GREGET DESA – 13 Desember 2013

Fasilitator: Wasingatu Zakiah (IDEA)
Tempat: SDN Doga, Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul
Pukul: 14.30 – 17.00

Ada banyak program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan oleh pemerintah hingga ke tingkat desa. Pada sisi lain, komunitas desa juga memiliki peran dalam proses pengelolaan program-program penanggulangan kemiskinan. Salah satu hal yang perlu dikuatkan dalam proses ini adalah membangun akuntabilitas sosial di dalam lingkup komunitas desa. Akuntabilitas sosial akan mendorong penguatan proses pengelolaan program penanggulangan kemiskinan yang lebih baik dan terpercaya.

Daftar Hadir Peserta Workshop:

No

Nama

L/P

Lembaga

Alamat

1.

Kusmawati H

P

WDC

Banda Aceh

2.

Restu Aprianta Tariqan

L

BITRA

Medan

3.

Wasingatu Zakiyah

P

IDEA

Jl. Kaliurang Km 5 Sleman

4.

Deden Sukendar

L

TKPKD

Sukabumi

5.

Zaenal Tarodin

L

Desa

Kandangan, Temanggung

6.

Suwardi

L

Desa

Boyolali

7.

Widodo

L

MMC FM

Boyolali

8.

I Gede Eka Wirantoyo

L

MBM

Bali

9.

Zakaria

L

SAPA

Solo

10.

Eri Hermawan

L

INISIATIF

Bandung

11.

Mardiadi

L

Desa

Kebumen

12.

Ikhsan

L

Desa

Kebumen

13.

Partini

P

Desa

Kebumen

14.

Tasinah

P

Desa

Kebumen

15.

Agus Turyono

L

Desa

Kebumen

16.

Maftukhim

L

Desa

Kebumen

17.

Sukijan

L

JMKP

Kulon Progo

18.

Panikem

P

JKPKG

Gunungkidul

19.

Yanto EC

L

PBA

Bantul

20.

Muhtar S. Anam

L

FORMASI

Kebumen

21.

M. Iqbal T

L

PNPM

Bantul

22.

Muslam Winarto

L

SRAWUNG

Gunungkidul

23.

Sorikhin

L

Desa

Temanggung

24.

Imam

L

PNPM

Bantul

25.

Sahrul

L

TKPKD

Garut

26.

Muhammad Sodig A

L

PNPM

Magelang

27.

Kurniawan

L

Gema Merapi

Cangkringan Sleman

28.

Ambar Riyadi

L

IDEA

Jl. Kaliurang KM 5 Sleman

Kegiatan Workshop Akuntabilitas Sosial untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ini diselenggarakan di Ruang Kelas SD Negeri Nglanggeran di Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul. Acara dimulai pada pukul 15.00 WIB dengan fasilitator Mbak Zaky dari IDEA. Partisipan yang hadir dalam kegiatan ini berjumlah 28 orang dengan jumlah partisipan laki-laki sebanyak 23 orang dan partisipan perempuan sebanyak 5 orang.

Wasingayu Zakiyah (IDEA)

Assalamualaikum warrohmatullohi wabarokatuh, selamat sore bapak ibu. Terima kasih teman-teman. Perkenalkan nama saya Wasingatu Zakiyah, dan hari ini kita akan sharing bersama-sama di kelas ini mengenai akuntabilitas sosial untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. Di kelas yang lain ada perencanaan penganggaran untuk penanggulangan kemiskinan, ada sisitem informasi desa untuk layanan publik, untuk pertanian. Nanti kita masing-masing bisa saling belajar. Nanti malam masih ada kelas-kelas sistem informasi untuk kemiskinan dan transparansi akuntabilitas komunitas dan juga yang lainnya. Nah memang kami sengaja memberdayakan segenap sumber daya yang ada di desa untuk bapak ibu, dan tidak menyediakan hotel berbintang untuk proses-proses ini, supaya kita mengilhami betul apa yang kita lakukan ini sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan untuk kemandirian desa.

Nah untuk akuntabilitas sosial untuk percepatan penanggulangan kemiskinan, nanti kita akan membuat beberapa tahapan di proses ini. Yang pertama kita akan perkenalan, kemudian kita akan bersama-sama mendefinisikan akuntabilitas sosial berdasarkan pengalaman kita masing-masing. Nanti berikutnya kita akan sharing pengalaman. Tetapi dari sharing pengalaman kita akan menutup lagi dengan definisi akuntabilitas sosial dari sharing pengalaman yang ada. Artinya ini definisi awal kita dalam bayangan awal di kepala kita apa, setelah sharing pengalaman dari berbagai pihak tentu definisi ini akan mengalami perubahan sehingga rekomendasi yang nanti akan kita buat itu akan menjadi berbeda-beda. Nah ini saya kira yang akan coba kita lakukan dalam beberapa jam kedepan.

Nah sekarang kita langsung ke sesi difinsi akuntabilitas sosial yang selama ini kita pahami. Saya sudah menyediakan kertas yang ada disini dan silahkan dituliskan kata kunci yang menunjukkan apa itu itu akuntabilitas sosial. Apa yang kita pahami tentang akuntabiltas sosial.

Kata kunci akuntabilitas menurut partisipan:

  • Pencatatan;

  • Keterbukaan partisipasi atau ikut serta memutuskan;

  • Bisa dipertanggungjawabkan di masyarakat;

  • Tepat sasaran;

  • Pertanggungjawaban kepada masyarakat;

  • Kontrol;

  • Keterbukaan data;

  • Keterpercayaan;

  • Bisa dipertanggungjawabkan;

  • Pertanggungjawaban sebuah program;

  • Adminsitrasi public;

  • Kondisi yang ada di lingkungan;

  • Kondisi riil masyarakat;

  • Pertanggungjawaban masyarakat;

  • Keterlibatan masyarakat dalam transparansi;

  • Kesesuaian antara masalah dengan program kerja;

  • Pengawasan partisipatif;

  • Pengawasan sosial;

  • Data yang valid, data dasar keadaan di lingkungan;

  • Pertanggungjawaban tentang kesejehteraan sosial masyarakat;

  • Pengawasan yang sesungguhnya;

  • Keterbukaan publik;

  • Pertanggungjawaban masyarakat baik yang tersurat maupun tersirat;

  • Dapat dipertanggungjawabkan.

Ada tiga kelompok besar. Yang di kelompok satu lebih kepada pertanggungjawaban, kontrol, keterbukaan, intinya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah pencatatan, ada pencatatan administrasi publik, data valid, data dasar keadaan lingkungan yang diharapkan valid, riil sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat sehingga harapannya tepat sasaran, lebih kepada program-program percepatan penanggulangan kemiskinan, bagaimana bisa dipertanggungjawabkan, bisa tepat sasaran. Kemudian yang ketiga lebih kepada bagaimana program kemiskinan itu bisa dicatat, diberikan ke masyarakat riil sesuai dengan kondisi yang ada dan diimplementasikan dengan tepat sasaran. Nah tiga poin itu saya kira yang nanti akan mengilhami diskusi-diskusi kita selanjutnya. Berikutnya teman-teman, kalau boleh saya simpulkan maka akuntabilitas sosial itu selalu ada:

  1. Keterbukaan;

  2. Bisa dipertanggungjawabkan;

  3. Kontrol;

  4. Pengawasan;

  5. Tepat sasaran;

  6. Partisipasi masyarakat;

  7. Validitas data.

Nah disini kata kunci yang saya kira belum muncul, siapa subjek. Siapa kemudian yang melakukan pengawasan itu sendiri, itu nampaknya belum muncul. Nah ini yang saya kira nanti sharing kita seputar pengalaman teman-teman ketika selama ini melaksanakan akuntabilitas sosial. Tentu akuntabilitas sosial berada pada banyak proses. Bisa berada pada proses mulai dari awal pemilu yang transparan akuntabel, mulai dari proses perencanaan anggaran, implementasi anggaran sampai ke proses pertanggungjawaban anggaran. Oleh karena itu sesi berikutnya kita masuk ke sharing pengalaman. Ada apa dengan Solo yang pernah dilakukan, ada apa dengan Aceh, ada apa dengan Kebumen, Bali, Gunungkidul, Sukabumi, Garut, dan yang lain. Apa partisipasi yang pernah dilakukan oleh masyarakat dalam melihat pertanggungjawaban program-program sehingga harapannya program itu tepat sasaran dan data bisa valid. Pengalaman kami di Kabupaten Gunungkidul bersama dengan teman-teman SRAWUNG dan JKPGK, pernah melakukan audit sosial untuk Raskin sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan di Gunungkidul. Barangkali teman dari Gunungkidul bisa menceritakan sebagai pemantik untuk teman yang lain?

Panikem (Jaringan Kelompok Perempuan Gunungkidul)

Kami dari JKPGK atau Jaringan Kelompok Perempuan Gunungkidul yang difasilitasi IDEA melakukan kegiatan audit sosial untuk Program Raskin bersama dengan Pemerintah Daerah Gunungkidul. Kami memantau secara langsung kepada penerima manfaat Raskin. Untuk akuntabilitasnya kami kira masih kurang. Artinya dari ssis tepat sasaran, tepat harga, maupun tepat kualitas masih kurang sehingga kelompok sasaran itu tidak tahu apakah yang diterima sudah tepat atau belum karena tidak ada sosialisasi terlebih dahulu dari pemerintah. Sehingga yang diterima dari Program Raskin itu kurang tepat sasaran, kurang tepat jumlah, kurang tepat kualitas, kurang tepat harga. Artinya dari yang ditentukan oleh pemerintah ternyata di lapangan dari sisi kualitas kurang baik. Ada yang beras yang warnanya coklat, kuning, dan baunya apek. Kemudian tentang harga, itu dari titik distribusi ke titik bagi itu, dari pemerintah kabupaten ada bantuan 500 per paket tetapi warga tidak mengetahui mengenai bantuan itu. Kemudian untuk tepat sasaran itu karena data dari BPS itu kurang valid sehingga tepat sasaran yang ada di RTSPM itu dinilai kurang tepat sasaran. Kemudian dari sisi jumlah yang seharusnya mendapatkan 15 kilogram per RTSPM tetapi karena ada bagirata sehingga ada yang hanya mendapat 2,5 kg, ada yang 5 kg, dan ada juga yang 3 kg. Menebusnya 1 kilogramnya ada yang Rp 2.500,-, ada yang Rp 1.800.- ada yang Rp 2.000,-.

Wasingatu Zakiyah (IDEA)

Persoalannya ada di data. Jumlah yang seharusnya 15 kilogram, riil yang diterima 2,5 kilogram sampai 5 kilogram. Kualitas beras ada yang coklat, kuning, dan ada bantuan biaya tetapi warga tidak mengetahui. Kurang tepat sasaran karena data BPS kurang valid. Baik, ada yang ingin menambahkan atau berbagi mengenai program yang lain, silahkan.

I Gede Eka Wirantoyo (MBM Bali)

Raskin itu di Bali jumlahnya tidak ada kecurangan dan kualitasnya juga tidak buruk. Tetapi yang menjadi masalah adalah jumlah penerima dan masyarakat yang ingin menerima itu menjadi permasalahan sehingga dibagi rata sampai di dusun. Dan di Jembrana itu punya nama-nama RTM yang sesuai mereka. Data dari pusat masih data yang lama dan ini tidak masalah. Tetapi yang menjadi masalah ketika ada kerja bakti dan sebagainya, yang tidak menerima Raskin itu tidak mau ikut gotong royong. Hampir di semua desa seperti itu.

Partini (Desa Kebumen)

Iya, di tempat saya juga seperti itu. Yang tidak mendapat Raskin itu tidak ikut gotong royong dan tidak mau membayar iuran apabila diminta oleh desa. Biasanya setiap apapun yang menjadi masalah desa, itu dia tidak mau ikut campur. Bagi dia, kebenaran dia adalah yang terbaik, dia bisa hidup sendiri. Disisi lain dia sudah cukup mampu. Jadi seharusnya Raskin itu dibagi hanya untuk orang yang membutuhkan, tetapi mau tidak mau harus dibagi rata karena kalau tidak dibagi rata, orang yang tidak mendapatkan itu bisa marah-marah sampai ke desa.

Wasingatu Zakiyah (IDEA)

Intinya ada dampak karena jumlah yang berbeda-beda ini tampaknya yang tidak menerima Raskin berdampak ke dampak sosial yang lain yang muncul di kemudian hari.

Kusmawati H (WDC Banda Aceh)

Kalau di Aceh, mereka sangat keberatan dengan ongkos untuk pengantaran.

Agus Turyono (Kebumen)

Saya ingin menegaskan tentang kualitas yang kadang-kadang sangat tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia dan itu dipaksakan diberikan ke masyarakat. Ini sebenarnya siapa yang salah karena dari masyarakat yang menerima bantuan itu beras tidak layak untuk dimakan akhirnya kemudian ditukarkan di pasar. Nah bulan berikutnya itu kualitasnya juga seperti itu lagi. Apakah beras itu dari Bulog langsung dikucurkan ke warga penerima atau bagaimana itu.

Wasingatu Zakiyah (IDEA)

Beras itu sebenarnya berasal dari pusat ataukah berasal dari petani yang ada di wilayah Kebumen misalnya.

Kusmawati H (WDE Banda Aceh)

Itu dari Bulog.

Eri Hermawan (INISIATIF Bandung)

Terkait Raskin itu memang ada perputaran politik. Beras itu tidak layak dibagikan dan itu ada dua hal yang memang harus dipahami. Mau tidak mau ada perputaran antara pejabat, instansi dan lain sebagainya. Hasil dari beberapa temuan bahwa Raskin itu sebelum masuk ke Bulog, itu tidak tidak boleh dibisniskan. Beras inikan paling lama 3 bulan.

 

Pleno workshop akuntabilitas sosial untuk percepatan penanggulangan kemiskinan

Muslam Winarto (SRAWUNG)

Kami pernah diskusi dengan Bulog di Gunungkidul. Ketika kita bicara tentang kualitas, mereka mengakui bahwa kualitas Raskin itu beras medium. Beras medium itu beras yang berkualitas tengah-tengah. Kita waktu itu mendesak agar beras miskin tadi ditingkatkan. Waktu itu kita hearing di publik. Bulog memberi penjelasan bahwa ketika beras itu diterima di desa, dan didapati beras itu dengan kualitas jelek maka beras itu bisa langsung ditukar. Nah yang menjadi masalah adalah setelah beras itu sampai di desa tidak ada yang mengambil dari pedukuhan kemudian mengecek berasnya bagaimana. Beras itu tahu kualitasnya jelek itukan ketika sudah sampai di RTSPM. Dan sampai sekarang masih menjadi pertanyaan juga, ketika beras yang dibagikan ke masyarakat itu masih dalam bentuk Raskin, ya seperti itu. Miskin ya itu memang miskin semuanya.

Deden Sukendar (TKPD Kabupaten Sukabumi)

Kalau analisa kami di Sukabumi itu begini. Persoalan Raskin itu memang multi problem. Pertama memang dipersoalan data. Yang kedua memang ada persoalan politis juga, dan yang ketiga persoalan di kualitas beras itu sendiri. Dan yang paling utama menurut saya di persoalan data karena persoalan data itu nampaknya tidak akan selesai sampai kapanpun. Artinya tidak akan pernah valid kalau misalnya di daerah tidak melakukan pendataan sendiri. Karena data yang diambil itukan diambil dari TNP2K. Sedangkan TNP2K mengambil dari BPS. BPS itukan mengambil sampling 40% dari data yang ada di seluruh Indonesia. Jadi bukan sensus. Nah kemudian dari 40% yang sudah diambil dari BPS itu, diolah oleh TNP2K kemudian diambil 25%. Jadi BPS mendata kemiskinan itu 40%, nah kemudian TN2K menganbil dari BPS dari 40% itu diambil 25%. Jadi memang semakin sedikit karena validitasnya tidak akan penah valid. Nah oleh karena itu makanya ini sangat rentan dengan politik. Jadi bagaimana pemerintah agar dipandang lebih pro terhadap masyarakat miskin. Kemudian ada persoalan lain, yaitu persoalan kualitas beras. Saya sepakat misalnya beras itu tidak diambil dari Bulog tetapi mestinya diambil dari masyarakat. Disisi lain bisa memberdayakan masyarakat, disisi lain juga bisa menjaga beras tersebut. Namun lagi-lagi Bulog juga punya proyek, punya kepentingan dan lain sebagainya dengan beberapa pihak yang lain. Ini memang saya katakan multi problem.

Wasingatu Zakiyah (IDEA)

Ada usulan beras dari masyarakat. Hari kemarin pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Kota Jogja nampaknya memang sudah mulai daerah. Jadi raskin tidak boleh diambil dari luar wilayah. Mungkin yang lain hampir sama karena itu program baru.

M. Iqbal T (PNPM Kabupaten Bantul)

Saya memang dari PNPM tetapi saya akan coba mengkritisi masalah ini. Kalau kita berbicara masalah Raskin, BLSM dan sebagainya, tidak akan ada habisnya. Menurut saya dalam akuntabilitas sosial ini perlu kita kesampingkan karena itu menjadi tanggungjawab para tokoh atau elit yang memperjuangkan rakyat miskin. Tetapi akuntabilitas ini bagaimana bisa melibatkan masyarakat dalam program-program yang disahkan oleh mereka. Yaitu program-program yang dibuat di tingkat desa. Jadi bagaimana masyarakat itu terlibat di dalam mekanisme perencanaan pembangunan yang ada di desa. Sistem perencanaannya seperti apa, penganggarannya seperti apa, dapat dana dari mana, nah itu dipertanggungjawabkan oleh para pelaku kepada masyarakat yang menikmati program-program itu yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri. Nah pola-pola seperti ini, ini yang mungkin memang banyak tidak tersentuh oleh masyarakat tetapi ini yang justru kita dorong. Karena kalau ini tidak kita dorong maka sampai kapanpun masyarakat itu tidak akan pernah bisa terlibat dalam perencanaan, memutuskan anggaran, melaksanakan, melestarikan dan sebagainya. Itu tidak kan bisa dilakukan kalau dia tidak melakukan mekanisme perencanaan dan penganggarannya sendiri. Dan itulah sebenarnya target dari akuntabilitas sosial di tingkat desa.

Nah kalau kita berbicara Raskin, BLSM, bagaimanapun itukan program pusat. Dan program pusat itu mau berdebat seperti apa, itukan politis semua. Jadi kalau orang bawah itu berbicara disitu, itu akan sangat sulit kecuali LSM. Kalau saya melihat tentang audit sosial itu orientasinya kepada program-program yang dibuat oleh masyarakat sendiri supaya mereka merasa memiliki terhadap kegiatan yang mereka kerjakan. Dan itu kedepan akan menjadi besar ketika nanti ada undang-undang desa, dimana desa akan memiliki anggaran yang sedemikian besar, kemudian itu digunakan untuk pembangunan di tingkat desa. Nah ini masyarakat tidak pernah terlibat, karena selama ini yang saya lihat tetap saja sampai sekarang elit itu masih berperan. Nah bagaimana kita bisa mengurangi peran elit, dan peran masyarakat itu menjadi tumbuh, itu PR kita bersama. Terima kasih.

Wasingatu Zakiyah (IDEA)

Pertanyannya, apakah betul akuntabilitas sosial hanya untuk program-program di desa yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri karena BLS, Raskin, itu adalah program pusat.

M. Iqbal T (PNPM Kabupaten Bantul)

Intinya seperti ini, bahwa ketika masyarakat secara umum dia membahas masalah ini, itu menjadi terlalu berat bagi masyarakat untuk melakukan itu. Maka ini tanggungjawab kita pindahkan kepada lembaga yang berkompeten yang bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat. Karena tidak mungkin masyarakat itu sampai ke program-program yang besar.

Wasingatu Zakiyah (IDEA)

Ada usulan dialihkan ke lembaga yang bisa memediasi antara masyarakat dengan pemerintah pusat karena Bulog, BLSM dan lain sebagainya adalah program pemerintah pusat sehingga akuntabiltas sosial usulannya sementara ini hanya untuk program-program di desa yang dibuat oleh masyarakat sendiri.

Suwardi (Boyolali)

Berbicara soal akuntabilitas sosial, ada yang berbicara Raskin, BLSM dan juga program di desa. Bapak ada kecenderungan bahwa Raskin dan BLSM karena program pusat dengan partisipasi dan kontrol dari kita sangat lemah. Tetapi apakah untuk program-program di tingkatan desa ini kita mampu melakukan audit sosial ketika program-program yang ada di desa itu mekanismenya sudah diatur di beberapa Musren. Pengalaman beberapa kecamatan yang ada di Boyolali, ketika musren mulai musrenbangdes sampai Musrenbngcam ini jalan, tetapi ketika di Musrenbangda, ini kalah dengan Musrennbangpu. Karena jaring asrpirasinya para dewan dengan masyarakat itu bukan jaring aspirasi dalam bentuk ide kritis masyarakat, tetapi jarring aspirasi membantu aspal dan sebagainya. Menurut saya, audit sosial ini memang berangkat dari masyarakat dan terkait program-progam yang ada di masyarakat kalau kita mau akuntabilitas terkait dengan SID dan lain sebagainya, artinya program-program yang ada di desa baik yang dari pusat maupun yang direncanakan melalui Musdes itu harus diaudit sosial.

Wasingatu Zakiyah (IDEA)

Berarti untuk program di desa dan dari pusat tetap harus ada audit disana.

M. Iqbal T (PNPM Kabupaten Bantul)

Saya juga ingin berbagi bahwa semua program-program yang ada di tingkat desa, baik itu dari desa, dari kabupaten, dari pusat, itu harus masuk dalam sistem perencanaan pembangunan desa. Kalau tidak itu mestinya secara akuntabilitas itu bisa dikerjakan disitu walaupun dari pusat. Meskipun dari Jaring Asmara. Di Kulonprogo, Bappeda tidak akan memberikan anggaran kepada jaring asmara kalau tidak masuk ke perencanaan tingkat desa. Jadi walaupun memang itu akan dibangun di tingkat desa, itu harus masuk disana. Itulah peran dari akuntabilitas. Kemudian sistem perencanaan yang ada di tingkat desa saat ini masih belum sesuai dengan Permendagri. Usulan itu baru di Musdus, belum di kelompok-kelompok masyarakat. Kelompok tani tidak ikut, karang taruna tidak ikut merencanakan. Program karang taruna tidak ada, yang ada hanya utusan karang taruna yang ikut mengusulkan. Sistemnya itu belum mengerucut. Nah ini yang perlu kita benahi bersama. Saya melihat sistem perencanaan yang ada di Permendagri itu sangat ideal dan bagus, tetapi itu belum diaplikasikan di desa secara konskuen karena masih elit yang ada disana. Itu yang saya lihat.

Wasingatu Zakiyah (IDEA)

Baik, sistem perencanaannya baru sparsial, belum sampai ke kelompok warga seperti petani, kelompok perempuan. Ada beberapa yang sudah mengundang tetapi baru sampai di utusan kelompok. Ada pengalaman yang lain?

Widodo (MMC FM Boyolali)

Ini pengalaman yang benar-benarterjadi. Ketika kontrol masyarakat tidak jalan maka selamanya akan begitu. Ketika ada BLT, kita dari MMC mendampingi kelompok yang mendapat BLT. Disitu itu datanya benar, tetapi penggunaannya tidak dibina. Ketika pengawasan dari masyarakat tidak terlibat maka juga akan dihabiskan. Nah ketika itu kita mengumpulkan kelompok yang menerima BLT kemudian sebagian memang ditabung, dan sebagian untuk kebutuhan dan sampai sekarang itu masih. Karena tujuan BLT bukan langsung untuk konsumtif tetapi untuk permodalan. Ini pernah kami jalankan dan sekarang satu kelompok ini mempunyai sapi dua ekor. Ini berarti kita tidak bisa mengkritisi saja tanpa kita berbuat terlebih dahulu. Ketika kita berbuat terlebih dahulu maka akan ada pembenahan sistem yang sesuai harapan masyarakat. Kemudian yang kedua bantuan rehap rekon paska Erupsi Merapi. Yang seharusnya pembenahan jalan evakuasi, ini masyarakat disuruh swadaya yang jumlahnya hampir 25 juta. Nah masyarakat kita beritahu bahwa rehap rekon ini untuk orang yang susah kok diminta swadaya. Kita akhirnya tidak menerima, dan swadaya yang sudah diterima oleh panitia kemudian dikembalikan kepada masyarakat. Jadi kontrol ini penting bagi masyarakat. Kita tidak boleh mengharapkan LSM. LSM ini sebagai bantuan. Kemudian tadi kalau Musren belum kelompok-kelompok, tetapi juga RPJMDES ini ada review. Ketika ada program dari atas, sering desa mereview RPJMDes itu kemudian ditulis disitu. Ini juga kontrol dari masyarakat yang ikut keterlibatan dalam penyusunan RPJMDes. Ketika memang tidak ada dalam RPJMDes, ini seharusnya program itu berani menolak. Tetapi sekarang belum ada desa yang berani menolak karena tidak ada di RPJMDes. Ini pembohongan juga.

Wasingatu Zakiyah (IDEA)

Benarkan belum ada desa yang berani menolak kalau tidak ada dalam RPJMDes?

I Gede Eka Wirantoyo (MBM Bali)

Ada dua desa dampingan kami yang berani menolak Bansos yang dari Jaring Asmana karena tahun 2012 ada 4 kepala desa yang disidangkan terkait temuan Bansos yang tidak ada di dokumen RPJMDes. Jadi kemarin ada 2 desa yang menolak Bansos. Itu di Desa Candikusumo.

Sahrul Akbar (TKPK Kabupaten Garut)

Mungkin saya sharing saja. Terkait dengan musrenbang, itu terdiri dari satu ide politik bupati terpilih. Kemudian yang kedua dari teknokrat atau dari pelaku pengambil kebijakan, dan yang ketiga berdasarkan usulan dari bawah. Jadi saya kira mungkin saya baru mendengar juga kalau memang ada kepala desa sampai menolak itu. Sebetulnya mungkin itu bukan karena tidak ada dalam bahan masukan musrenbang, tetapi ada mekanisme-mekanisme lain yang ada kesalahan prosedur. Kemudian saya juga menambahkan, seperti apa yang disampaikan Pak Deden dari Sukabumi, terkait kemiskinan ini bisa dibilang komplek terutama masalah data. Tinggal mau kemana kita arahnya karena bagaimanapun juga kemiskinan ini adalah politis. Terlebih lagi kalau kita berdasarkan MDGIS, di tahun 2014 dan 2015 harus menurun angka kemiskinan kita. Sehingga sangat wajar kalau di setiap daerah ada gejolak. Saya ambil contoh di Kabuaten Garut sendiri terkait dengan data, ketika ada pembagian Raskin, BOS, Jamkesmas, atau Jamkesda, itu yang mengklaim bahwa yang mendapatkan itu banyak. Bahkan untuk Kabupaten Garut di tahun 2011 untuk Jamkesmas hampir 80%.

Dalam hal ini menurut saya sebetulnya bukan karena banyaknya masyarakat miskin di Kabupaten Garut tetapi ini terkait mental masyarakat itu sendiri. Tinggal sekarang, dari masyarakat itu sendiri sejauh mana mereka peduli, merasakan, membantu sesamanya. Contoh yang lain juga masalah Raskin dari 2012/2013 itu karena merasa tidak puas, perwakilan kepala desa difasilitasi oleh TKPK, itu menghadap ke Seswapres karena terkait Menkokesra yang difasilitasi oleh SAPA. Nah yang menjadi permasalahannya, ketika ada pembagian seperti itu, ada pengurangan jatah yang mendaptkan pembagian Raskin yang dimotori kepala desa untuk kepentingan politik itu tidak menerima adanya penurunan angka tersebut. Nah syaa kira yang menjadi pokok utama adalah terkait dengan mental. Masih kurangnya kepedulian masyarakat kita terhadap sesamanya. Sehingga yang seharusnya dia tidak mendapatkan jatah itu, tetapi ketika ada pembagian Raskin kok ingin mendapatkan. Padahal sudah jelas kalau melihat dari fisiknya dia memakai emas, gelangnya besar-besar. Kenyataan di kita seperti itu.

Kusmawati H (Woman Development Center Banda Aceh)

Sedikit saya menambahkan terkait dengan bapak menyampaikan bahwa ada juga persoalannya terkait dengan kuota yang diberikan oleh pusat. Jadi kadang-kadang kuota diberikan oleh pusat sekian, sementara kita tidak sampai segitu. Jadi kadang-kadang ada pemerintah daerah itu sekaligus mencukupi kuota itu sehingga menambah orang yang tidak miskin pun dimasukkan ke katogori miskin. Mereka tidak melihat bahwa tingkat kemiskinan itu salah satu kontrol bahwa semakin lama semakin bekurang, itukan berarti kemiskinan juga berkurang. Tetapi mereka karena ingin mendapat bantuan kemudian lupa bahwa ini salah satu kontrol. Saya pernah ikut dalam rapat TKPKD, dalam segi Jamkesmas. Kuota Jamkesmas untuk Aceh itu sekitar hamper 2000, tetapi setelah di data itu hanya sekitar 1500. Entah pemahaman yang bagaimana sehingga untuk mencukupi itu kemudian dipenuhi kuota itu. Sehingga sampai walikotanya bilang “Lho kenapa itu dihabiskan? Itu kalau memang tidak sampai ya jangan ditambah”, mereka menjawab kalau itu kuota yang diperolah. Jadi ini juga salah satu mungkin mengenai pemahaman miskin tidak miskin itu sangat tergantung dengan mentalitas masyarakatnya.

Nah kemudian di Banda Aceh itu ada Musrena karena keterwakilan perempuan dalam musrenbangdes itu tidak pernah ada atau hanya sedikit. Maka walikota dan wakil walikota membuat satu gebrakan bahwa perempuan harus ada dalam pembangan. Dibuatlah Musrena atau Musyawarah Aksi Perempuan dalam pembangunan. Selama ini memang tingkat di dalam sistem pemerintah, Musrenbangdes inikan banyak dimana-mana ada copy paste dari tahun ke tahun saya lihat. Bahkan ada tahunnya itu tidak dirubah ketika masuk ke desa-desa tinggal di-copy paste dan tahunnya lupa. Tetapi untuk Kota Banda Aceh sudah berubah. Namun kendala terkait dengan pegelolaan pembangunan, inikan sistem. Seharusnya yang kita perbaiki adalah sistem. Bagamana sistem itu, kontrol masyarakat itu ikut dalam semua aspek perencanaan dan keputusan. Nah memang ada kendala lain. Misalnya contoh Banda Aceh secara transparan itu sudah sangat jelas karena perempuan juga diikutkan dalam perencanaan sampai tingkatan SKPD. Sampai program SKPD itu juga disampaikan dalam musrena itu, berapa dana yang harus diberikan untuk program-program tersebut. Tetapi yang sering bermasalah ketika implementasinya. Dalam perancannnya sudah oke tetapi dalam implementasinya itu kurang. Kita kan ingin setiap SKPD ada program-program tujuannnya untuk orang miskin. Tetapi disitu yang sering tidak tepat sasaran. Programnya sudah bagus tetapi penerima manfaatnya bukan orang yang tepat.

Jadi sebenarnya yang ingin kita rubah bukan pada bantuan-bantuan yang seperti ini tetapi memperbaiki masyarakat agar lebih partisipatif tidak hanya pada pemerintah tetapi juga pada dirinya sendiri dan keluarganya. Dia tahu peris bahwa mana yang hak dan mana yang batil. Conothnya kami memberikan bantuan misalnya kepada janda perempuan kepala keluarga. Ketika di data itu semua janda. Nah ketika dicek ulang ternyata di rumahnya punya suami. Ketika cek ulang ke desa, kepala desa tidak bisa bilang apa-apa karena diserang oleh masyarakat. Jadi masyarakatnya juga partisipatif dalam melakukan kejahatan. Nah ini rekomendasi kita yang pertama, tidak ada bantuan langsung yang membuat kita itu malas dan tidak kreatif. Kita lihat di televisi, asal ada bantuan langsung pasti ada orang yang meninggal, terinjak-injak. Inikan persoalan-persoalan yang sangat penting. Saya pikir kalau kita membicarakan semua program kemiskinan, itu semua ada problem yang luar biasa. Kalau kita bahas ini tidak akan ada habisnya. Saya lebih bagus kalau kita membahas rekomendasi-rekomendasi yang bisa langsung menggebrak apa yang bisa langsung dilakukan. Misalnya masalah Raskin, itu yang harus ada kontorl dari Bulog sendiri. Karena beras ditimbun lama di Bulog sehingga ketika masuk ke masyarakat ada yang sudah berulat.

Jadi saya pikir kontrolnya itu tidak hanya dari masyarakat. Jadi dari masyarakat, dari TKPKD sendiri dan juga dari atas. Jadi top down dan bottom up ini bergagung. Karena kalau dari masyarakat saja ini tidak jalan karena masyarakat yang bisa dilakukan hanya demonstrasi. Demonstrasi saja kalau sudah ditangkap 3-4 orang maka yang lain tidak berani. Tetapi kalau memang dari atas bergerak, dari bawah bergerak itu bagus. Kita bukan miskin sebenarnya, Indonesia sangat kaya, tetapi sistem kita yang tidak tepat karena kita selalu mengikuti sisitem. Bukan sistem mengikuti orang, begitu orang bertukar, sistemnya berubah. Jadi program dari satu ke satunya tidak menyambung. Semua program begitu, baik LSM maupun TKPKD. Jadi bukan sistemnya yang diperbaiki tetapi lebih kepada orangnya. Makanya kita rekomendasikan sistem dari pusat itu diperbaharui dulu. Raskin itu sudah berali-kali diaudit tetap saja begitu. Terima kasih.

M. Iqbal T (PNPM Kabupaten Bantul)

Apa yang disampaikan ibu ini menunjukkan bahwa akuntabilitas sosial itu tidak mesti harus program dari atas. Kepada teman kita, tetangga kita, masyarakat, itu juga harus dimunculkan. Ini menunjukkan bahwa akuntabilitas sosial itu mesti program dari atas. Kemudian saya ingin memberikan pencerahan kepada teman-teman yang ada disini. Jadi RPJMDes ini bukan harga mati. RJMDes itu kalau ditahapan review ternyata sudah tidak relevan lagi maka bisa diusulkan yang baru. Tetapi mekanismenya melalui musyawarah masyarakat. Intinya kebersamaan itu. Kalau itu keputusan bersama, harus didukung bersama, dipertangungjawabkan bersama.

Wasingatu Zakiyah (IDEA)

Ya, mekanisme akuntabilitas sosial, vertikal, horizontal, diagonal.

Partini (Desa Kebumen)

Menambah sedikit. Tadi sudah beras dibagi rata, ketidakjujuran masyaraat, yang kaya ngaku miskin, mungkin kebetulan kemarin tanggal 26 november kebetulan kita ada pelatihan dan kita mengundnag dari Capil. Yang kita amat sayangkan itu satu. Kita punya data valid tentang data masyarakat desa. Tetapi kenapa dari Capil sendiri tidak mau mengikuti dan merubah data yang valid. Mereka tetap menggunakan data yang tidak valid. Itu yang membuat kami kecewa sekali. Saya kemarin sempat menuntut kevalidtan data atas BLSM karena tidak tepat sasaran. Seperti misalnya sudah meninggal masih mendapatkan. Tetapi kenyatannya dari capil tidak mengubah data.

Wasingatu Zakiyah (IDEA)

Capil datanya darimana?

Partini (Desa Kebumen)

Saya kurang tahu.

Zaenal Tarodin (Desa Kandangan, Kabupaten Temanggung)

Berkaitan dengan permasalahan sosial yang menyangkut penanggulangan kemiskinan itu banyak program. Diantaranya ada BLSM, ada PKH, ada Raskin, BSM, itu semua penerima manfaatnya sumber datanya dari BPS. Statistik datanya dari PPLS yang itu setiap tahun akan dipakai. Data PPLS itu ketika data itu sampai ke desa sering sekali memang tidak sesuai kondisi di lapangan. Dalam hal ini berkaitan dengan data miskin itu snagat tidak sesuai. Banyak yang mestinya miskin masuk ternyata tidak masuk. Yang di masyarakat dikategorikan tidak miskin ternyata di data ditulis miskin. Nah kalau menurut saya, sistematika yang demikian itu kita rubah. Bagaimana setiap desa itu membuat data sendiri-sendiri. Termasuk data miskin yang versi desanya masing-masing. Tentunya ini yang akan merumuskan adalah masyrakat desanya sendiri. Jadi dari bawah dulu kita balik. Inikan nantinya aka nada rekomendasi. Kalau sekarang ya mau tidak mau itu yang berjalan. Kita punya gagasan yang nantinya kita rekomendasikan kepada pemerintah agar semua kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan itu bisa tepat sasaran sesuai desanya masing-masing membuat data miskin untuk program-program tertentu. Itu yang kita sampaikan ke pemerintah yang di atas.

Wasingatu Zakiyah (IDEA)

Baik, awalnya kondisi yang sekarang top down, kemudian usulannya down top.

Zakaria (SAPA Solo)

Kita agak hati-hati ketika berbicara tentang mentalitas masyarakat. Artinya ini berbahaya sekali bagi proses perubahan. Kita harus melihat dulu kenapa masyarakatnya seperti itu. Jangan tiba-tiba kita melakukan justifikasi bahwa mental masyarakat itu turun, mental masyarakat meminta-minta, mental masyarakat ingin berbagi rata dan lain-lain. Ada beberapa hal yang saya melihat kenapa ini terjadi. Satu adalah memang persoalan program-program penanggulangan kemiskinan di Indonesia itu modelnya karikatif. Tidak ada yang namanya membuka peluang akses terhadap asset bagi si miskin. Yang kedua adalah persoalan data yang carut marut. Artinya sebenarnya program nasional dan program daerah itu sebenarnya sama. Nasional ada Raskin, di daerah ada Raskin. Di nasional ada Jamkesmas, di daerah ada Jamkesda. Artinya sebenarnya simpel. Nasional melakukan PPLS, silahkan saja. Daerah mengeluarkan data valid, misalnya kawan dari Kebumen ya kembangkan saja. Nah selisih ini yang kemudian akan dibiayai oleh APBD. Nah yang paling berat sebenarnya ketika mentalitas yang tadi dikatakan seperti itu, salah satu faktor terbesar adalah kawan-kawan di dinas tidak pernah melakukan pendampingan sama sekali. Kawan-kawan di dinas ini yang ada di kepalannya, “asal kasih bantuan selesai”. Disperindag misalnya, berapa bantuan mesin yang diberikan ke masyarakat? Berapa yang masih ada? Maksimal satu tahun hilang.

Nah ini yang menurut saya kenapa mentalitas ini terbangun, justru sebenarnya karena struktur, karena sistem. Jangan kita terburu-buru meyalahkan masyarakatnya dulu. Ini yang saya katakan bahwa ada sistem dan struktur yang mengakibatkan seperti itu. Misalnya audit di PNPM. PNPM ini karena ada faktor 70 fisik dan 30 non fisik, nah ketika 70:30 ini saja sudah mengkhianati proses partisipasi karena sudah diarahkan. Yang kedua, dampak dari 70 fisik adalah justru kelompok paling miskin itu terpinggirkan. Saya pernah mengaudit di beberapa tempat, salah satu asumsi yang dibangun di kepala PNPM ini adalah ketika akses produksi sawah dibangunkan jalan, maka ongkos produksi petani akan menurun. Sehingga PNPM lari kesitu semua, membuat jalan. Tetapi ada satu kelompok yang paling miskin yang namanya perontok padi manual itu tergusur karena ketika traiser itu bisa masuk, justru kelompok paling miskin tergusur. Nah persoalannya bukan pada persoalan jalannya menurut saya tetapi persoalan mekanisme 70:30 ini. Ketika kita membicarakan penanggulangan kemiskinan, ketika 70:30, ya dampaknya seperti itu.

Nah ini yang menurut saya project-project nasional itu harusnya mulai dikembalikan kepada daerah. Yang mengetahui siapa si miskin itu adalah kawan-kawan di daerah. Kalau kawan-kawan mengembangkan data di tingkat desa, menurut saya bagus. Tetapi kita harus paham tekstur penganggaran. Ketika itu tidak ada regulasi, tidak bakal dianggarkan di SKPD. Advokasi yang harus kita bangun adalah merebut ruang bagaimana daerah membuat data valid. Kami di Solo ada yang namanya SK walikota. Itu sebenarnya untuk mengantongi, menyisir data-data yang tidak terdata di PPLS disisir dengan data valid ini dan keluarlah SK walikota. Kalau tiba-tiba ada yang mengusulkan “Saya miskin”, kalau dia tidak tercatat di SK Walikota, tidak akan bisa di klasifikasi. Artinya bukan saya mengkebiri ide kawan-kawan, tetap saya berharap kawan-kawan mengembangkan data valid di desa tetapi bahwa itu butuh proses pengawalan yang lebih ke atas. Kalau tidak, akan susah pertarungan penganggarannya karena orang birokrasi selalu bicara regulasi.

Nah ini yang saya berharap kawan-kawan berhati-hati ketika membicarakan mentalitas masyarakat yang rusak dan lain lain. Ini agak hati-hati karena sebenarnya persoalan ini adalah persoalan struktur mekanisme yang justru dibangun oleh pemerintah sendiri. PNPM kalau kita mau bongkar bisa satu bulan tidak selesai. Tetapi intinya PNPM yang katanya jargonnya pemberdayaan masyarakat, tetapi sebenarnya kalau 70:30 itu sudah mengkhianati konsep patisipasi. Dan itu yang akhirnya membangun sistem yang dimana proses perencanaan desa akhirnya terpengaruh juga menjadi tidak jelas. Proses partisipasinya juga akan mulai hilang. Kita sadar bahwa proses-proses perencanaan di desa lebih banyak dikuasai oleh elit desa. Tetapi sebenarnya kalau mekanisme dan sistem itu dibangun, saya berharap ada brain bersama di kepala kita untuk tidak menyalahkan si miskin ataupun masyarakat. Saya kira itu, terima kasih.

Imam (PNPM Kabupaten Bantul)

Saya sepakat basis proses masyarakat adalah partisipasi. Sebenarnya PNPM itu punya PS 2. Dia ada 5 format. PS 1 itu data relawan yang melakukan pemetaan swadaya, PS 2 itu data keluarga si miskin, by name by address, namaanak, nama keluarga dan lain sebagainya, PS 3 itu peta masalah, PS itu 4 peta potensi dan kebutuhan, PS 5 prioritasi dari PS 3 dan PS4. Prioritasi itu bicara alokasi program perencanaan 1-3 tahunan. Nah tadi yang saya sampaikan itu untuk mengklarifikasi, cuman sebenarnya kita butuh dorongan insfrastruktur. Itu yang paling berat ketika imajinasi kelompok masyarakat tertentu tanpa proses yang maksimal, itu dominan infrastruktur. Saya di musrenbang kabupaten sering bilang agar perempuan meminta apa yang dia minta, anak-anak minta apa yang dia minta, jangan hanya bapak-bapak saja. Tetapi kadang-kdang di lapangan itu kontrol sosial basis itu yang tidak kuat. Kita juga harus sadar bahwa dominasi peran tokoh di masyarakat masih cukup tinggi. Sebenarnya program pemerintah punya tujuan bagaimana bottom up planning itu dilakukan. Itu yang kemudian menjadi program berharga di PNPM. Kabupaten Sleman misalnya tahun depan ada dana desa khusus sektoral 18 milyar untuk 17 desa. Namanya PDPM (Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat) dengan asumsi masing-masing desa sudah punya pagu 177-200 juta untuk pemberdayaan.

Nah saya piker ini yang menjadi proses bagi masyarakat tentang proses bottom up planning mandiri. Nah ini yang menarik adalah bagaimana akuntabilitas sosial di masyarakat. Ternyata ketika masyarakat melihat uang sedikit saja, mereka berencana bagaimana mengurangi nilai, mengurangi barang, dan sebagainya. Ini sebuah hal yang nyata. Nah ini butuh dorongan betul dari komitmen dari pendamping juga. Memang ada pendamping yang ada persoalan. Jadi semua lembaga kadang-kadang punya ego sektor sendiri-sediri. Relitasnya begitu sehingga tidak selesai program kemiskinan. Kemudian yang kedua, yang paling menarik adalah peran TKPKD. TKPKD sudah sejauh mana wakil bupati paham betul peran fungsi dan tupoksinya karena pada PP 67 tentang perencanaan daerah sebenarnya sudah bagus betul dan kemudian ditambah oleh bansos dan hibah yang dibatasi. Jadi kalau mau mendapatkan bansos dan hibah harusnya tahun sebelumnya. Tapi di daerah akhirnya tidak bisa. Sekarang banyak desa yang dapat anggaran tetapi banyak pula yang hangus karena pola perencanaan yang tidak matang. Sehingga tadi di dalam proses tandemnya, di TKPKD sejauh mana wakil bupati dan unsur pelengkap di dalamnya mendorong TKPK di beberapa kabupaten di DIY sebenarnya sudah bagus. Ada TKPK sampai level dusun. Jadi 1 data 1 rencana, ini mimpinya. Itu sebenarnya mengadvokasi persoalan sosial, persoalan seperti akuntabilitas sosial.

Dan yang terakhir, saya tidak berharap banyak dengan program-program dari pusat. Biarkan saja mereka begitu, tetapi di basis kabupaten ke bawah melakukan perubahan yang kita sepakati. Sebenarnya sudah banyak kota yang sudah bagus. Kota Pekalongan sudah mulai ada IPM by desa, Sleman tahun depan sudah mulai ada anggarannya, musrenbang desanya bisa sampai 3-4 kali. Gunungkidul sudah mulai sejak 2 tahun dengan sektoralnya. Tadi saya speakat bukan masyarakat yang salah tetapi struktur sosial kita yang membuat masyarakat kita menjadi sakit juga. Berapa sih orang yang jujur yang mendapatkan infrastuktur, kemudian melaksanakan sesuai dengan yang ada diharapkan. Kalau pernah mendapat program pemerintah. Justru itu barang mahal, itu kunci sebuah akuntabiltas sosial. Makanya kami sebagai pendamping menjaga itu dulu. Tidak usah membicarakan teori, tidak usah membicarkana konsep. Termasuk tadi yang 70-30. Untuk apa memfasilitasi tanah sawah yang tanahnya banyak milik orang kaya, lebih baik itu warga miskin yang menjadi buruh diberikan saja traktor. Itu saya berdebat betul di Desa Minggir Sleman. Kalau menurut saya lawan saja sistem yang dibawah. Di Sleman di dua kecamatan warga miskin sudah mengaku naik kelas. Ada 3 desa dimana 1 desa mendapatkan 1 milyar untuk penataan kawasan. Saya pikir ini menarik juga.

 

Pleno workshop akuntabilitas sosial untuk percepatan penanggulangan kemiskinan

Wasingatu Zakiyah (IDEA)

Pilihannya membuat prioritas di bawah. Satu desa, satu data, satu perencanaan.

Zaenal Tarodin (Desa Kandangan Kabupaten Temanggung)

Untuk menangguangi kemiskinan itu pemerintah jangan memberikan bantuan yang konsumtif seperti BLSM, Raskin. Mereka sampai kapanpun akan terus seperti itu. Berikan saja kail untuk memancing biar masyarakat yang miskin bisa punya ketrampilan, alat dan sebagainya. Kalau hanya diberikan bantua langsung seperti BLSM itu ya selamanya akan seperti itu. Yang terjadi justru kecemburuan sosial dan merusak tatanan sosial.

M. Iqbal T (PNPM Kabupaten Bantul)

Saya ingin memberikan masukan saja. Saya pernah memfasilitasi 1 BLM PNPM itu 100% untuk ekonomi. Jadi itu tidak menjadi masalah sebenarnya, yang penting itu bottom up. Bahkan ketika ada ekonomi dengan fisiknya kepala desa, terjadi kompetisi, kalah yang dari desa. Jadi istilahnya mekanisme itu ada. Kemudian maslaah data kemiskinan, saya terus terang sampai saat ini masih punya pendapat bahwa data kemiskinan yang dari BPS itu adalah untuk kepentingan pusat, bukan kepentingan daerah atau kepentingan desa. Kemudian data kemiskinan dari kabupaten yang selama ini dibuat oleh kabupaten, itu adalah untuk program-program pemerintah kabupaten. APBD yang digunakan itu bukan menjadi kewenangannya desa. Nah data kemiskinan desa itu digunakan untuk program-program yang dibuat oleh masyarakat unuk menanggulangi kemiskinannya sendiri. Data kemiskinan itu bisa fluktuatif, setiap tahun harus direvisi oleh masyarakat sendiri karena ketika ada seseorang yang di PHK, otomatis menjadi miskin. Tetapi ketika dia mendapat pekerjaan lagi dia menjadi kaya. Itu fluktuatif. Jadi data kemiskinan yang ada di desa itu digunakan untuk program-program di desa. Program-program yang ada di RKPDes. Tadi yang di Sleman itu saya sampaikan bahwa PDPM Sleman itu 42 milyar. Jadi yang sekitar 16 milyar itu diserahkan langsung melalui pendekatan PNPM. Sisanya digunakan pendekatan kecamatan oleh SKPD. Tetapi total untuk kabupaten itu ada 42 miyar. Jadi luar biasa. Jadi mekanisme-mekanisme seperti itu nanti dengan pendekatan data kemiskinan desa membuat program-program desa untuk mengatasi masalahnya sendiri. Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya program kabupaten, itu dia akan menggunakan program-program kabupaten sebagai alat untuk program itu. Indikator per wilayah itu berbeda-beda. Kita mau katakan di Sleman, antara data di Minggir dan di Depok itu berbeda. Jadi kabupaten membuat data kemiskinan itu seluruhnya sama. Oleh karena itu desa ketika membuat indikator sendiri, itu dibuat oleh masyarakatnya untuk membuat program di tingkat KK dengan dana-dana desa.

Wasingatu Zakiyah (IDEA)

Bagaimana dengan program-program dari pusat karena program dari pusat pun juga akan sampai ke desa.

M. Iqbal T (PNPM Kabupaten Bantul)

Istilahnya, itukan program program pemerintah yang akan diberikan kepada rakyat. Seperti Raskin, itukan sama semua data dan indikatornya.

Wasingatu Zakiyah (IDEA)

Itu yang dari tadi dipersoalkan.

M. Iqbal T (PNPM Kabupaten Bantul)

Justru karena itu. Intinya kita itu kesulitan kalau mau memutuskan disana dengan indikator yang seperti punya kita sendiri. Karena indikator kita kan tidak sama dengan yang di Jakarta. Kemiskinan kita di Aceh tidak sama dengan di Papua. Nah itu yang saya maksudkan bahwa program pusat itu dia punya data yang sama. Tidak bisa kita minta menjadi sama dengan desa. Kabupaten pun juga demikian.

Kusmawati H (WDC Banda Aceh)

Tetapi persolannya, data yang diakui itu hanya data BPS. Data yang kita ambil dari desa itu tidak diakui walapupun itu valid.

Imam (PNPM Kabupaten Bantul)

Biarkan saja. Repot mengurusi urusan Jakarta. Jadi bagaimana kita mencari solusi tanpa mengurusi pusat.

Yanto EC (PBA Kabupaten Bantul)

Bahwa kami dari Bantul di teman-teman PBA yang telah melakukan audit sosial berkaitan dengan itu. Nah untuk tingkat Bantul sudah dilakukan uji publik berkaitan dengan pendataan keluarga miskin sampai dengan tingkat RT dimana itu sudah dianggarkan dari desa. Termasuk juga berkaitan dengan pendataan per RT dan itu diharuskan adanya uji publik. Dan itu ada berita acaranya, muspika harus datang. Termasuk juga berkaitan dengan teman-teman PLKB yang memfasilitasi juga datang. Dari uji public kemudian dilakukan oleh teman-teman kader Posyandu dengan mengisi 11 item. Ternyata ada beberapa pergeseran yang disepakati dari tingkat bawah yang itu akan menjadi kesepakatan di tingkat kabupaten berkaitan dengan pendataan keluarga miskin karena ini masuk ke wilayah yang lain misalnya berkaitan dengan sanitasi, kesehatan, maupun listrik yang itu sudah difasilitasi oleh kabupaten maupun juga propinsi yang itu masuk dalam bidang adminsitrasi pemerintahan. Ada juga beberapa yang kami lakukan berkaitan dengan BBJS yang kita dapatkan per januari, itu semua masuk. Dan juga di musrenbang RT, kita menginginkan ada beberapa item yang itu dia diharuskan banyak. Artinya semua sama saja karena kalau banyak itu nanti akan hilang dari Jaring Asmara dan sebagainya. Nah itu akan disinkronkan ketika itu pendampingan-pendampingan, itu bisa disinkronkan dengan jaring asmara yang itu memang sudah ada kesepakatan di tingkat kabupaten bahwa itu tidak boleh muncul Jaring Asmara tanpa adanya data dari Musren. Dan Musren yang ada itu juga harus disamakan. Ini yang ditingkat bawan itu berbagi peran. Ada kesamaan ditingkat kecamatan.

Wasingatu Zakiyah (IDEA)

Uji publik data keluarga miskin yang dilakukan oleh kader. Kemudian ada uji publik mulai dari RT, digunakan sebagai dasar Musrenbang dan digunakan untuk program-program yang masuk.

Muhtar S. Anam (FORMASI Kebumen)

Di kebumen kita mendorong adanya reformasi kebijakan di tingkat daerah melalui adanya kebijakan mengenai data. Kemudian muncul Perda No. 20 tahun 2012 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan yang disitu mengamanatkan tentang adanya pendataan penduduk miskin yang dikoordinasikan oleh TKPKDes. Kemudian itu di SK-kan dalam bentuk SK kepala desa. Kemudian setelah SK kepala desa itu tertandatangani oleh kepala desa, kemudian diangkat menjadi data penduduk miskin di tingkat kabupaten. Kemudian untuk indikatornya sendiri itu ditetapkan melalui Perbup kriteria dan pendataan penduduk miskin yang diambil dari AKP di 5 kluster. Kalau dilakukan di tingkat desa sangat sempit sehingga Kebumen mengambil 5 kluster yang dinggap karakter secara geografis, secara demografis sejenis. Ada kluster pegunungan, pesisir pegunungan, perkotaan, pesisir. Itu dilakuan AKP untuk menjaring indikator yang ada di masing-masing kluster kemudian diangkat menjadi indikator daerah. Jadi permasalahannya mungkin pengakuan dari legalitas data itu sendiri juga menjadi penting karena data itu akan digunakan sebagai strategi pencepatan penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah.

Wasingatu Zakiyah (IDEA)

Baik. Kalau Kebumen SK-nya dari desa, di Solo SK-nya dari walikota. Jadi dari SK Kepala Desa kemudian naik menjadi SK Bupati.

Muhtar S. Anam (FORMASI Kebumen)

Karena dip roses desa itu ada proses musyawarah di tingkat RT untuk mencari target sasaran untuk sensus. Jadi, mana yang miskin dan mana yang dianggap tidak miskin. Kemudian yang miskin itu akan dijadikan sasaran sensus.

Wasingatu Zakiyah (IDEA)

Pleno workshop akuntabilitas sosial untuk percepatan penanggulangan kemiskinan

Nah teman-teman, ini nampaknya saya baru berhasil membuat tiga kesimpulan tetapi belum semuanya, dan tentu masih sangat kurang. Dari beberapa hal yang kita bicarakan tadi, pertama soal mindset atau pola pikir kita bahwa kemiskinan tidak bisa meyalahkan masyarakat tetapi kemiskinan itu bisa jadi karena struktur. Kemudian yang kedua, akibatnya masyarakat sifatnya menjadi suka menerima bantuan, suka menyelewengkan dana dan lain-lain, oleh karena itu stop bantuan langsung, beri bantuan yang sifatnya kail, bukan bantuan yang sifatnya karikatif. Kasus Raskin tidak mengambil asset dari luar yang diputar dulu selama tiga bulan, tetapi langsung mengambil asset dari desa. Kulon Progro, Kota Joga sudah mulai dengan rasda atau beras daerah sehingga harus membeli dari daerah itu. Kemudian hal yang terpenting adalah desa membuat data sendiri. Data dilakukan secara partisipatif, data tidak boleh statis, tetapi data yang dinamis yang diperlukan. Apakah data hanya untuk program di desa atau program dari pusat menggunakan data dari desa itu atau program dari pusat cukup menggunakan data yang dari pusat. Itu saya kira perdebatannya tadi yang belum selesai, tetapi poinnya adalah program-program dari pusat layak untuk dipertimbangkan, justru bagaimana pusat memberikan ke daerah itu lebih banyak sehingga yang terjadi karena di daerah hanya 70:30, maka yang 30 itu bisa bertambah lebih banyak. Nah selain partisipatif, proses pendataan inilah yang juga digunakan melalui uji publik, digunakan untuk musrenbang perencanaan dan penganggaran. Dan harapannya yang perencanaan proses-proses politik tidak lebih dominan daripada proses partisipatif. Itu saya kira, semoga tidak ada yang terlewat. Semua sudah terekam disini termasuk prasyarat akutabilitas sosial dilakukan secara vertical, secara horizontal, dan secara diagonal penting dilakukan untuk seluruh pogram baik program dari desa, kabupaten, maupun dari pusat. Persiapan 2014 cari orang yang jujur dan pemimpn yang baik.

Saya kira itu, tepuk tangan untuk kita semua. Besok kita akan bisa mengajukan beberapa persoalan ini karena ujung-ujungnya ternyata data, besok akan datang dari BPS, silakan menghabisi BPS. Harapan dan komitmen yang itu bisa kita pegang sama-sama. Forum besok adalah forum teman-teman. Oleh karena itu silahkan informasi dipakai sebagai bahan diskusi dan rekomendadi. Sesi kedua pada siang hari, harapannya data bisa dinamis. IDEA dan CRI sudah bekerja sama untuk membuat SID sehingga data menjadi dinamis. Harapannya juga itu menjadi energi yang positif dan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan bisa kita mulai dari data yang valid. Terima kasih, wassalamualaikum warrohmatullohi wabarokatuh.

Acara ini diselenggarakan atas kerjasama COMBINE Resource Institution, Perkumpulan IDEA, dan SIAR dengan dukungan Ford Foundation dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.