GREGET DESA – 13 Desember 2013

Fasilitator: Tenti Kurniawati (IDEA)
Tempat: SDN Doga, Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul
Pukul: 14.30 – 17.00

Kemiskinan tidak hanya terkait dengan ketidaktersediaan aset atau sumber daya di tingkat desa. Kemiskinan juga dipengaruhi oleh faktor perencanaan penganggaran, dari tingkat desa hingga daerah yang tidak tepat guna. Jadi, kemiskinan merupakan salah satu dampak dari sistem perencanaan yang keliru. Dengan memahami dan menerapkan proses perencanaan penganggaran yang benar, potensi kemiskinan yang muncul bisa dikurangi atau dihindari.

—–

Daftar hadir peserta workshop:

No

Nama

L/P

Lembaga

Alamat

1.

Moh. Adriyanto A. jalil

L

TKPKD Kota Kupang

Kupang

2.

Lalu wiranata

L

Bappeda

Lombok Tengah

3.

U. R Landuawang

L

Bengkel APPEK

Kupang

4.

Turyanto

L

Pemdes Kebumen

Kupang

5.

Suyitno

L

Desa kebumen

Kebumen

6.

Sukamso

L

Pemdes

Kebumen

7.

Wahyudin

L

TKPKDes

Kebumen

8.

Adiyad Riyadh

L

YSKK Solo

Solo

9.

Ahmad Taufik

L

Seknas FITRA

Jakarta selatan

10.

Isnawati

P

IDEA

Jakal km 5 Yogyakarta

11.

Rusmiyatun

P

JMKP

Kulonprogo

12.

Suparjo

L

Pemdes

Kebumen

13.

Zulkarnaini

L

BPM

Aceh

14.

Siti masrotun

P

Desa

Kebumen

15.

Umi arifah

P

Formasi

Kebumen

16.

Nino histiraludiu

L

Jerami

Solo

17.

Purwanto

L

Kebumen

18.

Mamed sunardi

L

Pemdes

Kebumen

19.

Mulyadi

L

Aksara

yogyakarta

20.

Andri

L

Bappeda

Tasikmalaya

21.

Mahmud

L

PNPM

Yogyakarta

22.

Mujianto

L

Desa

Boyolali

23.

M. taufik

L

TKPKD

Serdang bedagai

24.

Sodikin

L

PNPM

Sleman

25.

Devy

P

CRI

Sleman

26.

Maryani

P

CRI

Bantul

27.

Widodo

L

Desa

Gunungkidul

28.

Ian riyanti

P

YUK

Bantul

 

Acara dimulai pk 16.15 wib

 

Tenty

Selamat sore. Assalamualaikum. Terima kasih msh berkomitmen duduk disini. Saya kira yang hadir disini sudah jawara dan expert dan saya akan mencatat dan sebelumnya kita kenalan dulu nama, (kemudian fasilitator mempersilakan partisipan untuk memperkenalkan nama dari lembaga mana dan daerah asal)

Tenty, waktu kita dari setengah 5 sampai setengah 6, seharusnya kita punya wkt 2 jam. Dalam forum ini kita akan menghasilkan rekomendasi yang akan kita bawa diseminar nasional.biasanya kan seminar dulu baru workshop. Karena dari TNP2K dan BPS besok akan mendiskusikan ini. Bagaimana mendesakkan program-program penanggulangan kemiskinan. Jadi hasil diskusi dari teman-teman daerah akan kita bawa ke teman-teman pusat. Saya menawarkan alur nanti teman-teman mengeksplorasi pengalaman perbaikan perencanaan penganggaran untuk penanggulangan kemiskinan. Terkait dengan kebijakan program dan perencanaan penganggaran dan rekomendasinya akan seperti apa, barangkali kita akan lebih mempertajam dan memfokuskan apakah pada penganggarannya, apakah pada perencanaan penganggarannya. Jadi nanti kita eksplorasi kemudian memberikan rekomendasi. Jadi dengan waktu satu jam ini nanti setengah jam kita mengeksplorasi dan setengah jam rekomendasi. Begitu kira-kira tawaran alurnya. Apakah ada usulan lain? Okey, kita mulai ekpslor saja ya. Mungkin eksplorasinya tidak perlu menceritakan semua ya tapi lebih pada pengalaman penanggulangan kemiskinan karena saya yakin teman-teman memiliki pengalaman itu. Monggo silakan mau dimulai dari mana

 

M. Taufik

Kalau boleh usul, sebaiknya dari masing-masing kabupaten dulu

 

Tenty

Ada tawaran bercerita dulu dari masing-masing daerah, bagaimana dengan yang lain?

 

Rino Solo

Saya sepakat dimulai dari masing-masing daerah tapi nanti di spesifikkan pada persoalan penanggulangan kemiskinan dan inovasi yang dilakukan.

 

Tenty

Jadi lebih pada inovasi yang dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan dan upaya-upaya yang didorong selain oleh pemerintah. Okey kita mulai dari yang paling jauh atau yang paling dekat atau yang paling siap.

 

Andari Tasikmalaya

Kalau musrenbang , di kami ada program intinya pnpm yang mereplikasi program , kalau p2kk oleh LPM. Karena lembaganya relatif statis, proses perencanaannya walaupun musrenbang ada 150 juta per kelurahan. Ada pagu 150 juta per kelurahan. Jadi kota ada nominasi kegiatan. Programnya P2KK infrastruktur ekonomi dan sosial. Namun yang untuk P2K program ekonomi minimal 30% dari pagu anggaran. Karena infrastrukturnya relatif besar. Dan hanya ekonomi yang dibatasi. Monevnya belum secara maksimal karena ada kendala minimnya tenaga fasilitator/pendamping, yang harusnya 55 orang tapi yang ada baru 15 orang. Namun monevnya sudah dilakukan. Program ini dari tahun 2009 dari 50 juta sekarang sudah 120 juta

 

Tenty

Sementara ini dulu ya mas andarii

 

M. Taufik

Kalau judulnya eksplorasi pengalaman saya bercerita dari kesimpangsiuran BPS bekerja sama untuk memvalidasi kita kerja sama jadi kita manfaatkan jadi tidak perlu mengeluarkan dana dari APBD. Dan akan kami mulai tahun ini. Setelah data kami dapat akan kami sampaikan ke TNP2K. kami akan mulai memproses dari posyandu dari posyandu akan kita buat gerakan. Ada gerakan untuk memenuhi bibit, ada namnya posyandu hijau, posyandu peduli. Ada 10 posyandu piloting, karena selama ini posyandu hanya untuk timbang bayi selesai itu hanya ngobrol-ngobrol. Kita akan minta ke skpd itu nanti akan berdasarkan pemerintah daerah mungkin pada tahun 2014. Harapannya nanti akan ada perda dan nanti akan dipinalti, ini yang harus jadi perhatian dan dorongan dari pihak pusat. Selanjutnya mengenai org miskin di serge, kita mengkategorikan desa mana yang masuk desa miskin dan kita akan mengeroyoknya. Misalnya soal air minum yang nanti akan kita inventarisasi di desa-desa yang kita anggap miskin. Karena disana bukan miskin manusianya tapi miskin infrastruktur, miskin pendidikan saya pikir sementara itu dulu.

 

Tenty

Okey, sudah ada beberapa informasi terkait inventarisasi desa-desa miskin. Kita lanjut ke NTT

 

NTT

Kami salah satu lembaga yang konsen tentang perencanaan kabupaten dan kota Kupang, ini cukup berbeda dengan kondisi kami di NTT. Disana masih rendahnya partisipasi yang kami harapkan semua elemen terlibat. Di NTT lebih banyak hanya sekolah tertentu, terkait dengan penganggaran anggaran ADD 46 juta karena ada 2 pos pemberdayaan. Dan kita coba untuk membuat masyarakat agar perencanaan pembangunan melibatkan masyarakat dlm perencanaan pembangunan. Kalau kita mengharapkan dari ADD itu sangat minim. Ada peningkatan dan pemahaman yang baik bagaimana potensi ini tidak dibiarkan.

 

M. Taufik

Kalau kita boleh kasih saran, karena mereka tidak percaya dengan apa yang dihasilkan, misalnya masyarakat mengusulkan buat jalan tahun 2004, namun jalan itu tidak pernah ada. Dan ini tidak ada penjelasan dari pemerintah. Mengenai ADDnya itu sudah ada aturan, nah sekarang bagaimana daya dorong DPRD

 

NTT

Nah terkait dengan itu kami dengan menggodog ranperda kewenangan desa dan fiskal.

 

Tenty

Saya kira memang konteks daerah memang berbeda dari masing-masing wilayah. Ranperda ini jadi titik tolak untuk melembagakan partisipasi dan keungan desa bisa berjalan

 

NTT

Kewenangan desa diberikan kepada desa, jadi tidk lagi pemerintah yang harus menjalankannya, kalau dijuknisnya diserahkan pada desa harus diserahkan kepada desa harus segera dicairkan. Kalau tidak didukung dengan insentif yang ada didesa. Tapi perjuangan kami bersama teman-teman.

 

Tenty

Artinya ada perbub yang belum sesuai. Saya kira karena kita ekpslorasi nanti kita akan memberikan rekomendasi agar TNP2K ini juga benar-benar ketika mmebuat kebijakan.

 

M. Taufik

Apakah ranperda tentang kewenangan desa ini sudah disusun mengacu pada undang-undang desa. Artinya jgn sampai jomplang, seperti undang-undang 28 tentang pendapatan asli daerah. Nanti ada daerah yang membuat beda dengan undang-undang desa yang dari awal meski kita sinkronkan. Kita bisa mensub sesuai dengan undang-undang desa.

 

NTT

Terkait dengan undang-undang desa kita mensupport betul karena kami juga bersama mempraktekkan, kami satu-satunya lembaga yang dilibatkan pada undang-undang desa. Makanya jika undang-undang desa itu disahkan, perda ini semakin menguatkan.

 

Tenty

NTT butuh diskresi kebijakan yang tidak bertentangan dengan undang-undang desa. Jadi saling mensupport. Okey, untuk NTT nanti kita diskusikan lagi, selanjutnya kota kupang

 

Kota Kupang

Kita sudah membuat ada alokasi pemberdayaan ekonomi masyarakat (PEM) ada 25 Milyar dari DAU yang bentuknya dana bergulir dengan APBD 88 milyar. Ini dikeluarkan bagi masyarakat yang benar-benar miskin.

 

Nino

Mau klarifikasi, bahwa selama ini asumsi kita dana DAU itu untuk gaji pegawai, itu 25 M dialokasikan untuk PEM. Apakah bisa diceritakan DAUnya berapa dan yang dibelanjakan untuk pegawai berapa?

 

Zulkarnaini

Terkait dengan UU 32 tahun 2004 dan PP nomor 72 tahun 2005 disitu dijalskan dari DAU 10 % penyerapannya untuk desa.

 

Nino

Ini kelurahan pak, jadi bukan desa.

 

Tenty

Kalau DAU itu hampir ratusan milyar dari tiap daerah. Saya kira ini inovasi kalau ini dilakukan dikupang menarik. Selanjutnya dari lombok

 

Lombok

Kami akan bercerita, saya dari lombok tengah, kita sering bicarain tuhan tolong kalau kita tuhan bantu. Saya mulai dari data kemiskinan dulu, prosentase kemiskinan di Lombok tengah dari tahun 2010 menurut data BPS yang kita acu 19,2%, tahun 2011 18,2%, lalu tahun 2012 menjadi 16,71% kelihatannya cukup signifikan secara prosentase tapi pertumbuhan penduduk kami 1,5%. Sehingga ini ada kaitannya dengan beberapa inovasi yang lakukan. Jadi kita lakukan sinkronisasi perencanaan dari bawah, yaitu dengan PNPM dan lembaga-lembaga yang memfasilitasi lainnya sehingga musrenbang sinkron dengan yang dibawahnya kemudian kecamatan dan kebupatennya dalam penyusunan APBDnya. Lalu kami membuat sebuah perda pembangunan yang diatur perda pembangunan partisipatif adalah perencanaan sampai pengawasan oleh masyarakat. Pembangunan tidak hanya milik pemerintah saja dan pihak-pihak tertentu, akan tetapi milik masyarakat. Perda ini ditetapkan pada tahun 2012. Kemudian ada program lemper madu adalah akronim dari lembaga pemberdayaan terpadu, itu mensinkronkan program-program yang ada di pemerintah mengkoordinir semua lembaga dan berbasiskan rumah ibadah, semua pegawai negeri yang ada di desa itu terlibat. Sekarang kita kontrol dari bawah yang melakukan monev dari elemen masyarakat. Di setiap desa ada pegawai negeri, satpol PP ada remaja masjid yang tergabung dalam lemper madu. Nanti dipilih salah satu jadi koordinator yang programnya mengkoodinasikan program-program yang ada di desa. Kemudian bupati juga meluncurkan opsimantu yaitu operasi manunggal bersatu dan itu jadi motto kami. Ada simantu program pendidikan, ada simantu program kesehatan, ada simantu program kemanan dan ketertiban, dan ada simantu program percepatan pembangunan infrastruktur. Sehingga RPJMD kami merencanakan selama 5 tahun harus berkembang betul. Sistem perencanaan informasi selalu berkembang dan datang SID datang tapi sekarang ketinggaalan jaman, sekarang sudah ada SIAD, di skpd kita melakukan pelatihan pro poor planing dan budgeting, setiap subag perencanaan SKPD. Di daerah lain tentang ADD kita sudah mulai menerapkan prinsip pemerataan dan keadilan dengan memberikan alokasi 100 juta untuk semua desa kemudian untuk yang keadilan. masalah yang kita temui, yang pertama uud 25 tentang sistem penyelenggaraan nasional memisahkan. Dulu semua di bappeda tapi sekarang pindah ke TAPD, bapeda hanya punya perencanaan. Nanti kemudian terkait dengan sistem perencanaan di daerah, sesuai dengan aturan pembangunan yang pertama button up, kemudian top down, kita kan nggak mungkin, lalu perencanaan teknokratik yang kami lakukan dipemda, kalau dikabupaten kami 70% masih untuk belanja pegawai, nah sistem perencana terakhir yang terkait politik itu yang paling susah. Dewan ini punya kepentingan untuk masing-masing konstituennya. Termasuk masa reses dewan, sehingga mereka punya dasar, nah kita ingin ada semacam regulasi kalau bisa reses dewan dilakukan diawal tahun.

 

Umi Arifah

Kita mendorong dari proses perencanaan penganggaran, kita mengawal dari desa kita mengawal dari juknis, karena dari pemerintah daerah melibatkan LSM, juga penguatan kecamatan. Untuk musrenbangcam dikebumen masih mau, banyak desa yang masih apatis, tinggal bagaimana desa berlomba-lomba, untuk masing-masing kecamatan berbeda, sekarang sekitar 650-700 juta perkecamatan. Didalam proses musrenbangcam juga dilakukan moit. PNPM mengambil dari RPJM dan untuk musrebangkec sudah integrasi dengan PNPM. Untuk pelaksanaa. Untuk hari pertama ada paparan-paparan musrenbangdesa ada lokakarya desa menghadirkan narasumber. Dikebumen itu narasumber tidak memberesaikan usulan tapi memberikan informasi, yang kemarin itu ada buku pintar untuk panduan musrenbang di tingkat desa. Jadi usulan itu tidak sia-sia.

Ada indikator lokal. Kita sudah melaksanakan penyuluhan projek untuk desa TKPKD dan SID nah ini sudah disambut baik oleh pemerintah dan sudah disosialisasikan ke seluruh desa. Pilot projeknya 10 desa tapi untuk tahun 2014 seluruh desa sudah membuat dan ADD 8% untuk isu kemiskinan, selain ini juga formasi setiap hari sbt mengadakan sekolah sadar yaitu sekolah desa dan anggaran yang gratis dan yang memberikan materi dari LSM, sampai penganggaran kita akan melakukan FGD-FGD, misalkan ADD naik sekitar 21 %. AndDalam penyusunan desa, asumsinya tahun depan ADD naik 21%

 

Rusmiyatun Kulonprogo

Saya akan sharing apa yang saya terlibat, musrenbang seluruh indonesia sama, di Kulonprogo sama seperti daerah yang lain. Ada 3 point soal sarpras, PKH, SPP. Adapun yang terangkum dalam musrenbang itu sudah melalui RPJMDes. Untuk usaha perempuan diprioritaskan untuk perempuan, sedangkan untuk usulan masuk di MAD, sedangkan anggaran untuk PNPM berbeda disetiap kecamatan, desa dan untuk SPP bisa direalisasikan. Inovasinya JMKP anggota mengawal dari tingkat desa sampai kabupaten. Untuk program kemiskinan ada Posdaya dan program diluar pemerintah ada Pangsimas. Sementara itu dulu

 

Zulkarnaini Aceh

Kami sesuai dengan RPJM daerah, kalau kami Kota Aceh sama dengan kabupaten juga. Aceh menganut bahwa komitmen sesuai visi misi semua skpd fokus diprogram penanggulangan kemiskinan sesuai dengan basic aspek data. Setiap skpd wajib ada program PK berkoordinasi dengan sumber data, kultur lokal, ada kebijakan “satu desa satu produk” andalan produksi. Anggaran kemiskinan 16 Milyar dari APBK dengan 9 kecamatan untuk 90 desa. Alokasi anggaran disesuaikan dengan angka kemiskinan dan proses perencanaannya sesuai dengan perencanaan yang ada yaitu musrenbang yang melibatkan semua komponen masyarakat dan sudah ada regulasinya. Untuk usulan dari desa berdasarkan skala prioritas.

 

Tenty

Terima kasih Aceh, selanjutnya dari mana? Solo atau gunungkidul

 

Kebumen

Apakah semua usulan bisa masuk di dalam musrenbang

 

Zulkarnaini

Tidak, tidak begitu yaitu berdasarkan prioritas. Jadi itu dulu yang bisa saya sampai, assalamualaikum

 

Nino Solo

Tingkat kemiskinan di Solo tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan data nasional. Versi pemerintah kota 16% kalau BPS 8-9 %. Kami menginisiasi sebuah dokumen yang namanya renstra masyarakat sejak tahun 2009 karena regulasi di PP 73 tidak ada, dengan uji coba tahun ini ada 11 kelurahan dari 51 dan renstra menjadi pegangan untuk dokumen musrenbang tahunan untuk integrasi PNPM Pronangkis dan program PNPM dan setiap CSR yang akan masuk ke kelurahan, kalau dibandingkan kupang jauh alokasinya, kota solo untuk alokasi dana pembangunan kelurahan totalnya 9 M dari 51 M jadi setiap kelurahan hanya menerima 110 juta-1 M dana pembangunan kelurahan sejak tahun 2001, saat jokowi tidak signifikan. Dulu 1,75 dari APBD sekarang 0,75% dari APBD jumlahnya tetap tapi nilainya turun, kedepan renstra bisa menjadi sumber informasi renstra SKPD yang masuk ke dalam perwali tentang SPKD penanggulangan kemiskinan daerah maupun perwali tentang juklak juknis. Leading sektornya Bappeda dan bentuknya dana hibah pengelolanya PPK (panitia pembangunan kelurahan).

Tenty

Nanti kita diskusikan di strategi dan rekomendasi, selanjutnya yang terakhir adalah Gunungkidul ya. Cerita inovasinya pak.

Widodo (Kepala Desa Bohol, Rongkop Gunungkidul)

Saya adalah Kepala Desa Bohol Gunungkidul, tepatnya dekat Australia. Gunungkidul ada 144 desa yang paling kecil adalah desa bohol jumlah KK 464, ada 8 padukuhan, pada tahun 2005 jumlah KK miskin ada 276. Sekarang tinggal 99 KK termasuk yang mendapat BLSM kemarin. Dari sekian KK semua warga mendapat Jamkesmas, Jamkesda dll kecuali perangkat desa dan PNS, namun ada dukuh yang mendapatkan, kiat-kiat untuk pengentasan kemiskinan karena cocok dengan ternak kami buat kelompok ternak, setiap kelompok ada yang 10 dan 5 anggaran IDT sejak 1994, ada KUBE dari dinas sosial propinsi dan kabupaten BPMPKB dan itu hibah dan termasuk dana dari propinsi 48 juta pertahun, kalau yang KK miskin dapatnya 5 dan KK diatasnya miskin dapatnya 10. Dan bentuknya sapi. Proses perencanaan pembangunan dilakukan ditingkat dukuh dan kabupaten, hanya saja kelemahannya dari pemerintah daerah, dari hasil musrenbang untuk semua kegiatan biasanya kalah dengan datangnya proposal apalagi sekarang ditahun politik. Sekarang ini terkesan mendadak, yang seharusnya bulan kemarin sekarang mendadak, celakanya dari teman-teman kepala desa tidak mau komunikasi, misalnya proposal pembangunan balai padukuhan, akhirnya ketika hanya ADD dari propinsi dan pengembalian retribusi. Kalau tidak dekat dengan teman-teman DPR yang dipusat akan sulit. Itu saja dulu terima kasih dan itu terjadi setiap tahun. Yang diprioritaskan partai mana yang lebih berkuasa.

 

Tenty

Artinya ada proses formal yang dikalahkan dengan proses informal. Apakah itu terjadi setiap tahun?

 

Widodo

Iya, itu terjadi setiap tahun, apalagi di tahun politik. Kalau saya kasihan teman-teman desa yang lain. Kalau desa saya dapat.

 

Ahmad Taufik (Fitra Jakarta)

Saya sebenarnya bukan dari jakarta. Saya up date informasi dari nasional. Perencanaan penganggaran daerah dan pusat belum terintegrasi. Kalau untuk anggaran kemiskinan itu masalah prioritas. 2005-2008 kemiskinan itu dua kali lipat namun angka kemiskinan tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan. Kontek pembelajaran di Musi banyu asin kabupaten terkaya di Sumatera selatan, APBDnya 3 triliun tapi angka kemiskinannya paling tinggi se-Sumatera selatan. Secara kerangka umum, isu alokasi masih sedikit, yang kedua penyerapan, yang ketiga efektifitas, walaupun anggaran kecil hasilnya maksimal bisa didorong, tapi perlu diingat juga best praktis perlu didorong. Proses infrastruktur regulasinya sudah ada. Konteks politik pasti ada pos yang tinggi. Regulasi yang dibangun dikebumen sudah cukup kuat, good will pemerintah daerah. Berani nggak pemerintah menjalankan visi misinya. Untuk rekomendasinya nanti prespektisnya tidak hanya best praktis pasti banyak contoh-contohnyanya. Kalau kita lihat data 2005 apakah berbanding lurus dengan alokasi yang meningkat dengan angka kemiskinan. Tapi jangan dilihat angka kemiskinan kabupaten. Kita melihatnya balance. Kemudian soal Permen, masalah data karena masalahnya, kadang benar dikita ini data masih carut marut. Memang data harus dikonfirmasi lagi dan indikator BPS belum bisa diterapkan secara menyeluruh. Kemudian kalau untuk cerita daerah ini sudah banyak banget. Bagaimana kita mendorong integrasi dan kalau masih ada yang belum sesuai dengan undang-undang itu harus dilihat. Dan proses partisipasi yang kita bangun dari bawah jangan sampai rusak dengan proses politik. Kalau bisa turun itu ke forum-forum musrenbang anggota dewannya. Karena kalau tidak nanti sama saja akan diacak-acak.

 

M. Taufik

Harus ada regulasi yang hukumnya pidana, ditempat kami reses ada ikut ada yang nggak, RKPD bulan mei, berarti bulan juni juli yang tahun lalu kita sinkronkan, kalau ada yang ribut nah kita tutup mata. Kalau ada regulasi itu lebih bagus yang melakukan penekanan terhadap ini maka regulasi itu yang kita tekankan pada pusat.

 

Ahmad Taufik

Ini pengawalan dari forum desa memang harus dikawal. Ada beberapa crita dari kawan-kawan yang awalnya ikut tapi karena proses partisipatifnya tidak diakomodir ini bisa menurunkan proses partisipatifnya, kalau nggak dikawal nanti pada rontok dan semangat partisipasinya turun dan vokal poin yang harus

 

Tenty

Tapi barangkali merumuskan beberapa rekomendasi untuk kita sampaikan besok.

 

Rekomendasi

  • Ada regulasi terkait dengan APBD

  • Pendataan kemiskinan diserahkan ke daerah

 

Kebumen

Dikebumen perda dan pergubnya sudah ada yang dilakukan TKPKdes yang SKnya ditetapkan oleh kepala desa, ada jeda satu bulan apakah hasil pendataan ditetapkan oleh kepala desa kemudian ada jeda 1 bulan apakah pendataan sudah sesuai atau belum. Pendataan kemiskinan diserahkan ke daerah.

Peserta

Konsep kemiskinan yang dipahami bukan konsep orang miskin namun lebih pada konsep sasaran program, karena dalam konteks kesejahteraan bukan hanya saja orang miskin. Angka kemiskinan harus dibedakan dengan sasaran program kemiskinan akan berbeda. Karena ada agregat data makro

 

Tenty

Okey, saya kira untuk besok bisa kita eksplorasi lagi. Kita tutup dulu, terima kasih atas kerjasamanya dan komitmennya. Terima kasih. Wassalamu’alaikum wr, wb.

 

Acara ini diselenggarakan atas kerjasama COMBINE Resource Institution dan Perkumpulan IDEA dengan dukungan Ford Foundation dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.