Catatan Diskusi Pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) di Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunungapi Merapi

.

Berbicara tentang pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID), manfaat dasar yang bisa didapatkan langsung oleh desa meliputi dukungan olah data untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, dan pemetaan situasi untuk pengambilan keputusan setiap saat. Fungsi olah data dan informasi dalam SID ini tidak hanya membantu desa dalam memetakan situasi dan pengambilan keputusan di situasi normal, tetapi juga di situasi darurat. Pemanfaatan SID untuk desa-desa di kawasan rawan bencana, seperti di lingkar Merapi, mau tidak mau akan memiliki arah pada ranah ini. Walaupun bukan merupakan tujuan utama dari pemanfaatan SID, tetapi upaya untuk membangun kemanfaatan SID ketika desa menghadapi situasi darurat sangat penting untuk disiapkan.

Konsep “Desa Bersaudara” yang sebenarnya bukan hal yang baru bagi desa-desa di lingkar Merapi. Warga desa pasti lebih tahu karena yang mengalami langsung. Dulu ketika Merapi erupsi, pengungsian akan dilakukan ke desa aman yang terdekat atau ke kerabat di desa lain. Pengungsian yang menuju ke bangunan-bangunan publik baru dilakukan pada pengalaman yang lebih kekinian. Jika kita mencoba menggali pengalaman dari generasi terdahulu yang pernah mengalami situasi itu, akan ada perbedaan antara pengungsian ke desa kerabat atau tetangga jika dibandingkan pengungsian di barak pengungsian.

.

Pengalaman Dua Desa pada Erupsi Merapi 2010

Ada beberapa desa yang memiliki pengalaman menerapkan inisiatif membangun hubungan antar desa selama peristiwa erupsi Merapi tahun 2010. Ada dua desa yang kebetulan berada di lereng yang masuk wilayah Kabupaten Klaten. Namun, kedua desa ini memiliki pengalaman yang berbeda. Pertama, Desa Balerante, di Kecamatan Kemalang, Klaten. Desa Balerante ini terletak hanya 4-5 KM dari puncak Merapi. Pada saat erupsi tahun 2010, warga desa ini diarahkan untuk mengamankan diri ke Barak Pengungsian di Depo Militer di Wedi, Klaten. Hal yang menarik, salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa setempat adalah mengungsikan komputer desa. Mengapa hal itu dilakukan? Sebabnya, Pemerintah Desa Balerante saat itu sudah memiliki data desa dengan SID dalam satu-satunya komputer desa. Pak Jainu, Kepala Urusan Pemerintahan Desa Balerante yang merupakan salah satu penggagas SID dan satu-satunya staf desa yang bisa menggunakan komputer saat itu berinisiatif membuka kantor desa darurat di barak pengungsian. Faktanya, kantor desa darurat yang didukung dengan data penduduk dalam SID dapat membantu Pak Jainu dalam memberikan layanan publik dasar kepada warganya selama di pengungsian. Selain itu, data desa bisa dengan mudah disediakan kepada pihak/organisasi kemanusiaan yang datang mencari data untuk urusan bantuan kemanusiaan. Manfaat SID dalam situasi darurat itu berlanjut ketika ada proses ganti rugi sapi warga korban Merapi. Ada beberapa dusun di Desa Balerante yang terdampak luncuran awan panas. Sebagian rumah dan ternak musnah. Ganti rugi ternak dari pemerintah pusat saat itu antara lain mensyaratkan adanya bukti dokumen kependudukan setempat. Dengan adanya data di SID, Pak Jainu bisa menyediakan data bukti kependudukan yang disyaratkan, sehingga proses ganti rugi sapi untuk warga Desa Balerante dapat terselesaikan lebih cepat daripada desa yang lain.

Peta lokasi Desa Balerante dan rute menuju Desa Kebondalem Lor, Klaten yang direncanakan sebagai tujuan evakuasi ke depan oleh BPBD Klaten.

Peta lokasi Desa Balerante dan rute menuju Desa Kebondalem Lor, Klaten yang direncanakan sebagai tujuan evakuasi ke depan oleh BPBD Klaten.

.

Pengalaman yang berbeda dialami oleh Desa Sidorejo, yang bersebelahan dengan Desa Balerante di Kemalang, Klaten. Ketika erupsi Merapi tahun 2010 terjadi, desa ini sebenarnya juga diarahkan pemerintah daerah setempat untuk mengamankan diri ke Depo Militer di Wedi, Klaten. Namun, sebagian warga dari desa ini memilih untuk tidak mengungsi ke barak pengungsian yang disediakan pemerintah. Warga dua RT teratas di desa ini memilih untuk mencari desa yang bersedia untuk menerima mereka. Hal ini diputuskan untuk dilakukan karena mereka tidak ingin pengalaman mengungsi pada peristiwa erupsi 2006 terulang lagi. Pada tahun 2006, warga desa-desa di lereng Merapi di wilayah Klaten dipaksa mengungsi oleh pemerintah daerah setempat ketika situasi belum dirasa penting untuk mengungsi. Selain itu, kondisi pengungsian yang dikelola oleh pemerintah sangat jauh dari layak. Sebagian warga Desa Sidorejo ini kemudian diterima oleh Pemerintah Desa Manjung di Kecamatan Ngawen, Klaten. Di sana, warga Desa Sidorejo dapat mengamankan diri dengan lebih layak karena bisa mengelola diri mereka sendiri secara mandiri. Selama mengungsi, warga Sidorejo bisa tetap melakukan banyak kegiatan yang biasanya rutin mereka lakukan sehari-hari. Anak-anak pun bisa tetap bersekolah di desa setempat. Bahkan, oleh karena selama mengungsi mereka bisa sangat dekat dengan warga, acara perpisahan harus diadakan ketika warga Sidorejo ini akan pulang kembali ke desanya ketika status Merapi telah dinyatakan aman.

.

Dari Gagasan menjadi Program; Tindak Lanjut di Kabupaten Magelang

Dalam banyak diskusi, pengalaman dua desa ini banyak kami sampaikan ke pihak-pihak yang bergiat di lingkar Merapi. Ternyata, pengalaman ini sejalan dengan gagasan yang juga sedang dibangun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang. Kini, BPBD Kabupaten Magelang menjadi satu-satunya kabupaten dari empat kabupaten di lingkar Merapi yang secara resmi membangun konsep “Desa Bersaudara”. Pengalaman erupsi 2010 memberikan banyak pelajaran. Kini, desa-desa di Kabupaten Magelang siap untuk dipasangkan dengan desa lain. Satu desa di wilayah Kawasan Rawan Bencana (KRB) bisa dipasangkan dengan satu atau dua desa di wilayah penyangga yang lebih aman, tergantung jumlah dan kapasitas masing-masing desa. BPBD Kabupaten Magelang paling tidak memiliki tiga skenario dalam kontijensi penanggulangan bencana erupsi Gunungapi Merapi. Skenario pertama adalah jika erupsi Merapi hanya memberikan dampak pada desa-desa di wilayah KRB III. Skenario kedua jika erupsi Merapi mencapai radius 15 KM dari puncak Merapi. Skenario ketiga jika erupsi Merapi mencapai radius 20 KM (atau lebih) dari puncak Merapi, seperti pengalaman di tahun 2010.

Data jumlah penduduk terancam di 19 desa di KRB III Kabupaten Magelang (Sumber: BPBD Magelang)

.

Ketika kejadian dan dampak hanya terjadi di KRB III, ada 19 desa yang potensial terdampak. Desa-desa itu tersebar di 3 kecamatan; Kecamatan Dukun 8 desa, Kecamatan Srumbung 8 desa, dan Kecamatan Sawangan 3 desa. Dari 19 desa ini, total penduduk yang terancam mencapai jumlah 39.210 jiwa. Ketika ancaman meluas hingga zona aman 15 KM, jumlah desa ini juga akan semakin bertambah. BPBD Kabupaten Magelang telah menghitung, ada 45 desa yang terancam jika erupsi Merapi mencapai 15 KM. Jumlah 45 desa itu tersebar di 3 kecamatan yang sama, termasuk pula satu desa dari wilayah Kabupaten Boyolali, yakni Desa Tlogolele. BPBD Kabupaten Magelang siap untuk membantu desa yang berbeda wilayah administratif ini pada situasi darurat. Sebabnya, jika Desa Tlogolele harus tetap mengungsi ke arah Boyolali, itu berarti mendekati ancaman, sehingga lebih aman jika mengevakuasi diri ke arah Magelang. Ada 116.000 jiwa yang terancam jika harus ada 45 desa yang diamankan. Sementara, jika erupsi mencapi lebih dari 20 KM, ada 140 desa di 12 kecamatan dengan 428.000 jiwa yang harus diamankan.

Pada tahun 2014 ini, BPBD Kabupaten Magelang merencanakan untuk mewujudkan konsep “Desa Bersaudara” pada desa-desa yang masuk KRB III sebagai prioritas. Dari 19 desa di KRB III, dipilih 3 desa yang akan dipasangkan dengan desa-desa penyangga. Tiga desa ini meliputi Desa Sumber di Kecamatan Dukun, serta Desa Kaliurang dan Desa Mranggen di Kecamatan Srumbung. Sebelumnya, Desa Ngargomulyo di Kecamatan Dukun telah terlebih dahulu membangun konsep Desa Bersaudara ini secara mandiri dengan Desa Tamanagung di Kecamatan Muntilan. Desa Sumber akan dipasangkan dengan Desa Pucungrejo di Kecamatan Muntilan. Desa Kaliurang akan dipasangkan dengan Desa Jamuskauman, Desa Plosogede, dan Desa Bligo di Kecamatan Ngluwar. Desa Mranggen akan dipasangkan dengan Desa Gunungpring dan Desa Sukorini di Kecamatan Muntilan. Pada prinsipnya, upaya memasangkan antara desa di KRB III dengan desa di wilayah penyangga adalah usulan BPBD Kabupaten Magelang. Setiap desa kemudian dipersilakan untuk melakukan penjajagan dan memberikan respon jika sepakat dengan hal itu.

Data desa bersaudara yang diusulkan oleh BPBD Kabupaten Magelang pada tahun 2014 (Sumber: BPBD Magelang)

 .

Persiapan membangun Persaudaraan Desa untuk Pengurangan Risiko Bencana

Lalu, apa saja yang perlu untuk dipersiapkan. Kita bisa berlajar dari proses yang telah dilakukan oleh Desa Ngargomulyo dan Desa Tamanagung. Konsep “Desa Bersaudar” atau Sister Village mendorong kedua desa itu untuk melakukan persiapannya masing-masing. Desa Ngargomulyo di Kecamatan Dukun yang masuk KRB III akan mempersiapkan diri untuk menjadi desa yang bisa mengungsi dengan baik dan benar. Desa Tamanagung di Kecamatan Muntilan akan mempersiapkan diri menjadi desa yang bisa mengelola pengungsian dengan baik dan benar. Salah satu hal yang utama untuk dipersiapkan kedua desa adalah data. SID pun dibangun di kedua desa untuk membantu desa mengetahui kapasitas masing-masing desa. Analisis kapasitas antara kedua desa akan menghasilkan hal yang selisih atau gap yang bisa dipersiapkan cara untuk memenuhinya.

Lima tahap membentuk Desa Bersaudara dengan dukungan SID

.

Bagaimana langkah-langkah untuk membangun dan mengelola Desa Bersaudara ini. Pertama, dengan melakukan pemetaan para pihak di tingkat desa. Kedua, memetakan aset dan kapasitas di desa. Ketiga, membangun SID. Keempat, melakukan simulasi manajemen Desa Bersaudara dalam situasi tanggap darurat. Kelima, menyusun peraturan atau kebijakan pendukung di tingkat desa dan supradesa. Saya yakin, tahap pertama hingga ketiga sudah dilakukan oleh Desa Dukun. Kita hanya perlu mengecek kembali, hal yang sudah dilakukan itu sudah pada tingkat kualitas sebaik apa. Jika hal tersebut sudah dilakukan secara baik, maka kita tahu apa yang perlu dipertahankan. Jika ada hal yang belum maksimal, kita bisa tahu apa saja hal yang perlu dibenahi dan dioptimalkan.

Dalam mengelola data-data yang diperlukan baik dalam situasi normal maupun situasi darurat, pemerintah desa tidak bisa sendirian. Pemerintah desa bertugas mengkoordinasikan kerja-kerja pengelolaan data dan informas di tingkat desa. Pemerintah desa bertanggung jawab pada beberapa data dasar, seperti data kependudukan dan data keuangan desa. Sementara, di tingkat desa, setiap lembaga atau organisasi kemasyarakatan desa pasti juga memiliki data, baik itu PKK, kader kesehatan, kelompok tani, karang taruna, dan sebagainya. Media komunitas di tingkat desa juga bisa berperan membantu mengelola data dan informasi agar bisa diteruskan kepada publik desa. Antar pihak harus bisa berkerjasama, mengelola data dan informasi desa, dengan SID untuk masyarakat desa. Hal-hal ini yang kemudian bisa digunakan dengan maksimal, mulai dari pelayanan publik, perencanaan pembangunan, hingga pemetaan situasi untuk pengambilan keputusan setiap saat. Setiap kelompok atau pihak pasti memiliki media yang akan bisa dipetakan untuk dioptimalkan manfaatkan secara sinergis.

.

Diskusi; Melihat Kembali Kesiapan Internal dan Antar Desa 

Kemudian, kita perlu melihat kembali, sejauh mana desa telah mengelola data-data penting yang diperlukan, baik dalam situasi darurat maupun situasi normal. Saya yakin, desa-desa di KRB lainnya telah memiliki jenis data dan informasi ini. Namun, hal yang perlu dicek lebih lanjut adalah pada status keberadaan dan kualitas data/informasi yang dikelola. Jika sudah ada, bagaimana data dan informasi itu dikelola selama ini, dan bagaimana cara yang tepat untuk mengoptimalkan kerja baik yang sudah berjalan. Jika data yang diperlukan belum ada, bagaimana langkah yang tepat untuk memulai dan mengelola data/informasi penting tersebut.

Dalam diskusi dengan desa-desa yang lain selama ini, paling tidak bisa dirumuskan ada tiga hal yang penting untuk dicek kembali di setiap desa. Ketiga hal itu meliputi data tentang apa saja yang perlu untuk dipindahkan/diselamatkan/dievakuasi, data tentang bagaimana/apa yang digunakan untuk memindahkan/evakuasi, serta data tentang apa saja yang perlu dipersiapkan di lokasi desa penyangga. Hal-hal yang tertuliskan di setiap point ini secara umum sudah ada di desa, terutama di desa di KRB Merapi. Namun, kita perlu melihat lebih rinci. Setiap hal ini nanti saya minta untuk bisa didiskusikan dalam kelompok dan kemudian dipresentasikan. Berdasarkan catatan dari diskusi ini kita bisa tahu hal apa saja yang perlu diperkuat atau dibenahi dari setiap desa, terutama dengan memanfaatkan SID untuk melengkapi hal yang perlu dipersiapkan.

Panduan diskusi pemetaan aset dan kapasitas desa dalam konsep Desa Bersaudara

.

Pertama, tentang data apa yang perlu untuk dipindahkan/diselamatkan/dievakuasi. Secara umum ada tiga, yakni penduduk, ternak, dan benda/barang. Setiap desa pasti sudah memiliki data penduduk. Dalam SID pun sudah masuk data penduduk. Namun, data penduduk dalam SID masih terbatas data warga berdasarkan Kartu Keluarga. Kita perlu tahu juga data penduduk pendatang, yang tercatat sebagai warga di desa atau daerah lain, tetapi tinggal di suatu desa. Jadi, misal, Desa Dukun tercatat memiliki 2000 warga. Saya yakin saat ini tidak 2000 orang itu ada di Desa Dukun semua, bisa lebih dan bisa juga kurang dari itu. Ada sebagian warga yang saat ini tinggal di luar desa dan ada sejumlah penduduk pendatang yang saat ini tinggal di Desa Dukun. Apakah data penduduk datang dan pergi ini tercatat secara rutin dan mutakhir di Desa Dukun? Mohon dijelaskan dalam diskusi kelompok nanti. Lalu, data penduduk yang sudah ada itu juga perlu dilengkapi dengan data kelompok rentan. Data ini biasanya ada di PKK atau kader kesehatan. Hal yang perlu dijelaskan adalah bagaimana data ini dikelola dan oleh siapa. Data yang belum tentu ada adalah data nomor HP warga. Data ini penting untuk juga dipersiapkan karena bisa dimanfaatkan untuk banyak tujuan. SID sendiri memiliki fungsi SMS Gateway. Dengan memasangkan modem di komputer yang telah diinstall SID, pemerintah desa bisa mengelola SMS untuk semua warga yang nomor HP-nya telah tercatata dalam SID. Paling tidak, ada nomor HP ketua RT/RW dan kepala dusun. Selain SID, nomor HP ini juga bisa dimasukkan dalam SIKAD Merapi yang dikelola oleh Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTKG) untuk menginformasikan hal-hal penting terkait status kegunungapian Merapi.

Data berikutnya yang perlu dijelaskan status dan kualitasnya adalah data ternak dan benda/barang yang perlu untuk diselamatkan pada situasi darurat. Data ternak biasanya sudah dikelola oleh desa di KRB Merapi. Namun, jenis ternak apa saja yang perlu untuk dievakuasi perlu untuk dipastikan agar bisa dikomunikasikan ke desa penyangga. Apakah ternak yang disiapkan untuk diamankan itu terbatas pada sapi, kerbau, kambing, atau juga jenis hewan ternak lainnya? Kemudian, benda atau barang penting, apakah sudah ada penjelasan atau pelatihan penyiapan benda-benda penting yang harus disiapkan oleh setiap keluarga/rumah tangga dalam situasi darurat? Tentu saja kita tidak bisa membawa semua barang pada situasi darurat.

Kedua, data apa dan bagaimana hal-hal di nomor satu itu perlu untuk dipindahkan. Paling tidak ada dua hal yang bisa dijelaskan, yakni data kendaraan dan data jalur evakuasi. Beberapa desa yang saya tahu di lingkar Merapi, sudah mulai melakukan pendataan kendaraan. Data kendaraan ini tidak terbatas pada jumlah saja, tetapi bisa dilengkapi hingga jenis dan kapasitas. Hal ini penting diterakan karena kita perlu tahu berapa sebenarnya kapasitas yang tersedia dan jumlah yang dibutuhkan. Data kendaraan ini pun perlu untuk didata, baik pada desa yang mengungsi maupun desa yang akan menjadi lokasi evakuasi. Desa Ngargomulyo dan Desa Tamanagung sama-sama melakukan pendataan kendaraan, sehingga bisa memutuskan dan mempersiapkan armada. Kendaraan dari Desa Ngargomulyo akan ditambahi kendaraan dari Desa Tamanagung karena jumlah di satu desa tidak mencukupi. Kemudian, hal itu dilengkapi dengan melakukan kesepakatan jalur evakuasi. Desa Ngargomulyo dan Desa Tamanagung, sebagai contoh, menyepakati dua jalur evakuasi. Satu jalur khusus untuk rute turun/evakuasi dan satu jalur khusus untuk rute jemput ke atas. Jadi, armada turun dan naik tidak akan saling bertemu dan mengakibatkan macet. Jadi, Desa Ngargomulyo tidak hanya terbatas membuat peta rute evakuasi hingga batas desa saja, tetapi hingga ke tujuan evakuasi di Desa Tamanagung. Peta ini juga dilengkapi dengan kondisi jalur yang dilalui, apakah dalam keadaan baik atau rusak.

Ketiga, data tentang apa saja yang perlu dipersiapkan di desa lokasi evakuasi. Ada dua hal yang secara umum perlu dipersiapkan, yakni tempat atau bangunan untuk penduduk dan untuk ternak. Hal ini perlu dipersiapkan untuk desa yang dipersiapkan sebagai lokasi pengungsian. Desa Dukun berdasarkan pengalaman erupsi sebelumnya, juga bisa menjadi tempat pengungsian. Jadi, hal ini juga perlu untuk didiskusikan. Untuk menampung penduduk pengungsi, perlu dijelaskan apakah sudah ada pendataan bangunan atau tempat yang bisa digunakan untuk tempat evakuasi, baik itu bangunan publik (milik negara) maupun bangunan pribadi. Sebenarnya, dalam diskusi kita bisa jelaskan secara rinci, selain jumlah juga ukuran bangunan atau lahan itu. Hal itu penting karena untuk mengukur kapasitas suatu tempat untuk evakuasi, ada standard ukuran yang dijadikan rujukan. Walaupun kita belum tentu menggunakan ukuran standard internasional untuk menentukan kapasitas suatu bangunan untuk pengungsian, tetapi ukuran itu tetap bisa dijadikan rujukan untuk menghitung kapasitas ideal. Selain untuk penduduk, lokasi untuk pengungsian ternak juga perlu dijelaskan, apakah ada atau tidak. Jika ada, di mana saja lokasinya dan berapa kapasitas yang bisa disiapkan untuk menampung ternak yang dievakuasi?

– bersambung …

.

(Elanto Wijoyono)