Kabupaten Lombok Tengah di Nusa Tenggara Barat memiliki dinamika gerakan masyarakat sipil yang menarik. Program kegiatan apapun yang terkait dengan gerakan pemberdayaan masyarakat, akan dikelola secara bersama-sama dalam wadah sebuah Konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat Sipil (LSM/OMS) Lombok Tengah. Konsorsium ini secara fisik memiliki pusat kegiatan di Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Lombok Tengah. Namun, kegiatan konsorsium ini mencakup seluruh wilayah kabupaten yang tersebar di 12 kecamatan. Sudah menjadi kesepakatan babi LSM/OMS di Lombok Tengah yang tergabung di konsorsium untuk selalu saling mengkoordinasikan program kegiatannya satu sama lain. Sebuah program yang muncul melalui salah satu atau beberapa lembaga anggota pun bisa dikelola secara kolaboratif agar mendapatkan proses dan hasil yang optimal, baik bagi gerakan masyarakat sipil itu sendiri maupun bagi masyarakat umum di Lombok Tengah.

IMG 4887

Kegiatan dalam payung program Strategic Alliance for Poverty Alleviation (SAPA) di Lombok Tengah bisa menjadi contoh. Program yang menjadi wadah kolaborasi para pihak dalam konteks penanggulangan kemiskinan dari tingkat desa hingga daerah ini menghimpun kolaborasi berbagai lembaga, baik dari dalam maupun luar Lombok Tengah. Kerja-kerja penanggulangan kemiskinan baik yang dikelola oleh TKPKD Lombok Tengah, Povert Resource Center (PRC) Lombok Tengah, Konsorsium, maupun anggota konsorsium selalu dikoordinasikan secara rutin agar bisa selalu berada dalam satu rel kolaborasi. Setiap hari Jumat siang, Konsorsium LSM/OSM Lombok Tengah melakukan pertemuan rutin yang membahas seluruh dinamika program yang sedang atau akan dijalankan dengan melibatkan para pihak.

Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) di Lombok Tengah adalah salah satu program yang dikelola secara kolaboratif. Pada tahun 2013, penerapan SID di Lombok Tengah diperankan oleh Berugak Dese, lembaga swadaya masyarakat setempat. Pada tahun 2014, Berugak Dese melanjutkan kerja kolaborasi dengan Combine Resource Institution (CRI) memperdalam praktik pemanfaatan SID di 4 desa percontohan, khususnya untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Inisiatif ini pun dikolaborasikan dengan proses penerapan SID di 76 desa yang dilakukan oleh konsorsium pada tahun 2014 hingga 2015 ini. Setelah melakukan sosialisasi dan pelatihan SID oleh konsorsium, tampak bahwa animo desa sangat besar, termasuk desa-desa di kabupaten lain. Respon sangat positif, tetapi keterbatasan teknis menjadi tantangan bagi konsorsium untuk melakukan pendampingan teknis. Mereka pun meminta peran Berugak Dese untuk melakukan fasilitasi teknis dalam proses tersebut, walaupun secara kelembagaan Berugak Dese juga merupakan bagian dari Konsorsium. Fokus program tersebut sebenarnya adalah penerapan Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP) dan membangun Poverty Resource Center (PRC), dan kemudian memasukkan SID sebagai bagian dari kegiatan program. PRC sendiri memiliki sistem data yang telah disediakan oleh SAPA, yakni Statplanet. Namun, PRC tetap mendorong dilakukannya olah data dengan SID di tingkat desa untuk kepentingan desa.

Dalam kunjungan program ke Lombok Tengah pada 13-14 Maret 2015 lalu, tim CRI mengikuti pertemuan rutin koordinasi konsorsium. Dalam pertemuan itu dibahas bahwa Fasilitator Lapangan di tingkat kecamatan (12 orang sesuai jumlah kecamatan di Lombok Tengah) adalah pihak yang harus dibekali pengetahuan SID secara kuat terlebih dahulu. Para Fasilitator Lapangan (FL) ini yang kemudian akan bisa ditugaskan untuk melakukan pelatihan SID lebih lanjut kepada Fasilitator Desa (Fasdes) dan operator desa. PRC berharap konsorsium akan mengawal penerapan SID, termasuk perencanaan penganggaran desa untuk SID. Ada 12 desa yang telah memasukkan SID dalam APBDes tahun 2015. Ada kesulitan pada tahap mengkonsultasikan SID ke BPMD pada urusan alokasi ADD untuk SID. PRC berharap Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Lombok Tengah menyetujui alokasi 70% ADD untuk penerapan SID di tiap desa. Hal itu juga menjadi pekerjaan rumah Konsorsium untuk membantu memastikannya. Pelatihan FL untuk kuatkan kapasitas dalam penerapan dan pengembangan SID menjadi penting.  Selain itu, juga perlu ada asistensi penyeragaman naskah dinas di tingkat desa agar sama se Kabupaten Lombok Tengah. Hal itu akan memudahkan pengelolaannya dengan aplikasi SID.

Proses penerapan SID di kabupaten ini akan terus berjalan, baik melalui skema program formal maupun sebagai sebuah bagian dari gerakan masyarakat sipil lintas daerah. Walaupun CRI berada di Yogyakarta, tetapi relasi dengan jaringan gerakan masyarakat sipil di Lombok Tengah, baik melalui Konsorsium LSM/OMS maupun anggotanya, seperti Berugak Dese, akan terus berjalan dalam konteks memperkuat tata kelola informasi untuk pemberdayaan masyarakat. Tidak hanya melalui program Lumbung Komunitas, CRI juga telah mempersiapkan skema fasilitasi penerapan SID secara utuh yang juga akan melibatkan peran unit kerja lain di CRI. Skema pelatihan untuk calon pelatih agar kelompok penerap SID di Lombok Tengah semakin dalam pengetahuannya tentang SID dijadwalkan akan digelar pada bulan Mei 2015. Pelatihan ini akan mengusung konsep utuh SID, mencakup pendalaman penguasaan teknis aplikasi olah data SID, jurnalisme warga, dan analisis data/informasi untuk pembangunan desa. Skema ini dikelola tetap dalam payung kolaborasi yang telah ada dan berjalan di Lombok Tengah sebagaimana terulas di atas. Sangat baik dan menarik jika skema seperti ini juga dapat terselenggara di daerah lain, sehingga penerapan SID menjadi sebuah proses kolektif yang positif.

(Elanto Wijoyono)