desa diharapkan bisa digunakan untuk itu. Apakah betul atau tidak nanti akan kita lihat dan kita kupas bersama-sama. tetapi sebelum kesana, saya ingin sedikit mengingatkan bahwa tujuan utama dari seminar ini adalah yang pertama, merangkum dan menyebarluaskan pengetahuan penanggulangan kemiskinan partisipatif melalui SID. Kemudian yang kedua adalah meneguhkan komitmen bersama antar pihak dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan pendataan terpadu dan partisipaif. Saya kira dua kata kunc ini perlu kita garus bawahi. Kebijakan pendataan yang terpadu dan partisipatif. Terpadu kalau tidak partisipatif berarti belum sesuai dengan yang kita harapkan. Partisipatif tetapi belum terpadu barangkali juga belum cukup. Nah ini yang mudah-mudahan selama sesi ini menjadi kata kunci yang selalu kita ingat dalam pembahasan.

Nah saya akan perkenalkan dulu narasumber kita. Ada tiga narasumber yang sudah hadir. Yang pertama ada Bapak Simon Edward Lumban Gaol, panggilannya Pak Simon. Tempat tanggal lahir, Tapanuli 17 Maret 1962. Jabatan sekarang adalah Kasubid Pendataan Potensi Masyarakat. Nomor telepon 0811193298, dan pendidikan terakhir S2. Bapak Simon ini nanti akan memberikan paparan tentang profil desa dan kelurahan yang berbasis internet. Kemudian narasumber yang kedua ada Bapak Drs. Imawan Wahyudi, MH. Beliau lahir di Banjarnegara dan sekarang ini sebagai Wakil Bupati Gunungkidul dan sekaligus ketua TKPKD Kabupaten Gunungkidul. Bapak Imawan nanti akan menyampaikan tentang implementasi sistem informasi desa dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul. Kemudian narasumber yang ketiga adalah Bapak Budi Subaryadi, lahir di Gunungkidul 24 Juli 1982. Beliau ini adalah Kepala Bagian Pemerintahan Desa Nglanggeran. Demkian bapak ibu sekedar perkenalan dari ketiga narasumber kita. Nah mungkin untuk yang pertama kita akan melihat dulu apa yang sudah dilakukan oleh Desa Nglanggeran tentang pengalaman menggunakan SID untuk praktek penanggulangan kemiskinan. Silahkan Mas Budi.

Budi Subaryadi (Pemerintah Desa Nglanggeran Patuk Gunungkidul)

Terima kasih, assalamualaikum warrohmatullohi wabarokatuh. Selamat siang bapak dan ibu. Disini saya akan menyampaikan tentang sistem informasi desa dan sedikit saya memberikan demo untuk penerapan SID ini. Nah sebelum kita ke sistem, kita harus melakukan pemetaan kondisi desa. Misalnya potensi-potensi wilayah yang ada di masing-masing desa. Setelah dari pemetaan-pemetaan itu kita masukkan dalam file dan nanti kita akan masukkan dalam data. Kemudian setelah kita input dalam sistem, itu akan dipergunakan untuk apa. Jadi nanti akan kita demokan juga terkait manfaat-manfaat ketersediaan data yang ada di desa. Selanjutnya dengan SID setelah kita inputkan, nanti kita akan bisa merancang suatu program atau pembangunan yang ada di desa. Selain itu juga yang langsung bisa kita rasakan di desa itu yang jelas kaitannya dengan pelayanan publik. Kita melayani warga masyarakat untuk pelayanan surat menyurat kita akan lebih cepat. Setiap warga yang akan mencari surat itu kita tinggal bertanya NIK atau nama lengkap. Disitu tadi kita sudah kita input-kan pemetaan situasi termasuk database kependudukan, kelas sosial, nanti bisa kita input-kan di sistem tersebut.

Yang jelas disini saya hanya akan berbagi pengalaman dalam membangun SID yang ad di Desa Nglanggeran yang semoga bisa bermanaat bagi desa lain dan bisa menerapkan sistem ini. Pertama kita mendapatkan sosialisasi SID di kecamatan dengan narasumber Pak Arifin. Kemudian menerapkan SID tersebut kita dimulai di 6 desa yaitu di Desa Beji, Nglegi, dan Nglanggeran di Kecamatan Patuk dan di Kecamatan Panggang ada Desa Girikarto, Girimulyo dan Girisuko. Mudah-mudahan nanti bisa kita kembangkan dengan bantuan atau pendampingan dari teman IDEA dan CRI. Mudah-mudahan kedepan seluruh desa yang ada di kabupaten yang ada di Gunungkidul bisa menerapkan sistem ini. Sistem ini nanti bisa bermanfaat tidak hanya bagi desa tetapi juga pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat. Nah kaitannya dengan SID kita menyajikan sistem atau informasi yang ada di desa secara transparan atau online. Nah otomatis warga masyarakat yang punya akses internet bisa langsung mengakses informasi di masing-masing desa. Misalnya pemerintah kabupaten membutuhkan data anak sekolah yang hanya lulus SD. Nanti desa itu tidak akan kesulitan bertanya ke masing-masing padukuhan. Kita sudah punya sistem yang sudah input datanya dan tinggal kita cari. Data apa saja terkait pekerjaan, pendidikan, kelas sosial dan lainya. Disini ada beberapa pelatihan, ada pelatihan instal SID di kantor balai desa, selanjutnya konsolidasi indikator data kemkiskinan di tingkat kabupaten, terkait AKP, dan kemudian pembentukan tim AKP di desa dan entry data AKP dengan SID. Jadi si Desa Nglanggeran kita bentuk tim yang tupoksinya sudah ada bagiannya masing-masing.

Selanjutnya pelatihan SID untuk AKP, dan terakhir update pelatihan yang dulu sistem informasi desa itu di versi 2.0 sekarang sudah di versi 3.0 dengan beberapa tambahan toolls atau penyempurnaan kinerja sistem untuk menunjang pelayanan ke masyarakat. Nah kemudian kita melakukan uji public. Nah untuk SID Desa Nglanggeran bisa diakses di www.Nglanggeran-gunungkidul.info.

Sumber: http://www.nglanggeran-gunungkidul.info./index.php/first

Nah di halaman utama disini ada profil yang disitu ada sejarah desa, ada wilayah desa, ada masyarakat, dan nanti bisa kita masukkan visi misi. Jadi dari pemerintah kabupaten sampai pusat itu tetap bisa melihat potensi desa dengan hanya membuka web dan tidak harus datang ke desa. Tetapi yang jelas tidak semua ini kita publish, ada data-data yang kita sembunyikan dan harus ada ijin dari admin untuk melihatnya. Nah untuk sistem juga bisa sebagai media informasi. Misalnya di desa ada kegiatan, bisa kita masukkan termasuk berita desa. Disini kita sudah melakukan pelatihan untuk masing-masing dusun itu ada kader media. Dari masing-masing padukuhan kita buatkan link sehingga bisa menginputkan berita dari masing-masing padukuhan dan langsung masuk di web. Nah di SID yang utama adalah data penduduk. Jelas ini kita bisa petakan data-data penduduk. Misalnya dari masing-masing pedukuhan dan juga di masing-masing KK. Misalnya kita contohnya salah satu padukuhan di Tawangsari ada 222 KK. Kita akan melihat list dari 222 KK itu kita tinggal klik saja dan nanti akan muncul daftar KK. Ini bisa juga dicetak. Jadi misalnya dari dinas tertentu membutuhkan data ini, ini juga bisa dicetak. Kita tinggal pilih saja, nanti akan muncul daftar KK, tinggal kita cetak, lalu kita print. Disitu muncul KK dan juga jumlah anggotanya.

Kemudian dari data penduduk, kita menuju ke analisis dimana analisis yang di Desa Nglanggeran ini kita utamakan dulu untuk AKP (Analisis Kemiskinan Partisipatif). Dengan kuesiner yang kita sampaikan dengan cara yang partisipatif itu akan menghasilkan nilai setelah kita entry dari hasil-hasil pendataan kepemilikan lahan, asset-aset dan juga pengahasilan atau pengeluaran. Misalnya Pak Nasib Irwanto dengan total nilai 84 dimana dia masuk kategori sangat miskin. Di sistem ini, untuk menentukan 84 bisa masuk miskin itu bagaimana? Di sistem ini kita bagi menjadi 4. Jadi nilai 100 itu kita bagi menjadi 4 dengan kategori nilai 0-25 itu kaya, kemudian 25,01-50 itu kategori sedang, 50,01-75 itu kategori miskin, dan 75,01-100 itu sangat miskin. Jadi dengan sistem ini data kita masukkan dan nanti akan muncul nilainya dan hasil analisis kuantitatifnya. Nah disini kita juga sudah melakukan ini dengan hasil kuantatif dan kita juga lakukan uji publik analisis kualitatif dimana akan kita adakan uji publik. Jadi dari pendataan itu ternyata sangat miskin tetapi dengan kita uji public, masyarakat yang menilai itu ternyata KK tersebut KK sedang. Jadi kita kita punya dua data yaitu data yang versi kuantitatif dan versi kualitatif. Nah dengan data yang kualitatif itu saya rasa akan lebih bisa diterima di masyarakat. Kalau kita hanya mengandalkan data yang belum diterima di masyarakat, itu akan menjadi kesenjangan di masyarakat. Jadi kota melakukan uji publik bahwa data itu kita sampaikan ke masyarakat. Siapa saja yang miskin, siapa saja yang kaya, masyarakat akan ikut menilai bahwa data benar atau data itu salah, kita verifikasi bersama-sama.

Kemudian dengan data statistik kelas sosial yaitu dengan analisis kuantitatif. Selain juga dengan pendataan kemiskinan, ini juga nanti bisa untuk indikator pendataan di masyarakat. Misalnya saja kita bisa melihat kepemilikan unggas atau ternak disini bisa kita lihat. Misalnya ternak kambing, disitu ada 482 KK yang tidak memiliki ternak kambing, dan juga yang memiliki ternak dengan nilai rupiah. Misalnya ada dua itu dirupiahkan menjadi berapa. Jadi dengan input data analisis ini tidak hanya untuk indicator kemiskinan saja, tetapi juga untuk melihat kepemilikan dari masing-masing KK, termasuk kepemilikan sepeda motor atau mobil. Jadi disini nanti bisa kita lihat yang memiliki mobil siapa saja, ternak berapa, itu akan lebih detail. Selanjutnya untuk hasil analisis, ini yang sedang 120. Ini setelah versi pendataan, tetapi akan lain dengan versi uji publik. Untuk kategori sedang itu uji publiknya 408 yang sedang, untuk yang kaya itu 78. Kemudian kita lihat untuk versi pendataan itu berbeda. Untuk kaya itu hanya 37, untuk sedang 130. Jadi di Desa Nglanggeran itu otomatis penduduknya akan masuk kategori sedang yang akan lebih banyak. Itu bisa kita lihat dengan presentasi berapa persen. Yang sedang itu ternyata 59,5% untuk wilayah Desa Nglanggeran. Ini kalau saya paparkan semua mungkin waktunya akan habis. Yang jelas secara garis besar saja dan apabila bapak ibu tertarik menerapkan sistem ini nanti bisa berkoordinasi dengan panitia.

Untuk selanjutnya kita menuju ke percetakan surat. Saya contohkan untuk pelayanan publik misalnya mau mencetak surat pengantar, disini kita tinggal mengisi nama atau NIK. Dengan ini otomatis sistem akan mengisi alamat lengkap. Kita tidak perlu menulis lagi alamat lengkap. Hanya tinggal kita masukkan nomor surat dan keterangan suratnya akan digunakan untuk apa kemudian kita tinggal cetak. Kita akan melayani masyarakat dengan cepat tidak sampai lima menit. Ini saya tampilkan sedikit video uji pubik yang kami lakukan di pedukuhan. Awalnya kita sampaikan dulu tujuannya kita melakukan AKP. Satu orang itu kita bedah dulu kemudian kita bacakan satu persatu dan kita minta pendapat dari masyarakat. Misalnya si A saya sebut miskin, masyarakat menerima atau tidak. Jadi tidak hanya satu orang yang kita pakai sebagai dasar. Misalnya kalau ada beda pendpaat, kita ambil suara yang terbanyak untuk menetukan dalam uji public tersebut. Mungkin dari saya sekian dulu, saya akhiri wassalamualaikum warrohmatullohi wabarokatuh.

Akhmad Nasir

Terima kasih Mas Budi yang sudah menyampaikan paparan tentang pengalaman Desa Nglanggeran dalam memanfaatkan SID untuk AKP. Tadi juga sudah ditunjukkan beberapa manfaat SID untuk pemetaan, perencanaan dan mendukung pelayanan publik. Prosesnya juga sudah diceritakan dan bahkan ditunjukkan melalui video. Tadi Mas Budi berharap seluruh desa di Kabupaten Gunungkidul akan menggunakan SID. Nah kita ingin mendengarkan apakah pihak Kabupaten Gunungkidul merestui atau justru melarang. Kita akan mendengarkan paparan dari ketua TKPKD Kabupaten Gunungkidul yang sekaligus juga wakil bupati, bagaimana kebijakan Kabupaten Gunungkidul soal penanggulangan kemiskinan ini. Kepada Pak Imawan dipersilahkan.

Imawan Wahyudi (Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul)

Assalamualaikum warrohmatullohi wabarokatu, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah ini adalah gambaran dari Kabupaten gunungkidul. Luas wilayah Kab. Gunungkidul : 148,536 Ha (1.485,36 km2) atau 46,63 % dari luas Provinsi DIY. Ketinggian bervariasi antara 0 – 700 meter di atas permukaan laut. Terbagi menjadi 18 kecamatan, 144 desa, 1431 padukuhan, 1521 RW dan 6832 RT. Jumlah penduduk (Sensus Penduduk 2010) adalah 675.382 jiwa meliputi 193.478 KK, terdiri dari 326.703 laki-laki dan 348.679 jiwa perempuan. Tingkat kepadatan penduduk 454 jiwa/km2. Angka Kemiskinan tahun 2012 adalah 22,72% (susenas BPS) dengan satu cacatan bahwa banyak desa bisa dientaskan melalui program desa wisata, melalui banyak program, ada pertanian, ada peternakan dan lain-lain. Dan bahkan ada satu desa yang terkenal paling miskin dirujuk oleh Bapak Profrsor Mudrajat Kuncoro yaitu Desa Kemadang yang paling miskin di DIY. Sekarang tidak ada lagi orang menanggur di Kemadang. Lima tahun yang lalu memang iya, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi yang menganggur disana dan bahkan memerlukan tenaga kerja dari desa lain. Saya kira updating data menjadi sangat penting dan saya sangat berharap kepada SID terutama AKP. Bayangan saya, tidak seindah yang saya banyangkan, tetapi jauh lebih indah lagi. Jadi AKP ini sebuah metode untuk menghitung angka kemiskinan di desa dan ternyata lebih canggih dari yang saya bayangkan. Jadi patut untuk kita presentasikan di para guru besar untuk menjadikan cara pandang kita ini jangan menjadikan sesuatu menjadi rumit, menjadi apa-apa dibuat susah.

Saya pernah belajar statistik, seharusnya yang sulit menjadi mudah. Ini dengan metode AKP dan SID ini menjadi memudahkan. Nah saya kira kasus seperti di Kemadang, bisa dilakukan AKP seperti ini akan bisa memberikan satu perimbangan terhadap data dari BPS. Bahwa secara legalitas, secara nasional itu data harus bersumber dari BPS, dari TNP2K kami tetap hormat karena kami aparat bagian dari itu. Tetapi saya kira sesuatu yang kita ketahui mengandung kelemahan-kelemahan harus segera kita perbaharui karena data tentang kemiskinan itu menjadi menyulitkan kami dalam perencanaan dan kalau perencanaannya sudah lemah jangan Tanya hasilnya. Kalau perencanannya sudah lemah maka hasilnya dua kali lipat kelemahannya. Oleh karena itu menurut hemat saya, yang terpenting dari seminar nasional itu harus menjadi satu kehendak bersama dari lima belas TKPKD beserta seluruh stakeholder, LSM, dari Ford Foundation, SAPA, CRI, IDEA, itu caranya bagaimana untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri agar segera ada satu kebijakan mengubah upaya pendataan kemiskinan melalui cara seperti ini. Melalui cara AKP yang sudah kita lihat kecanggihannya. Nah sinergi SID dengan profil desa, Profil Desa sebagai basis data statis dan dinamis Desa yang menggambarkan tipologi Desa akan saling melengkapi dengan SID sebagai basis data statis dan dinamis Desa yang unggul dalam layanan administrasi Desa dan data kemiskinan.

Profil desa di Gunungkidul dikerjakan amat serius karena sudah terbukti untuk mendukung menjadi desa pemenang di tingkat propinsi itu sangat ditentukan oleh profil desa. Dan itu sudah enam kali kita menang di tingkat propinsi, dan sayangnya kemarin kita juara dua harapan. Sebelum itu juara dua nasional, sebelum itu juara dua nasional, juara tiga nasional yang sangat didukung oleh profil desa. Sehingga nanti kalau pforil desa disinergikan dengan SID, saya yakin itu akan sangat valid. Dengan begitu akan memudahkan kita melihat mana yang sesungguhnya miskin dan mana yang miskin abu-abu. Kekhawatiran kami itu begini pak Simon, bukan soal distribusi BLSM, tetapi persoalannya kami mengkhawatirkan mereka yang tidak masuk kategori miskin kemudian tertular penyakit miskin karena amsuk dalam daftar. Nanti bisa menjadikan orang begitu dewasa, cita-citanya masuk dalam daftar RTM hanya karena salah alokasi, salah perepsi yang harus kita luruskan dengan data yang valid. Dan lebih dari itu AKP ini mudah. APBD dulu dengan model akuntansi sederhana, kita bisa membaca. Tetapi setelah diubah menjadi yang canggih, yang bisa membaca itu para elit pemerintahan, politisi, dan konglomerat yang punya tenaga ahli untuk membaca itu. Ini masyarakat tidak bisa membaca APBD karena menggunakan akuntasi yang terlalu canggih sehingga menjauhkan dari masyarakat. Nah ini masyarakat akan bisa bukan hanya membaca, tetapi bisa melakukan. Saya kira kita kembali lagi lah ke alami kita, hal yang sederhana bisa kita lakukan bersama sehingga transparansinya itu tidak dibuat-buat tetapi tranparasi yang sebenarnya.

Kondisi Saat Ini

Target Mendatang

Kondisi geografis Kab. Gunungkidul memerlukan strategi khusus untuk pembangunan jaringan (koneksi) internet (saat ini menggunakan jaringan berbasis tower)

Menggunakan koneksi intranet dan sistem offline serta meningkatkan kualitas jaringan berbasis tower

Dukungan tenaga terampil yang kurang di bidang Teknologi Informasi (khususnya di Desa)

Memberdayakan Siswa SMK jurusan Teknologi Informasi

Data yang belum terpadu dan belum up-date

Sinkronisasi Data oleh TKPKD dan Melaksanakan pendataan (kemiskinan) dengan metode Analisis Kemiskinan Partisipatif)

Tahun 2013 SID diterapkan di 24 Desa

Tahun 2014 di 3 kecamatan lokasi MP3KI dan tahun 2015 di 144 Desa

Belum ada dukungan Sistem Informasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Kabupaten/Kecamatan

Membangun Sistem Informasi Kemiskinan di TKPKD

Belum tersinergi dengan sistem informasi Profil Desa

Merintis sinergi SID dengan Profil Desa di 3 kecamatan lokasi MP3KI (Panggang, Saptosari dan Gedangsari) bekerjasama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) dan PNPM Mandiri Perdesaan

Belum secara luas mendukung kebijakan Pemkab Gunungkidul (karena masih pilot project di beberapa Desa)

SID akan dioptimalkan untuk mengolah data kemiskinan dan peningkatan pelayanan masyarakat di Desa

Nah cita-cita kami di Gunungkidul itu begini Pak Simon. Jadi 2014 kami ingin 144 desa itu sudah menggunakan SID yang disinergikan dengan profil desa. Kami bilang ke Pak Dirjen PMD waktu menjadi peserta OKPPD 30 november kemarin, kami siap beserta TKPKD yang lain yang bisa dijadikan daerah untuk menggambarkan bahwa dengan metode yang sederhana dan basisnya masyarakat desa, penanggulangan kemiskinan utamanya adalah datanya, itu sudah selesai diawal. Jadi hulunya itu air yang jernih karena data kemiskinan adalah hulunya. Kalau data hulunya tidak jernih pasti hilirnya akan berantakan. Kalau 2014 bapak dirjen PMD bisa mengalokasikan berapa kabupaten untuk piloting se-Indonesia melakukan pendataan kemiskinan melalui AKP, saya yakin Indonesia akan lebih cepat mewujudkan pasal 33 UUD kita. Nah setelah itu barulah angka itu yang disebut politisi bahwa desa akan memperoleh 1,3 milyar. Itu lain lagi persoalannya. Pejabat desa kalau mengelola 1,3 milyar harus dipersipkan dulu sikap mental, cara pandang dan cara kerjanya. Tetapi dengan data yang baik saya kira Indonesia lebih cepat diselesaikan dengan SID dan AKP. Saya kira itu cukup, terima kasih. wassalamualaikum warrohmatullohi wabarokatuh.

Akhmad Nasir

Terima kasih Bapak Imawan. Paparan Bapak Imawan mengkonfirmasi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Budi bahwa apa yang dilakukan kemenfaatan SID dengan metode AKP itu bisa mempercepat penanggulangan kemiskinan sehingga kemudian beliau memiliki niat untuk mengimplementasikan ini di semua desa di Kabupaten Gunungkidul. Nah tadi ada beberapa yang saya garis bawahi, salah satunya adalah bagaimana mensinergikan antara SID ini dengan profil desa yang nanti juga akan disampaikan oleh Pak Simon. Pak Simon akan mempresentasikan soal profil desa dan kelurahan berbasis internet. Mudah-mudahan akan demo profil desa, apakah nanti bisa menyederhanakan yang rumit. Dan meskipun disini hanya profil desa tetapi karena tema kita terkait dengan penanggulangan kemiskinan, saya mengharapkan Pak Simon nanti juga bisa mengkaitkan antara profil desa yang sekarang sudah berjalan ini, bagaimana pemanfaatan profil desa untuk penanggulangan kemiskinan. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kemudian komitmen, kebijakan yang bisa terpadu dan partisipatif. dan kepada Bapak Simon saya persilahkan.

Simon Edward Lumban Gaol (Dirjen PMD Republik Indonesia)

Assalamualaikum warrohmatullohi wabarokatu, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, tadi kita sedikit agak bertanya “Mana data saya?, data saya tidak akurat”, bagaimana jadinya data. Sekarang kita lihat judulnya “Dari desa, milik desa, selamanya milik desa”. Tidak milik orang kabupaten, tidak milik pak bupati. Kalau milik desa siapa yang mengisi? Desa. Kalau sampah diisi oleh orang desa, hasilnya apa? sampah. Kalau bapak bertanya “data saya akurat atau tidak?”, tergantung kejelian bapak pemilik data. Jangan tepuk air di dulang. Kalau tepuk air di dulang kena diri sendiri. Oleh karena itu mari kita sepakati pendataan basis pertama adalah desa dan kelurahan. Oleh karena itu pofil desa adalah dari desa, untuk desa dan untuk kelurahan. Kalau itu yang menjadi titik awal, kalau datanya salah siapa yang salah? Yang membuat data. Siapa yang membuat data? Desa. Kalau bapak punya kartu mentari, ibu memiliki kartu halo, kemudian bapak yang satu punya XL, tiba-tiba mbah saya mendapat rejeki membeli handpone. Kartu itu bisa dimasukkan tidak? Bisa. Itu dari makna. Yang mau saya sampaikan, base layer adalah kata kunci tentang data. 68 tahun republik ini berdiri, yang tidak bisa diurus salah satunya adalah data. Pendatanya adalah siapa? Masyarakat desa dan kelurahan. Yang memberitahu dia miskin atau tidak siapa? Tetangganya. Tetapi kadang-kadang salah. Miskin disampaikan tidak miskin, yang tidak miskin disampaikan miskin.

Ada beberapa yang kita sampaikan tentang profil desa. Pertama tiga pilar profil desa. Profil pertama adalah Data Dasar Keluarga. Ini nanti membicarakan tentang kemiskinan. Kemudian potensi Desa, dan selanjutnya tingkat perkembangan Desa. Berbicara dengan data dasara keluarga, ini yang kita namakan dengan data sumber daya manusia yang ada di desa tersebut. Apa saja kapasitasnya, apa yang dimiliki. Apa pedidikannya, apa kesehatannya dan sebagainya. Itu ada sekitar 84 pertanyaan. Kemudian potensi desa yang kita coba kenalkan ada 4 bagian. Yaitu sumber daya manusia yang ada di desa, sumber daya alam yang ada di desa, prasarana yang ada di desa, dan kelembagaan apa yang ada di desa. Berbicara tentang potensi dengan sumber daya alam tentu kita harus mendata apa pendidikan masyarakat disana, ketrampilan apa yang dimiliki. Potensi sumber daya apa yang dimiliki? embung kah, lahan gersang kah, atau ketrampilan lain dan sebagainya. Kemudian lembaga apa yang ada di desa tersebut, dan prasarana. Apakah jalan desanya baik atau tidak? Apakah jalan propinsi baik atau tidak? Apakah banyak jalan yang tidak ada disana. Oleh karena sebenarnya profil desa adalah sebuah informasi bagaimana sebenarnya gambaran desa itu secara utuh dari seluruh aspek yang ada. Aspek ekonominya, aspek politiknya, aspek budayanya, dan seluruh aspek yang ada sehingga kita harus mendukung apa yang kita harapkan dalam menguatkan data yang ada. Karena dengan data yang ada maka kita dapat mewujudkan prioritas pembangunan desa.

Ini juga timbul pertanyaan. Apakah RPJMDes-RPJMDes bapak disini berbasis data atau terawangan? Copy paste tahun lalu. Sekarang banyak yang salah. Arus pembangunan sebenarnya tidak selalu bertanya kepada semua dan saya juga merubah diri, saya tidak bertanya pada tahun angaran pertama saya dapat berapa, itu salah. Tetapi kita harus berfikir, saya mau menyelesaikan mana sehingga dengan data yang ada kita harus mendukung bagaimana meletakkan prioritas pembangunan desa dan pemerataan pembangunan itu sendiri. Saya terima kasih pak wabup, kita telah meihat SID dan ada emosional bagaimana mensinergikan antara SID dengan profil desa. Saya sepakat dengan itu. Katakan SID dalam bentuk lokal dan profil desa dalam bentuk nasional karena ada 24 sektor yang setiap hari masuk ke desa. Tetapi selalu bertanya basisnya apa. Ini yang harus kita sepakati bersama supaya kita bangun itu sehingga dengan itu maka ada Permendagri 12 tahun 2007 bagaimana menggunakan data itu dan digunakan data itu. Itu yang menjadi penting karena selama ini adalah RPJMDes terawangan dan rencana desa dari ujung ke ujung stereotip sama. Semua dari wilayah pesisir sampai wilayah perkotaan sama judul kerjanya dan ditandatangani dan diaminkan juga. Karena setiap wilayah berbeda penanganannya tetapi kita selalu mengaminkan semua sama copy paste. Berbicara tentang itu, data menjawab kita harus siap mencapai. Desa A dengan desa B berbeda rencananya karena berbasi data kuantitatif bukan kualitatif.

Nah berbicara tentang pengelolaan desa di berbagai dunia, inilah dia. Di swedia tidak ada yang menangani pendataan disana, tetapi Australia, Turki sampai Indonesia ada Badan Statistik. Di negara lain juga ada badan pertanian. Kita ada dua, badan statistik dan pemerintah daerah. Ini juga yang menggelitik tentang kita. Profil Kabupaten Gunungkidul sampai sekarang belum ada. Kenapa? Karena tidak ada yang mengakumulatif data dari desa ke desa. Data desa akumulatifnya data kecamatan, kecamatan akumulatifnya kabupaten. Itulah sebenarnya profil kabupaten, ditambahkan struktur organisasi dan penganggaran yang ada, selesai. Oleh karena itu profil desa, data saran keluarga, potensi dan perkembangan desa, pendayagunaannya adalah analisis klasifikasi, kategori da tipologi. Analisis klasifikasi ini penting kepada kita, desa bapak masuk dalam klasifikasi apa. Bertipologi apakah desa bapak? Apakah desa bapak adalah tipologi desa industi, desa pertanian, atau pariwisata dan sebagainya. Karena dengan memanfaatkan bentuk itu saja kita sudah mulai tergambar kira-kira apa rencana yang aka dibuat disana. Sehingga kita dapat melihat pendayagunaannya ada warning sistem status kesehatan. Kita ketahui sekarang orang gila masuk DPT, karena tidak dicatat di desa ada orang gila atau tidak. Penduduk dalam capil, mengeluarkan daftar KK tetapi dia tidak tahu namanya di dalam analisa LAMPID (Lahir, mati, pindah). Yang tahu itu adalah desa. 100 KK dikeluarkan capil terkadang tinggal 60 KK yang ada di desanya.

Oleh karena itu di dalam profil, validasi ini jalan. Apakah dia pindah, apakah dia meninggal dan sebagainya. Pada forum ini juga, menurut informasi beberapa teman-teman, susah untuk mendapatkan data capil untuk diverifikasi oleh desa. Sekaligus melalui forum ini dapat diluruskan antara penanganan profil desa dan capil itu ada satu tujuan sehingga penyimpangan data capil itu tidak harus dipeluk-peluk karena data bila dipeluk tidak akan pernah memberikan arti. Data harus dipublikasikan supaya ada artinya dan tidak perlu diperjualbelikan. Kalau terjadi transaksi disana kapan republik ini maju. Kemudian penegonan melihat infrastruktur yang ada. Sudah tahu prasarana baik atau buruk, tetapi ketika PU berfikir mengerjakan, dia hanya melapis jalan yang baik sementara jalan disana sudah ada yang buruk. Tentu ini adalah early warning system dalam penataan perencanaan yang ada. Nah data dasar keluarga, ini ada data umum, by name by address. Cuma satu yang mau saya sampaikan, mempublikasikan by name by address ada hukumnya. Tidak dapat dipublikasikan semena-mena karena itu melanggara HAM. Jadi walaupun profil desa memiliki by name by address, profil desa tidak mem-publish. Jadi kepada teman-teman yang mengembangkan SID supaya patuh kepada Undang-Undang Teknologi Informasi. Ini ada hukumnya. Jangan kita membangun sistem yang melanggar undag-undang. PPLS mengeluarkan daftar keluarga miskin by name by address, itu hanya keputusan wakil presiden.

Data dasar keluarga (by name by dddress)

  1. Data umum

  2. Rincian data keluarga

  • Biodata

  • Aset dan kesejahteraan

  • Ekonomi

  • Keanggotaan dan lembaga

  • Kesehatan

  • Keamanan

Kemudian Biodata, Aset dan kesejahteraan, ini juga kita masih banyak yang tidak patuh. Masyarakat-masyarakat kita tidak mau mendatakan hartanya berapa. Makanya ini juga yang membuat kesimpangsiuran per-RTM. Ini juga harus kita auto koreksi kepada kita semua jangan langsung semena-mena dan sebagainya. Memang masyarakat kita yang tidak mau mendata berapa kepemilikan asetnya. Kita harus sadar yang kita input itu adalah yang baik dan yang benar. Banyak masyakat desa bila datang pencacahan dan sebagainya, “selamat siang bu, tanahnya berapa”, “Anak saya yang punya”, padahal dia yang punya. Ada tingkat kesadaran membayar PBB yang ditakutkan sehingga tidak mau melaporkan hartanya. Kemudian kesejahteraan ini masuk dalam prasejahtera 1,2, dan 3. Itu yang kita kaitkan dalam penanggulangan kemiskinan. Masyarakat si A masuk di prasejahtera 1 atau tidak dan sebagainya. Ini yang kita data. Kemudian ekonomi, keanggotaan dan lembaga, kesehatan, dan keamanan. Ini yang menjadi penting terutama kepada tiga pilar: ekonomi, kesehatan, pendidikan.

Sumber: bahan paparan Simon Edward Lumban Gaol (DirjenPMD Republik Indonesia)

Ketika dia masuk kepada potensi, sumber daya alam, dan prasarana, kita mempunyai hitungan dan rumus. Ini metodologinya sama, ini kita harapkan berlaku secara nasional sehingga memiliki keseragaman. Metodologinya kita sebut begini:Potensi tinggi (>80%), potensi sedang (60%-80%), potensi rendah (<60%). Tipologi apakah dia persawahan, apakah dia jasa perdagangan dan seterusnya, ini yang kita harus pahami. Contohnya saja ibu di Desa Cisaat di Sukabumi, tipologinya pegunungan. Bila data dimasukkan, aplikasi ini langsung menjawab desa ini masuk ini da ini. Ini yang penting.

Sumber: bahan paparan Simon Edward Lumban Gaol (DirjenPMD Republik Indonesia)

Di dalam profil desa ada sembilan komponen perkembangan desa. Ekonomi masyarakat, Pendidikan masyarakat, dan Kesehatan masyarakat, ini yang disebut dengan kebutuhan dasar. Bila hal ini rendah, dia masuk di dalam desa-desa miskin. Kesehatan tidak ada, ekonomi tidak ada, pendidikan tidak ada. Kemudian Keamanan dan ketertiban, Kedaulatan politik masyarakat, Peranserta masyarakat dalam pembangunan, Lembaga kemasyarakatan, ini indicator kelembagaan. Sedangkan Kinerja pemerintahan desa Pembinaan dan pengawasan, adalah managerial. Kalau problematika di 1-3 itu yang kita sebut dari dulu namanya desa swadaya mula. Kemudian kalau memiliki permasalahan 4-7, inilah desa-desa swakarya. Dan 8-9 adalah desa swasembada yang permasalahan di manajerial yang tidak lagi banyak permasalahan kebutuhan dasar. Nah kalau evaluasi profil ini dibentuk selama tahunan dan terlihatlah dia lamban berkambang dan kurang berkembang, itu yang kita sebut desa miskin.

Nah kita sengaja membuat ini berbasis online supaya semua dapat melakukannya dengan baik. Kita bangun aplikasi ini dengan friendly user dan sampai hari ini, dua tahun setelah aplikasi online, kita sudah mempunyai data 24% secara nasional. Dan saya laporkan kepada Bapak Wakil Bupati, Gunungkidul baru menyelesaikan 46%. Kalau saja disinkronkan SID dengan profil, saya percaya Profil Desa Gunungkidul tahun 2014 bisa mencapai 100%. Itu yang menjadi penting. Dan kemudian data proil desa dipublish secara nasinal dan dapat dikembangkan. Data dipublikasi sehingga orang lain dapat melihat. Salah satu desa di Sleman, dengan melihat data profil desa, maka dia mendapat program T4. Tahun ini saya menerima dua sektor ke kantor PMD. Satu menekertrans dan yang satu LIPI litbamgnya DKP. Dia minta tahun ini 120 desa yang memiliki profil mau melatih masyarakat. Sehingga dengan adanya data ini di pusat, sektor dapat melakukan intervensi program ke daerah-daerah, tanpa bapak ibu datang kesana. Itu baru namanya informasi, terbuka. Satu lagi yang ingin saya sampaikan, web kita sudah berlogo go.id. Ini artinya informasi resmi pemerintah. Jadi harapan saya SID masukkan juga dalam public go.id tidak .com. karena kalau go.id itu sudah dilindungi.

Pengguna sistem online

No

Tingkat

Pengguna

Lingkungan Kerja

Nama

Pengguna

Previlege

Jumlah

1

Desa/Kelurahan

Desa yang bersangkutan

Kode Registrasi

(10 Digit numerik)

Read, write, add, delete and modify (Full Acces)

78.777

2

Kecamatan

Kecamatan yang bersangkutan dan desa/kelurahan yang ada di dalamnya

Kode Registrasi Kecamatan (7 Digit Numerik)

Read Only

6.747

3

Kabupaten/Kota

Kabupaten yang bersangkutan dan kecamatan, desa/kelurahan yang ada di dalamnya

Kode Registrasi Kabupaten (4 Digit Numerik)

Read Only

497

4

Provinsi

Provinsi yang bersangkutan dan kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan yang ada di dalamnya

Kode Registrasi Provinsi (2 Digit Numerik)

Read Only

33

5

Pusat

Seluruh Wilayah

PMD jakarta

Read Only

1

6

Admin Sistem

Seluruh Wilayah

admin

Full Access

1

Sumber: bahan paparan Simon Edward Lumban Gaol (DirjenPMD Republik Indonesia)

Pengunaan sistem online dari desa dan milik desa, tingkat penggunanya adalah desa, lingkungan kerjanya adalah desa yang bersangkutan, nama penggunanya menggunakan kode registrasi dan previlegenya Read, write, add. artinya ada privilege desa untuk mengedit data tersebut dan menambahkan data tersebut atau menghilangkan data tersebut. Kita sudah membagikan username dan password untuk seluruh jumlah desa yang ada di republic ini. Termasuk desa di Gunungkidul. Data yang ada di web Kemendagri ini di-input oleh teman-teman yang ada di desa. Kecamatan hanya bisa membaca, kabupaten dan propinsi hanya bisa membaca. Dari seluruh tahapan yang ada, kelurahan dapat meng-edit datanya. Itulah jawaban pertanyaan bapak dan ibu di sesi pertama tadi. Sekarang setelah terjawab, mau tidak mengisinya. Kita jangan bicarakan bagaimana, bapak dan ibu berkenan tidak mau mengisinya. Kemudian bertanggungjawab tidak mengisinya. Aplikasi semua mudah, ada tidak kesadaran kita menginput data yang benar supaya kita tidak marah-marah di sesi pertama. Jangan kita pertanyakan BPS satu-satunya pemilik data. Ada satu pasal yang mengatakan “Data lebih rinci dapat dikelola oleh sektor di dalam undaag-undang itu”. Oleh karena itu BPS tetap mengeluarkan data makro, dan detailnya adalah kita.

Desa/kelurahan menginput data potensi/perkembangan wilayah 18 ribu (23%)

Provinsi

Jml Desa/Kel

Jml Desa/Kel Menginput

%

Aceh

6,483

459

7.1%

Sumatera Utara

5,797

908

15.7%

Sumatera Barat

1,139

651

57.2%

Riau

1,744

311

17.8%

Jambi

1,560

667

42.8%

Sumatera selatan

3,186

743

23.3%

Bengkulu

1,509

912

60.4%

Lampung

2,480

470

19.0%

Kepulauan Bangka Belitung

367

120

32.7%

Kepulauan Riau

373

131

35.1%

DKI Jakarta

267

181

67.8%

Jawa barat

5,929

2,228

37.6%

Jawa tengah

8,577

1,838

21.4%

DI Yogyakarta

438

215

49.1%

Jawa Timur

8,504

3,166

37.2%

Banten

1,535

565

36.8%

Bali

717

222

31.0%

Nusa Tenggara Barat

1,083

332

30.7%

Sumber: bahan paparan Simon Edward Lumban Gaol (DirjenPMD Republik Indonesia)

Nah Jogjakarta baru 49% secara keseluruhan. Data dasar keluarganya sudah dua jutaan. Ini kita kelola secara nasional, 24%. Siapa yang meninput? Teman-teman desa. Dan validasinya juga teman-teman desa. Untuk Jogja dari 4 kabupaten 1 kota belum selesai. Jawa Timur ada 32 kabupaten/kota sudah ada yang purna 7. Ibu Risma Kota Surabaya langsung meminta seluruh kelurahan meng-input. Saya sangat bangga dengan beliau karena berbicara berdasarkan data. Nah bila ini di-publish maka tidak ada lagi penipuan tentang data.

Sumber: bahan paparan Simon Edward Lumban Gaol (DirjenPMD Republik Indonesia)

Nah untuk web-nya, berandanya memberikan informasi kepala keluarga, anggota keluarga, potensi perkembangan penduduk, prasarana, tata guna lahan, dan seterusnya. Kalau kita masuk kepada daerah tentu ingin melihat prasaranya, bila data terinput dengan baik maka akan terinformasi. Dengan ini kantor desa yang tidak punya listrik bisa terinformasi. Misalnya untuk Kabupaten Gunungkidul, di Kecamatan Rongkop, ada 7 ruang kerja, mesin tik-nya 3, lemari arsip tidak punya, balai desa ada, rumah perangkat tidak ada. Nah ini teinformasi jelas. Sekarang saya hanya meminta secara jujur, isilah dengan benar karena pengisinya adalah desa dan kelurahan. Supaya rumah tangga miskin itupun dapat kita identifikasi dengan benar. Letaknya adalah di desa dan kelurahan, bukan di pusat. Yang mengisi yang telah diberikan user name dan password, tetapi kita belum ijinkan. Sebenarnya di dalam tata informasi, pemilik username dan password sebenarnya harus disumpah. Oleh karena itu melalui forum ini juga kami sampaikan kepada bapak wakil bupati melalui PMD barangkali ditegaskan bahwa pemilik-pemilik username dan password itu supaya dipantau dengan baik dan benar. Kalau mereka mengisinya salah maka informasinya juga akan salah. Dan kebetulan ini sudah go.id, supaya diinformasikan dengan baik dan benar. Saya sangat berterimakasih ada SID di Gunungkidul yang bisa saling menguatkan menjadi kesepakatan kita bersama. Mari kita saling menguatkan, kami mendukung SID dan mudah-mudahan SID dapat memberikan pelayanan administrasi publik kepada masyarakat yang ada. Mari kita melakukan inovatif tetapi segala permasalahan hanya bisa diselesaikan melalui data. Oleh karena bapak dan ibu adalah pejuang-pejuang yang memberikan data yang benar. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, waktu saya kembalikan kepada moderator, terima kasih.

Akhmad Nasir

Terima kasih Pak Simon, tadi sudah dipaparkan mengenai profil desa dengan slogannya dari desa milik desa selamanya. Dan beberapa hal saya kira senada dengan gagasan yang dibuat oleh teman-teman bahwa data itu diinput dari desa, dikelola oleh desa. Dan juga menjawab soal gagasan, bagaimana sinergi SID dengan profil desa, tadi secara ekplisit Pak Simon menyampaikan bahwa itu sangat terbuka dan mendukung dilakukannya sinergi. Tadi rekomendasinya barangkali pembagian perannya adalah bahwa profil desa itu untuk melihat data secara nasional dan sementara SID itu untuk lokal. Mungkin nanti Pak Simon bisa menjelaskan yang dimaksud lokal ini apakah hanya desa atau bisa sampai diatasnya. Baik, kami berikan waktu kepada bapak ibu yang ingin bertanya, silahkan.

Rusmiyatun (Jaringan Masyarakat Kulon Progo)

Kalau saya dengar dari paparan Pak Simon itukan berarti pendataan mengacu pada pendataan keluarga dari badan pemberdayaan. Nah saya juga terlibat disana, dan kalau itu memang mengacu disana harusnya itu datanya valid pak karena disitu ada pra KS, KS 1 itu ada alasan ekonomi dan alasan non ekonomi. Jadi untuk KS 1 yang alasan non ekonomi itukan harusnya masuk keluarga miskin, tetapi kenapa pada sat turun itu kok berbeda. Maksudnya untuk kondisi sekarang ini yang untuk penerima KS itu berbeda dari hasil pendataan yang di bawah. Kalau itu memang mengacu dari pendataan keluarga. Kemudian pada tahun 2008, waktu itu pendataan itu dikembalikan lagi. Nah disitu ternyata data yang namanya disitu, umur dan alamatnya sama, tetapi kondisi mata pencahariannya pun berbeda. Mislanya seorang laki-laki yang umurnya 60 tahun justru SD dan seorang balita dia juatru bekerja sebagai nelayan. Nah kami mendata ulang waktu itu untuk memvalidkan data. Nah itu kesalahan ada dimana? Waktu saya tanyakan ke PLKB, katanya itu mungkin dari memonya yang diatas. Terima kasih.

Zulkarnain (TKPKD Kota Banda Aceh)

Saya mau sampaikan begini pak. Sebenarnya partisipasi masyarakat untuk mengisi ini di desa, dia antusias sekali untuk mengisi yang sebenarnya. Hanya saja mereka minta kesejahteraan untuk yang mengisi ini pak. Saya minta kepada Pak Simon, mungkin ada sharing terhadap bantuan yang bisa diajukan proposal khusus menyelesaikan pengisian profil karena keterbatasan bugjeting di kabupaten/kota. Terima kasih,

Umbu (Bengkelape Nusa Tenggara Timur)

Pertama terkait apa yang disampaikan oleh Desa Nglaggeran terkiat dengan SID, kami juga di Kupang menerapkan terkait dengan SID. Salah satunya Desa Kerane dan kami juga replikasi ke beberapa desa dampingan kami. Dan SID sangat bermanfaat. Artinya bahwa selain dari data desa, melalui SID juga desa dapat disebarkan ke wilayah-wilayah lain yang tidak hanya desa sendiri yang konsumsi. Yang kedua terkait dengan data dari profil desa ini. Untuk NTT memang Kelurahan Mekoten II yang menjadi salah satu kelurahan yang saat ini sudah update profil kelurahan, tentunya di NTT ini belum menyebar secara luas. Belum diketahui oleh desa-desa sehingga memang ini penting dari PMB untuk mensosialiasaikan terkait dengan profil yang telah disampaikan tadi karena memang untuk Kabupaten Kupang baru SID yang dikenal. Nah tentunya kalau ini dikolaborasikan antara SID dengan profil desa, ini menjadi menarik karena dengan data ini desa memiliki data yang valid. Nah tadi saya juga sedikit mendengar terkait dengan perencanaan penganggaran yang dilakukan oleh desa. Desa dampingan kami di wilayah Kabupaten Kupang, melalui perencanaan dan penganggaran itu tidak ada copy paste. Kami melalui proses dari awal dan dilakukan bersama dengan masyarakat desanya. Dan itu bisa kami buktikan di beberapa wilayah dampingan ka terkait dengan perencanaan penganggaran yang partisipatif. Mungkin itu menurut saya, terima kasih.

Akhmad Taufik (Seknas FITRA)

Sedikit menambahkan. Saya setuju dengan sinergitas. Jadi berdasarkan dari bawah memang tadi masalahnya dari kemauan masyarakat itu yang harus ditingkatkan dan masalah validitasnya juga. Nah pertanyaan untuk Pak Simon, kalau memang ini kita judulnya bisa sinergi antara satu sistem dengan sistem lainya, lebih ke kategorisari yang digunakan. Saya khawatir dengan kategorisasi yang digunakan yang berbeda, itu nanti bisa menimbulkan perbedaan cara pandang. Misalnya ketika di PMD tadi menggunakan istilah sejahtera, prasejahtera 1 dan seterusnya, sedangkan kalau di BPS kaya, miskin, sangat miskin dan lain ini sebagainya. Nah itu apakah hanya perbedaan istilah atau ada kategorisasi lain yang itu membedakan. Terima kasih.

Akhmad Nasir

Hamper smeuanya disampaikan untuk Pak SIMON. Kemudian menyangkut data yang berbeda dengan yang dimasukkan bagaimana bisa berubah. Kemudian soal kesejahteraan petugas pendata, sudah antusias tetapi menjadi berkurang karena bugjet. Kemudian tadi ada harapan soal sosialisasi profil desa yang lebih luas. Kemudian soal sinergi, hamper semua disini satu nada bahwa ada sinergi antara SID dan profil desa. Nah barangkali sinergi ini mudah diucapkan diucapkan tetapi yang rumit nanti detailnya. Bagamana caranya, prosesnya seperti apa, siapa yang melakukan, sampai kemudian kalau itu menjadi kebijakan, kebijakan ini nanti diatur oleh siapa. Nah mohon kepada Pak Simon nanti bagaimana menterjemahkan sinergi ini menjadi sesuatu yang lebih rinci dan operasional sampai ke soal kebijakan sehingga nanti kalau itu menjadi tindak lanjut yang barangkali bisa berbagi peran, semua melakukan persiapan untuk mengarah kepada sineritas itu.

Simon Edward Lumban Gaol (Dirjen PMD Republik Indonesia)

Pertama ke Bu Rus, kenapa 2008 berubah sendiri. Pertama saya jawab dulu, dia baru kita jalankan di aplikasi offline di 2009. Saat itu pemerintah melalui Dirjen PMB membagikan seperangkat komputer dan delta 9 ke seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia. Nah di dalam aplikasi itu memang tentu ada hal yang diperbaiki, tetapi mungkin ada human error yang terjadi dalam peng-inputan. Dan aplikasi ini tanpa merubah peran daerah dan sebagainya, tanpa menggangu apa yang ada, memang kita update. Aplikasi online ini saja kita sudah masuk kepada versi 2.0. Kalau SID sudah masuk versi 3, kalau aplikasi profil desa sudah masuk ke versi 2.0. Mudah-mudahan itu yang terjadi disitu Bu Rus, jadi tidak menjadi masalah. Kemudian Pak camat dari NTT, tentu di dalam sinkronis harus mempunyai kesepakatan satu metodologi pendataannya. Data yang ada dengan metodologi yang ada, akan memberikan informasi yang berbeda. Oleh karena itu harus ada kesepakatan tentang metodologi yang ada sehingga ada hal yang harus disepakati. Tetapi sebelum itu terwujud dalam rangka itu, sehingga menjadi kata penting sinergisasiya adalah saling memberikan informasi. SID memberikan informasi dan melakukan validasi tentang data itu. Contoh luas satu desa di daerah tertentu paling tinggi adalah sekian x kilometer, ternyata komputer mengetik lebih, inikan menyalahi. Ada batas-batas yang seperti itu.

Dan khusus untuk NTT, NTT barangkali sosialisasi saya yang kurang, tetapi sampai hari ini sebelum saya datang kemarin, dari pecahan Kupang kemarin, itu masih berkonsultasi dengan saya dan mereka juga melakukan. Jadi memang variatif apa yang terjadi, tidak semua sama. Maka kita bersyukur ketemu dengan wakil bupati yang respek tentang data. Ada kepala-kepala daerah “mau ngapain ngurusi data”, “kalau gorong-gorong ya gorong-gorong, mau apa data itu”. Itu yang salah. Makanya kita sangat berbahagia ketika kita bertemu kepala daerah yang bernuansa data. Beberapa hal yang kita pahami itu kadang kalau kita ketemu dengan kepala daerah yang orang kasih data, kita cepat mengerjakannya. Tetapi ketika kita ketemu kepala daerah yang tidak berorientasi data, apapun juga berbusa-busa kita sampaikan, yang penting bilang implementasi. Itu yang menjadi repot. Kemudian Pak Zulkarnain dari Aceh, kemarin kita bertemu dengan pemerhati NGO di Bali. Kita sudah menggiring teman-teman NGO dalam perhatian kepada desa. Syukur disini ada CRI dan IDEA, mudah-mudahan Ford Foundations semakin gigih. Di dalam mengelokasikan dana dekonsentrasi, hanya sampai kepada propinsi. Dan bila kita klasifikasikan dana dekon itu rubah menjadi dana TP dalam jenis pendataan, dia tidak belanja modal karena masih ada perbedaan persepsi. Oleh karena itu pusat tidak mampu meletakkan penganggarannya ke kabupaten/kota. Dan ada beberapa daerah, honor daerah lebih besar daripada honor APBN. Tahun 2012 saya alokasikan untuk honor pokja di Jawa Timur, tidak dicairkan karena honor dari daerah lebih besar dari APBN. APBN saya realisasinya hanya 20% di Jawa Timur. Jadi mudah-mudahan Pak Zul di Aceh lebih besar di daerah apalagi ada keistimewaannya dan sebagainya.

Itu yang bisa saya sampaikan sekaligus saya menyampaikan begini, ini sebagai ranah diskusi kita. Di dalam aplikasi profil desa, prodeskel.pmdkemendagri.go.id, ada ruang diskusi yang namanya inbox. Segala sesuatu keluh kesah bapak dan ibu bia dikirimkan ke inbox. Dan nanti kita kan jawab melalui forum itu. Dan sekalgus harapan saya juga mari kita dukung data karena data datangnya dari desa dan kelurahan. Susunlah data dari desa dan kelurahan yang menjadi penguatan dan gambaran profil desa dan kelurahan. Bila profil desa terwujud maka lahirlah profil kabupaten. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih.

Akmad Nasir

Tadi Pak Simon menyampaikan sinergi itu memungkinkan. Jangka yang ideal itu menyepakati metodologi pendataan. Jangka pendek yang bisa dilakukan adalah saling menverfikasi dan saling melengkapi. Nah saya kira sebagian sudah melakukan seperti teman-teman di Nglanggeran karena inikan tetap dua sistem yang berbeda yang kemudian digunakan untuk saling mendukung. Nah kalau kemungkinan yang lebih jauh dari itu, menyepakati metode pendataan itu, bayangan Pak Simon kalau memang itu akan dilakukan, kira-kira prosesnya sebaiknya seperti apa. Dan kira-kira apakah Pak Simon bersedia memfasilitasi.

Simon Edward Lumban Gaol (Dirjen PMD Republik Indonesia)

Pak moderator ini juga orang IT. IT kalau bahasa 0,1 1 0 nya tidak sama maka tidak akan menyambung. Kalau tidak memiliki kesamaan, eksport import-nya juga tidak bisa dilakukan. Sederhana saya mengatakan mari kita rebus bahan yang bisa dimasak. Tetapi mari kita lakukan dengan berpikir diluar kotak. Mari saling memverifikasi dan saling memberikan. Jadi kalau saya minta mau disatukan, aplikasi mana yang mau dikalahkan? apakah SID yang dirubah? Ini menjadi penting karena bahasa computer 10 01. Jadi mari kita saling memberi validasi dan saling menguatkan. Itu yang menjadi harapan kita. Kebetulan pokja profil ada di desa dan kelurahan. Kalau mencoba menginisiatifi, nanti tataran sampai kesana apakah SID yang dirubah bahsa komputernya atau tidak. Kalau dari sebaran, saya sudah teraplikasi profil desa di 33 propinsi dan username-nya sudah seluruh desa dna kelurahan. Jadi barangkali sinerginya adalah saling memvalidasi data itu. Kalau untuk prasejahtera 1 dan sebagainya kemudian BPS ada miskin kaya, itu hanya terminology saja, kita tetap mengacu pada data-data. Jadi kembali kepada sinergitasnya adalah saling mem-back up. Kalau saya tanya kepada moderator sekarang, kalau mau disinkronkan apakah SID mau dirubah? Kalau saya mau merubah profil desa, saya sudah masuk versi 2.0 dan sebarannya itu nasional. Itu barangkali secara logika kita hanya berbagi informasi data untuk saling melengkapi.

Partisipan

Mengenai istilah pra KS, KS1 dengan miskin maupun tidak miskin, secara sisi bahasa memang tidak masalah tetapi itu secara prinsip pak. Pra KS, KS 1 itu sudah baku bahasanya BKKBN. Miskin tidak miskin itu bahasa TNP2K. Nah itu memiliki arti yang beda pak. Nanti dipihak bawah akan menginput data yang berbeda. Menyebut pra KS 1 akan minta data ke PMKB atau kantor KB. Nah ini yang menjadi masalah. Nanti akan beda dengan program yang luncurkan oleh kementerian lembaga. Misalnya diinput PKS 1 sekian ribu, sedangkan anggaran atau bantuan yang turun jumlahnya sekian ribu. Karena beda metodologi dan beda indikator pak. Pra KS 1 dengan miskin itu beda. Nah ini mohon karena Kemendagri atau PMD ini bagian dari TNP2K saya sarankan mengacu ke istilah-istilah yang digunakan oleh TNP2K, terima kasih.

Simon Edward Lumban Gaol (Dirjen PMD Republik Indonesia)

Ketika BKKBN Pak Yonoisman menyampaikan begini, “Inilah data saya”, maka semua orang menyatakan “Wah datanya jelek, salah”. Dia bilang gini, “Silahkan kalau ada data lain selain data ini”. Maka tidak satupun orang menyandingkan data tersebut. Maka hanya ada pengakuan. Saya mau mengajak bapak dan ibu disini, setelah di-input kita publikasi. Publikasi inilah yang disebut dengan uji public baru ada pengakuan. Dan untuk menjawab itu, bulan januari kalau masuk ke website kita ini, saya sudah masuk glusory. Glusory artinya baik dalam pendefisian, Pra 1 dan sebagainya. Apa yang termasuk dalam terminology pendataan ini sudah ada di dalam website kami. Jadi ada glusory disana karena glusory ini juga penting. Seperti di Aceh nama tumbuhan X tidak sama disini. Tanah aset desa disana kecik, disini tanah bengkok dans ebagainya. Itu ada glusory. Jadi terminology yang ada di Pra 1 nanti juga ada definisinya. Harapan dengan ini pertama menjadi langkah obsesi kita dalam penyatuan. Di republik ini itu kadang kita terlalu lama mengurus yang tidak solusi. Kita repot membahas kenapanya tetapi kita tidak pernah repot membahas bagaimana pemecahannya. Maka pelan-pelan kita berangkat ketika berbicara begaimana memecahkan solusi, bukan tanya mengapa. Silahkan input dulu, nanti institusi akan menjawab dengan baik. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan, terima kasih.

Akhmad nasir

Terima kasih Pak Simon. Memang pada akhirnya yang bisa dilakukan sinerginya adalah tetap jalan saja amsing-masing karena kalau lebih dari itu akan rumit dan akan tidak realistis. Sehingga yang penting bagaimana penerjemahan dari data yang terpadu itu bisa saling melengkapi, memverifikasi sehingga kualitas datanya menjadi lebih bagus. Terima kasih Pak Simon. Dan kita akan lanjutkan untuk Pak Imawan silahkan.

Imawan Wahyudi (Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul)

Tentang AKP ini sebagai berfikir dan bekerja alternatif. Jadi kalau kapasitasnya wakil bupati kan hanya berfikir 1 kabupaten, kalau Pak Simon kan berfikir 1 negara. Nah kalau berfikir 1 kabupaten, saya melihat bahwa persoalan apa yang kita lihat secara faktual dan mudah-mudahan menjadi otentik, itu sederhana bisa ditampilkan dengan kalsifikasi empat tadi. Adapun istilah yang ditanyakan beberapa penanya itu istilah sejak saya masih kuliah. Ada Pra sejahtera, ada pra sejarah. Saya sesungguhnya akhir-akhir ini baru bisa menyadari bahwa hidup di Indonesia ini semakin hari semakin teoritik, dan semakin sulit. Anda boleh lihat bagaimana cara partai menjadi peserta pemilu, rumitnya setengah mati. Setelah itu caleg itu 1 orang harus melaporkan 13 form yang apabila tidak benar bisa membuat dia tidak dilantik. Itu dalam persoalan pemilu. Dalam persoalan APBD, saya kita sudah tahu semua, menurut saya itu berorienasi bahwa APBD kita mudah dibaca oleh saudara-saudara kita di dunia internasional. Tetapi lupa bahwa ada mekanisme sederhana yang bisa dibaca oleh masyarakat itu kurang dikedepankan. Akuntasi sekarang ini akuntansi amat sangat rumit. Demikian juga laporan harta kekayaan pejabat. Maka saya protes dengan Pak Menpan, “Pak Azwar janganlah PNS suruh melaporkan LHP, uangnya tidak seberapa sulitnya bukan main”. saya ingin bicara bahwa dalam persoalan data dan metoda kita menampilkan, mengkomunikasikan, ini kita terlalu rumit.

Nah saya melihat bahwa SID itu menyederhanakan sehingga partisipasi setiap orang itu lebih dimudahkan. Pak Simon mengatakan dimulai dari desa, kalau itu memang bermanfaat, mengtapa tidak. Pada saatnya tentu model-model yang sudah ada itu bisa paling tidak diperbandingkan kemudian mengadopsi pada model yang lebih sederhana. Jadi menurut hemat saya mungkin perjuangan kita masih dua tiga tahun lagi kedepan, tetapi kalau tidka dimulai dari kabupaten yang memulai dari situ, tidak akan pernah ada satu perubahan di dalam upaya kita melakukan akurasi data yang benar-benar tepat. Saya setuku AK itu 100%. Dan saya kira supaya juga menjadi trending topik harus dikomunikasikan para pakar, baik itu guru besar statistik, kemudian juga pakar-pakar yang hebat dalam persoalan analisis sosial karena ini menurut saya multidimensional juga. Banyak yang bisa diambil manfaat dari kesederhanaan AKP. Bukan sekedar menjawab akurasi data. Jadi perkenalan dengan profil desa yang sudah seatle dan harus dipakai, tetapi jangan membuat kita tidak ada usaha untuk melakukan satu yang bisa bermakna yang bisa kita lakukan. Saya kira itu, terima kasih.

Akhmad Nasir

Terima kasih Pak Imawan. Mas Budi mungkin mau menambahkan

Budi Subaryadi (Pemerintah Desa Nglanggeran Patuk)

Sedikit mungkin juga bisa untuk bahan teman-teman pengguna SID. Itu mungkin untuk hasil AKP itu yang kami harapkan itu nanti bisa dipergunakan. Misalkan ada pendataan dari pusat atau penentuan suatu kebijakan dengan bantuan, desa diberikan wewenang untuk memverifikasi data tersebut. Itu biar desa itu punya regulasi yang jelas untuk bisa mempergunakan hasil AKP tersebut. Misalnya data dari pusat kita rasa kurang pas, itu punya wewenang untuk membenahi data dari pusat. Terima kasih.

Imawan Wahyudi (Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul)

Mungkin itu dipresiasi dari Kemendagri agar ini jalan dulu. Begitu ya.

Akhmad Nasir

Baik, sesi ini akan kita akhiri, tetapi sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa poin yang tadi sempat dibahas. Yang pertama adalah hampir semua yang disini mengkonfirmasi bahwa AKP yang dilakukan melalui SID itu bisa membantu percepatan penanggulangan kemiskinan. Yang kedua kita semua sepakat bahwa data itu bersumber dan dikelola di desa. Yang ketiga, sinergi mungkin dilakukan antara SID dengan profil desa dengan cara saling melengkapi, memverifikasi dan seterusnya. Dan yang terakhir tadi disampaikan oleh Mas Budi dan diperkuat oleh Pak Imawan bahwa yang diperlukan sekarang adalah apresiasi dari pemerintah pusat untuk bagaimana sinergitas ini berjalan. Saya kira itu dan tadi Pak Imawan berkomitmen untuk menerapkan AKP melalui SID ini di satu kabupaten. Saya kira ini salah satu agenda yang penting untuk dilakukan oleh kawan-kawan dari kabupatan lain adalah mendorong inisiatif Gunungkidul ini juga dilakukan di kabupaten masing-masing. Saya kira itu saja dan kita ucapkan terima kasih kepada semua narasumber. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih dan wassalamualaikum warrohmatullohi wabarokatuh.

Isnawati (IDEA)

Terima kasih untuk sesi kedua diskusi kita hari ini. Terima kasih kepada ketiga narasumber kita dan moderator. Mudah-mudahan dari hasil diskusi tadi bisa memberikan informasi buat kita dan sekaligus memberikan kita haraoan dan semangat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan terkait dengan SID dan AKP tidka berhenti disini tapi ini menjadi penyemangat dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan ke wilayah lain. Sebelum kita menutup acara diskusi, disini ada penutupan workshop acara kemarin yang ada beberapa kelas di sesi sore dan malam. Disini Mas Elanto Wijoyono akan merangkum dan memberikan ringkasan terkait diskusi di kelas-kelas kita kemarin.

Acara ini diselenggarakan atas kerjasama COMBINE Resource Institution, Perkumpulan IDEA, dan SIAR dengan dukungan Ford Foundation dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.