GREGET DESA – 13 Desember 2013

Fasilitator: Bambang Hery P. (IDEA), Elanto Wijoyono (CRI)
Tempat: SDN Doga, Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul
Pukul: 19.30 – 21.00

Program-program penanggulangan kemiskinan selama ini banyak dikelola secara terpusat. Data yang dihimpun di tingkat desa tidak memiliki jaminan kualitas keakuratan dengan metode yang selama ini digunakan. Penentuan indikator dan penghitungan indeks kemiskinan tidak dilakukan secara terbuka dan menjadi kewenangan penuh pemerintah di tingkat pusat. Akibatnya, banyak program penanggulangan kemiskinan yang tidak tepat sasaran. Inisiatif penerapan AKP di Gunungkidul sejak tahun 2011 menjadi contoh kasus bagaimana desa bisa membangun sistem analisis mandiri dengan dukungan SID. Data dasar di tingkat desa sangat berguna untuk melandasi proses analisis kemiskinan yang terbuka dan akurat.

——

Daftar Hadir Peserta Workshop:

No

Nama

L/P

Lembaga

Alamat

1.

Enang Ruhiyo

L

TKPKD

Kabupaten Subang

2.

M. Joko Purnomo

L

Pemdes

Desa Tamanagung Magelang

3.

Heru Mudono

L

Pemdes

Mondoretno Temanggung

4.

Z. Tarodin

L

desa

Kandangan Temanggung

5.

Shorikhin

L

Desa

Kandangan Temanggung

6.

Nino Histiraludin

L

JERAMI

Solo

7.

Adiyad Riyadhral

L

YSKK

Solo

8.

Ikhsanudin

L

Desa

Kebumen

9.

Sahrul Akbar

L

TKPKD

Garut

10.

Deni

L

SPP- Garut

Garut

11.

Suyitno

L

Desa

Kebumen

12.

Suparji

L

Pemdes

Kebumen

13.

Paryanto

L

Desa

Kemalang Klaten

14.

I Gede Eka Wirantoyo

L

MBM

Bali

15.

Yayuk

P

PPSW

Sukabumi

16.

Chia

P

ACE

Jakarta

17.

Yudan

L

JMKG

Gunungkidul

18.

Mardiadi

L

Desa

Kebumen

19.

Tasinah

P

Desa

Kebumen

20.

Siti Masirotun

P

Desa

Kebumen

21.

Maftukhin

L

Pemdes

Kebumen

22.

Agus Turyono

L

Pemdes

Kebumen

23.

Mamet Sunardi

L

Pemdes

Kebumen

24.

Yazid A.F

L

Pemdes

Magelang

25.

Turyanto

L

Pemdes

Kebumen

26.

Wahyudin

L

Pemdes

Kebumen

27.

Muhammad Sodiq A

L

KFM Rakom

Dukun, Magelang

28.

Muhtar S. Anam

L

FORMASI

Kebumen

29.

Umi Arifah

P

FORMASI

Kebumen

30.

Widodo

L

MMC FM

Boyolali

31.

Suwardi

L

MMC FM

Boyolali

32.

Zakaria

L

SAPA

Solo

33.

Bambang Hery P

L

IDEA

Jl. Kaliurang KM 5 Sleman

34.

Ambar Riyadi

L

IDEA

Jl. Kaliurang KM 5 Sleman

Bambang Hery P (IDEA)

Assalamualaikum warrohmatullohi wabarokatuh, selamat malam teman-teman semua. Nah malam ini kita akan mendiskusikan tentang manfaat Sistem Informasi Desa dan juga Analisis Kemiskianan Partisipatif.

Malam hari ini kita bisa dipersatukan di Desa Nglanggeran dari berbagai wilayah. Mudah-mudahan kegiatan kita selama tiga hari nanti bisa berkesan di hati bapak dan ibu. Nah malam hari ini sebenarnya kita ingin berbagi pengalaman dari bapak ibu sekalian, dari berbagai daerah. Karena kalau saya memposisikan diri sebagai fasilitator, saya merasa kurang layak karena yang hadir disini pasti sudah terpilih yang nanti akan membagikan pengalaman-pengalaman bapak ibu terkait dengan desa ataupun lokasinya masing-masing karena kepesertaan kita dalam event ini memang beragam. Harapan kita ingin mempertemukan orang-orang desa yang kalau mau ke Jakarta itu kejauhan sehingga biar pejabatnya saja yang ke desa. Dan juga supaya pertemuan ini menjadi ajang untuk berbagi atau sharing sehingga kebutuhan-kebutuhan masyarakat atau keinginan pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan ini bisa ketemu di event ini. Nah besok pagi ini kita akan menyelenggarakan seminar nasional yang juga akan kita hadirkan pihak-pihak terkait karena kalau membicarakan tentang AKP ini kan berkaitan dengan data kemiskinan. Nah yang punya wewenang untuk mendata orang miskin itu siapa kira-kira? BPS. Hanya BPS karena yang punya otoritas, yang punya wewenang dan dilindungi oleh payung hukum undang-undang itu ya hanya BPS. Tetapi kondisi riil di masyarakat ketika data diaplikasikan ke masyarakat apa yang terjadi? Ada banyak ketimpangan. Beberapa waktu yang lalu di Gunungkidul juga sempat agak panas ketika ada pembagian BLSM. Data itu sebenarnya sudah jadi, sudah diolah oleh BPS kemudian dilakukan di warga masyarakat.

Nah berawal dari itu sebenarnya kegelisahan warga masyarakat itukan tidak hanya sekedar berkeluh kesah. Kami bertemu di banyak desa selalu yang diungkapkan masalah data. Selalu tidak tepat sasaran, menuai banyak persoalan-persoalan di level bawah. Kemudian kalau semacam itu, apa yang akan kita lakukan? Maka kemudian kami melakukan diskusi. Memang tidak banyak desa pada awal kami melakukan proses AKP ini yang nanti akan menjawab problematika data yang ada di desa. Prosesnya agak panjang. Tiga tahun yang lalu kami mengajak hanya 2 desa melakukan AKP versi desa. Kami kumpulkan dua desa itu untuk merumuskan indikator-indikator ketika melihat orang miskin itu seperti apa. Pasti yang terlihat rumahnya jelek, terbuat dari kayu kualitas rendah, lantainya tanah, atapnya masih ijuk. Jadi yang dilihat adalah sesuatu yang sudah terstigma bahwa orang miskin itu ya kondisinya compang camping tidak karuan. Baju yang dipakai mungkin tambal-tambalan. Jadi kami rumuskan indikatornya ketika melihat orang miskin itu seperti apa. Sebenarnya orang desa itu sebenarnya sudah tahu mana yang harus dibantu. Bukan menemukan dia miskin atau tidak miskin, tetapi ketika ada bantuan itu siapa yang lebih dulu diprioritaskan untuk diberi bantuan. Mereka itu sudah tahu sebenarnya. Bapak ibu yang tinggal di desa pasti sudah tahu misalnya Si A layak mendapatkan bantuan dan Si B misalnya tidak layak mendapatkan bantuan. Tetapi persoalannya adalah pengakuan dari pihak-pihak terkait yang berurusan dengan data. Kalau itu tidak ada justifikasi ya pasti argument kita itu akan kalah terus ketika nanti kita sodorkan ke pihak-pihak terkait di level kabupaten saja sudah mentah.

Nah proses yang panjang itu, yang dulu kami lakukan di dua desa di Gunungkidul, di Desa Nglegi dan Desa Girikarto. Wilayahnya agak berbeda, yang Desa Nglegi itu sudah mulai daerah urban karena dekat dengan perkotaan, ada jalur lalu lintas yang sudah sangat ramai. Yang satunya sangat ekstrim di daerah pegunungan yang masih sangat jauh dari akses. Jadi sebenarnya satu desa ini lebih dekat Australia daripada kalau ke kabupaten. Kami membahasakan begitu karena memang disana tidak pernah tersentuh oleh pembangunan oleh pemerintah kabupaten karena jauh di daerah perbatasan di laut selatan sana. Nah kami coba bandingkan bagaimana dua wilayah ini melihat orang miskin ini seperti apa. Ternyata upaya-upaya yang sangat partisipatif. Kami biarkan betul mereka yang membuat indikator kemudian mereka sendiri yang menganalisis, itu berbeda dengan daerah urban, dengan daerah yang ada di agak pedalaman. Kalau yang di daerah pedalaman, mereka melihat orang miskin lebih kepada bagaimana pendapatan yang dihasilkan dalam satu rumah tangga. Jadi ketika dia memiliki pohon, ketika dia punya kendataan bermotor, dia punya tabungan, itu dijumlahkan menjadi satu dan siapa yang paling tinggi itu yang paling kaya. Siapa yang paling rendah asetnya itu yang paling miskin. Kalau yang satu yang di daerah agak maju, mereka sudah terpengaruh dengan pendataan-pendataan yang dilakukan oleh BPS. Mereka sudah bermain dengan indikator-indikator kemudian diangkakan dengan skoring yang paling rendah dan yang paling tinggi sehingga tinggal berapa klasifikasi kemiskinan yang nanti aka dilakukan.

Nah ketika menentukan klasifikasi kemiskinan dengan dua indikator di satu kabupaten saja sudah ada indikator yang bermacam-macam, ini akan kesulitan untuk menentukan klasifikasi kemiskinan karena indikatornya kemudian cara mengklasifikasikannya juga berbeda. Nah proses awal yang sangat rumit ini akan bisa dimunculkan disini. Ini AKP yang kami lakukan pada tahun 2010. Betapa rumitnya ketika indikator-indikator itu kita rumuskan dalam sebuah tabel excel begitu, ini sangat rumit sekali. Padahal dalam satu desa itu bisa 3000-5000 KK yang kita data. Sehingga kita berfikir bagaimana analisis yang kita lakukan dengan cara yang semacam ini bisa disederhanakan. Beruntung kami bertemu dengan teman-teman CRI yang bisa membantu mengolah data terkait dengan AKP. Jadi proses dari tahun 2011-2012 itu proses untuk menterjemahkan analisis-analisis yang rumit itu kedalam sebuah sistem informasi yang disebut SID. Ini sejarah kenapa AKP itu kami kolaborasikan dengan SID. Hasil analisis yang kami lakukan di Gunungkidul itu yang paling pertama adalah di Desa Girikarto yang kita mengolahnya masih menggunakan excel. Disitu bisa kita pilah-pilah rumah tangga yang sangat miskin misalnya ada 61, dan rumah tangga miskin ada 44. Kemudian kita jumlah ada berapa orang. Nah prosesnya sangat sederhana ketika pertama kali kita melakukan proses-proses ini. Kemudian kita bandingkan dengan data kemiskinan yang lain. Misalnya dari BPS, dari BKKBN. Mereka juga punya data tetapi klasifikasinya berbeda. Kemudian Bappeda Kabupaten Gunungkidul juga memiliki pendataan sendiri. Program-program untuk melakukan ini juga berbeda, dan sasarannya juga berbeda. Kemudian kita mencoba untuk melakukan uji petik. Kita bandingkan data AKP, data KB, data PPLS dan data Bappeda. Memang ada beberapa yang sudah sangat cocok. Misalnya Pak Tarunorejo di Desa Nglegi. Di AKP dia masuk miskin, di KB dia masuk miskin, dan di PPLS dia juga masuk miskin. Tetapi ada juga ketika Trisno Utomo di Desa Nglegi di AKP masuk sedang, tetapi di KB masih dianggap miskin. Jadi ada disvaritas. Kemudian ada lagi misalnya Sukiman di Girikarto ini kaya, di KB dan di PPLS tidak tercatat, di Bappeda dianggap tidak miskin padahal di AKP kaya. Nah contoh hasil uji petik yang kita lakukan secara acak di data yang dilakukan warga melalui AKP.

Ini sejarahnya kenapa dari dua desa ini kemudian kita coba untuk membuat indikator local level kabupaten. Maka kami mengundang perwakilan dari 18 kecamatan. Kita undang dalam sebuah diskusi. Ada BPS, ada Badan KB, Bappeda, dan dua desa yang sudah melakukan AKP kita undang. Selama 4 hari kami menginap, merumuskan indikator-indikator yang harus muncul dalam pendataan AKP di level kabupaten. Kenapa semua pihak kita undang, karena kami tidak ingin pendataan yang tadinya sudah jerih payah warga melalui AKP ini, nantinya juga tidak digunakan oleh pemerintah maupun BPS sehingga semua pihak harus kita undang supaya ketika nanti sudah muncul indicator-indikator kemiskinan itu juga nanti bisa diakomodir oleh pemerintah. Ternyata itu walaupun sejak awal sudah kita lakukan proses ini, ternyata untuk proses sinkronisasinya juga luar biasa agak berat. Karena memang ada persepsi di pemerintahan ketika pendataan itu diserahkan oleh warga masyarakat, yang ditakutkan adalah manipulasi data. Katakan yang namanya pendataan kemiskinan inikan pasti kaitannya dengan bantuan sehingga lebih baik mengaku miskin daripada mengaku tidak miskin supaya dibantu.

Nah proses-proses ini kemudian ketemu caranya karena alat sebagus apapun ketika pendatannya nanti juga tidak bagus, pendatannya hanya tembak-tembakan saja, itu juga menjadi datanya tidak valid lagi. Nah untuk menanggulangi itu, poses pendataan yang kamilakukan dalam AKP ini tidak door to door, tidak mendatangai rumah per rumah, tetapi kita kumpulkan satu dasawisma. Setidaknya ada 10-15 orang dalam 1 desa itu melakukan pendataan bersama-sama dalam satu forum ini. Ada yang menjadi fasilitair, membawa form pendataan, kemudian diisi bersama-sama. Misalnya pertanyaannya berapa jumlah lembu atau kambing yang anda miliki?. Ada yang menjawab misalnya hanya punya 1 ekor kambing. Nah ketika responden menjawab itu tidak apa-apa. Tetapi seketika itu juga diverifikasi di dalam dasawisma itu. Jadi itu diputar dan disuruh mengkoreksi teman yang sudah mengisi dan sebaliknya. Sehingga teman satu yang mengisi jumlah kambingnya ada 1 ekor tetapi tetangganya tahu dan menanyakan kambing yang lainya milik siapa. Jadi seketika itu akan ketahuan ketika ada responden yang mengisinya itu memanipulasi. Karena di Gunungkidul ini kekerabatannya masih cukup kental sehingga barang apapun yang dimiliki tetangganya itu, mereka tahu. Ini yang kemudian bisa langsung memverifikasi sehingga pendataan ini bisa benar-benar valid. Itu metode yang sudah kami lakukan.

Tidak berhenti disitu saja, karena proses yang terbaru ini kami sudah memanfaatkan SID. Nanti bisa kita perlihatkan bagaimana SID bekerja untuk membantu menganalisis kriteria kemiskinan. Setelah dimasukkan dalam SID kemudian keluar ada kriteria miskin, sedang, kaya dan sebagainya, itu kemudian dicetak sejumlah dusun yang ada di satu desa. Kemudian dikembalikan ke dusun masing-masing untuk diuji publik. Kemudian diumumkan misalnya “Si A kategori miskin setuju tidak”, itu dalam satu dusun semua warga diundang sehingga proses verifikasinya dua kali. Yang pertama pada waktu pendataan, yang kedua pada waktu data itu sudah diolah melalui SID dan masih uji publik lagi. Baru setelah uji public selesai, ditandatangani, ada berita acara dan semuanya sepakat. Kemudian ditetapkan ditingkat desa menjadi keputusan kepala desa. Dan kesepakatan ini yang nantinya menjadi dasar atau rujukan untuk program penanggulangan kemiskinan atau dasar-dasar perencanaan ketika melakukan musrenbang. Jadi itu bapak ibu proses-proses sejarahnya ketika kami melakukan pendataan AKP. Mungkin nanti bapak ibu juga bisa sharing seperti apa prosesnya. Barangkali dlaam forum ini juga nanti bisa memperkaya bagaimana proses-proses pendataan kedepan sehingga yang mengembangkan SID ini kedepan bisa membuat sistem yang lebih sempurna daripada yang sekarang.

Nah sekarang saya ingin tunjukkan bagaimana SID ini bisa bekerja melakukan proses-proses pendataan di dalam AKP.

Sumber: http://www.nglanggeran-gunungkidul.info/index.php/first

Disini adalah tampilan website-nya desa Nglanggeran. Disini banyak fitur-fitur atau icon-icon yang bisa kita klik. AKP ini bisa kita lihat di dalam grafik kelas sosial. Nah di dalam website itu yang muncul bukan by name lagi tetapi hanya semacam statistik. Yang kaya populasinya ada berapa, yang sedang populasinya ada berapa, yang miskin ada berapa, dan yang sangat miskin ada berapa. Kalau ini kita klik, ini tidak akan bisa masuk ke by name by address. Karena by name by address-nya bisa kita lihat di layer pengolahan data. Kalau mau masuk kesini harus memakai password. Ini sekaligus memperkenalkan Desa Nglanggeran.

Sumber: http://www.nglanggeran-gunungkidul.info/index.php/first/artikel/49

Di desa ini ada lima dusun: Dusun Dowa, Dusun Gunungbutak, Dusun Karangsari, Dusun Nglanggeran Wetan, dan Dusun Nglanggeran kulon. Jumlah penduduknya juga tidak terlalu besar. Mungkin kalau di desa bapak ibu sekalian lebih dari 5000. Kemudian fungsi-fungsi yang bisa kita aplikasikan di dalam SID ini juga ada beberapa hal yang bisa kita lakukan termasuk untuk pelayanan publik seperti mencetak surat dan sebagainya. Misalnya surat pengantar, ini tinggal mengisi NIK, namanya siapa, untuk keperluan apa, berlaku untuk tanggal berapa sampai tanggal berapa, dan kemudian pamongnya bisa kita pilih. Kemudian ini bisa kita cetak dan proses ini bisa mempercepat dalam proses pelayanan publik. Ini di Kebumen juga sudah dilakukan. Kemudian fungsi analisisnya juga sudah kita kembangkan disini untuk menganalisis AKP. Ada nama, nomor KK, di dusun mana. Nah fungsi analisisnya yang tadinya mekai excel yang sangat rumit, tetapi dengan SID ini kriteria kemiskinan tidak lagi dipilah-pilah tetapi sudah secara otomatis keluar disini. Nah ada beberapa fungsi disini. Ada hasil analisis kuantitatif, yaitu hasil pendataan yang dimasukkan ke dalam SID ini dan keluar indikator kemiskinannya. Nah setelah dilakukan uji publik maka ada proses verifikasi. Yang hasil kuantitatifnya sangat miskin, tetapi ternyata di hasil uji publiknya bisa saja berubah. Itu bisa kita rubah melalui verifikasi di fungsi SID ini. Karena sangat mungkin walaupun pendataan itu sudah dilakukan dua kali verifikasi ternyata juga ada yang berubah juga. Karena perubahan ini mungkin ada banyak sekali faktor. Mungkin alat pendataannya yang keliru karena alat ini memang baru pertama kali kita uji cobakan di Kabupaten Gunungkidul, sekaligus SID ini menjadi alat untuk mengevaluasi tooll AKP itu. SID ini bisa untuk melakukan proses monitoring atau proses untuk melakukan evaluasi dari tools AKP itu. Misalnya hasil olah mesin itu sangat miskin tetapi dalam verifikasi sudah berubah menjadi miskin. Itu tidak apa-apa, itu akan kita lihat lagi karena kalau dilihat disini, dirinciannya akan kelihatan.

Sumber: Sistem Informasi Desa, Desa Nglanggeran Patuk Gunungkidul

Jadi, kepala keluarga Pak Mujiran ini, hasil pendataan AKP adalah seperti ini. Jadi tools yang dibuat oleh teman-teman desa, itu ada kategori dan aspek yang menjadi indikator. Yang pertama itu jenis lantai terluas untuk tempat tinggal. Kebetulan Pak Mujiran ini lantai tanah maka hasil surveinya kita berikan nilai 4. Kemudian jenis dinding bangunan tempat tinggal terbuat dari tembok, ini niliainya 2,5. Nah hasil penjumlahan dari semua 22 indikator yang sudah kami buat, nilainya adalah 88. Dari hasil olah mesin maka Pak Mujiran masuk kategori sangat miskin. Disini sudah kita pasang rentangnya. Kalau kaya itu nilainya 0-25. Ini cara singkat saja. Jadi kita bagi 4 saja: ada kaya, sedang, miskin dan sangat miskin, maka nilai yang tinggi adalah 100 sehingga tinggal kita bagi saja menjadi 4. Jadi 0-25 itu masuk kategori, kemudian 25,01-50 masuk kategori sedang, kemudian 50,01-75 ini masuk kategori miskin, dan 75,01-100 itu masuk kategori sangat miskin. Kenapa kita bisa menentukan ini ya ini hasil trial and error. Sebelum kita menentukan proses ini, kita coba di 6 desa dulu. Tidak semua kepala keluarga di satu desa itu kita survey, tetapi hanya sekitar 10-15 orang yang kita survey sehingga apakah benar tools atau alat untuk melakukan pendataan ini sudah mendekati kebenaran. Ini prosesnya adalah trial and error sampai 2-3 kali percobaan untuk melakukan pembobotan ini. Indikatornya ada nilai kepemilikan mobil, nilai kepemilikan ternak. Ini yag sudha berhasil kami lakukan untuk menentukan indicator itu ada 22 indikator. Dan indikator BPS yang 14 itu masuk kedalam sini. Jadi kami tidak meninggalkan indikator BPS karena kami berharap ada win-win solution. Ini salah satu strategi saja supaya hasil pendataan AKP ini juga bisa diakui oleh pemerintah.

Nah ini kurang lebih gambaran fungsi SID untuk analisis kemiskinan yang selama ini kita terapkan di Kabupaten Gunungkidul. Dan tidak akan berhenti disini saja untuk proses pendataan ini, tetapi kami juga sedang membangun dengan teman-teman CRI juga supaya mempermudah komunikasi antara pemerintah daerah di kabupaten dan di pemerintah desa. Ini kita lakukan juga pembangunan sistem informasi di level kabupaten. Jadi prinsipnya sangat sederhana. SID dari desa masuk ke level kecamatan, dan kita langsung terhubung ke pemerintah kabupaten. Ini bisa menginformasikan banyak hal terkait dengan hasil Musrenbang misalnya. Kemudian data kemiskinan AKP yang tadi bisa muncul melalui halaman website, itu juga bisa kita informasikan di tingkat pengambil kebijakan di tingkat kabupaten. Kemudian teman-teman yang ada di kabupaten juga bisa mengirimkan sesuatu dengan sistem informasi ini sampai ke desa. Kalau di Gunungkidul kita mengenal adanya PIWK, ini yang nanti akan diinformasikan untuk bahan melakukan Musrenbang di tingkat kecamatan dan tingkat desa. Kecuali itu nanti desa-desa penerap SID juga bisa saling terhubung satu dengan yang lainnya. Mungkin nanti dari Tamanagung bisa menjadi satu grup seperti facebook atau tweeter yang nanti bisa saling bertukar informasi yang penting. Tidak kemudian setiap kali harus datang ke Desa Nglanggeran karena biayanya juga mahal. Seperti di Temanggung misalnya punya perusahaan kayu yang kemudian dibuat magno radio yang sudah sangat terkenal di luar negeri tetapi disana potensi kayu sonokeling masih sangat kecil, sehingga itu bisa berkomunikasi melalui SID. Itu cita-cita kedepan.

Jadi itu bapak ibu sharing pengalaman yang sudah kami lakukan bersama CRI terkait aplikasi SID ini untuk membantu AKP. Mungkin itu dulu sebagai pengantar bahan diskusi kita malam hari ini, langsung saja kita bisa berdiskusi. Harapan kita itu kita bisa menimba ilmu dari bapak ibu karena apa yang kami lakukan itu kami tidak yakin bahwa ini sesuatu yang sempurna. Pasti masih banyak saran dan kritik dari bapak ibu sekalian supaya nanti ketika kami mengembangkan proses-proses ini bisa lebih baik.

Chia (ACE Jakarta)

Tadi sesi pertama kami juga berbicara terkait dengan isu-isu pertanian dan hubungannya dengan suport SID. Diskusi kami menjadi sangat melebar karena memang kami sendiri tidak terlalu paham bagaimana kontur yang ada di dalam SID. Tetapi di otak saya memprediksikan bahwa ini akan ada profil desa, pemetaan wilayah, potensi wilayah dan yang lainya. Diskusi menjadi berkembang karena ada beberapa desa yang sudah menggunakan sistem ini dan mulai berbicara terkait bagaimana manajemen pengelolaan dan SDM-nya. Kalau melihat sistem ini tadi saya berikir mampukah kawan-kawan di desa nantinya menggunakan sistem yang canggih ini dan apakah ini bisa diterima di desa. Karena kalau dulu tahap pertama dengan ACE itukan masih sederhana dan itu menjadi sistem informasi yang masih sangat awal. Nah saya tidak tahu apakah SID ini juga mampu membahasakan atau menggambarkan proses diskusi kita yang awal dulu. Karena saat kita diskusi ke pertanian, kita lebih enak mengklasifikasifikasikan SID di bidang pertanian. Kita tahu arah SID akan kemana dan manfaatnya bagaimana. Nah kemudian saya bertanya ketika SID ini dimiliki desa kemudian bagaimana dengan sumber pendanaanya karena mau tidak mau ini harus swakelola. Memang ada sumber dari desa sendiri yang mempostkan untuk SID. Dan apakah di SID ini juga ada pengklasifikasian pertanian, peternakan, perkebunan sehingga kita bisa tahu fungsi lahan kalau berbicara pertanian, dan luas area yang bisa menjadi areal pertanian. Mungkin begitu, terima kasih.

Bambang Hery P (IDEA)

Terima kasih. Disini narasumber sebenarnya adalah teman dari desa. Karena yang mengaplikasikan SID ini adalah teman-teman di desa. Saya hanya menceritakan apa yang dilakukan teman-teman di desa. Mungkin ada teman desa yang bisa bercerita, fungsinya apa ketika menerapkan SID ini.

M. Joko Purnomo (Desa Tamanagung, Muntilan, Kabupaten Magelang)

Menurut kami SID ini sangat bermanfaat bagi desa. Pelayanan serba cepat. Nah kalau di desa saya ada tim khusus pengelolaan SID ini, dan ini didanai dari PAD. Tim itu dibagi menjadi beberapa seksi. Seksi Kebencanaan sendiri, seksi LPMD sendiri, seksi LPKK sendiri. Misalnya di pemerintahan ada program khusus untuk LPKK itu apa, maka tim LPKK yang menindaklanjuti.

Bambang Hery P (IDEA)

Dari Tamanagung mungkin sedikit berbeda dengan proses yang dilakukan di Gunungkidul karena kalau di Gunungkidul lebih kepada nuansa orang miskin, tetapi di Tamanagung lebih pada data tentang kebencanaan. Nah sudah terjawab sebebarnya pembiayaannya dari mana. Ternyata di Tamanagung itu dari PAD. Saya juga tidak tahu kalau di Desa Nglanggeran bisa langganan internet. Mereka sudah langganan internet memakai tower dan sudah terhubung dengan sekitar menggunakan wifi internet. IDEA dan CRI tidak pernah memberikan uang tetapi pihak desa memiliki inisiatif karena ini kebutuhan mereka. Mereka merasakan bagaimana pengaplikasian SID untuk kecepatan pelayanan publik. Yang memacu mereka yak arena SID ini menguntungkan buat mereka. Nah bukan kemudian kami membandingkan dengan produk-produk Depdagri untuk profil desa, tetapi pengalaman kami ketika kami bersentuhan dengan teman-teman desa di beberapa desa, ternyata mereka menyusun profil desa itu dengan harapan bisa diikutkan untuk lomba desa saja. Bukan untuk sesuatu yang fungsinya bisa bermanfaat untuk desa. Ini yang kami mendengar banyak cerita, desa itu malas untuk menyusun atau menyelesaikan profil desa yang dibuat oleh Depdagri. Karena desa tidak tahu manfaatnya untuk apa karena yang selama ini yang terjadi itu hanya diperuntukkan untuk teman supra desa sementara pemerintah desa tidak bisa mengambil manfaat itu.

Nah dengan SID ini teman-teman desa bisa mendapatkan manfaat dari database kependudukan, data base kemiskinan yang ada disana sehingga mereka cukup semangat ketika membangun SID ini. Kemudian pertanyaan apakah kemudian ada fungsi untuk pemetaan asset-asset yang ada di desa. Ini yang sedang kita kembangkan karena kalau kita bicara tentang SID untuk AKP saja, sebenarnya ini sudah bisa untuk melihat pemetaan asset yang ada dalam indikator-indikator AKP ini. Misalnya siapa dalam satu desa itu yang lantainya masih tanah. Itu bisa kita lihat tinggal klik di angkanya. Kita bisa lihat, ada 44 warga yang lantainya masih tanah dan itu by name. Misalnya inginnya hanya di satu dusun, misalnya di Dusun Gunungbutak, sudah langsung bisa memetakan dengan cepat. Kedepan saya pikir fungsi untuk pemetaan pertanian dan sebagainya tinggal minta ke CRI saja sudah bisa. Misalnya memetakan terkait dengan pertanian.

Elanto Wijoyono (CRI)

Itu sebenarnya sudah langsung bisa dibuat disitu. SID itu sebenarnya himpunan banyak media. Software ini hanya satu bagian awal saja yang dia cukup bisa memberikan proses yang cukup panjang. Tetapi bagaimanapun juga alat ini nanti optimal atau tidak manfaatnya juga tergantung bagaimana kemudian desa mengelolanya. Kalau tadi misalnya disebutkan apakah fungsi analisis di aplikasi SID ini apakah hanya AKP. Disini justru kita bisa membuat jenis analisis apapun. Kalau tadi mislanya profil desa ada 88 kolom yang merepresentasikan setiap kolom itu satu sektor, sebenarnya di SID itu kita bisa membuat berapapun isu yang ingin kita bangun. Tetapi memang konskuensinya semakin banyak sektor pendataan yang kita masukkan, otomatis data yang harus dimasukkan makin banyak. Tetapi itu tergantung kebutuhan masing-masing desa. Akan sangat mudah disini ketika misalnya desa tersebut membutuhkan analisis untuk perikanan, langsung saja membuat pertanyaan sendiri, dan juga skoring sendiri, indikatornya, dan sebagainya. Kita bisa membuat pertanyaan sendiri, misalnya berapa jumlah kolam. Hanya saja untuk menyusun bobot nilai itu memang perlu proses diskusi dan pelatihan. Itu yang kita lakukan di Gunungkidul. Jadi memang tidak kemudian sembarangan mengisikan bobot dan nilainya. Karena disini selain menghitung jumlah sebenarnya fungsi ini juga bisa menjadi indeks nilai. Jawabnnya bisa dibuat senditi juga.

Jadi sebenarnya yang ditawarkan oleh alat ini adalah fleksibilitas untuk menganalisis yang awalnya kita menghabiskan waktu untuk meghitung jumlah-jumlah, nah ketika fungsi menghitung bisa kita serahkan ke mesin, mengapa tidak. Sehingga pemerintah desa itu bisa menggunakan waktunya lebih banyak untuk interaksi dengan warganya. Jadi kerja-kerja menghitung angka-angka itu bisa kita limpahkan sebagian kepada mesin meskipun mesin itu bukan segalanya. Bagaimanapun mengubah kenyataan menjadi angka itu tidak akan bisa mewakili apa yang ada di kenyataan. Hanya saja ini salah satu cara yang bisa dilakukan. Bahwa tidak sama sekali merepresentasikan kenyataan, ya itu pasti. Nah makanya disini ada hasil analisis kuantitafif yang hitungan mesin, angka-angka tetapi juga ada hitungan berdasarkan kesepakatan warga ketika berdiskusi. Jadi alat ini akhirnya lebih sekedar memberikan tawaran olah data yang kemudian bisa mendorong pemerintah di tingkat desa bisa mengobrol, “Ayo ini ada alat yang fleksibel, kita membuat pendataan apa yang memang dibutuhkan desa”. Sehingga ketika melakukan pendataan itu bukan sekedar pendataan yang disuruh dari atas tetapi pendataan yang butuhkan. Bukan yang wajib untuk dilaporkan, tetapi ada pilihan yang kemudian desa bisa melakukan. Walaupun ini tidak bisa menjawab semua kebutuhan tetapi paling tidak satu dua bagian semoga bisa dimudahkan dengan ini. Walaupun PR besarnya tetap bagaimana menterjemhkan data-data angka ini ke masyarakat. Apakah ini kemudan hanya menjadi prestasi di dalam komputer saja, tetapi warganya tetap miskin. Ada PR disitu. Itulah kenapa kami mengundang teman-teman disini, yaitu untuk melihat kemungkinnan-kemungkinan pemanfaatan lebih lanjut. Disini ada 10 kelas pararel. Kita berharap selain AKP, sebenarnya SID itu juga bisa untuk kebencanaan, pertanian dan sebagainya. Semoga sedikit ini bisa memahamkan.

Chia (ACE Jakarta)

Menarik karena memang seharusnya diskusi awal kita bicara indicator terkait pertanian karena kita bisa melihat bagaimana potret kemiskinan para petani di desa. Artinya kita bisa melihat mana masyarakat yang masih punya tanah dibawah 0,5. Nah kalau SID ini kira-kira update-nya seperti apa. Kemudian setelah update apakah nanti di dalam SID ini bisa melihat perkembangan dari miskin ke kaya. Artinya apakah prosentase itu juga kelihatan sehingga SID ini bukan hanya menjadi persoalan datanya kemana, tetapi juga melihat bagaimana ini bisa melihat penurunan karena pasti ini hubungannya dengan penanggulangan kemiskinan karena kalau di BPS itukan tidak kelihatan.

Elanto Wijoyono (CRI)

Disini untuk analisis apapun termasuk AKP, ini fungsi yang kami munculkan itu bisa diisi pendataan pertahun. Tetapi nanti kalau untuk data dasar itu setiap ada kejadian pasti akan di-update. Artinya nanti status setiap KK atau rumah tangga itu kemudian bisa kita lihat dinamikanya. Tahun 2013 dia miskin, 2014 tiba-tiba kaya, kemudian miskin lagi. Itu secara teknis fungsi itu ada tetapi bagaimanapun ini hanya alat yang bisa merekam, untuk keakuratannya sangat tergantung data yang dimasukkan. Jadi menghimpun data yang benar itu juga tantangan untuk desa. Seperti itu.

Sahrul Akbar (TKPK Kabupaten Garut)

Mungkin dalam kesempatan ini saya lebih tertarik perihal SID ini. Perihal pengisan data ini prosesnya memerlukan berapa lama. Kemudian dalam alat ini apakah SDM yang ada di desa itu diberikan pelatihan dan itu berapa lama. Kemudian dalam data ini, perihal RPJMDes apakah sudah masuk. Rentang waktunya kalau misalnya periode satu tahun apakah tidak terlalu lama atau memang situasi dan kondisinya seperti itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, pimpinan kami di Garut dari membaca surat yang disampaikan oleh panitia nampaknya tertarik. Kalau seandainya kita di setiap desa ingin punya SID seperti ini memerlukan biaya berapa dari setiap desanya. Kemudian data ini disamping data desa apakah sudah terkoneksi ke tingkat kecamatan dan juga kabupaten. Dan kemudian pendataan ini apakah sudah berlaku time series atau beberapa tahun ke belakang sudah terhimpun datanya. Mungkin itu yang ingin saya mendapat informasi lebih banyak.

Elanto Wijoyono (CRI)

Silahkan teman desa yang ingin menjawab.

Zaenal Tarodin (Desa Kandangan Kabupaten Temanggung)

Desa kami berkat bantuan dari CRI sejak tahun 2011, berawal dari kami studi banding di Desa Terong Kabupaten Bantul. Dari hasil studi banding kemudian kami di dampingi CRI untuk membangun SID di Desa Kandangan. Awalnya kami tertarik pada pelayanan surat yang bisa dilakukan dalam waktu 1 menit sudah bisa mencetak surat sesuai untuk keperluan warga yang membutuhkan. Dari ketertarikan itu kami bersama seluruh perangkat desa serta lembaga-lembaga desa yang ada, bersepakat untuk Desa Kandangan membangun SID dan 2011 kami melaksanakan hal itu diawali dengan membangun database kependudukan. Nah diantara manfaat SID, kami di desa sudah memiliki database penduduk yang valid dan update setiap minggu. Ada keluar-masuk, pindah-datang, lahir-mati, itu ter-update dan data itu valid. Pendataan penduduk kita laksanakan secara bersama-sama yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan karang taruna waktu itu tidak sampai 2 bulan kita sudah selesai dengan segala hambatan. Itu dengan jumlah penduduk 5 ribu sekian. Kemudian manfaat yang kedua sudah kita kembangkan temasuk pendataan golongan darah. Jadi kalau ada permasalahan kesehatan di warga, kalau perlu golongan darah, kita tahu by name by address untuk golongan darah di masyarakat. Jadi tidak terlalu sulit untuk mencari warga yang golongan darahnya A, B, dan sebagainya.

Kemudian untuk pendanaan, kami dari Desa Kandangan sebetulnya kami sangat berterima kasih dengan CRI yang bersedia membantu kami, mendampimgi kami sejak awal sampai sekarang gratis tanpa biaya. Jadi wajar kalau untuk keperluan desa itu ya desa sendiri yang mengeluarkan. Bisa dari ADD atau PAD itu tergantung masing-masing desa. Dana itu tergantung kebutuhan desa. Kemudian berkaitan dengan petugas di desa kami dibentuk tim pengelola SID yang personilnya dari perangkat dan lembaga desa, tetapi secara teknis yang menangani sementara ini di desa kami masih perangkat desa. Perkembangan selanjutnya kami juga sudah memiliki website sendiri. Jadi semua informasi bisa diakses melalui internet. Nah kebetulan berkaitan dengan pembanguan SID ini RPJMDes di Desa Kandangan kita buat pada tahun 2009 dan kebetulan pada tahun 2011 kita ada peraturan dari Menteri Dalam Negri untuk mereview karena formatnya berbeda format dari Depdagri. Itu kesempatan RPJMDes kita revisi, yang tadinya belum masuk di RPJMDes kemudian kita masukkan. Jadi tidak ada masalah setiap tahun kita mengeluarkan anggaran untuk pembangunan SID karena itu tidak melanggar RPJMDes. Jadi apa yang kita laksanakan sudah sesuai dengan RPJM Desa. Apalagi tahun ini kami diperintah dari kabupaten untuk menyusun RPJM Desa yang baru untuk periode yang 2014-2018. Jadi bulan desember ini kita sudah menyusun tim untuk RPJMDes dan tentunya untuk SID tetap akan kita lestarikan karena ini sangat bermanfaat sekali bagi desa, pemerintah, dan bagi amsyarakat. Berkaitan dengan kemiskinan, dengan informasi yang baru ini tentunya kami ingin sekali menerapkan AKP ini tetapi belum terelisasi. Mungkin perkambangan selanjutnya kita akan mengembangkan AKP ini. Terima kasih.

Elanto Wijoyono (CRI)

Mungkin untuk informasi saja, bahwa sebenarnya rencana kami dari panitian, baik CRI, IDEA dan juga teman-teman desa, itu mengawali agenda Greget Desa itu dengan seminar nasional. Jadi seminar nasional yang besok pagi itukan agendanya ada presentasi tentang AKP dan SID yang sebenanrnya itu kita desain sebagai pengantar. Dan sesi workshop ini baru hari berikutnya. Tetapi karena desa sendiri baru ada festival budaya, sehingga workshop itu kita didahulukan. Memang resikonya akan ada informasi-informasi pengantar yang belum tersampaikan. Tetapi di seminar besok, tentang AKP dan SID, mungkin akan bisa menjawab sebagian pertanyaan bapak ibu disini. Nanti akan ada paparan yang akan disampaikan oleh teman-teman desa sendiri. Yang sesi pertama AKP akan disampaikan oleh Kepala Desa Nglegi dan sesi kedua akan dipaparkan dari perwakilan Pemerintah Desa Nglanggeran. Jadi besok itu sebenarnya kita desain untuk pengantar tetapi justru kita taruh dibelakang. Memang dari awal kita tidak ingin mengadakan acara seminar ini di hotel, tetapi ini kita adakan di desa yang harapannya justru akan mendekatkan kita dengan konteksnya. Kemudian ini adalah aplikasi open source, tidak berbayar. Tetapi dalam prosesnya seperti yang tadi Pak Tarodin sampaikan, dalam program-program yang dilakukan, selalu akan ada skema kerja bersama antara yang mendampingi dan dengan desa. Desa akan membiayai yang perlu biayai dirinya sendiri, dan fasilitator juga pasti sudah mengalokasikan biaya pendampingan untuk lembaganya masing-masing. Tetapi tanpa ada fasilitatorpun karena ini sistem terbuka, ini bisa dipelajari siapapun.

Besok akan kita paparkan lebih detail lagi. Kontennya pasti akan semakin berkembang, dokumen RPJMDes itu bisa dimasukkan dalam fungsi website-nya tetapi memang dalam bentuk dokumen. Sistem supra desa dari himpunan SID-SID yang kemudian kita jaringkan ke supra desa itu sedang kita inisiasi di Gunungkidul dan Temanggung. Prototype-nya sudah ada tetapi mungkin belum kita tampilkan sekarang. Di Temanggung itu di Kecamatan Bulu, mulai tahun depan sedang membuat jaringan desa pengguna SID untuk satu kecamatan. Dan kemudian kita siapkan bagaimana data desa ini ketika diagregasi di tingkat kecamatan dan kabupaten. Intinya akan selau bekembang walaupun kemudian konskuensinya ketika sistem berkembang, datanya semakin banyak, otomatis tanggungannya semakin besar. Sistem dengan data yang sedikit itu mudah. Tetapi ketika kolomnya semakin banyak, ya harus berani mengisi juga. jangan hanya berani membuat soal tetapi tidak berani meng-update. Sekali lagi ini hanya wadah, dan data yang ada didalamnya itu rekaman. Kalau kita rajin mengisinya alat ini pasti akan memberikan manfaat. Seperti kita punya banyak rumah dan kita rajin mengisinya maka kita dapat feed back, tetapi kalau dibiarkan kosong kita justru akan keluar biaya dan sebagainya.

I Gede Eka Wirantoyo (MBM Bali)

Saya ingin sharing saja. Di Bali tahun 2004 sepanjang pemerintahan Pak Winase, di Kabupaten Jembrana sudah punya seperti ini, namanya Jembrananet. Itu serentak di 51 desa di semua kecamatan, dan link ke kabupaten. Nah seperti yang tadi dijelaskan, bertambahnya waktu, bertambahnya data, sehingga overload. Kemudia yang kedua Pak Winase jatuh kemudian dibui dan semua sistemnya Pak Winase dihanguskan. Semoga ini tidak terjadi disini. Itu tentang regulasi. Kemudian yang kedua memgenai AKP, saya pernah medengar partisipatory welll rangking, mungkin mirip dengan itu. Nah seandainya bisa, kita mengaksesnya kemana sehingga teman-teman di Bali bisa belajar tentang itu.

Bambang Hery P (IDEA)

Terima kasih. Kami juga mendengar berita yang ada di Jembrana. Dan itu juga yang menginspirasi kami di Jawa terutama di Jogja. Jembrana luar biasa sehingga banyak kepala daerah studi banding ke Jembrana. Tetapi kami kaget ketika kemudian Jembrara saat ini ada persoalan. Dan peristiwa yang ada di Jembrana itu kemudian mejadi inspirasi, tetapi juga kemudian menjadi pembelajaran juga buat kami disini. Ketika membangun sesuatu yang itu dimulai dari level atas, itu kadang-kadang juga pelaksanaan sampai ke desa-desa itukan prosesnya mau tidak mau seperti garisnya atas bawah. Misalnya yang ada di kabupaten membuat sebuah Perda, otomatis desa wajib untuk melakukan. Nah proses itu kami balik. Teman-teman Tamanagung misalnya kalau pemerintah melarang memakai SID juga tidak bisa apa-apa karena tidak ada patung hukumya. Tetapi kalau di Kebumen berbeda. Di Kebumen sudah membangun regulasinya. Jadi peraturannya dibuat dulu sehingga implementasi sampai level desa snagat mudah. Kalau di Gunungkidul kami belum punya payung hukum terkait dengan SID. Baru terakhir kemarin kami sudah bisa mengegoalkan, ada Perda Penanggulangan Kemiskinan yang disitu SID sudah ada. 2014 mudah-mudahan ini sudah masuk dalam penganggaran APBD. Kalau di Gunungkidul pembiayaan untuk proses AKP dan SID ini kami menggandeng PNPM. Karena ternyata PNPM juga punya kepentingan untuk perencanaan program mereka juga membutuhkan data yang valid sehingga ada 18 desa di kabupaten Gunungkidul yang memakai AKP dan SID yang dibiayai oleh PNPM. Tetapi kalau pemerindah daerahnya belum. Kami baru melakukan di 6 desa sehingga jumlah yang ada di Kabupaten Gunungkidul dari total 144 desa, baru 25 desa yang mengaplikasikan SID dan AKP ini.

Nah proses kebalikan dari teman-teman Jembrana yang kalau Jembrana dari atas ke bawah, proses ini resikonya proses politik begitu cepat. Kami sudah melakukan advokasi ke beberapa pihak, tetapi ketika ada perpindahan kepala daerah saja sudah membingungkan. Karena sangat mungkin rotasi itu sangat cepat. SKPD begitu mudah di pindah gara-gara tidak sepakat dengan pemerintahan yang sedang berkuasa. Di Gunungkidul itu SKPD yang dulu berada di Bappeda di pindah ke kecamatan. Atau mungkin yang dulu di Kominfo di pindah ke Badan KB. Ketika dulu sudah ada kesepakatan kemudian ketika sudah pindah juga sudah tidak mengurus itu lagi. Jadi proses politik yang begitu cepat itu juga berpengaruh ketika mau mengambangkan ini. Kecuali kalau misalnya teman-teman FORMASI Kebumen sudha punya kebijakan, teman-teman Temanggung sudah punya regulasi yang mengatur itu, siapapun penguasanya tidak akan merubah kebijakannya. Kemudian terkait dengan AKP ini memang berbeda dengan pola-pola PWR yang kalau dulu ada PRA. Kalau teman-teman Semeru mengaplikasikan AKP sangat komprehensif. Satu KK bisa dinilai lamanya 3-5 hari. Karena semua aspek kehidupan masyarakat yang ada di desa itu dinilai betul. Dan itu sangat tidak mungkin karena dengan pola semacam itu bisa selesai berapa tahun sehingga kita sederhanakan dengan model yang tidak menyimpang dengan teori. Kita sebenarnya juga boleh menciptakan teori. Ketika warga masyarakat memiliki teori tentang AKP dan itu sudah diakui oleh masyarakat, saya pikir substansinya ada disana. Karena teori itu sudah diakui oleh dunia, kita juga harus mengakui itu. Tetapi kita bisa mengelaborasikan teori-teori yang sudah dilakukan oleh banyak pihak tetapi kita sederhanakan yang lebih simple, paling tidak ini sudah bisa memenuhi kriteria-kriteria yang kita inginkan. Jadi jangan membayangkan AKP ini analisis yang pure, yang ada di metodologi. Ini juga kritik kita terhadap teman-teman LSM dan juga akademisi, ketika membuat tools ataupun alat yang kadang-kadang juga tidak sampai ke bawah. Sangat sulit diaplikasikan oleh teman-teman yang ada di local. Pdahal fungsi kita kan harus menterjemahkan itu supaya bisa dipahami oleh masyarakat yang ada di bawah. Nah SID ini membantu proses-proses melakukan analisis supaya warga desa juga bisa melakukan proses analisis.

Zaenal Tarodin (Desa Kandangan, Kabupaten Temanggung)

Menyangkut payung hukum, kalau kita menunggu payung hukum maka desa tidak akan pernah kreatif. Jadi payung hukum selama ini tidak menyalahi hukum dan ini membantu pelayanan masyarakat maka payung hukumnya ya pelayanan saja. Mencari celah-celah Perda atau Perbub yang tepat. Kalau dipandang tidak ada, saya yakin ada. Kemudian desa itukan otonomi. Jadi desa mempunyai kewenangan mengatur desanya dan ada Perdes. Karena kalau kita menunggu ada peraturan di daerah, itu tidak tahu sampai kapan. Tetapi biasanya orang melaksanakan perintah dengan melaksanakan kreativitasnya sendiri itu sendiri lebih ringan melaksanakan keinginannya sendiri. Jadi ketika desa memiliki keinginan dan dikerjakan, dia akan lebih semangat dalam bekerja. Jadi menurut saya kalau di desa ada SID dan menjamur ke desa lain, nanti pemerintah di tingkat kabupaten tinggal merespon dan itu ternyata bagus. Mestinya itukan direspon positif dan nanti pemerintah akan membuatkan payung hukumya karena desa adalah bagian dari otonomi.

Bambang Hery P (IDEA)

Memang payung hukum menjadi sangat penting ketika itu bisa memberikan rasa nyaman buat desa. Tetapi menjadi tidak penting kalau misalnya payung hukum ini membingungkan pemerintah desa. Yang namanya profil desa itu ada payung hukumnya, tetapi kalau tidak melaksanakan apakah ada sangki? Tidak kan. Jadi sebenarnya buat apa membuat paying hukum kalau desa sendiri tidak melakukan juga tidak apa-apa. Tetapi yang bisa merasakan manfaat itukan masyarakat itu sendiri. Sehingga ketika desa menerapkan SID ini, mereka sedang melakukan inovasi desa, melakukan sebuah kreativitas desa. Bukan dalam kerangka memberikan tandingan terhadap sistem-sistem yang sudah diberikan oleh pemerintah, tetapi desa itu sebenarnya ingin berdaulat terhadap data. Jadi desa yang mendata, desa yang memiliki, dan desa sendiri yang menggunakan. Kalau kita lihat sekarang inikan desa mau mencari data kependudukan saja harus ke Dukcapil padahal yang memiliki wilayah desa itu siapa. Nah pendataan dengan SID itu sebenarnya substansinya disana. Bukan kemudian menurunkan supaya mudah entry datanya dengan mmeinta data ke dukcapil dan dimasukkan. Itu sama saja. Kalau mau ideal, SID ini dibangun dari pendataan yang dibangun oleh warga sekaligus verifikasi. Dukcapil nanti menjadi data pembanding saja. Kemarin di Terong ketika melakukan pemilihan kepala desa, dasarnya dari Dukcapil dan juga pendataan yang dilakukan oleh warga masyarakat. Ternyata ada ketimpangan, jumlahnya lebih banyak yang dari Dukcapil karena tidak ter-update. Harus diakui itu. Bagaimana meng-updatenya karena mereka ada disana, sementara pemerintah desa lebih dekat dnegan warganya.

Jadi sebenarnya ini adalah upaya bagaimana desa itu berdaulat terhadap desanya sendiri. Jadi sebenarnya bukan bertentangan dengan regulasi yang ada diatasnya. Jadi ini pilihan, tidak kemudian ada kewajiban desa untuk melakukan SID. Tetapi ketika desa melakukan SID ya dalam kerangka melakukan inovasi desa terkait dengan bagaimana desa yang berdaulat terhadap data. Karena pengalaman di Desa Nglegi saja mengaplikasikan ini sejak tahun 2009, berbarengan dengan Desa Terong. Ternyata juga ada hasilnya, dan tiba-tiba kemarin dipanggil oleh Kemenndagri dan harus mempresentasikan ini sampai ke China. Karena ternyata di China itu teknologi informasinya masih sangat tertutup sehingga mereka ingin belajar terkait dengan aplikasi yang sangat marak di Indonesia. Keamrin juga kedatangan dari teman-teman Solo Kota Kita dan juga kedatangan tamu dari Ulanbator Mongolia. Mereka kaget karena ternyata di Ulanbator teknologinya sudah sangat maju. Komputernya itu sudah canggih, datang ke Desa Nglegi kaget karena computer yang dipakai hanya computer bekas. Mereka kaget karena komputer seperti ini bisa melakukan pengelolaan data secanggih ini. Mereka mengangap bahwa teknologi ini snagat canggih karena disana snagat dilarang untuk pengelolaan data model seperti ini. Ini juga kajian kita kalau membuat data semacam ini apakah nanti bisa membocorkan rahasia negara atau tidak. Tetapi paling tidak teman-teman IT diskusinya juga sudah sangat serius terkait dengan keamanan aplikasi ini. Karena kalau data ini bisa diretas ya akan memudahkan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan data kependudukan untuk hal-hal yang negatof. Belum lagi kalau nanti dikembangkan sampai ke GIS-nya., dari rumah ke rumah bisa ketahuan semua assestnya.

Jadi ini semua sudah kita pikirkan sehingga data itu bisa sangat amat dan tidak semuanya bisa online dan masuk ke internet. Data-data yang penting, data yang rahasia dan itu milik desa, itu tetap menjadi wewenang desa untuk menguasainya. Begitu bapak ibu, kita lanjutkan besok pagi lagi cerita tentang SID dan AKP karena besok akan lebih komprehensif dan besok yang akan mempresentasikan adalah teman-teman desa yang sudah menggunakan aplikasi ini. Dan nanti akan kita tunggu respon teman-teman dari Jakarta, ada BPS, Kemenkokesra, TNP2K terkait dengan AKP dan SID ini. Terima kasih atas keluangan waktu bapak ibu sekalian, selamat bersitirahat, wassalamualaikum warrohmatullohi wabarokatuh.

Acara ini diselenggarakan atas kerjasama COMBINE Resource Institution dan Perkumpulan IDEA dengan dukungan Ford Foundation dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.