GREGET DESA – 14 Desember 2013 pk 09.00 – 12.00

Kegiatan seminar ini diselenggarakan di Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul. Partisipan yang hadir dalam kegiatan ini berjumlah 127 orang dengan jumlah partisipan laki-laki sebanyak 100 orang dan partisipan perempuan sebanyak 27 orang.

Daftar Hadir Pesserta Seminar Nasional:

No

Nama

L/P

Lembaga

Alamat

1.

M. Taufik Batubara

L

TKPKD

Sei Rampas

2.

Zulkarnain

L

TKPKD

Banda Aceh

3.

Endang H

P

Talun, Kemedang

4.

Edi Ariadi

L

Kupas

Ulin 103, Makassar

5.

I Gede Eka W

L

MBM

Bali

6.

Deden Sukendar

L

TKPKD

Sukabumi

7.

Restu Aprianta Tarigan

L

BITRA

Medan

8.

Alfath

L

DKPEK

Semarang

9.

Widodo

L

Pemdes

Magelang

10.

Kusmawati H

P

WDW

Banda Aceh

11.

Yayuk

P

PPSW

Sukabumi

12.

Puji W/ Sukijan

L

JMKP

Kulon Progo

13.

Ambar Riyadi

L

IDEA

Jl Kaliurang KM 5 Sleman

14.

Isnawati

P

IDEA

Jl Kaliurang KM 5 Sleman

15.

Meiastuti DH

P

Bappeda

Surakarta

16.

Helmi

L

SPP

Jl Laswi Tasikmalaya

17.

Riki Hermawan

L

SPP`

Jl Jend Soedirman Ciamis

18.

Deni

L

SPP

Garut

19.

Lalu Wiranata

L

Bappeda

Kab Lombok Tengah

20.

Moh Adriyanto A.J

L

TKPKD

Kota Kupang

21.

Wagiyo

L

Kades

Krambilsawit

22.

Tasinal

P

Kebumen

23.

Akhmad Zein S

L

TKPKD

Kota Surakarta

24.

Enang Ruhiyat

L

TKPKD

Kab Subang

25.

Sahrul Akbar

L

TKPKD

Kab Garut

26.

Ahmad Taufik

L

Seknas Fitra

Jakarta

27.

U.R Landuawang

L

Bengkel Appek

Kupang, NTT

28.

Arifin

L

Kades

Nglegi, Pathuk

29.

Wahyudin

L

Pemdes

Kebuman

30.

Partini

P

TKP2KDES

Kebumen

31.

Siti Masiatun

P

Desa

Kebumen

32.

Istiatun

P

KIP DIY

Jl Gayam 10 YK

33.

Sudaryanto

L

Desa

Girisekar

34.

Bowo S

L

Desa

Temanggung

35.

Heru M

L

Desa

Temanggung

36.

Suwardiyanto

L

Desa

Balong, Girisubo

37.

Dumadiyanto

L

Desa

Balong, Girisubo

38.

Lugiman

L

Desa

Kemesung, Semin

39.

Sarjiyo

L

Desa

Girimulyo, Panggang

40.

Riyanto

L

Desa

Girimulyo, Panggang

41.

Sudaryanti

P

Desa

Girimulyo, Panggang

42.

Danang R

L

Desa

Temanggung

43.

Sait

L

Pemdes

Bulu, Temanggung

44.

Ismohadi

L

Desa

Girisuko, Panggang

45.

Adiyad Riyadh

L

YSKK

Singopuran, Solo

46.

Erni Herawati

P

FPPD

Jl Karangnongko 175

47.

Nunung Z

L

Desa

Tamanagung Muntilan, Magelang

48.

Sulasa

L

Desa

Hargosari

49.

Puji Qomariyah

P

FPPD

50.

M. Joko P

L

Pemdes

Tamanagung Muntilan, Magelang

51.

Hajar Musyarofah

P

Pemdes

Tamanagung Muntilan, Magelang

52.

Jamhari

L

Desa

Ngawen, Playen

53.

Suparjo

L

Desa

Kebumen

54.

Mardiadi

L

Desa

Kebumen

55.

Mattukhin

L

Desa

Kebumen

56.

Chia

P

ACE

Jakarta

57.

Umi Arifah

P

Formasi

Kebumen

58.

Supriyatun

P

Desa

Semanu, GK

59.

Mulyadi

L

Aksara

Jogja

60.

Sukamso

L

Desa

Kebumen

61.

Sri Widagdo

L

Desa

Klaten

62.

Mamet Sunardi

L

Pemdes

Kebumen

63.

Suyitno

L

Desa

Kebumen

64.

Muhtar S. Anam

L

Formasi

Kebumen

65.

Subagiyono

L

Desa

Temanggung

66.

Ikhsanudin

L

Desa

Kebumen

67.

Purwanto

L

Desa

Kebumen

68.

Agus Turyono

L

Desa

Kebumen

69.

Sudimal

L

Desa

Klaten

70.

Darwono

L

Desa

Klaten

71.

Sri Yanto

L

Desa

Klaten

72.

Herman

L

Desa

Boyolali

73.

Sularno

L

JMKGK

Wonosari, GK

74.

Ardian

L

YKKS

Solo

75.

Mujianto

L

Desa

Boyolali

76.

Widodo

L

Desa

Balerante

77.

Suman

L

Rakom MMC

Boyolali

78.

Jaim

L

Desa

Balerante, Klaten

79.

Yulianto

L

Desa

Pana

80.

Yauri

L

SAPA

Jakarta

81.

Manang J

L

TSD

Kemalang

82.

Z. Tarodin

L

Desa

Kandangan, Temanggung

83.

Ian Riyanti

P

YUK

Jogja

84.

Rusdiyanto

L

IDEA

Jl Kaliurang KM 5

85.

Sugianto

L

Desa

Temanggung

86.

W. Zakiyah

P

IDEA

Jl Kaliurang KM 5

87.

Suci

P

IDEA

Jl Kaliurang KM 5

88.

Widodo

L

MMC

Boyolali

89.

Puji Basuki

L

Desa

Sambirejo

90.

Suwardi

L

MMC FM

Boyolali

91.

Turyanto

L

Desa

Rejangkolan, Kebumen

92.

Paryanto

L

Desa

Kemalang, Klaten

93.

Yanto BC

L

PBA

Bantul

94.

Sodikin

L

PNPM

Sleman

95.

Zakaria

L

SAPA

Solo

96.

Tri Widodo

L

Desa

Klaten

97.

Nino Histiraludin

L

JERAMI

Solo

98.

Taufik

L

Desa

Kandangan, Temanggung

99.

Shorikhin

L

Desa

Kandangan, Temanggung

100.

Triananda

P

IDEA

Jl. Kaliurang KM 5

101.

Parjito

L

Desa

Girimulyo

102.

Fajarini

P

STPMD

Jl Timoho 317

103.

Hardjono

L

STPMD

Jl Timoho 317

104.

Rinaldi

L

JRKI

Solo

105.

Anis Nuria

P

IDEA

Jl Kaliurang KM 8

106.

Muhammad Sodiq

L

KFM

Dukun, Magelang

107.

Agus M

L

Pemdes

Dukun, Magelang

108.

Habiburrahman

L

KFM

Dukun, Magelang

109.

Yazid Aiman

L

Pemdes

Dukun, Magelang

110.

Tiem F. Usman

P

IDEA

Jl Kaliurang

111.

Irman A

L

CRI

Bantul

112.

Marsudi

L

BPMP GK

Gunungkidul

113.

Pakdjo

L

Warga

Malioboro

114.

Insan H

L

Bappeda

Panyatan, Kulon Progo

115.

Wiwit E

P

IDEA

Jl Kaliurang KM 5

116.

Bayu SA

L

JRK Jateng

Magelang

117.

Sinam

L

JRKI

Solo

118.

Imam Setyadi

L

IDEA

Jl Kaliurang KM 5

119.

Tenti NK

P

IDEA

Jl Kaliurang KM 5

120.

Agus Harmanto

L

Desa

Beji

121.

Munanto

L

Desa

Boyolali

122.

Yoga

L

IDEA

Jl. Kaliurang KM 5

123.

Erie

L

Inisiatif

Bandung

124.

Andri

L

TKPKD

Kota Tasikmalaya

125.

Rusmiyatun

P

JMMP

Pleret, Kulon Progo

126.

Widodo

L

Desa

Bohol, Gunungkidul

127.

Dini Pramita

P

IDEA

Jl. Kaliurang KM 5

Isnawati (IDEA)
Assalamualaikum warrohmatullohi wabarokatuh. selamat pagi bapak dan ibu peserta Seminar Nasional Pembangunan Data Kemiskinan Dengan Analisis Partisipatif di Desa Nglanggeran. Puji syukur alhamdulilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan juga semangat untuk bersama-sama bertemu di forum yang dihadiri dari berbagai wilayah di Indonesia. Terkait dengan seminar nasional percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pendataan partisipatif dan sistem informasi desa yang merupakan rangkaian dari kegiatan Greget Desa yang terbagi menjadi dua sesi. Sesi pertama yang akan kita mulai dari jam 09.30 WIB sampai jam 12.00 WIB yaitu diskusi tentang percepatan penanggulangan kemiskinan dengan pendataan partisipatif. Kemudian akan kita lanjutkan dengan diskusi percepatan penanggulangan kemiskinan dengan Sistem Informasi Desa pada jam 13.00 WIB. Acara selanjutnya istirahat dan akan kita lanjutkan pada jam 19.30 WIB dengan pemutaran film dan workshop penutupan. Disini ada dua pemutaran film. Yang pertama film dengan judul “Reality so!” dan yang kedua film “Komunitas Desa Nglanggeran”. Yang akan memandu acara ini nanti adalah Mbak Tenti dari IDEA, dan kami berharap bapak dan ibu bisa berpartisipasi aktif dalam forum ini dan mudah-mudahan forum ini memberikan manfaat kepada kita semua. Kepada Mbak Tenti kami persilahkan untuk memandu acara berikutnya.

Tenti Novari Kurniawati (IDEA)
Selamat pagi bapak dan ibu sekalian. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mengikuti seminar nasional yang pada kesempatan hari ini sudah hadir dari TNP2K dan juga dari BPS pusat. Tetapi untuk kelancaran acara kita pada pagi hingga sore nanti, mari kita buka dulu bersama dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai…cukup, terima kasih. Nah untuk seminar sesi pertama, kita akan mendiskusikan tentang persoalan percepatan penanggulangan kemiskinan dan juga terkait dengan persoalan data. Kemarin kita sudah mendiskusikan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan itu ada yang efektif dan ada yang tidak. Ada yang bermanfaat dan ada yang tidak. Dan juga soal pendataan ada yang valid dan ada yang tidak. Tetapi kita hari ini tidak akan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi kita akan bersama-sama merefleksikan mencari titik tengah, membuat kesepahaman bersama, apa yang bisa kita dorong untuk kedepan.

Nah untuk narasumber yang pertama ada Bapak Tri Nugrahadi, yang kedua Bapak Irwan Suryanto, dan yang ketiga Bapak Arifin. Bapak Tri Nugrahadi inikelahiran Ambon tahun 1972, ertempat di Pondok Bambu Jakarta Timur. Nomor telfonnya 081326452277, alamat emailnya: trinugrahadi@bps.go.id. Alamat kantornya ada di Jalan Dr. Soetomo Jakarta Pusat dan jabatan beliau sebagai Kepala Seksi Analisis Statistik Lintas Sektor. Kemudian riwayat pendidikannya, beliau menempuh S2 dan S3 di Tokyo International University, Jepang. Kemudian riwayat pekerjaan, beliau pernah menjadi BPS di Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah pada tahun 1994 sampai tahun 2012 dan sekarang di BPS pusat. Kemudian yang kedua Bapak Irwan Suryanto. Beliau lahir di Semarang tahun 1974, alamat rumahnya di Cijantung Jakarta Timur, telfonnya 08129983231. Kemudian alamat emailnya: irwansuryanto@gmail.com. Jabatan beliau asisten coordinator kelompok kerja kebijakan penanggulangan kemiskinan. Kemudian riwayat pendidikan, lulus S3 dari Fakultas Ekonomi UI dan riwayat pekerjaan di TNP2K dan di ASEAN. Yang terakhir Bapak Arifin, beliau adalah kepala desa di Desa Nglegi Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul. Lahir di Gunungkidul tahun 1966. Nomor telfonnya 081227363098. Riwayat pekerjaannya, Kepala Desa di Desa Nglegi Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul tahun 2007-2013 dan kepala desa di Desa Nglegi Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul periode 2013-2019.
Baik bapak ibu, langsung saja kita mulai. Kita akan sharing apa saja yang sudah dilakukan pemerintah pusat terkait dengan perbaikan data-data kemiskinan dan program-programnya. Yang pertama dari BPS akan menyampaikan materi tentang indicator kemiskinan, bagaimana BPS melakukan penghitungan dan konsepnya seperti apa. kemudian yang kedua dari TNP2K akan menyampaikan bagaimana membuat sistem penargetan nasional dan basis data terpadu untuk program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Kemudian Pak Arifin akan bercerita bagaimana pengalaman beliau membuat satu model pendataan kemiskinan yang partisipatif.

Tri Nugrahadi, Ssi, MA,PhD  (Subdit Analisis Statistik, BPS-RI)
Asslamualaikum warrohmatullohi wabarokatuh. Selamat pagi bapak dan ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulilah saya senang sekali hari ini bisa berkunjung ke Gunungkidul karena saya sudah lama sekali ingin ke sini tapi belum kesampaikan dan hari ini akhirnya sampai juga. bapak dan ibu, saya ini lama di daerah, dan lebih seringnya itu ke lapangan. jadi kita hanya menerima kuesioner dan metode dari pusat kemudian kita lakasanakan di lapangan. Jadi nanti disini saya mau sharing saja, bagaimana metode penghitungan dari BPS mengenai kemiskinan secara garis besar saja. Mengenai indikator kemiskinan, konsep dan penghitungannya.
Disini ada lima poin, antara lain:
1. Konsep Kemiskinan
2. Penghitungan Kemiskinan oleh BPS
3. Indikator Kemiskinan BPS: Hasil Survei
4. Data Kemiskinan: Makro vs Mikro
5. Potret Ekonomi & Kemiskinan di Indonesia

Nah yang pertama kita diskusi dulu mengenai konsep kemiskinan itu apa, bagaimana penghitungannya secara global oleh BPS, karena mungkin teman-teman juga akan mempelajari penghitungan kemiskinan dengan AKP. Poin penting yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sebenarnya indikator dari kemiskinan yang dihasilkan oleh BPS itu adalah dari hasil survey, hasil estimasi. Nah karena dia hasil survei maka dia sifatnya makro. Padahal bapak ibu nanti berkecimpung pada data-data yang sifatnya mikro. Kemudian yang terakhir bagaimana potret ekonomi dan kemiskinan kita di Indonesia. Nah lima poin yang akan kita diskusikan hari ini. Nah sebenarnya dari permasalahan kemiskinan itu bukan hanya masalah kita tetapi sudah masalah dunia. Bahkan pada tahun 2000, sekitar 189 negara itu berkumpul untuk menentukan kebijakan yang kita kenal dengan MDGS. Nah ini ada beberapa indikator atau permaslahan yang melatarbelakangi mengapa keluar MDGS itu.

Permasalahan Sosial dan Kemanusiaan Dunia dalam Diskusi KTT Millenium 2000:
1. Setiap tahun, 18 juta orang meninggal karena kemiskinan, umumnya perempuan dan anak;
2. 600 juta anak hidup dalam kemiskinan absolut;
3. 800 juta setiap hari orang tertidur dalam kondisi lapar;
4. Hampir ½ penduduk dunia hidup < $2 per hari;
5. Lebih dari 1 milliar penduduk hidup dengan $ 1 per hari;
6. Setiap tahun hampir 11 juta anak meninggal sebelum mencapai usia balita.

Nah inilah kondisi-kondisi yang kronis yang terjadi disana yang kemudian memutuskan untuk penentuan kebijakan MDGS itu. Nah definisi secara umum kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Hak-hak dasarnya antara lain:
Terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan;
Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

Orang dianggap miskin kalau dia tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya. Tapi dalam penentuan kemiskinan kita belum sampai pada partisipasi sosial politik. Ini masih jauh karena kita masih mengurusi perut. Nah sekarang kita mau secara bertahap meningkat dari kemiskinan secara ekonomi ke kemiskinan secara sosial. Nah kemiskinan itu ada banyak jenis. Kita tidak bisa menggunakan satu angka untuk secara keseluruhan karena dalam terminologi kemiskinan itu antara lain ada:
a. Kemiskinan relatif: Ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencapai standar kehidupan yang ditetapkan masyarakat setempat sehingga proses penentuannya sangat subjektif.
b. Kemiskinan absolut: Ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum (ukuran finansial dalam bentuk uang). Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan.
c. Kemiskinan struktural: Kemiskinan yang ditengarai atau disebabkan kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan.

Kemudian kita coba ke penghitungannya. Karena Kemiskinan ini sifatnya relatif, tetapi penghitungannya harus memakai standar. Disini kita sudah mulai menghitung sejak tahun 80-an karena data kemiskinan itu snagat penting. Salah satunya adalah sebagai evaluasi kebijakan pemerintah. Jadi kalau misalnya ada kemiskinan di suatu daerah itu naik, jangan marah. Karena ketika ada bantuan yang mengikuti, bantuannya menjadi banyak. Juga kita bisa membandingkan kemiskinan dari wilayah satu dengan kemiskinan yang lain juga antar waktu. Jadi kita tidak bisa namanya kemiskinan itu kita hitung ala Gunungkidul. Ini kita tidak bisa membandingkan dengan kemiskinan ala Kulon Progro. Itu harus sifatnya standarisasi yang homogeny, yang bisa digunakan juga di tempat lain. Nah masalah nanti ada kondisi lokal yang harus dikembangkan, itu lain lagi. Tetapi pada prinsipnya ketika kita menyusun suatu metode penghitungan, ya kita harus berpegang pada keterbandingan baik wilayah maupun waktu. Kemudian untuk menentukan penduduk miskin, ini tergantung situasinya. Kalau kita hanya tahu jumlah penduduk miskin di suatu tempat ada sekian, tetapi siapa saja yang miskin, ini juga kesulitan. Makanya perlu ada data lainnya yang menggambarkan siapa saja yang miskin. Nah ini yang disebut dengan yang mikro. Nah kemudian ini sejarah penghitungan di BPS.

Sejarah Penghitungan Kemiskinan BPS:
a. Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984:
Periode penelitian: 1976-1981.
Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi.
b. Sejak 1984, setiap 3 tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin yang disajikan menurut daerah perkotaan dan perdesaan.
c. Tahun 1998 dilakukan penyempurnaan metode yang meliputi:
Perluasan cakupan komoditi
Keterbandingan antar daerah
d. Sejak tahun 2003, BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin setiap tahun → data Susenas Panel Modul Konsumsi setiap bulan Februari atau Maret.
e. Metode yang dipakai BPS untuk menghitung kemiskinan adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach).
f. Metode ini dipakai sejak tahun 1998 sampai sekarang. Tidak dilakukan perubahan metode supaya data kemiskinan terbanding dari waktu ke waktu.

Nah kemudian kemiskinan ini arahnya sebenarnya menunjukkan kekurangan yang dimiliki seseorang. Mengapa kekurangan? Karena ada bagian tertentu yang dia tidak bisa memenuhi makanya perlu dibantu. Memakai subsidi atau memakai program bantuan apa, karena ada faktor kekurangan itu. Nah kemudian mengenai ukuran kemiskinan, kalau secara kuantitatif ada yang disebut kemiskinan absolute dan kemiskinan relatif. Kemudian ada juga yang sifatnya kualitatif. Yang kualitatif ini bisa kita dekati dengan angka kematian bayi, partisipasi sekolah, harapan hidup. Atau kita memakai data keluarga dengan AKP. Itu merupakan salah satu metode untuk menhitung kemiskinan. Jadi pada prinsipnya, tidak hanya menghitung dengan satu metode kemiskinan. Siapapun boleh menghitung kemiskinan dan itupun bebas. Nah nanti seandainya indicator itu nanti sifatnya general, bisa diangkat ke level yang lebih tinggi. Nah metode mana yang paling ideal, itu sampai saat ini masih diperdebatkan. BPS memilih pendekatan basic need. Makanya kalau metodenya berbeda, jangan saling menyalahkan. Karena kalau sudah metodenya berbeda, samplingnya berbeda, hasilnya pun akan berbeda. Nah dengan metode ini kita bisa menghitung baik jumlah maupun perkembangan kemiskinan antar tahun. Juga selain itu bisa kedalamannya. Hanya sampai saat ini, angka kedalaman dari kemiskinan ini yang masih jarang dipakai. Orang hanya melihat angka miskinnya saja padahal ada klasifikasi yang agak berbeda. Kemudian ada menentukan garis kemiskinan.

Penghitungan Garis Kemiskinan:
1. Populasi Referensi:
a) Tahap pertama adalah menentukan populasi referensi yaitu 20 persen penduduk yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara yg merupakan Garis Kemiskinan periode lalu yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK).
b) Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
c) Penghitungan dilakukan terpisah menurut provinsi dan daerah (kota dan desa)

2. Komponen Garis Kemiskinan:
GK        = GKM + GKNM dimana:
GK         =  Garis Kemiskinan
GKM     =  Garis Kemiskinan Makanan
GKNM    =  Garis Kemiskinan Non Makanan
Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan.
3. Kebutuhan dasar makanan => setara dengan pemenuhan kebutuhan kalori 2100 kkal per kapita perhari
Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi.
4. Kebutuhan dasar non makanan => kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar bukan makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.
Indikator kemiskinan
1. Headcount Index: mengukur persentase penduduk miskin terhadap total penduduk
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan/ Poverty Gap Index: merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin thd garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
3. Indeks Keparahan Kemiskinan/ Poverty Severity Index: semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin

Nah selama ini orang selama ini menyalahkan BPS. “Kok angka BPS seperti ini?”. Ini yang sering terjadi kesalahpahaman karena mereka tidak tahu metode yang digunakan BPS, bahwa kita menghitung kemiskinan itu menggunakan survei. Jadi suatu indikator kemiskinan, ini harus SMART.
S    : Simpel dalam pengumpulan maupun penghitungan;
M    : Measurrable atau dapat dibandingkan;
A     : Attributable, berguna bagi pengambilan keputusan;
R     : Reilable, betul-betul dapat dipercaya atau valid;
T     : Timely atau sesuai dengan kebutuhan.

Lima persyaratan ini yang harus tepenuhi ketika kita menyusun indikator kemiskinan. Tidak hanya asal-asalan saja. Nah bagaimana agar indikator kemiskinan itu bisa memenuhi SMART tadi maka indikator Kemiskinan yang smart harus memenuhi dimensi kualitas statistik dan data-data pembentuk kemiskinan harus dikumpulkan melalui metode pengumpulan data yang tepat. Kemudian untuk dimensi kualitasnya ada delapan:

Sumber: bahan paparan Tri Nugrahadi, Ssi, MA,PhD  (Subdit Analisis Statistik, BPS-RI)
Ada relevance atau relevansi dengan apa yang kita perlukan, sesuai dengan kenyatanaan. Timelines atau tepat waktu. Kemudian coherence, bisa untuk menggambarkan kenyataan. Jadi kalau dibandingkan dengan indikator lain itu gambarnya sama atau mirip. Kemudian comparatility atau dapat diperbandingkan. Kemudian interpretability atau dapat diinterpretasikan. Kemudian accessibility atau dapat diakses oleh orang-orang yang membutuhkan. Kemudian ada trustworthy atau kepercayaan. Harus dipercaya angkanya. Nah dimensi ini yang harus terpenuhi ketika kita kita menghitung suatu indicator. Nah BPS itu melakukan pengumpulan data melalui dua jalur yaitu melalui sensus dan melalui survei. Masing-masing metode ini memiliki kelebihan dan juga memiliki kekurangan.
Kelebihan Metode Pengumpulan Data:
Sensus
Survey
Dicacah lengkap
Dapat menyempurnakan kerangka sampel
Terjadi non sampling error
Biaya besar
Karakteristik yang diteliti bersifat umum
Dicacah sebagian (sampel)
Terjadi sampling error
Terjadi non sampling error
Biaya relatif kecil
Karakteristik yang diteliti lebih rinci

Nah metode ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan karena ini adalah metode yang diciptakan oleh manusia. Nah untuk sensus ini bisa terjadi non sampling error akibat manusia. Makanya kalau saya tidak munafik bahwa ketika kita melakukan pendataan secara mikro waktu BLT atau PPLS, itu memang masih terjadi ada kesalahan. Ada orang miskin tidak masuk, dan ada orang kaya yang masuk. Ini saya pernah mengalami juga dulu waktu tahun 2005. Kami pernah di Karanganyar itu sampai mendata 1 desa, 400 rumah tangga. Itu kita data door to door. Itu kita data karena laporan dari desanya semuanya menyatakan masuk miskin padahal kita sudah kembali ke pak lurah, “Pak dicek lagi kok semua miskin”. Kemudian dicek dan ternyata ketika kembali lagi ke kita, angkanya tidak jauh beda. “Ini ada apa?”. Nah mau tidak mau, kita tim dari kabupaten terjun ke desa, datang satu per satu. Itu sampai perangkat desa saja tidak ada yang berani mendampingi karena takut disalahkan. Kemudian saya bilang “pak saya ini bukan orang sini, kalau nanti sampai ada data yang salah maka bapak yang akan disalahkan”.

Nah akhirnya beliau mau mendampingi saya tetapi jaraknya jauh. Itupun masih banyak yang menipu. Waktu itu misalnya ada klasifikasi tidak boleh punya sepeda motor. Hari itu ketika kita pendataan, itu tidak ada sepeda motor. Saya sampai heran. Ada TV ditutup pakai korden, untungnya terbuka. Dan parahnya lagi ada bapak haji mengaku miskin. Hebatnya lagi, anaknya juga didaftarkan miskin. Parahnya lagi, rumahnya besar, di depan rumah ada kios kecil, dia cerita kalau anaknya tinggal disitu.

Jadi kita dalam menentukan kemiskinan harus hati-hati. Ketika seseorang tahu mau mendapat bantuan, itu langsung mengaku miskin. Dan ada lagi di desa itu mantan lurah masuk juga miskin. Kemudian ada yang betul-betul miskin, rumah tidak punya, tinggalnya di gudang, hanya punya sepeda ontel, itu di data kaya. Mengapa terjadi? Ada kepentingan. Ternyata setelah saya telusuri lebih dalam, tahun depan ada pilkades. Jadi orang-orang tim sukses pilkades atau yang mau memilih itu dimasukkan. Dan bapak yang miskin yang bukan bagian dari mereka itu dikeluarkan. Dan itu bukan hanya oleh pak lurah, tetapi RT, kadus, itu juga sama. RT du rumah saya itu 1 rumah tangga ada 3 yang dimasukkan dan sukses menerima semua. Nah makanya ketika dalam PPLS 2011 kita tidak melibatkan perangkat lagi, kita memakai tokoh masyarakat, tokoh agama yang bisa dipercaya. Makannya selama ini BPS menggunakan perangkat karena perangkat dianggap netral, tetapi ada kepentingan -kepentingan yang mereka main disitu. Nah ketika kita bisa mencegah terjadi disitu, kita pendataan di lapangan, itu bisa ketahuan. Tetapi itukan banyak sekali. Jadi kita mengakui terjadi karena dari atas kita metodologinya sudah baku, penjelasannya sudah jelas, mereka di-training 3-4 hari, tetapi di lapangan ada kepentingan yang main.

Nah ketika kita memilih metode yang tepat, maka kita harus mempertimbangkan:
1) Sesuai dengan biaya yang tersedia
2) Akan memberikan tingkat respon tertinggi pada target populasi yang telah ditentukan
3) Sesuai dengan waktu yang dibutuhkan
4) Sesuai dengan sumber daya yang ada
5) Sesuai dengan informasi yang dicari
Kemudian mengapa memilih survei, karena sumber daya terbatas, waktu yang tersedia terbatas, pengamatan kadang bersifat merusak, dan  mustahil mengamati seluruh anggota populasi. Kemudian bagaimana survey dilakukan, ini ada tahapannya.
Tahapan Survey

Sumber: bahan paparan Tri Nugrahadi, Ssi, MA,PhD  (Subdit Analisis Statistik, BPS-RI)

Nah angka kemiskinan itu, itu juga sampai ke analisis. Jadi kita membandingkan dengan indicator-indikator lain. Kemiskinan inikan yang menghitung BPS pusat karena kalau kita serahkan ke daerah, masing-masing BPS daerah menghitung, dikhawatirkan ada intervensi dari pimpinan daerah. Bisa jadi kemiskinan diturunkan waktu ada lomba, dan waktu ada bantuan dinaikkan kembali kemiskinannya. Nah bayangkan menghitung 500 lebih kabupaten/kota, pasti ada yang error karena namanya error pasti ada di statistik. Kemudian data kemiskinan antara makro dan mikro.

Sumber: bahan paparan Tri Nugrahadi, Ssi, MA,PhD  (Subdit Analisis Statistik, BPS-RI)
Nah ini pengukuran yang kita lakukan masuk disini, sifatnya makro dari survey. Nah kemudian ada yang mikro yang kita lakukan. Tahun 2005 dengan BLT, kemudian tahun 2008 dan 2009 dengan PPLS. Ada pendekatannya by name dan by address. Kemudian ini ada potret ekonomi kemiskinan kita.

Sumber: bahan paparan Tri Nugrahadi, Ssi, MA,PhD  (Subdit Analisis Statistik, BPS-RI)
Nah ini kalau kita lihat trend kemiskinan, kemiskinan di Indonesia ini dari 1996 sudah rendah sebenarnya, 11,47%. Tetapi ketika terjadi krisis ekonomi, itu naik signifikan sekali. Kemudian atas upaya pemerintah dan juga LSM dan juga masyarakat, kemiskinan kita di 2012 ini sudah turun dan tinggal 11,6%. Sudah turun sebenarnya. Hanya dari target MGDS di 2015 nanti harapannya hanya sekitar 7,5%. Nah kira-kira tercapai tidak? Ini kalau tidak ada usaha yang betul-betul besar dan keras dari semua pihak termasuk bapak dan ibu dalam penanggulangan kemiskinan, ini tidak mungkin akan tercapai 7,5% ini. Nah kemudian dari sisi disvaritas atau sebarannya, ini ternyata terjadi disvaritas yang tinggi kalau kita lihat dari angka propinsi. DKI itu hanya sekitar 3,7% kemiskinannya. Kemudian paling besar di Papua, 30,7%. Jadi kesenjangannya sangat tinggi. Jogja ada di 15,9% dan Gunungkidul sekitar 22,72%. Nah ini butuh perhatian kita bersama.

Sumber: bahan paparan Tri Nugrahadi, Ssi, MA,PhD  (Subdit Analisis Statistik, BPS-RI)
Ini karakteristiknya, dan paling banyak kemiskinan itu ada di pedesaan khususnya di sektor pertanian. kita bisa lihat bahwa orang-orang yang miskin itu biasanya pendidikannya cukup rendah. Makanya di UNDP itu mereka tidak hanya memotret dari satu sisi saja mengenai kemiskinan tetapi mereka mencoba memotret dari sisi lain, sisi pembangunan manusia. Karena tidak mungkin kemiskinan itu selesai kalau kita hanya berupaya di satu sisi saja, harus melibatkan sisi pembangunan manusianya. Ini mungkin nanti bisa menjadi input bapak ibu untuk program kegiatan kedepan. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, terima kasih.

Tenti Novari Kurniawati (IDEA)
Terima kasih Pak Tri. Saya kira Pak Tri sudah menyampaikan terkait dengan konsep kemiskinan, metode pendataan, hasil dan kondisi di Indonesia. Nah yang berikutnya langsung ke Pak Irwan yang akan menyampaikan materi terkait bagaimana membuat sistem penargetan nasional dan juga membuat basis data terpadu untuk program perlindungan sosial.

G. Irwan Suryanto (Asisten Koordinator Pokja Kebijakan TNP2K)
Terima kasih. Nah kalau tadi Pak Tri sudah menyampaikan sedikit banyak tentang gambaran kemiskinan, secara kelembagaan di tingkat nasional itu ada namanya Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K dibawah kantor sekretariat wakil presiden. Kebetulan saya berada disitu dan saya membantu untuk kelompok kerja kebijakan. Karena memang dari sisi TNP2K, kita sudah yakin bahwa data itu BPS yang punya data. Dengan segala macam pernak perniknya itu, itulah yang maksimal bisa kita dapatkan, bisa kita peroleh. Dan itu kami sangat yakin bahwa itu tidak terbantahkan. Ada metodologi yang oleh BPS diamini berdasarkan sebuah penelaah metodologi itu tepat dilakukan untuk Indonesia. Nah saya akan lebih banyak cerita mengenai penanggulangan kemiskinan melalui Analisis Kemiskinan Partisipatif. Artinya dalam konteks yang sudah kita miliki, kita melihat bahwa kenapa harus ada partisipasi. Sebenarnya tidak lebih tidak kurang itukan isunya karena ada orang yang menyebut tepat sasaran dan tidak tepat sasaran, yang harusnya mendapat tetapi tidak mendapat atau sebaliknya. Nah tetapi dari sisi pemerintah sebenarnya juga sudah melakukan payung regulasi secara hierarki pemerintahan bisa kita ambil untuk melakukan proses bottom up tadi sebenarnya. Tadi sedikit banyak Pak Tri sudah menyampaikan bahwa sudah ada pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dalam melakukan verifikasi lapangan. Benar tidak Irwan itu orang miskin dan perlu mendapat bantuan.

Nah selama pelaksanaanya pun kita sadar bahwa ini data PPLS 2011, sekarang 2013, pasti ada yang namanya dinamika demografi. Ada dinamika alam, misalnya bencana alam dan seterusnya. Ada juga tiba-tiba perubahan sosial, misalnya ada perubahan partai politik di daerah. Akhirnya pemerintah, dari sisi yang bisa dimiliki konteks pemerintah adalah mendapling jumlah orang yang mendapat bantuan. Jasi secara umum bahwa total penerima kartu KPS itukan 15,5 juta, itu sebenarnya sudah mencakup 25% orang miskin di Indonesia. Sementara angka kemiskinan itu cuman 11,6%. Artinya kita sadar ada yang kurang pasti di lapangan. Itupun kita juga masih membuat payung hukum dengan Permendagri 13 2011, bahwa ada musdes sebagai bentuk aspirasi kalau ada orang yang seharusnya terima dan juga sebaliknya. Dengan memanfaatkan optimalisasi dari peran TKSK di setiap kecamatan. Nah payung hukum itulah yang kita siapkan. Regulasi itulah yang selalu kita kedepankan di level kebijakan yang tentunya didasarkan pada temuan lapangan. Artinya dari 15,5 juta itu sudah ada kartu pengganti sekitar 330 ribu. Artinya sekitar 2% dari kartu KPS yang sebanyak 15,5 juta. Dan itu dari mekanisme musyawarah desa yang dilindungi payung hukumnya melalui Permendagri 13 tahun 201. Nah mungkin gambaran besarnya seperti itu.

Sumber: bahan paparan G. Irwan Suryanto (Asisten Koordinator Pokja Kebijakan TNP2K)
Nah saya mau cerita bahwa pembangunan itu hasilnya tetapi ada tantangannya. Hasilnya yang pasti pertumbuhannya bagus. Kemudian diatasnya itu adalah angka pengguran turun. Diatasnya ada angka kemiskinan juga turun. Nah yang paling atas itu adalah indeks gini atau kesenjangan pendapatan kelompok masyarakat. Itu saya kasih tanda Tanya karena saat ini itu angkanya lumayan mengkhawatirkan, sekitar 0,41%. Ini dalam waktu 30 tahun terakhir adalah angka paling besar karena angka paling kecil itu 0 dan paling besar angkanya 1. Nah kalau tadi Pak Tri bilang bahwa pilihan metodologi itu ada kekuatan, ada kelemahan, mungkin lebih lengkapnya ada kekuatan, ada kelemahan, ada peluang, dan ada tantangan.  Nah saya ingin menunjukkan bahwa ternyata laju kemiskinan itu penurunannya melambat setiap tahun.

Sumber: bahan paparan G. Irwan Suryanto (Asisten Koordinator Pokja Kebijakan TNP2K)
Ini kalau kita lihat dari 2009 sampai 2013 itu kurang tetapi tidak signifikan. Nah ini kondisi yang melingkupi. Stabilitas harga pangan itu menjadi penting karena 65% pengeluaran rumah tangga miskin itu untuk makanan. Makanan itu bisa beras, bisa makan lainnya, bahan jadi, dan rokok.

Sumber: bahan paparan G. Irwan Suryanto (Asisten Koordinator Pokja Kebijakan TNP2K)
Nah inilah sebenarnya kenapa akhirnya stabilitas harga pangan itu menjadi penting. Dan ini juga sebenarnya kalau kita lihat paling bawah ini, konsumsi energi BBM untuk kelompok orang miskin itu hanya sepertiga dari pengeluaran rumah tangga pada umumnya. Inilah sebenarnya kenapa subsidi BBM itu salah satu justifikasi bahwa subsidi BBM itu harus dikurangi. Karena memang orang miskin itu tidak banyak menerima. Dari sini kita bisa melihat bawa sebenarnya jelas kebutuhan atau stabilitas harga pangan itu penting. Ternyata kelompok makanan yang dikonsumsi orang miskin itu tingkat inflasinya lebih tinggi daripada inflasi harga umum.

Nah kalau kita lihat, ini pergerakan setahun kebelakang. Ini harga untuk daging sapi, gula pasir, kedelai impor, cabe merah keriting, itu cenderung semua fluktuatif terutama di bulan juni dan seterusnya. Nah sampai-sampai pada dua tahun terakhir itu sejak 2011, ternyata poverty basket inflation itu masih lebih tinggi dibandingkan inflasi harga umumnya. Ini menunjukkan bahwa stabilitas harga pangan itu penting untuk dikedepankan. Itu sejalan sebenarnya kenapa akhirnya yang namanya kegiatan pertanian itu kita harus selalu kedepankan karena secara teori, itu sudah jelas terbukti yang disebut dengan transformasi structural, itu adalah sektor primer sebagai pondasi sektor sekunder dan tersier. Sektor primer itu perikanan, pertanian, perkebunan. Yang sekunder itu industri pengolahan, dan yang namanya tersier itu jasa, keuangan, dan seterusnya. Oleh karena itu kenapa China dua tahun yang lalu itu sudah membeli hampir sekitar 70-80 produk beras dari Vietnam. Karena kebijakan makro China itu terbesar urbanisasi. Yang kedua, terbesar tingkat konsumsi. Mereka punya cara sendiri untuk menangani itu. Tidak bisa menanam ya membeli saja dari Vietnam. Artinya dalam masalah kemiskinan pun kita juga harus melompat kedepan. Tidak kemudian mempertentangkan data mana yang benar tetapi semua memiliki metodologi, semua memiliki kekurangan, kelebihan, peluang dan tantangan dalam melakukan sebuah pilihan metodologi.

Sumber: bahan paparan G. Irwan Suryanto (Asisten Koordinator Pokja Kebijakan TNP2K)
Nah atas dasar itu, kami di TNP2K itu sudah membuat estimasi bahwa sampai tahun 2014, itu angka kemiskinan dibandingkan dengan skenario pesimis RPJMNpun masih lebih tinggi. Itu posisi maret 2014. Jadi skenario pesimis pun tidak akan pernah tercapai. Dan perbedaan dengan angka aktualnya diperkirakan sekitar 0,8%. Point-nya adalah perlu upaya terpadu dan serius untuk menyelesaikan semua itu. Karena kalau kita membicarakan kemiskinan, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Tri bahwa menggunakan basic need, kita tidka bisa cuma memberikan bantuan saja karena produksi ekonomi itu penting. Orang kan dicatat ada pengeluaran dan ada pendapatan. Nah cuman saat ini kenapa kita di TNP2K itu di program penanggulangan kemiskinan memiliki tiga kluster. Kluster pertama berbasis rumah tangga,kluster kedua berbasis komunitas, kluster ketiga berbasis usaha. Kalau programnya, dikluster rumah tangga itu ada empat yang besar. Ada Raskin, PKH, BSM dan Jamkesmas.

Sumber: bahan paparan G. Irwan Suryanto (Asisten Koordinator Pokja Kebijakan TNP2K)
Di kluster kedua ada PNPM, dan di kluster ketiga pemerintah memiliki program KUR. Nah untuk semua klster, kita melakukan perbaikan. Tetapi kalau kita konsentrasi di kluster satu, karena ini adalah rumah tangga sasarannya. Nah sampai saat ini, inilah tampilan program-program berbasis rumah tangga dan individu bahwa sebagian besar wilayah itu sudah menerima program nasional. Artinya harusnya ada program daerah. Nah ketika AKP menjadi salah satu pilihan menentukan orang miskin pasti akan ada perbedaan antara angka nasional dengan yang ditemukan di lapangan. kalau kita mau berfikir cepat saja, berarti yang tidak di-cover di nasional, di-cover di propinsi. Nah kemudian dari program-program yang sudah kita buat di level nasional, itu ternyata hamper 45% itu sudah menerima tiga program tadi. Tugas selanjutnya adalah memastikan bahwa program-program tersebut dapat diterima secara utuh. Oleh karena itu butuh pemantauan dan pendampingan. Kita sendiri di pusat banyak inisiatif, tetapi kita kadang-kadang lupa tentang monitoring dan evaluasi. Yang saya tahu sampai sekarang yang punya pedum untuk monev itu baru PKH. Kita itu cuman bisa melakukan mainstreaming dari sisi kebijakan. Saya pikir AKP inipun akan memberikan warna yang sama tetapi dengan pendekatan yang lain dan tidak untuk dipertentangkan karena semua baik adanya. Saya yakin kita semua yang kumpul disini itu pasti punya niat yang sama untuk memperbaiki kondisi kemiskinan di Indonesia. Memang levelnya beda-beda. Ini kalau kemiskinan kalau mengikuti internasional dengan 2%, angka kemiskinan kita menjadi sekitar 47%.

Sumber: bahan paparan G. Irwan Suryanto (Asisten Koordinator Pokja Kebijakan TNP2K)
Nah mengapa basis data terpadu? Nah ini kita sadar pak, ternyata hanya sekitar 30% orang miskin yang terima bantuan Raskin, BLT dan Jamkesmas. Ini yang bisa kita cek berdasarkan data susenas 2009 yang dibuat oleh BPS. Kenapa program yang lain tidak dilakukan cheking seperti itu? Basis data kita susenas, melakukan survey walaupun itu tidak lebih lengkap dibandingkan sensus tetapi itu sulit. Pertanyaan-pertanyaan tiga itu semua ada di susenas 2009. Artinya angka 1 sampai angka 10, itu menunjukkan 1 itu 10% sampai 10 itu 100%. Kalau orang itu dijejer dari yang paling miskin sampai yang paling kaya terus kita pecah-pecah per-10%, itu namanya desil. Oleh karena itu ada desil 1, desil 2, sampai desil 10. Nah daerah efektif pentargetan itu yang warna biru sebelah kiri. Ini berarti sampai desil 10 masih ada orang kaya yang terima BLT. Ini belajar dari pengalaman 2009. Berarti itu 2008. Nah oleh karena itu kita butuh basis data untuk meningkatkan evektifitas pertargetan. Artinya yang ada di daerah warna putih itu semua ada di 100%, semua program itu adanya diatas 100%. Kalau kita boleh membuat definisi kasar, desil 1 itu berarti kelompok rumah tangga yang sangat miskin. Kelompok rumah tangga yang sangat miskin yang menerima BLT, itu hanya 57%. Untuk program raskin, yang menerima bantuan Raskin untuk kelompok rumah tangga sangat miskin, baru 80%. Ini data yang dilakukan oleh BPS.

Nah oleh karena itu perlu sistem yang disebut dengan basis data terpadu, fungsinya untuk menghilangkan atau mengeliminasi inclusion error atau exclusion error. Inclusion error itu orang yang tidak berhak tetapi menerima dan exclusion error itu orang yang menerima tetapi tidak berhak. Karena yang berhak menerima adalah orang miskin. Nah oleh karena itu telah dikembangkan BDT, basis data terpadu berbasiskan data PPLS 2011 yang dilakukan oleh teman-teman dari BPS. Nah untuk perbaikan metodologinya, ini beberapa hal yang kita bisa sampaikan.

Sumber: bahan paparan G. Irwan Suryanto (Asisten Koordinator Pokja Kebijakan TNP2K)
Tahun 2008 yang didata itu hanya 29%, dan untuk 2011 kemarin yang didata adalah 45%. Sudah dua kali lipat. Artinya kita juga sudah sadar ada kekurangan. Kemudian starting point-nya adalah sensus penduduk. Jadi di 2010 itu kita patut berterima kasih kepada BPS karena ada sensus penduduk 2010. Ada Susesnas 2010 yang di dalamnya ada modul konsumsi. Kalau modul konsumsi berarti bisa meng-capture perilaku konsumsi semua masyarakat Indonesia. Ketika sensus penduduk bisa melihat jumlah penduduk detail sampai level desa se-Indonesia. Yang ketiga ada pelaksanaan sensus potensi desa atau Podes 2010 yang bisa meng-capture gambaran riil potret desa. Nah inilah sebenarnya yang dijadikan starting point bahwa kelengkapan roll data yang dimiliki BPS itulah yang kita gunakan menuju ke 2011. Kemudian melibatkan komunitas miskin. Jadi data sensus penduduk 2010 sebagai prelist, di data ulang, digunakan konsultasi dengan komunitas miskin, dicek lagi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, supaya kita tidak top down. Data BPS yang disurvey 45%, setelah semua proses yang ada disini dikirim ke TN2K, 42,5%. Dari 42,5% diolah oleh TNP2K menjadi 40% urutan rangking. Dari 40%, 30% itu diberikan kepada pemerintah kabupaten kota, propinsi, kementerian lembaga untuk program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kriteria program yang mereka miliki.

Sumber: bahan paparan G. Irwan Suryanto (Asisten Koordinator Pokja Kebijakan TNP2K)
Nah pertanyananya kenapa harus dirangking? Kalau kita lihat, kalau tadi dibagi per-10% itukan tidak salah kalau kemudian saya bagi per-1%. Jadi sampai tingkatan sekitar 60%, itu pengeluaran masyarakat rata-rata hampir sama. Sama-sama makan telor, hanya saja yang satu lengkap yang satu separuh. Tetapi secara umum gambarannya itu flat kalau kita lihat. Begitu masuk 60% keatas semua langsung naik keatas. Makanya butuh rangking dan harus ditentukan siapa yang lebih berhak. Dari perangkingan ini kita bisa menyebutkan kelompok miskin, rentan, tengah, dan keompok kaya. Inipun sebenarnya program-programnya berbeda-beda. Untuk kelompok miskin yang rentan itu programnya adalah program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. Untuk di midlle class itu social protection juga karena ketika ada goncangan, orang yang masuk golongan rentan itu mudah jatuh miskin.  Kemudian ada juga business climate dan market access. Sementara untuk kelompok kaya itu cukup business climate sudah selesai. Nah kemudian selain Raskin, ada juga Jamkesmas. Jamkesmas itu kalau sakit dapat bantuan. Kalau kebetulan tidak dapat, ada Jamkesda. Artinye ketika sakit itu ada jaminan. Kalau saya mungkin di kantor tidak dapat asuransi maka saya harus ikut asuransi sendiri.

Jadi kenapa yang namanya social protection itu penting buat rumah tangga karena itu sangat membantu. Paling tidak beban untuk sekolah anaknya, untuk kesehatan, dan untuk kebutuhan makan. Yang namanya sosial protection itukan memperkecil resiko dari orang untuk semakin miskin. Nah BDT itu berisikan 40% daftar urutan nama dan alamat. Kalau Pak Tri di BPS mencari datanya itu data yang berdasarkan survey yang disebut dengan data tingkat kemiskinan yang kemudian ada keparahan, kedalaman, di data PPLS tadi sifatnya mikro karena by name, by address. Nah perbedaannya adalah, data kemiskinan makro itu data yang digunakan untuk perencanaan pembangunan. Tetapi data yang digunakan untuk intervensi kebijakan, itu akan menjadi tepat kalau menggunakan data mikro. Data mikro itu data PPLS.

Sumber: bahan paparan G. Irwan Suryanto (Asisten Koordinator Pokja Kebijakan TNP2K)
Nah ini yang tadi saya sebutkan bahwa 15,5 juta rumah tangga atau sekitar 96,4 juta jiwa itulah penerima KPS. Itu sebenarnya 25% bapak ibu sekalian. Padahal tingkat kemiskinan kita itu 11,66%. Jadi kita selalu memberikan ruang untuk mengakomodir adanya dinamika. Jadi data tadi setelah diterima kemudian diberikan ke kementerian lembaga. Kriterianya yang menentukan adalah kementerian lembaga untuk mendapatkan daftar nama dan alamat penerima bantuan. Nah validasi dan verifikasi itu penting. Sudah ada Berdasarkan UU 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Ini kementerian sosial akan meminta Bupati/Walikota melakukan validasi dan verifikasi atas BDT. Hasil validasi dan verifikasi tersebut dimaksudkan sebagai data Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk Jamkesmas dan BPJS 2014. Saat ini sedang difinalisasi RPP mengenai PBI. Dan saat ini belum ada prosedur standar validasi dan verifikasi. Akibatnya terjadi kebingungan di Pemerintah Daerah mengenai mekanisme penganggaran dan prosedur validasi dan verifikasi. Jika Pemda mengalokasikan dana tanpa arahan yang jelas bisa jadi inefisiensi. Nah TNP2K sedang merumuskan arti dan prosedur validasi dan verifikasi, sekaligus keterlibatan Pemerintah Daerah. Validasi dan verifikasi adalah bagian dari pemutakhiran data, dan arti dan prosedurnya harus diuraikan secara rinci.

Verifikasi dan validasi data dapat dilaksanakan melalui dua jalur yaitu mekanisme penanganan keluhan kepesertaan Program (misalnya KPS dan JAMKESMAS); program dapat melakukan konfirmasi ulang data penerima manfaat yang diterima dari BDT. Dan juga melalui Pemerintah Daerah; pemerintah daerah dapat melakukan (a) validasi data BDT, (b) mendata RT tambahan guna mengurangi Exclusion Error atau (c) menambahkan variabel lokal. Saat ini kita sedang dipelajari mekanisme validasi data dengan Kabupaten Sleman (registrasi berjenjang s/d tingkat dukuh), Kabupaten Belitung Timur (validasi dan pendataan oleh TKSM),  dan Kabupaten Bintan (pendataan ulang oleh BPS). Masukan dari Program dan Pemerintah Daerah dapat menjadi bahan dalam proses PPLS berikutnya. Sekretariat TNP2K, bersama BPS dan Bappenas, mempersiapkan Pendataan PPLS berikutnya yang idealnya dapat dilaksanakan di tahun 2014.

Sumber: bahan paparan G. Irwan Suryanto (Asisten Koordinator Pokja Kebijakan TNP2K)
Nah ini FRP (Form Rekapitulasi Penerima Bantuan raskin). Ini sama, ini sebenarnya mekanisme penggantian juga. Ini adalah form rekapitulasi pengganti untuk RTSPM untuk Raskin. Ini namanya ada, nama siapa yang diganti dan informasinya ada. Ini disetor ke TNP2K kemudian diketahui oleh pemerintah daerah, dilakukan melalui proses Musdes dan Musda.

Pemanfaatan Basis Data Terpadu – 31 Oktober 2013:
a.  Jamkesmas: 86,4 juta individu (Tahun 2013)
b. Raskin: 17,5 juta rumah tangga (Juli 2012) dan 15,5 juta rumah tangga (Tahun 2013)
c. PKH : 484 ribu rumah tangga (Tahun 2012
d. PPA-PKH : 10 ribu pekerja anak (Tahun 2012) dan 11 ribu pekerja anak (Tahun 2013)
e. BSM : Pengiriman kartu BSM langsung ke RT dalam basis data terpadu, 350 ribu kartu BSM untuk siswa/i kelas 7 (Tahun 2012), dan 670 ribu kartu BSM untuk siswa/I kelas 1 dan 7 (Tahun 2013)
f. Pemerintah daerah: Lebih dari 300 Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk keperluan penetapan sasaran program inisiatif daerah, dan sebagian besar telah mengakses lebih dari satu.
g. KPS : 15,5 juta rumah tangga
h. Pemanfaatan lainya: Analisa data agregat untuk perencanaan program oleh Pemerintah Daerah, Analisa data agregat oleh lembaga penelitian, LSM dan pihak lainnya

Kemudian Inisiatif untuk meningkatkan kemudahan bagi pengguna data dalam mengakses, menggunakan, dan menganalisa data:
Manajemen data berbasis Teknologi Informasi
Peluncuran situs Basis Data Terpadu
Pencocokan dengan basis data lainnya (seperti Data Adminduk)
Penyediaan nomor Hotline Basis Data Terpadu
Dukungan teknis bagi yang pengguna/calon pengguna data yang memerlukan

Kemudian ini peran strategis nyata Basis Data Terpadu dalam penetapan sasaran program:
1) Sumber data rumah tangga/keluarga/individu dengan metode penentuan status sosial ekonomi yang sistematis dan terstandardisasi
2) Sumber data utama calon penerima manfaat program perlindungan sosial berbasis rumah tangga/keluarga/individu pusat dan daerah
3) Meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat program perlindungan sosial
4) Sinergi, integrasi dan komplementaritas program perlindungan social
Memudahkan pelaksana program dalam memperoleh data calon penerima manfaat program
Memudahkan koordinasi lintas program dalam mencapai komplementaritas program
Efisiensi biaya identifikasi calon penerima manfaat program
Memastikan rumah tangga/keluarga/individu miskin memperoleh semua program perlindungan sosial sesuai dengan haknya
5) peran penting dan dukungan terhadap Basis Data Terpadu semakin baik, termasuk di kalangan Pemerintah Daerah,  namun pendampingan/bantuan teknis berkelanjutan bagi pelaksana program pengguna data sangatlah penting dalaSinergi dan Komplementaritas beberapa program perlindungan sosial mulai semakin kuat dengan adanya Basis Data Terpadu, misal penggunaan Kartu Perlindungan Sosial (KPS), namun belum menyeluruh.
6) Input dan umpan balik perihal penetapan sasaran dari program kepada Basis Data Terpadu merupakan mekanisme penting yang perlu dibudayakan dan difasilitasi dalam rangka penyempurnaan penetapan sasaran di Indonesia
7) Pemahaman tentang m penetapan sasaran oleh program
8) Kondisi kemiskinan di Indonesia dinamis, oleh karena itu Basis Data Terpadu perlu dimutakhirkan secara berkala agar senantiasa merefleksikan kondisi terkini dan meningkatkan ketepatan program
9) KPS merupakan terobosan penting dalam perlindungan sosial di Indonesia, oleh karena itu keberadaannya perlu terus disokong oleh basis data yang baik

Nah kemudian saya ingin menunjukkan tentang pentingnya pemutakhiran Basis Data Terpadu:
a. Mempertajam ketepatan sasaran
Mengurangi kekurangcakupan (exclusion error) dan kebocoran (inclusion error)
Mengakomodasi perubahan karakteristik rumah tangga akibat perubahan makro
Tindak lanjut input dan umpan balik dari pelaksana program dan pemerintah daerah
b. Meningkatkan layanan terutama kepada program yang telah menggunakan Basis Data Terpadu dalam menentukan penerima manfaatnya, baik nasional maupun daerah
Bentuk apresiasi kepada pelaksana program dan pemerintah daerah yang telah memberikan input dan umpan balik
Mengakomodasi perubahan administratif seperti pemekaran provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan
c. Mendukung keberlanjutan KPS yang akan berakhir masa berlakunya pada akhir tahun 2014
d. Meningkatkan dukungan (buy in) dari masyarakat, terutama Rumah Tangga dalam Basis Data Terpadu dan Pemerintah Daerah

Upaya pemutakhiran Basis Data Terpadu oleh Kemensos:
Metodologi Pendataan: Survei Rumah Tangga
Metodologi Analisa Data: PMT – Proxy Means Testing
Sasaran Pendataan: Sekitar 337 ribu rumah tangga pengganti Kartu Perlindungan Sosial (KPS)
Enumerator: Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kementerian Sosial
Tim analisa data: Tim BPS dan Kemensos
Periode Waktu: November 2013
Tinjauan upaya pemutakhiran Basis Data Terpadu oleh Kemensos
Kelebihan
Keterbatasan
TKSK telah tersedia
Biaya rendah
Dapat dilakukan dengan cepat

Terbatasnya pengalaman Kementerian Sosial dalam melakukan pendataan serupa
Tidak ada jaminan TKSK berpengalaman melakukan survei
Tidak mengakomodasi input dan umpan balik dari program lain, misal Jamkesmas, dan daerah
Tidak dapat mengetahui kondisi terkini rumah tangga yang telah ada dalam Basis Data Terpadu
Tidak ada verifikasi terhadap rumah tangga yang diganti dalam KPS
Sumber: bahan paparan G. Irwan Suryanto (Asisten Koordinator Pokja Kebijakan TNP2K)

Nah tantangan kedepannya saya pikir memastikan bantuan itu tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah. Ini penting untuk semua program, tentunya dengan masing-masing karakteristik dari program itu. Baik, saya pikir itu cukup dari saya. terima kasih atas perhatiannya, wassalamualaikum warrohmatullohi wabarokatuh.

Tenti Novari Kurniawati (IDEA)
Terima kasih Pak Irwan. Saya kira yang bisa kita catat dari yang disampaikan Pak Irwan adalah belum ada satu prosedur terkait validasi dan verifikasi data sehingga akibanya daerah dalam merumuskan kebijakan perencanaan penganggaran dan lain-lain itu menggunakan inovasi masing-masing dan saya kira itu jutru tadi Pak Irwan memberikan peluang inovasi-inovasi daerah yang sudah di dorong tadi. Nah untuk nrasumber selanjutnya ada Pak Arifin yang akan melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Tri dan juga Pak Irwan tentang pengalaman praktek melakukan pendataan yang partisipatif.

Arifin (Kepala Desa Nglegi, Patuk Gunungkidul)
Assalamualaikum warrohmatullohi wabarokatuh. Bapak dan ibu yang saya hormati, materi saya pada hari ini adalah Analisis Kemiskinan Partisipatif atau pendataan partisipatif. Pendataan partisipatif ini bermula atau berawal dari kegalauan para kepala desa, perangkat desa, dukuh dan RT terhadap bantuan dari pemerintah yang menurut mereka tidak tepat sasaran dan menimbulkan hujatan bagi kami para perangkat desa. Ada yang secara ekstrim mengatakan bahwa “kepala desa, perangkat desa, dukuh, RT itu menjadi korban kebijakan”. Sebagaimana kepala desa, dan juga perangkat desa yang lainya, selain akibat itu juga menerima akibat dari bawah. Ada sedikit cerita, saya memiliki warga janda yang memiliki anak 3. Anaknya yang sulung itu baru kelas 2 SD. Ketika akan masuk sekolah dia membutuhkan uang 120 ribu untuk membayar buku, sepatu tetapi ibunya tidak bisa memberikan uang karena hanya buruh cuci. Kemudian dia menulis surat yang disitu dialamatkan kepada Tuhan yang isinya membutuhkan uang 120 ribu untuk membayar ini-ini. Setelah dikirim ke kantor pos dan dipilah, kantor pos pun binging “Ini mau dialamatkan kepada siapa ini?”. Akhirnya diberikan ke polsek dan dari polsek diberikan kepada kami. Nah kebetulan saya punya uang 100 ribu kemudian saya masukkan ke amplop dan saya antar kepada warga saya. Setelah diterima, saya diminta menunggu dia untuk menulis surat balasan. Nah karena di kantor ada banyak pekerjaan dan tamu maka surat saya taruh di tas. Setelah sholat isya, suratnya saya minta anak saya untuk mengambilnya dan dibaca bareng-bareng. Alangkah terkejutnya saya karena tulisan balasannya begini “Terima kasih Tuhan, Tuhan telah memberikan uang kepada saya. Tetapi besok lagi, jangan kau titipkan pak kepala desa Tuhan”. Jadi dikira saya mengambil yang 20 ribu.

Nah, jadi kegalauan-kegalauan seperti ini pak yang menimbulkan kami mencoba menginiasi untuk analisis kemiskinan partisipatif. Pada awalnya kami hanya berfikir dan kemudian berkonsultasi ditemani oleh teman-teman dari IDEA. Kemudian kenapa AKP harus dilakukan, karena sebetulnya menurut yang kami amati, bukan masalah dari variabel indicator kemiskinan dan sebagainya, tetapi yang paling mencolok adalah teknik pendataan. Ini khusus di tempat kami. Karena ketika sehebat apapun variabel dan petugas yang dilatih oleh BPS, ketika didatang satu persatu, itu masih belum optimal. Misalnya saya datang kepada bapak, “Pak, bapak punya sapi berapa?”, bapak menjawab “Saya tidak punya pak”. “Lha itu di kandang sebelah ada 3 ekor?”,”Itu gaduhan (memelihara milik orang lain)”. Nah kalau yang disampaikan keterangan dari bapak ini bohong, berarti data saya juga data bohong. Makanya kami mencoba bersama-sama mengumpulkan rumah tangga di dasawisma. Kebetulan di tempat kami kelompok dasawisma itu setiap bulan sekali mengedakan pertemuan rutin. Nah kemudian kita berikan penjelasan tentang pendataan yang akan kami lakukan, sosialisasi penuh, intinya begini. “Pak, apabila nanti bapak yang sebelah ini menyampaikan informasi atau keterangan, kalau bapak tahu bahwa yang disampaikan itu tidak benar, tolong diklarifikasi. Karena kalau tidak, maka kerugian akan ada pada bapak-bapak yang lain”. Nah di tempat kami itu kalau ada tetangga yang punya cincin 1 gram pun walaupun tidak pernah dipakai, tetangga yang lain itu pasti tahu. Tetangga punya deposito walaupun tidka tahu jumlah nominalnya, tetapi tetangga yang lain tahu. Maka kita kumpulkan dalam dasawisma.

Kekhawatiran BPS dulu ketika kami melakukan pendataan AKP ini akan meningkatkan jumlah orang miskin. Tetapi ternyata justru tidak. Di tempat kami ada 474 KK miskin setelah dengan pendataan itu hanya ada sekitar 300-an. Nah dengan teknik seperti ini bisa kita lakukan, maka ketika kembali data itu bareng-bareng satu dasawisma, ketika saya tanya kembali “Pak, punya sapi berapa?”, dia menjawab “Tidak punya pak”. Nah tetangga yang lain mengatakan “Jangan bohong pak, bapak punya 1 sapi”. Jadi yang kami mau bahwa ketika kita satu persatu tanpa ada yang memverifikasi, terjadi banyak data yang tidak baik. Entah karena masyarakat itu takut kultur selalu menyembunyikan asset ataupun kemampuan, atau memang sudah pintar karena di data biar miskin dan mendapat bantuan. Tetapi yang jelas ketika hanya di data satu persatu secara personal tanpa ada orang lain yang memverifikasi, saya yakin hasilnya jauh berbeda dengan realita di lapangan. Ini yang kita lakukan. Kemudian AKP ini kami coba dengan membentuk tim relawan di tempat kami. tim relawan itu karena kami ada 9 padukuhan dan ditambah satu orang coordinator, menjadi tim 10. Kemudian di luar AKP pendata tim 10 itu kami mencoba membuat tim pemantau supaya ketika tim itu melakukan pendataan, itu dipantau oleh tim pemantau. Kami tidak ingin kecolongan juga jangan-jangan rumpun rumah tangga ini sudah bersepakat. Maka diadakan tim pemantau supaya data itu benar-benar jelas dan valid.

Kemudian ketika kita sudah membentuk tim AKP dan tim pemantau, maka yang kita lakukan pada waktu itu kita latih bersama-sama. Tim 10 dan tim pemantau kita latih 2 kali kemudian baru mengadakan sosialisasi bersama di semua padukuhan saya sehingga ketika sosialisasi itu bersama. Tetapi ketika pendataan, untuk mempersingkat waktu maka masing-masing bertanggung jawab di padukuhannya. Nah setelah data di dapat, direkap dan di-entry data dalam satu sistem informasi desa sehingga ketika ingin melihat data seseorang itu masuk kategori mana, tinggal di-klik dan akan keluar data orang tersebut masuk kategori mana. Dan data yang kami punya, ketika kita sandingkan dengan data kemiskinan dari BPS, kami lebih sedikit. kemudian setelah dientry data dalam SID yang memuat kependudukan secara komplit dan di dalamnya ada AKP, maka diadakan ujipublik. Jadi data yang sudah selesai dibawa ke setiap padukuhan untuk dibeberkan. Kira-kira ada tidak yang tidak tepat dalam pendataan itu. Disitu ada peluang lagi untuk diadakan perbaikan sehingga dalam ujipublik itu nanti ada yang protes tetangganya masuk miskin maka akan kita koreksi kembali. Mungkin dia punya lahan banyak tetapi tidak produktif dan pendapatannya rendah. Kami memberikan nilai bobot yang kecil ketika rumahnya sudah dari keramik. Kadang itu merupakan bantuan dari anak atau kerabat dan itu tidak bisa menunjukkan kehidupan dari keseharian. Jadi itu masuk tetapi bobotnya kecil. Dari keseluruhan uji public yang sudah kami lakukan, itu ada juga yang terjadi kesalahan misalnya dia tidak masuk miskin tetapi masuk.

Nah disitulah dalam uji publik di tiap pedukuhan akan ada perbaikan data. Sehingga data setelah dikonsultasikan maka itu menjadi sebuah data final dan akan kita bawa data itu menjadi sebuah keputusan karena itu mungkin program dari desa bisa mengambil dari data itu. Saya mendapatkan data fiati, yaitu pelatihan untuk agrobisnis pertanian selama 3 tahun tetapi ketika hasilnya baik diperpanjang menjadi 3 tahun. Yang saya pakai dari data itu dan tidak ada gejolak karena mereka mengatakan bahwa AKP ini yang mendata adalah orang miskin itu sendiri. Petugas dalam hal ini hanya memfaslitasi. Yang paling pokok adalah dari diskusi dari dasawisma. Sehingga tidak boleh pendataan ini kemudian dimain tembak saja. Artinya tidak partisipatif lagi. Maka ada Pedoman umum AKP yang kemarin kami sudah mencoba berkali-kali diadakan workshop difasilitasi dengan TKPKD dan itu didalamnya ada dari BPS, dan pedum ini yang disetujui pada workshop yang terakhir dan telah diaplikasi di beberapa desa di Gunungkidul. Kami masih kesulitan untuk mendapatkan bantuan dana ini dari kabupaten. Ketika kami merapat ke kabupaten, itu alasannya belum ada regulasi. Ketika belum ada regulasi kok mengucurkan dana, jelas itu menjadi kesalahan. Tetapi ketika regulasi itu ada bupati dan DPR, dari DPR ini yang sulit mendapatkan dukungan. Kalau itu bisa, mestinya bisa mengucurkan dana untuk semua bisa melakukan AKP di 144 desa di Kabupaten Gunungkidul. Yang sekarang ini sudah dilakukan itu di 3 desa di Patuk, 3 desa di Panggang. Dan kemudian pada bulan yang lalu telah diadakan pelatihan di 18 desa di 18 kecamatan yang difasilitasi oleh PNPM. Sehingga total yang sudah melakukan AKP di Gunungkidul ini ada 24 desa dari 144 desa yang ada. Kami tidak ingin menyampaikan hal ini di tingkat nasional pak karena saya yakin kebijakan nasional itu antara Sabang sampai Merauke. Tetapi di tempat kami, untuk mengatasi kegalauan kami, kami melakukan seperti ini dan nampaknya mendapatkan sambutan dari desa-desa yang lain.

Saya yakin dari 24 desa yang sudah ada, saya merasakan betul bahwa cara melakukan pendataan dengan AKP ini akan jauh lebih meminimalisir persoalan pendataan. Bagimanapun program, sebagus apapun, sebanyak apapun kalau data yang tidak valid, ketika di lapangan seperti itu. Ada banyak bantuan yang akhirnya menimbulkan bencana. BLSM, saya dihujat habis-habisan padahal jujur ketika itu ada by naeme dikirimkan oleh kantor pos. Kemudian tanggal sekian ini KPS tidak usah dibagikan di desa tetapi nanti dibagikan di kantor pos karena kami tidak sanggup untuk membagikan satu-satu. Kami tidak tega ketika ada orang yang benar-benar miskin tetapi justru tidak dapat. Dari kantor pos saya hanya membantu memerintahkan orang-orang ini pada tanggal ini untuk datang ke kantor pos. Kemudian yang kedua, ketika ada survey atau verifikasi yang disampaikan kepada tokoh, saya yakin ketika ada data disampaikan kepada tokoh, ”pak ini tolong cermati mereka yang miskin dan tidak”. Paling-paling berani tokoh itu menambahkan orang yang mestinya masuk data miskin tetapi tidak. Coba apakah ada tokoh yang berani mencoret dari nama yang masuk miskin menjadi tidak miskin. Itu kejadian di lapangan seperti itu. Ini keluh kesah kami dan juga tindakan yang kami lakukan, dan semata-mata kami ingin khususnya Gunungkidul di 144 desa ini melakukan AKP untuk menjadi kekuatan kita supaya bupati beserta legislatif mau membuat regulasi kaitannya dengan pendataan. Karena pendataan ini tidak cukup sekali dilakukan. Kami mencoba ingin setiap tahun ada update. Biaya data ini, desa yang kecil itu hanya membutuhkan dana sekitar 13-14 juta. Apalah artinya data segitu dibandingkan dengan data yang valid atau data yang akurat. Jadi tujuan kami apabila nanti bisa 144 ini menjadi kekuatan kami untuk menekan agar Bupati Gunungkidul maupun legislative mau membuat regulasi kaitannya dengan ini. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan, terima kasih.

Tenti Novari Kurniawati (IDEA)
Terima kasih. Saya kira yang disampaikan Pak Arifin tadi mampu menjawab bahwa di pusat belum ada prosedur standar validasi dan verifikasi. Artinya bahwa proses-proses AKP ini bisa menjadi satu terobosan tetapi di level nasional juga ada beberapa kendala yang mungkin harus didiskusikan lagi. Nah sekarang silahkan bapak ibu teman-teman bisa berdialog langsung dengan para narasumber, dengan Pak Tri, Pak Irwan dan Pak Arifin.

Ahmad Zein (TKPKD Kota Surakarta)
Yang pertama, bahwa data yang diberikan TNP2K kami anggap tidak aplikatif. Dan selama ini yang menjadi persoalan selalu data yang diberikan dari TNP2K Kota Surakarta karena setelah kami telusur, data ini yang melakukan survey adalah BPS. Yang kedua dikelola oleh TNP2K sedangkan TNP2K inikan mestinya tidak teknis sehingga tidak ada jaringan smapai ke kabupaten kota untuk verifikasi data. Ini yang menyulitkan kita untuk selama ini menjadi kambing hitam persoalan jaminan sosial dari APBN. Yang kedua, data ini tidak aplikatif karena tidak bisa menentukan miskin dan tidak miskin padahal apa yang diberikan jaminan sosial pemerintah pusat itu kekurangannya untuk dipenuhi daerah. Ini yang menyulitkan bagi daerah untuk mengambil sikap. Siapa jaminan sosial daerah yang diberi karena data yang diberikan pusat tidak semuanya benar. Ada RT 0, RW 0, itu menyulutkan kami untuk siapa yang harus kami beri. Sehingga kelebihan jumlah ini yang menjadi persoalan karena kami harus verifikasi internal. Kemudian yang ketiga, yang disampaikan oleh TNP2K tadi terkait dasar pendapatan perkapita dalam hal ini tidak akan bisa diterima karena standar yang diberikan tidak akan sama. Di Kota Surakarta secara nasional akan lebih tinggi karena nasional 254 ribu sedangkan 14 indikator kriteria itu hanya 600 ribu per keluarga. Ini yang menyulitkan. Ini yang membagikan antara miskin, sangat miskin, rentan miskin, dan hampir miskin dengan sistem prosentase. Tidak tegas itu. Harusnya tegas saja siapa yang miskin dan siapa yang tidak miskin. Itu yang menjadi kesulitan di setiap kabupaten/kota, terutama Kota Surakarta. Yang keempat, kami usulkan TNP2K jangan bicara teknis. Teknis serahkan yang punya jaringan. Kalau memang BPS ya serahkan BPS sampai ke bawah. Ini usul kami sehingga klarifikasi dan verifikasi data akan jelas. Seperti tahun 2008, kami verifikasi data perubahan lebih mudah daripada sekarang yang ditangani TNP2K secara teknis yang melakukan pengeloaan data. Demikian, terima kasih.

Yanto EC (Pusat Belajar Anggaran Kabupaten Bantul)
Yang saya tanyakan berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Arifin tadi, tentang pijakan untuk melakukan klarifikasi atau verifikasi data. Kami bisa sharing juga bahwa kami di Bantul sudah melakukan uji public berkaitan dnegan itu di tingkat pedukuhan. Dan ketika itu ada insentif secara resmi berkaitan dengan musrenbang tingkat RT. Kami di Kabupaten Bantul sudah ada musrenbang tingkat RT dan itu saya lakukan uji publik yang kami lakukan di November ini dan nanti akhir ini akan dimusrenbangkan langsung kesnaa berkaitan dengan data gakin itu kami per RT. Jadi itu nanti akan disorot oleh masyarakat sendiri, bukan kami, bukan pengurus maupun juga perangkat.

Subagyono (Kades Desa Mondoretno Kabupaten Temanggung)
Ini kalau kita tidak ingin dianggap inkonstusional, memang satu prasyarat yang harus kita oenuhi adalah tetap memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Kemudian terkait dengan tema pada hari ini, sebetulnya saya menangkap data kemiskinan itu hanya satu persoalan dari sebuah persoalan yang lebih besar tentang kemiskinan data. Sehingga persoalan kemiskinan yang di data ini saya melihat hanya sebatas pertanyaan kenapa orang dianggap miskin sehingga untuk menghapus masalah kemiskinan adalah sebuah kebijakan yang hanya sekedar supaya orang tidak dianggap miskin. Nah yang menjadi pertanyaan saya, TNP2K apakah nanti dalam menggunakan metode yang kita pakai untuk mengurai tentang kemiskinan ini dengan pertanyaan yang berbeda, mengapa mereka tidak bisa kaya. Sehingga konsep pendekatannya adalah kemiskinan secara structural itu juga menjadi pertimbangan yang cukup urgent untuk kondisi saat ini. Seperti dukungan dari Pak Arifin tadi bahwa ternyata dengan AKP ini justru nanti menjadi kebijakan yang lebih strategis untuk menentukan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Terima kasih.

Taufik Batubara (TKPKD Serdang Bedagai)
Kami informssikan kepada TNP2K, kami sudah melaksanakan validasi pak. Nah ini persoalan data di Surakarta dan lain-lain, ini mirip pak. Nampaknya kita seragam pak persoalan data ini. Jadi kami akan membuat SK Bupati yang baru dan tolong nanti diberi perhatian pak. Nah untuk BPS yang menarik saat ini banyak yang meragukan akurasi data BPS. Wakil bupati saja meragukan pak, apalagi kami. Nah ini yang perlu sama-sama kita perhatikan. Kalau boleh AKP ini semua dibuat di daerah, nanti baru naik keatas. Selama ini kita dari atas ke daerah pak. Nah bagaimana ini masing-masing bertanggungjawab. Kita Tanya BPS, BPS menjawab ”itu sudah dioleh TNP2K”. Jadi ada satu staf kami  yang kami sekolahkan di bapenas untuk menganalisa ini tetapi suruh mengambil thesisnya tentang kemiskinan ini. Ternyata datanya tidak punya kita. Semuanya dipegang TNP2K dan tidak diberikan oleh BPS di kabupaten kami. Nah ini yang kami mohon data itu terbuka saja pak, jangan diolah-olah lagi. Kalau memang kita nggak ada uangnya ya bilang aja tidak punya uang. Nah ini daerah tolong dibantu orang miskinnya. Nah di daerah nanti semua dipecati pegawainya supaya untuk membantu orang miskin karena belanja pegawai 70%. Terima kasih.

Adi (Kota Tasikmalaya)
Yang pertama BPS, mengenai data kemisknan untuk kabupaten kota ini relatif telat keluarnya. Keluarnya itukan data tahun 2012, keluarnya itu bulan agustus padahal tadi katanya setahun dua kali. Yang tahun lalu keluarnya September dan agustis tahun 2013 sehingga kebijakan kami pakai yang BPS tahun 2011. Jadi mundur 2 tahun karena telat. Memang kalau dilihat itu berat karena se-Indonesia, tetapi mudah-mudahan bisa dipercepat. 2013 kalau bisa keluar di bulan maret 2014, jangan sampai agustus atau September. Selanjutnya untuk siklus PPLS tiga tahunan, ini tahun depan kemungkinan besar ada atau tidak karena kalau secara anggaran itukan ABN sudah disahkan. Kalau ada anggarannya berarti jadi. Nah ini ada bocoran tidak pak, mekanisme rancangan perbaikan PPLS 2014 karena basis data awal ini tidak akan dirombak. Data PPLS 2011 pasti akan didata ulang sehingga akan lebih baik lagi. Nah ini metodenya seperti apa supaya kita bisa tahu dan mungkin bisa memberikan input. Kemudian untuk Pak Arifin, mengenai pedum itu kita bisa minta soft copy-nya tidak. Terima kasih.

Daden Sukendar (TKPKD Kabupaten Sukabumi)
Bagi saya, hari ini yang paling seksi adalah Pak Arifin. Karena mungkin ini mimpi kami di Kabupaten Sukabumi. Kalau Pak Arifin tadi punya judul “galau membawa hikmah”, mudah-mudahan nanti kami punya “mimpi membawa barokah”. Yang pertama mengenai AKP ini, kami ingin memperkuat apa yang sudah disampaikan teman saya dari Tasik, bahwa pedum itu jika diperkenankan maka kami ingin memperoleh dan mungkin bisa direplikasi ditempat kami. Yang kedua, berkaitan dengan hasil AKP yang sudah dilakukan otomatis pasti ada data. Dari data yang sudah diperoleh itu apa yang sudah dilakukan oleh bapak untuk membawa manfaat terhadap masyarakat. Jangan sampai kita sudah mendata kemiskinan sekian ratus orang, kemudian ada datang data lagi dari TNP2K atau BPS bahwa kemiskinan jumlahnya sekian ratus. Nah ketika program, biasanya pasti yang dipakai itu data dari BPS sedangkan data dari AKP itu apa sudah kita intervensi. Jangan sampai masyarakat berharap tetapi tidak dilakukan apa-apa. Yang kedua bekaitan dengan manfaat dan kendala di lapangan seperti apa. Dana yang sampai 14 juta itu darimana ini. Apakah sharing dari PNPM atau darimana kalau memang misalnya APBD tidak bisa meng-cover itu karena regulasinya belum jelas. Itu saja barangkali pak, terima kasih.

Tenti Novari Kurniawati (IDEA)
Baik, ada  dari Solo, Bantul, Temanggung, Sedang Bedagai, Tasikmalaya, dan Sukabumi. Silahkan langsung direspon saja untuk narasumber.

Tri Nugrahadi, Ssi, MA,PhD  (Subdit Analisis Statistik, BPS-RI)
Mungkin saya tidak akan menjawab satu persatu karena kelihatannya dari pertanyaan tadi lebih banyak ke TNP2K. Jadi kami hanya akan menjawab yang terkait dengan kami saja. Pertama, mengenai data yang aplikatif. Setahu kami bahwa data yang kami berikan kepada daerah itu sudah kategori miskin. Nah masalah ada error itu kita secara statistik sudah dari awal bahwa namanya data itu pasti error. Nah hanya tinggal seberapa eror-nya itu ada batasan. Ini yang harus kita pegang. Mislanya 5% itu ya tidak boleh lebih. Pada tahun 2005 kita melibatkan juga Dasawisma, RT RW, itu kita data lewat mereka. Hanya karena waktunya itu snagat terbatas, jumlah petugasnya juga terbatas yang 1 desa hanya 1 atau 2 orang petugas. Nah mungkin hasilnya yang kurang maksimal. Jadi mungkin kayak kasus tadi mislanya bertanya ke responden apakah “bapak punya sapi?”, bilang “tidak”, itu saya alami juga pak. Memang kalau data kemiskinan itu tidak kita peroleh secara langsung ke orangnya kemudian kita verikasi ke tetangga, itu kita tidak bisa memperoleh data yang benar. Memang data yang agak susah untuk validitasnya adalah kemiskinan dibanding data-data yang lain karena kita tidak bisa memperolah data secara valid, secara langsung karena ada orang kepentingan tadi. Ini yang kita alami. Bahkan sampai sekarang pun setelah BPS itu mendata kemiskinan, ini efeknya ke pendataan lainya. ketika kita mendata mengenai pekerjaan, mereka merasa juga kaitan bantuan. Nah ini ada efeknya. Ini dampak pekerjaan yang dilakukan oleh BPS yang sebenarnya powernya bukan dari BPS.

Nah kemudian saya tertarik tadi dari Temanggung kenapa tidak dibalik saja. Dalam pengukuran masalah kaya atau miskin itu relative pak. Tidak ada batasan secara kuantitatif yang bisa dipegang oleh semua orang dimanapun di seluruh dunia bahwa angka orang miskin adalah sekian dan angka orang kaya adalah sekian. Makanya muncul kategorisasi kemiskinan absolut dan kemiskinan relative. Dengan fokus apada orang miskin, maka variabel yang kita gunakan akan lebih tepat sasaran. Itu harapannya. Kemudian mengenai wakil bupati yang ragu-ragu itu biasa. Saya waktu di karanganyar mungkin kaget tetapi setelah di pusat, itu biasa ternyata. Dan bukan hanya angka kemiskinan, tetapi IPM itu juga biasa diprotes. Nah makanya mari kita duduk bersama dan kita cari permasalahannya dimana. Pengalaman kami di Kota Bekasi, sekitar bulan oktober kemarin dari Bekasi mau menghitung IPM sendiri. Mereka sudah menyiapkan dana itu sampai pelatihan dan kita diundang. Nah kita diskusi ada masalah apa sebenarnya. Nah mereka ternyata ragu-ragu “Ini IPM kami harusnya lebih tinggi pak dari Kota Depok”. “Oke silahkan, itu persepsi bapak. Sekarang kita coba lihat indikatornya”, kita buka bersama indikator yang ada di kami dan kalau ada yang salah kita perbaiki bersama. Nah ketahuan ternyata ada program terkait pembangunan lansia yang dilakukan oleh Kota Depok tetapi kurang dilakukan oleh Kota Bekasi dan itu mereka akui. Jadi bukan kita mencari mana yang benar dan mana yang salah, tidak. Tetapi mari kita sama-sama berdiskusi, apa yang terjadi.

Dan bagi saya pribadi, kekurangvalidtan masalah data kemiskinan salah satunya adalah informasi yang kita terima dari responden ini kadang-kadang tidak bisa dipercaya karena mereka punya kepentingan. Itu saya alami benar. Saya merasa ditipu waktu melakukan verifikasi. Memang idealnya ketika mendata kemiskinan itu seperti melakukan AKP. Jadi dilakukan oleh orang setempat yang tahu situasinya, dan dilakukan secara kontinyu. Tetapi permasalahannya adalah BPS ini waktu terbatas, dan anggaran terbatas. Jadi mengenai verifikasi yang dilakukan, sebenarnya kami itu open dan itu sudah kami coba dulu. Bahkan kalau misalnya seandainya nanti ada pendataan BPS dan dari dinas juga ada mislanya AKP. Nah coba combine. BPS kan menggunaan variabel. Nah kita coba link-kan dengan variabel yang ada di AKP itu. Kalau memang belum masuk di daftar itu tetapi di SID sudah masuk, ya kita lebih enak surveinya. Pendataan PPLS itu sebenarnya tujuannya hanya untuk memotret apa yang ada di daerah. Kalau memang potretnya sudah ada yang bagus, kenapa kita susah-susah. Nah ini nanti juga sebagai masukan kami ke pimpinan bahwa ini ada teknik untuk verifikasi walaupun dulu kita pernah mencobanya juga pak. Tetapi karena keterbatasan waktu, tenaga dan anggaran.

Kemudian untuk data telat. Penjelasan maret atau September itu, itu adalah periode pendataan. Jadi kita melakukan surveinya itu maret, kemudian September juga. Nah setelah itu kita oleh dulu pak. Diolah di kabupaten, propinsi, pusat. Nanti ada divalidasi dan muncul role data dari susenas. Nah kemiskinan itu mengambil dari hasil pengolahan itu pak. Dia menganalisis itu dibandingkan dengan indicator lain, munculah angka kemiskinan. Jadi ada proses yang panjang disitu pak. Nah angka kemiskinan misalnya untuk September 2013 ini, sebenarnya munculnya itu tanggal 1 januari sudah da. Jadi tidak sampai lama. Nah aksesnya sekarang, ketika teman-teman daerah datang ke BPS kabupaten, mereka belum terima dan mereka langsung ke pusat. Ya kita terima. Kalau memang ada angka sementara ya kita berikan angka sementara. Jadi sekarang sudah open sekali. jadi kita mencoba semaksimal mungkin bahwa data yang kita hasilkan itu segera mungkin kita sampaikan ke daerah. Data yang kita masukkan dalam website, itu adalah data-data yang bersifat umum. Kadang-kadang kajian kita ingin kita masukkan juga tetapi keterbatasan juga pak. Nah makanya paling dimasukkan itu sesuai level saja. Misalnya nasional dimasukkannya level nasional, mungkin sampai propinsi. Nah nanti kalau bapak ibu memerlukan data yang tidak muncul disitu, itu bisa hubungi web-nya. Disitu kan ada kontak kami dan kami siap bantu. Bahkan dengan adanya pertemuan seperti ini kami harapkan ada tindak lanjut kedepan karena demi bangsa kita juga. terima kasih.

G. Irwan Suryanto (Asisten Koordinator Pokja Kebijakan TNP2K)
Kalau data itu setahu saya memang ada keterbatasan terutama ketika data itu by name by address. Jangankan di Indonesia, itupun dilindungi secara konstitusi internasional untuk mengeluarkan Irwan tinggal di Cijantung, anaknya sekian, dan macam-macam. Tetapi kalau hanya mislanya “Oh saya butuh daerah Cijantung”, misalnya. Itu minta saja ke TNP2K ke UPSPK lantai 16, pengelolanya Pak Oktavius dan Ibu Siska, itu pasti akan dibantu. Makanya kalau ada kesulitan, mumpung saya disini, buat saja list-nya terutama untuk urusan data. Sulitnya dimana, sudah mengirim berapa kali. Karena kita punya database pak. Tadi di presentasi sudah saya sampaikan, sudah 300 kabupaten/kota plus propinsi yang sudah punya data by name by address. Jadi data PPLS yang kita oleh dari basis data terpadu itu terbagi menjadi dua. By name by address dan agregat. Kalau agregat bapak klik saja di website kita pasti ketemu karena itu tampilan makronya. Tetapi begitu by name by address ketahuan yang tinggal di desa ini berapa orang, dan seterusnya. Nah itu yang memang tidak bisa dikeluarkan semena-mena karena secara konstitusi international itu memang tidak bisa keluar. Itu ada hukumnya. Itu konstitusi statistik di tingkat internasional. Tetapi dengan SOP tertentu seperti halnya kalau kabupaten/kota minta untuk program, ketika memberi surat, kita pasti akan membantu. Kesulitannya kadang-kadang begini “Pak irwan, saya minta data PPLS 2011 atau basis data terpadu untuk Bantul”. Kita bukannya tidak mau memberikan, tetapi kan jadinya mubadzir pa. setelah kita berikan semua, ternyata daerah tidak mau diapakan. Biasanya pengalaman kami sudah lebih dari sekitar 287 kabupaten/kota yang berkonsultasi ke kita. “pak daerah punya program ini”. Kan kuesioner PPLS semua juga sudah tahu variabelnya. PPLS itu tidak 14 indikator, tetapi kita totalnya 23 yang besar, yang kecil 127. Nah sekali lagi untuk data, kita sudah melayani konsultasi. Itu kalau kita berikan kemudian daerah tidak tahu buat apa. tidak bisa juga. Akan lebih baik kalau membutuhkan data itu ke TNP2K, diskusi dulu, “Daerah punya program ini, menurut pusat 0-30% sudah di-cover oleh pemerintah pusat, saya mau meng-cover yang 30% sampai 50%. Kasih data ke saya pak”. Oke kita keluarkan datanya. Tetapi itu semua kita keluarkan juga bukan sekedar kita keluarkan tetapi ada proses konsultasi yang itu jelas. Karena nanti secara SOP ada surat dari wakil walikota. Nah itu yang berhubungan dengan data.

Kemudian kalau ada teman-teman mau memanfaatkan data PLS kesulitan, suruh ketemu saya di Jakarta. Saya akan bantu karena data itu tidak data yang rijit, pasti bisa diakses tetapi dengan lapis tertentu. Sama halnya kalau di daerah “Pak saya minta data realisasi anggaran”, “Mananya dulu nih? Satu, dua, atau tiga?”. Di Jakarta itu ada namanya Over Government Indonesia. Itu inisiatif dari UKP 4. Satu sisi itu betul pak, anggaran KL itu diposting tetapi hanya sampai layer 1. Bapak bisa bayangkan tidak kalau sampai layer 4 itu diposting di internet, itu sama saja kita dengan sadar menelanjangi diri sendiri. Yang posting di internet itukan sampai Zimbawe bisa membaca. Asutralia punya kepentingan, disadap semua. Ini hanya wawasan lain saja tetapi intinya data PPLS itu bukan data yang rijit, kalau ada yang membutuhkan silahkan berkunjung ke TNP2K atau cari dulu di website kita www.TNP2K.or.id. Disitu ada juga aturan-aturannya kalau mau meminta sampai level apa yang diminta. Kalau hanya butuh data di level agregat, kita ada satu website khusus untuk basis data terpadu. Nanti bisa dicari di website TNP2K itu ada. Jadi langsung ketahuan misalnya kondisi di tahun ini untuk kesehatan seperti apa, untuk pendidikan seperti apa. Mungkin teman-teman TKPKD yang ikut pelatihan ini bisa mensosialisasikan sampai ke level desa. Pak Arifin dan teman-teman di level desa bisa melihat gambaran makronya. Itu mengenai data.

Kemudian untuk PPLS 2014, satu hal yang pasti itu BPS, TNP2K dan bapenas itu sedang berdiskusi semoga diakhir desember ini selesai. Kalau membicarakan uangnya ada atau tidak, inilah tantangan untuk kita. Mau keluar di APBNP atau mungkin nanti kita mau menggunakan great atau yang lain kita belum tahu. Tetapi kepentingan utama dari data PPLS 2014 tidak lebih, tidak kurang adalah untuk mengakomodir adanya dinamika kemiskinan itu sendiri. Data yang tadi saya sampaikan, verifikasi, validasi ada 300 sekian ribu. Atau teman-teman di lapangan ini ada inisiatif local juga yang mau menyebutkan bahwa “oh data kami dari TNP2K 200, kita 250”, itu kirim saja dulu ke TNP2K. Walaupun sebenarnya kalau mekanismenya kan kita punya dua. Yang satu untuk defense dan complete itu ke pelaksana program. Mau ke Raskin, Jamkesmas, dan sebagainya dengan pengampu KL masing-masing. Yang kedua memang langsung ke Pemda. Itu yang mungkin dari teman-teman TKPKD bisa mengakses langsung ke akar rumput. Itu nanti hasil masukan dari 2011 ke 2013 yang di-update di 2014, itulah yang nanti akan dijadikan basis data tambahan melakukan pendataan ulang di 2014. Dan nanti kita akan melakukan berbagai tambahan indikator. Itu informasi di 2014 untuk bapak dari Tasik, nanti diskusi detailnya setelah forum bisa kita lakukan.

Kemudian dari Sedang Bedagai, kalau itu ada SK bupati itu lebih baik. TKPKD itu pembinanya di daerah itu dari Mendagri. Kalau ketuanya wakil bupati dan wakil walikota. Artinya setiap inisiatif yang berhubungan dengan itu saya pikir tidak slaah. Ketika TKPKD itu bisa berkirim surat. SK bupati untuk verifikasi data itu betul. Secara undang-undang pun tidak salah. Sudah ada amanatnya dan diperkuat dengan SK bupati. Di TNP2K ada tim advokasi yang fungsinya untuk mengumpulkan informasi di lapangan, berhubungan dekat dengan teman-teman di TKPKD. Kemudian kalau bicara TNP2K supaya tidak teknis, memang kita tidak teknis. Nah kenapa data itu harus diolah oleh TNP2K, memang ini untuk menjamin data itu benar. PPLS05 itu memang yang melakukan BPS, PPLS08 itu memang BPS, PPLS 2011 itu memang BPS, tetapi kepemilikannya untuk PPLS 2011 itu kepemilikannya adalah TNP2K. Untuk PPLS 2008 dan PSE 08 kalau tidak salah kementerian sosial. Nah kalau memang itu dianggap sebagai sebuah masalah, ya nanti kita akan coba mencari jalan keluar. Karena memang yang saya pahami adalah kita itu punya satu unit UPSPK yang melakukan pengeloaan data dan itu tidak akan berubah. Pemahaman pengelola itu adalah sebenarnya kita menentukan ranking. Setelah rangking kita tentukan, data itu kita berikan ke kementerian lembaga. Kita berikan ke kementerian lembaga dan dengan mekanisme mereka lah kemudian daerah ini dapat bantuan sekian. Memang undang-undang 13 itu keluarnya dari pelaksanaan program. Saya pikir itu dulu, nanti sambil saya lihat yang lain kalau ada kekurangan, terima kasih.

Arifin (Kepala Desa Nglegi, Patuk Gunungkidul)
Terima kasih, yang pertama dari Bantul. Nanti kita bisa smaa-sama saling belajar karena saya juga menjalin hubungan dengan beberapa desa di Bantul. Kemudian yang paling pokok perlu saya sampaikan bahwa ketika kami sosialisasi kepada masyarakat sudah saya jelaskan bahwa pendataan AKP ini tidak akan mempengaruhi skema bantuan dari pemerintah pusat. Artinya Raskin tetap jalan, BLSM tetap jalan. Data itu kami miliki dan kami gunakan untuk dana-dana yang bisa kami gunakan, baik itu dari APBDes yang pendapatan desa atau dana-dana bantuan program. misalnya ada bantuan dari kementerian pertanian, ada FIATI, kami memakai itu.kemudian ada dana dari propinsi kami gunakan untuk pelatihan itu kami ambil dari data kami. Toh data kemiskinan yang dari BPS pun saya tidak diberikan, kami tidak punya. Artinya ketika ada bantuan BLSm ya sudah by name. Desa ini sering menjadi subyek pendataan tetapi tidak pernah ditinggali data. Makanya dengan data itu kita menentukan. Dengan AKP kita bisa melakukan pelatihan untuk warga miskin mengambil dari data itu. Kemudian PNPM banyak yang kita gunakan untuk pemberdayaan perempuan, untuk RTM. Kemudian dana yang kami gunakan untuk melakukan pendataan itu sudah kami coba setiap 3 tahun sekali kami lakukan update data. Kami membuat dana cadangan dengan Perdes karena pembentukan dana cadangan itu harus melalui Perdes. Termasuk untuk biaya pemilihan kepala desa yang srtiap 6 tahun sekali harus mengeluarkan dari anggaran APBDS. Kemudian untuk Pedum AKP ini bisa di-download ke lumbungkomunitas.net. atau nanti minta ke panitia karena tadi saya sudah memberikannya. Dan apabila nanti ingin ada yang sharing dengan kami tentang masalah ini, silahkan hubungi saya di 081227363098. Setiap saat saya siap untuk sharing dan saya justru ingin adanya kritik saran supaya AKP ini jauh lebih baik lagi di kemudian hari. Terima kasih.

Tri Nugrahadi, Ssi, MA,PhD  (Subdit Analisis Statistik, BPS-RI)
Nenambah sedikit. di BPS itu sering diminta oleh instansi lain untuk melakukan pendataan dimana data itu setelah kita peroleh kemudian kita serahkan ke instansi yang memesan, misalnya TNP2K. nah untuk kewenangan datanya, itu sudah kita serahkan ke mereka. Dan kita sendiri untuk meminta data kadang-kadang tidak gampang pak. Itu harus ke instansi yang bersangkutan. Jadi  tidak selalu bahwa data yang dikumpulkan oleh BPS itu akan dipegang oleh BPS karena kerjasama tadi.

Tenti Novari Kurniawati (IDEA)
Baik, kita buka termin kedua. Silahkan yang ingin bertanya.

Rusmiyatun (Jaringan Masyarakat Kulon Progo)
Kami disini tidak akan menyalahkan semuanya, tetapi saya punya permohonan untuk data kemiskinan nantinya bukan dari BPS pusat ke daerah tetapi dari AKP diserahkan ke pemerintah daerah. Nanti biarlah dari desa yang membuat dan alurnya dari bawah ke atas. Terima kasih.

Partisipan

Berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan yang menyangkut bantuan-bantuan yang ditujukan kepada para fakir miskin. Saya sebetulnya paling tidak suka kepada kebijakan pemberian bantuan yang sifatnya konsumtif. Ada Raskin, BLT, BLSM itu saya tidak setuju karena itu akan membudayakan masyarakat miskin tidak kreatif. Kalau demikian terus yang terjadi, masyarakat miskin tidak akan pernah meningkat kesejahteraannya. Beri kail bisar mereka bisa mendapat ikan dan bisa makan. Menurut saya program yang sifatnya konsumtif itu tidak mendidik dan merusak tatanan sosial di masyarakat karena rentan antara masyarakat yang dikategorikan miskin dengan tidak miskin itu hanya selisih sedikit sekali. Itu yang menjadi kecemburuan sosial di masyarakat dan yang mendapatkan dampak adalah desa. Kemudian tadi saya mendengar ada keterangan sedikit tentang stabilitas harga pangan. Kalau harga pangan stabil, apakah ini bukan melestarikan kemiskinan karena masyarakat miskin itu mayoritas dari masyarakat petani. Ketika biaya produksi pertanian bibit, pupuk, dan lainya mahal, kemudian ketika panen harga jualnya murah maka masyarakat petani tidak akan meningkat kesejahteraannya. Jadi tidak stabil tidak apa-apa yang penting petani bisa naik sedikit kesejahteraannya. Terima kasih.

Kusmawati H (Woman Development Center Kota Banda Aceh)
Saya ingin menanyakan kepada bapak dari BPS pusat. Saya ingin tanyakan tingkat validitas dan realibilitas data sehingga data yang diakui itu hanya BPS. Kalau memang data itu bisa dari bottom up, saya pikir diakui dan itu bisa dijadikan tolok ukur, mungkin itu bisa lebih terpercaya. Karena yang selalu terjadi itu “Data ini tidak boleh dipakai karena bukan data dari BPS”. Makanya saya ingin Tanya seberapa besar tingkat validitas data dan realibilitas ini. Kemudian tadi setuju semua bahwa inginnya data itu tidak dari top down tetapi dari bottom up. Kemudian saya juga memberikan apresiasi kepada pak kades, saya sangat setuju sistem AKP yang dikroscek antar warga sehingga tidak ada penipuan. Barangkali ini juga menjadi satu model yang bisa diadopsi dan ditransfer di daerah-daerah lain. Terima masih.

Partisipan (Kemalang, Klaten)
Saya mewakili dari masyarakat. Kalau kami merasakan dengan adanya data dari BPS, yang namanya data itu sangat riskan sekali. Data itu tergantung siapa yang mengambil dan riskan dengan politik dan segala macam. Mungkin kalau itu dibicarakan oleh seorang politik, mesti kemiskinan turun. Karena kalau oposisi pasti membicarakan kemiskinan naik. Saya mengapresiasi dari Gunungkidul yang membuat pendataan menjadi lebih independent. Jadi tidak menggunakan pemerintah tetapi kita bener-benar data itu bermula dari sesuatu yang independent yang tidak mempunyai kepentingan apapun. Karena itu kalau diserahkan ke pemerintah kita masyarakat biasa menemukan nama-nama gaib pak. Nama itu orang yang sudah meninggal tetapi ketika berkaitan dengan bantuan, tiba-tiba nama itu ada. Yang saya sarankan itu bagaimana caranya kita memaksimalkan potensi yang ada di wilayah. Tadi kalau bapak dari BPS mengatakan waktu yang terbatas, saya kira kalau metodologinya tepat, saya kira itu bisa dimaksimalkan. Selama ini seolah-olah pendataan itu dimulai dari nol. Kalau pendataan itu setiap hari update terus, tinggal memasukkan data. Bapak tadi bilang harus menentukan metodologinya, harus ini itu, ya waktunya menjadi tidak cukup pak. Kemudian untuk bapak TNP2K, saya sebetulnya kurang begitu paham fungsi TNP2K. kalau sepahaman saya fungsinya ada pemantauan dan pendampingan. Nah itu pendampingan yang seperti apa dan TNP2K itu mendapat informasi dari mana. Jangan-jangan informasinya kalau BPS tadi mengumpulkan informasi dari masyarakat dengan membentuk kader-kader yang ada di wilayah, sedangkan tim kontrol yang ada di pemerintah mengambil dari pemerintah. saya kira itu juga nanti hasilnya tidak sinkron. Mungkin itu saja pak, terima kasih.

Wahyudi (Kebumen)
Saya ingin menanyakan ke BPS, kenapa harus PPS yang mendata. Karena itu untuk menjamin bahwa data itu benar. Tadi ada perkataan seperti itu. Apakah ketika proses pendataan itu diserahkan kepada desa dengan proses pembangunan data secara AKP, apakah tidak bisa dilakukan. Karena saya lihat bahwa ternyata dari proses pendataan dan dengan desa itu tidak sinkron. Tidak ada unsur kepercayaan padahal BPS juga telah melibatkan beberapa unsur. Baik dari tokoh agama, tokoha masyarakat dan yang lainya tetapi dari sisi itu seolah-olah tidak bisa dipakai. Nah itu bagaimana menyelesaikannya supaya data ini bisa benar-benar valid dan unsure kepercayaan kepada desa itu bisa ada. Karena kalau unsure kepercayaannya sudah hilang, nah itu kalau BPS bisa maka jangan pernah bertanya kepada desa dan jangan melibatkan desa. Ternyata proses pendataan itupun masih banyak bertanya-tanya dari rumah ini, rumah itu, padahal kalau saya pahami yang lebih mengetahui secara rinci adalah desa itu sendiri. Saya kira itu saja, terima kasih.

Ahmad Taufik (Seknas FITRA)
Saya mengapresiasi kepada ketiga narasumber dan lembaganya masing-masing. Nah saya akan bertanya ke Pak Arifin dulu. Tadi ceritanya Pak Arifin itu memberikan semangat buat daerah-daerah lain, tetapi yang tidak saya dengar adalah tantangan, masalah yang itu bisa diceritakan supaya yang lain bisa berkaca juga. jadi bisa melihat dari sisi yang berbeda juga. Yang kedua untuk pak Irwan, progress RPJM dengan angka kemiskinan yang pesimis dan optimis, saya ingin menanyakan korelasinya langsung karena kalau saya lihat isu kemiskinan itu lebih kepada efektivitas anggaran. Anggaran naik tiga kali dari 2005-2008 untuk anggaran kemiskinan, tetapi angka kemiskinannya itu turun tidak terlalu besar. Dan angka kemiskinan itu turun tetapi gap antar daerah itu gap-nya jauh. Nah itu apakah sudah ada evaluasi dari TNP2K mengenai progress kemiskinan berkaitan dengan anggaran. Kemudian usulan saja mengenai gini rasio yang tadi membahayakan. Kondisinya hamper 0,41. Nah kita pernah membuat APBN alternatif dan mengusulkan bahwasanya gini rasio ini harus dimasukkan dalam asumsi ekonomi makro dan sampai sekarang masih belum ini. Nah mungkin bisa dibantu untuk di dorong dalam penyusunan di nota keuangan itu ada dasar bukan hanya angka kemiskinan tetapi gini rasio juga menjadi pertimbangan.

Kemudian yang dari BPS, mengenai PES. Jadi evaluasi saat ini terhadap PES itu terhadap kelemahan-kelemahan tadi itu seperti apa, mungkin bisa memberikan input terhadap kelemahan-kelemahan tadi. Kemudian terkait kategorisasi sangat miskin, miskin, dan hamper miskin. Itu juga pernah kita masukkan ke APN alternatif di 2013 karena tepi atas dan tepi bawah hampir miskin dengan sangat miskin itu tipis. Jadi kita itu kalau bisa digabung saja. Nah maksud saya kalau tipis apa bedanya. Cuman 50 ribu selisihnya yang kalau implementasi bagi daerah-daerah di kota itu mungkin kategorisasinya sama. Dan yang terakhir karena angka kemiskinan itu ada survey dan sensus tahun 2010, itu ada gap selisih yang cukup besar tidak pak? Jadi angka kemiskinan berdasarkan survey dan angka kemiskinan berdasarkan sensus karena di penduduk itu ada gap-nya juga. Mungkin itu, terima kasih.

Umbu (NTT)
Teman-teman tadi sudha banyak menyempaikan tentang persoalan data dan ini juga kami di NTT mengalami hal sama. saya mau mengulang lagi terkait dengan data tadi. Saya hanya terinspirasi apa yang dikatakan pak kades terkait dengan AKP. Saya membayangkan kalau BPS mengadopsi AKP, karena pengalaman kami juga di NTT mendampingi beberapa desa, kami menggunakan analisis peringkat kesejahteraan dan ternyata desa tidak meminta bayar. Mereka sangat senang daripada dari BPS datang ke masyarakat. Mereka merasa takut karena, pertama kurangnya sosialisasi dari pentingnya data itu sendiri. Dari BPS hanya datang menanyakan berapa harta kekayaan yang dimiliki. Masyarakat desa merasa takut untuk menyampaikan itu. Namun ketika masyarakat desa melakukan sendiri, menganalisis sendiri tentang peringkat kesejahteraan mereka, mereka menyadari bahwa memang potensi yang harus dilihat bukan masalahnya. Nah selama ini pendekatan kita lebih pada pendekatan masalah. Saya hanya membayangkan kalau kita melakukan pendekatan potensi yang kita miliki di desa masing-masing, maka itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Bagi saya itu, terima kasih.

Ismuhadi (Desa Girisuko, Panggang, Gunungkidul)
Sebenarnya apa yang disampaikan teman-teman itu pertanyaannya hanya beda-beda tipis. Kalau yang dari FITRA tadi angka kemiskinan beda tipis gabung saja, kemudian dari NTT tadi mengamini apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman terdahulu. Jadi apa yang telah dilakukan oleh Bapak Arifin itu ternyata satu bentuk partisipasi masyarakat itu sendiri untuk memetakan kemiskinan di wilayahnya yang paling kecil yaitu desa. Jadi keterkaitannya dengan kewenangan desa itu nantinya kita bicara di tahun yang akan datang saja. Karena dar awal yang diekskusi dari BPS, saya juga kasihan karena BPS adalah lembaga yang diakui secara regulasi oleh pemerintah dan kita tidak bisa mengubah itu tanpa ada deregulasi. Hanya saja yang kami mohon dari BPS, mungkin untuk kedepannya karena saya secara pribadi pernah menjadi mitra BPS, ada sistem pengumpulan data dari BPS itu kita juga paham. Alangkah baiknya ketika mitra-mitra itu diberi pelatihan, seyogyanya itu bergabung seperti yang telah dilakukan oleh teman-teman di Desa Nglegi. Jadi  door to door verifikasi itu melibatkan kelompok-kelompok kecil di desa seperti dasawisma dan sebagainya. Artinya keakurasian data itu bisa langsung diverifikasi saat itu. Itu saya yakin kalau BPS mau mengadopsi itu dan kita tidak bisa memaksakan karena suatu aturan atau regulasi bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman desa yang ada di enam desa di Gunungkidul ini memaksakan untuk digunakan oleh BPS atau mitra-mitra pemerintah yang lain itu tidak, tetapi kami hanya menawarkan. Yang dilakukan oleh Gunungkidul, bahkan dari tim TKPKD Gununngkidul yang diketuai oleh wakil bupati, itu merekrut orang-orang dari desa yang bukan sarjana sebagai tim pembuat indicator siapa yang bisa disebut orang miskin. Nah mohon dijadikan satu pertimbangan, AKP yang dilakukan oleh desa-desa di Gunungkidul sebagai moment di tahun 2015 kedepan untuk dijadikan bahan pertimbangan dan dilibatkan dalam perumusan untuk analisa kemiskinan, terima kasih.

Puji Khomariyah (FPPD)
Saya berharap datang kesini itu mendengarkan presentasi upaya apa yang dilakukan BPS dalam rangka untuk melakukan analisis data kemiskinan. Tetapi ternyata dari BPS meng-counter judul ini, “Pak wabup meragukan data BPS”, itu permasalahannya. Jadi data yang dikumpulkan dari BPS melalui survey atau sensus, sudah jelas banyak kelemahannya karena namanya statistik itu bisa dimanipulasi, bisa diutak atik angkanya. Nah sudah tahu BPS banyak kekuranganya, terobosan apa yang dilakukan oleh BPS untuk mengatasi kelemahan itu. Apakah tidak ada terobosan bagaimana melakukan sosialisasi bahwa budaya malu untuk miskin itu tidak ada. Jadi masyarakat kita berlomba-lomba untuk menjadi miskin ketika ada bantuan. “Ketika kemiskinan berwujud manusia maka akan saya bunuh”, kata Ali. Nah kenapa tidak ada terobosan BPS membudayakan itu. Misalnya orang yang haji saja mengaku miskin. Penelitian yang pernah dilakukan di Lombok, namanya haji itu sebuah kewajiban. Apapun dilakukan dengan menjual tanah, menjual hewan, menjual segala macam sehingga setelah pulang dari Makah benar-benar menjadi miskin dan itu butuh bantuan. Itu kriteria kenapa menjadi haji pun masih bisa menjadi miskin. Tidak ukuran bahwa dia adalah bohong. Kemudian yang berikutnya untuk Pak Arifin, saya beberapa waktu lalu pernah melakukan penelitian di Goa, hamper sama dengan AKP ini. Nah mereka memiliki maket desa, titik-titik dimana orang itu yang miskin dan hampir miskin, kaya dan sangat kaya. Jadi ada tanda-tanda sendiri yang merah, kuning, hijau. Nah mungkin kalau Gunungkidul di desa bapak ada maketnya, kita bisa tahu bahwa kantong kemiskinan ada di dusun ini-ini, mungkin kita akan lebih bisa punya gambaran. Itu usulan saya pak, terima kasih.

Tenti Novari Kurniawati (IDEA)
Silahkan langsung dijawab saja pak.

Tri Nugrahadi, Ssi, MA,PhD  (Subdit Analisis Statistik, BPS-RI)
Poin pertama saya sampaikan, disini saya merasa tidak dihujat. Jadi kita diskusi. Justru masukan-masukan dari teman-teman ini yang kami perlukan. Dalam paparan saya tadi sudah saya jelaskan, sejarah penghitungan kemiskinan itukan berubah-ubah by proses. Bukan harga mati metodologinya seperti itu, tetapii itu butuh proses. Jadi disini sifatnya adalah kita saling mengisi, tidak ada saling hujat menghujat. Kemudian tadi banyak usulan bagaimana kalau AKP itu digunakan, bottom up. Kita tidak masalah. Justru sebagai orang statistik, seadainya data itu dari bawah sudah bagus, kita lebih senang karena tinggal mengkompilasi. Tetapi dengan catatan variabel dan metodologi yang digunakan sudah sama. Hanya permasalahannya ini belum terjadi. Nah bisa tidak AKP menyediakan data kemiskinan pada waktu yang sama, dengan metodologi yang sama untuk satu wilayah. Bisa tidak secara nasional? Karena pemerintah itu juga butuh data untuk alokasi anggaran maupun kebijakan. Kalau masih sisfatnya lokal kita agak kesulitan. Silahkan inikan masih embrio yang akan berkembang. Seandainya memang dari AKP ini bisa menyediakan data kemiskinan yang akurat dan juga merata semua untuk seluruh wilayah dalam waktu yang sama karena sensus itu banyak membutuhkan anggaran. Jangan sampai anggaran itu habis untuk pendataan tetapi tidak bisa untuk membantu yang miskin. Jadi ini tidak masalah kedepannya setelah data dari bawah sudah akurat, tinggal kita kompilasi. Kita senang-senang saja. Tinggal yang perlu kita diskusikan lebih lanjut adalah variabelnya. Saya belum bisa mengatakan sama karena saya endiri belum mengecek. Ini harus kita bandingkan dulu. Kalau variabelnya berbeda, otomatis hasilnya akan berbeda. Kalau memang datanya sudah ada, kita dikasih, ya kita senang.

Kemudian masalah PES tadi, memang setiap kita ada sensus kita ada evaluasi PES. Belum lama ini ada sensus penduduk, alhamdulilah selisih antara kegoatan sensus dengan evaluasi ini tidak jauh beda. Seandainya ada perbedaan maka kita langsung terjun ke lapangan. karena efeknya adalah kalau itu tidak kita perbaiki, datanya itu akan selamanya berdampak. Kita terbuka. Jadi untuk kualitas data, itu kita open. Ini sampai IPM pun kita buka untuk metode penghitungan yang baru karena mengikuti perkembangan. Kemiskinan pun bisa jadi. Tadi saya sampaikan ada indeks kemiskinan multi dimensi, itukan perkambangan. Makanya kalau tadi ada yang bilang surveynya dimanipulasi, saya justru bertanya apa yang dimanipulasi. Buktinya apa? seandainya memang menemukan, “pak saya bisa tunjukkan di kabupaten A ada petugas memanipulasi survey”, saya senang. Silahkan, nanti kita datangi orangnya siapa, kita tindaklanjuti karena tidak boleh survey itu dimanipulasi. Kita mengeluarkan anga kemiskinan saja itu bukan hanya BPS saja. Jadi setelah kita selesai menghitung, itu kita undang TNP2K, menkokesra, semua lembaga kita undang, kita paparkan angkanya. Nanti banyak masukan disitu. Kita revisi lagi angkanya, ada salah tidak. Bukan dimanipulasi. Kadang-kadang entry kan salah pak, angka 1 di-entry 7 misalnya. Nah kita cek ke lapangan sampai hasilnya final. Makanya butuh waktu yang agak lama. Mungkin itu dari saya, mudah-mudahan bisa memuaskan, terima kasih.

G. Irwan Suryanto (Asisten Koordinator Pokja Kebijakan TNP2K)
Saya akan menjawab acak saja ya biar alurnya enak. Jadi TNP2K itu sebenarnya secara kelembagaan itu layaknya TKPK di daerah. Di tingkat nasional itu TNP2K, di daerah namanya TKPKD. Kebetulan periode sekarang ini TNP2K dibawah Kantor Wapres posisinya. Tahun lalu dibawah Bapenas, periode sebelumnya dibawah Menkokesra. Nah kenapa kok sekarang dibawah Wapres? Karena ketika dibawah Bapenas, dibawah Menkokesra sekalipun, kementerian lembaga masih sangat getol dengan ego sektoral. Walaupun itu Menkokesra yang bilang, masih ada menko-menko yang lain. Ada menko perekonomian, ada menko polkam. Yang saya sampaikan itu yang besar saja lho pak. PKH, Raskin, itukan yang besar saja, yang lainya masih banyak. Jadi dulu awalnya Bapenas kemudian dipindah ke Menkokesra. Walaupun sudah namanya Menkokesra dilihat masih kurang efektif sehingga dibawah Kantor Wapres. Kalau kantor wapres kan musuhnya hanya pers. Tetapi kita tetap butuh lokomotif untuk mengkoordinasikan setiap program penanggulangan kemiskinan yang ada. Nah salah satu terobosan besarnya adalah by name by address itu sebenarnya. Karena sudah pasti dibantu, ketahuan siapa orangnya, alamatnya dimana. Makanya kalau tadi dari Surakarta bilang RT0, RW0, itu adalah orang yang tidak punya alamat, tidak punya KTP. Secara administrasi kependudukan, tidak punya nomor NIK. Banyak tidak? Banyak pak. Dibawah jembatan, di pinggir sungai. Kalau melihat disini mungkin tidak ada yang seperti itu, tetapi di kota banyak. nah itulah yang disebut dengan RT 0, RW0. Bukan berarti RT, RW-nya tidak kelihatan tetapi tidak teridentifikasi secara struktur kependudukan karena mereka tidak memegang KTP. Nah itu kira-kira tugas TNP2K.

Kemudian ada pertanyaan mengenai efektifitas anggaran. Jujur pak, sampai sekrang itu yang penah membuat hanya World Bank. Wolrd Bank pun itu akhirnya sampai pada keputusan tidak bisa meneruskan analisis sampai layer keddua efektivitas anggaran. Karena nomenklatur pusat tentang YKL itu bermacam-macam dan itu menimbulkan permasalahan ketika pelaksanaan di level daerah. Karena kan di sisi penganggaran, kementerian lembaga memiliki program kemudian itu ada yang mau memakai TP, Dekon dan lain-lain yang itu akhirnya sedikit banyak mempengaruhi pekerjaan di kedinasan di level kabupaten kota. Tetapi untuk analisis efektivitas anggaran yang kami tahu itu sudah dilakukan lebih detail oleh teman-teman di World Bank pada tahun 2010. Itupun akhirnya mereka juga kesulitan untuk menembus ke mekanisme penganggaran yang ada di Kementerian keuangan untuk mendapatkan detail-detail yang dimaksud. Karena kalau kita hanya bicara mengenai efektifitas penganggaran berapa uang yang dikeluarkan, berapa capaian, ya bisa saja sebenarnya. Tetapi kan semua dinas, kementerian lembaga itu rata-rata punya tiga program besar pak. Ini tiga program cross couting yang rata-rata dimiliki. Satu, pengentasan kemiskinan, yang kedua UKM, dan yang ketiga penyerapan tenaga kerja. Itu semua kementerian lembaga punya. Saya pernah waktu itu ke lapangan, itu sampai ada UKM khusus pelatihan. Dinas perindustrian mengadakan pelatihan, dia ikut, dinas lain mengadakan pelatihan dia ikut tetapi tidak melaksanakan. Ini yang tadi saya bilang. Tiga program besar ini yang cross couting isu di semua kementerian lembaga.

Nah ini kalau dibuat analisis efektivitas anggaran, merincinya itu cukup lumayan karena nomenklaturnya berbeda. Nah informasi tentang itu yang bisa saya sampaikan itu ya pak. Kemudian menurut hemat saya, inisiatif AKP ini bagus karena benar-benar memotret langsung di lapangan. nah ketika pemerintah pusat sudah punya payung, Undang-Undang 13 tadi, sudah ada mekanisme Musdes, Muskel, saya pikir justru itulah salurannya menurut saya. Memainstream metode AKP ketika akhirnya menentukan Pak Tri lebih berhak dapat bantuan dibandingkan irwan. Saya pikir itu mungkin salurannya positif pak karena kita dari sisi kebijakan sebenarnya sudah membuat, tinggal dari bottom up-nya. Terima kasih.

Arifin (Kepala Desa Nglegi, Patuk, Gunungkidul)
Untuk pertanyaan tantangan tadi. Memang ketika kita melihat situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat itu yang menjadi tantangan kita untuk melakukan AKP. Kemudian masalahnya banyak. Ketika sosialisasi kita harus betul-betul telaten memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pendataan itu tidak akan merubah skema bantuan dan tidak akan membuat ini menjadi sebuah bantuan karena itu merupakan data yang harus dimiliki oleh desa. Kemudian pada tingkat pelaksanaan, keterbatasan alat ketika entry data di tiap-tiap desa ini bervariasi. Di tempat saya hanya ada 4 komputer dan 3 laptop. Sangat kurang untuk entry data karena satu untuk pelayanan, satu untuk database, satu untuk profil desa sehingga tidk mencukupi. Kemudian juga kemampuan tim di lapangan juga tidak sama. artinya ketika ada permasalhan di lapangan itu dalam memecahkan persoalan ada yang cepat dan ada yang tidak bisa sehingga itu menghambat dari prosesnya. Kemudian yang paling berat menjadi masalah adalah RTL. Ketika data sudah ada, darimana saja saya bisa dapatkan dana untuk membiayai, untuk membuat data ini menjadi berguna. Kemudian tadi yang maket, sebetulnya kami sudah punya di desa. Ada di peta desa yang rawan miskin itu ditandai. Dan sebetulnya itu bisa dilihat di sisitem informasi desa online tetapi karena sekarang ini software yang versi 3.0 diganti dengan versi 3.1 maka itu belum begitu sempurna. Sebetulnya sudah bisa dilihat di www.Nglegi-gunungkidul.info. Sementara itu dan yang terakhir bahwa sebetulnya ini semua hanya merupakan usaha kita untuk  menyembuhkan kegalauan yang ada di desa khususnya kepala desa yang selama ini menjadi beban hujatan dari masyarakat. Saya tidak mengatakan ini baik tetapi mungkin berguna. Terima kasih.

Tenti Novari Kurniawati (IDEA)
Baik terima kasih sekali untuk Pak Tri, Pak Arifin, dan Pak Erwan. Satu yang saya catat bahwa ada pengakuan mekanisme bottom up untuk pendataan partisipatif dan yang kedua ada evaluasi efektifitas penganggaran kemiskinan dan dampaknya. Saya kira itu rekomendasi kita hari ini, terima kasih sekali lagi wassalamualaikum warrohmatullohi wabarokatuh.

Acara ini diselenggarakan atas kerjasama COMBINE Resource Institution, Perkumpulan IDEA, dan SIAR dengan dukungan Ford Foundation dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.