Rencana Kegiatan Hasil Kunjungan Staf Khusus Gubernur Jawa Tengah ke Desa Kandangan

.

.

Provinsi Jawa Tengah kini mengungsung visi sejahtera dan berdikari. Sebagai turunannya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kemudian menggagas program Desa Berdikari, yakni desa yang mampu berkembang dan mandiri. Dalam konteks ini, desa akan berposisi sebagai subjek. Desa bisa membangun langkah menjadi Desa Berdikari paling tidak dengan melakukan empat hal. Pertama, membuat potret situasi dan kondisi desa. Kedua, mengidentifikasi masalah yang ada. Ketiga, mengenali potensi, baik di dalam maupun dari luar desa, untuk menjawab permasalahan yang ada (solusi). Keempat, membuat perencanaan berbasis potensi lokal.

Konsep di atas disampaikan oleh Staf Khusus Gubernur Jawa Tengah Warsito Ellwein dalam kunjungannya ke Kantor Desa Kandangan di Kabupaten Temanggung pada Rabu (23/04/2014). Dalam pertemuan yang turut dihadiri oleh Kepala Bidang Litbang dan Statistik Bappeda Kabupaten Temanggung Danang Purwanto ini, Warsito menegaskan bahwa strategi gerakan harus diubah, tidak lagi sektoral, tetapi harus utuh dan komprehensif, bahkan sejak dari tingkat desa. Perencanaan desa adalah perencanaan yang utuh, tidak lagi harus dipisahkan antara peran dan kerja kelompok tani, kader kesehatan, kelompok perempuan, dan sebagainya. Desa bisa memenuhi kebutuhan dasar warganya jika bisa membangun relasi sosial yang nyaman dan menyediakan infrastruktur sosial yang baik.

Keutuhan dalam Perencanaan, Kunci Pembangunan Masyarakat yang Tepat

Sistem Informasi Desa (SID) yang dapat dilihat konsep dan wujudnya di Desa Kandangan menjadi salah satu temuan menarik bagi Warsito. Dalam observasi yang telah dilakukannya sejak menjadi staf khusus Gubernur Jawa Tengah, dirinya telah melihat beragam metode dan pendekatan yang dilakukan berbagai pihak untuk menguatkan gerak pembangunan masyarakat. Inisiatif yang dilakukan oleh COMBINE Resource Institution bersama jejaring pemerintah desa dan Pemerintah Kabupaten Temanggung dilihatnya mampu menerjemahkan gagasan komprehensivitas perencanaan dan pembangunan masyarakat yang selama ini dicari. Bahkan, Warsito juga tidak mendapatkan keyakinan terhadap keberhasilan pemanfaatan sistem-sistem serupa yang telah diterapkan di tingkat desa, seperti sistem Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Danang Purwanto memberikan penjelasan bahwa strategi pembangunan SID di Kabupaten Temanggung tujuan utamanya adalah untuk pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan data dan sistem adalah langkah awal untuk menuju target tersebut, agar desa bisa bergerak dengan terlebih dahulu mengetahui potensi yang dimiliki. Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai fasilitator akan membuat sistem integrasi data, yang akan dimulai pada tahun 2014 ini. Dengan anggaran dari pemerintah kabupaten, dimulai dengan percontohan di 19 desa di Kecamatan Bulu dalam penerapan SID, per tahun 2014 ini ditargetkan akan ada 100 desa di Kabupaten Temanggung yang siap menerapkan dan memanfaatkan SID. Tahap yang saat ini berjalan adalah lanjutan dari langkah-langkah observasi dan ujicoba penerapan SID yang telah dilakukan di 4 kecamatan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2012. Proses saat ini dikawal langsung oleh tim Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Temanggung pada sisi implementasi teknis di lapangan. Dishubkominfo akan mengoptimalkan forum komunikasi operator SID dari 19 desa percontohan untuk membantu proses di desa-desa lainnya ke depan. Pemerintah Kabupaten Temanggung yakin bahwa SID merupakan sarana yang tepat untuk mewujudkan konsep kemandirian dalam pembangunan masyarakat, khususnya di perdesaan.

.

.

Analisis Potensi Desa dengan SID untuk Perencanaan Pembangunan Desa

SID sangat bermanfaat untuk membantu menemukan cara baru memotret dan mengenali potensi desa. Selama ini, tolok ukur pencapaian pembangunan selalu tergantung dan merujuk pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan SID, masyarakat dan pemerintah bisa merumuskan kesepahaman dan kesepakatan metode dan perangkat kerja untuk menghasilkan analisis potensi yang kontekstual, akurat, dan mutakhir. Berkaca dari pengalaman pengelolaan inisiatif Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP) yang digiatkan oleh COMBINE bersama Perkumpulan IDEA di Gunungkidul, potensi pemanfaatan SID sebagai perangkat analisis potensi desa dipercaya sangat besar. Warsito mendorong Bappeda Kabupaten Gunungkidul untuk merancang rumusan prangkat kerja (tools) tersebut. Pendataan potensi desa dengan perangkat kerja itu kemudian bisa dikoordinasikan dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bapermades) dan Dishubkominfo Kabupaten Temanggung. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memberikan supervisi selama proses ini berjalan.

Proses perancangan perangkat kerja ini dijadwalkan bisa dilakukan dalam bulan Mei – Juni 2014. Bappeda Kabupaten Temanggung akan mengkoordinasikan tahap-tahap diskusi perumusan tools yang akan diikuti oleh tim dari Pemerintah Kabupaten Temanggung, COMBINE, dan desa. Desa Kandangan dipandang tepat oleh Warsito sebagai desa percontohan untuk pelaksanaan pendataan potensi desa itu. Diharapkan, hasil pendataan ini akan bisa langsung dimanfaatkan untuk proses musyawarah perencanaan pembangunan desa periode tahun ini. Berdasarkan perangkat kerja analisis yang dirumuskan bersama, tim COMBINE akan berperan untuk menyediakan fungsi analisis tersebut dalam aplikasi SID, dan membantu proses fasilitasi pemanfaatannya di desa dan kabupaten.

(Elanto Wijoyono)