Pada sisi penerapan teknologi informasi dan komunikasi, Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2011 – 2014 ternyata memiliki segudang capaian dan prestasi. Salah satu prestasinya adalah meraih Innovative Regional Award (Pembangunan Berbasis Iptek) 2011 dari BPPT – Kemenristek. Kota Pekalongan juga meraih ICT Pura – Adipura bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada tahun 2011 dari Kementerian Kominfo. Pada tahun 2012, Kota Pekalongan menduduki peringkat pertama PEGI (Pemeringkatan e-gov) kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Kota Pekalongan menjadi kota percontohan penerapan e-gov berbasis Free and Open Source Software (FOSS) oleh Kemenristek. Pada tahun 2014, Kota Pekalongan telah menerapkan e-gov berbasis FOSS bersama Forum Ubuntu Indonesia.

Prestasi di atas dicapai Pemerintah Kota Pekalongan karena telah memiliki road map pengembangan e-gov. Rencana ini disusun untuk periode tahun 2008 – 2015, yang disusun dalam dua gelombang. Gelombang I dilakukan pada kurun waktu 2008 – 2011 dengan membangun pilar-pilar e-gov. Gelombang II dilakukan pada kurun waktu 2012 – 2015 dengan membangun Pekalongan sebagai Smart City, yang saling terintegrasi, fungsional, dan terhubung dengan jaringan broadband. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Dr. Sri Budi Santoso di Temanggung pada Senin, 2 Juni 2014. Sebagai pembicara pertama dalam diskusi panel tentang integrasi data yang digelar oleh Bappeda Kabupaten Temanggung, Sri Budi Santoso menguraikan bahwa Dishubkominfo Kota Pekalongan memiliki tugas dalam urusan teknologi informasi dan komunikasi, serta pada urusan inovasi daerah. Tugas ini kemudian dihadapkan pada visi dan misi Kota Pekalongan yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai kota jasa yang berwawasan lingkungan menuju masyarakat madani berbasis nilai-nilai religiusitas.

.

.

Sejak awal, Pemerintah Kota Pekalongan menempatkan isu integrasi sebagai isu sentral dengan adanya “Pengembangan e-gov dan Pembangunan Daerah”. Namun, hal ini bukannya tanpa tantangan. Isu TIK tetap merupakan isu baru di lingkungan pemerintah daerah. Inisiatif TIK yang ada berlangsung secara parsial di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan miskin koordinasi. SKPD pengelola TIK tidak pernah menjadi aktor kunci dalam siklus perencanaan dan penganggaran. Bahkan. Setiap SKPD bisa memiliki mitra ahli/konsultan TIK sendiri, tanpa masterplan umum sebagai pedoman. Gagasan integrasi pun cenderung ditolak karena dipersepsikan bisa menghilangkan kegiatan SKPD.

Situasi yang belum siap itu kemudian disiapkan melalui sebuah framework integrasi data-informasi yang mencakup lima bagian. Pertama, pengembangan kebijakan dan perencanaan. Kedua, pengembangan kelembagaan dan tata kelola. Ketiga, pengembangan infrastruktur. Keempat, pengembangan aplikasi atau sistem informasi manajemen integrasi. Kelima, pengembangan model – quick wins. Prakaras awal integrasi data di Kota Pekalongan dimulai dengan data yang berkaitan dengan keuangan daerah, kepegawaian, kependudukan, manajemen layanan kesehatan, dan data spasial. Proses ini memiliki cukup modal dengan infrastruktur jaringan yang relatif siap, memiliki data center, memiliki server yang memadai, memiliki sumber daya manusia yang menguasai sistem, memiliki peraturan daerah yang memayungi proses, telah ada kesadaran di jajaran SKPD, sudah memiliki contoh integrasi server dari SKPD strategis, dan telah melakukan proses migrasi sistem operasi ke FOSS.

Proses yang berjalan ini tetap memiliki beberapa kendala. Ada kekhawatiran terkait daya dukung jaringan dan kapasitas bandwidth. Kemudian, pada sisi konten, data kependudukan berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) tidak selalu lengkap. Pada sisi koordinasi, hubungan antar pengelola data di tiap SKPD perlu diperkuat dan didukung dengan komitmen kemauan untuk berbagi data secara terbuka, terutama data kependudukan untuk kepentingan layanan publik.

Secara khusus, pada akhir paparan, Sri Budi Santoso menguraikan hal-hal teknis apa saja yang perlu dilakukan dalam proses analisis proses integrasi data-informasi secara elektronis di tingkat kabupaten:

1. Menerakan data apa saja yang dimiliki/dikelola oleh SKPD/entitas tertentu

2. Menerakan cara/metode bagaimana, data dan informasi tersebut dikumpulkan oleh SKPD (rutin-periodik, ad-hoc)

3. Memetakan dan menganalisi kondisi ketersediaan data di SKPD (database Sistem Informasi Manajemen/SIM, data terkomputerisasi aplikasi perkantoran, hardcopy hasil pengolahan, hardcopy data mentah)

4. Analisis relasi/hubungan data antar SKPD

5. Memetakan kebutuhan saling bertukar data antar SKPD

6. Memetakan level kewenangan atas suatu entitas data (pengumpul, pengolah, penyedia, pemanfaat/pengguna, dsb)

7. Pengembangan teknologi untuk manajemen integrasi dan pertukaran data

.

(Elanto Wijoyono)