Agenda program penerapan integrasi Sistem Informasi Desa (SID) dan inisiatif Open Data di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat kini telah memasuki tahun kedua. Berdasarkan pertemuan monitoring dan koordinasi program tersebut di Lombok Tengah bersama Berugak Dese, Konsorsium LSM/OMS Lombok Tengah, dan Koordinator Daerah SAPA pada 12-13 Maret 2015 lalu disepakati ada perubahan rencana kerja program. Program bersama ini akan diteruskan skema kerjasamanya hingga akhir tahun 2015. Proses program pembangunan dan penerapan manfaat SID yang dikelola oleh Berugak Dese akan disinergikan dengan program yang sama yang dikelola oleh Konsorsium.

Tim Konsorsium dalam pertemuan bulan Maret 2015 lalu menjelaskan bahwa setelah melakukan sosialisasi dan pelatihan SID, tampak bahwa animo desa sangat besar, termasuk desa-desa di kabupaten lain. Respon sangat positif, tetapi keterbatasan SDM menjadi tantangan bagi konsorsium untuk melakukan pendampingan teknis. Mereka pun meminta peran Berugak Dese untuk melakukan fasilitasi teknis dalam proses tersebut, walaupun secara kelembagaan Berugak Dese juga merupakan bagian dari Konsorsium. Program Konsorsium yang juga didukung biaya dari Ford Foundation itu berjalan untuk 2 tahun. Bulan April 2015 ini adalah akhir Tahun I periode program. Fokus program tersebut sebenarnya adalah penerapan Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP) dan Poverty Resource Center (PRC), dan kemudian memasukkan SID sebagai bagian dari kegiatan program. PRC sendiri memiliki sistem data yang telah disediakan oleh SAPA, yakni Statplanet. Namun, PRC tetap mendorong dilakukannya olah data dengan SID di tingkat desa untuk kepentingan desa.

Tim PRC Kabupaten Lombok Tengah memandang bahwa Fasilitator Lapangan di tingkat kecamatan (12 orang sesuai jumlah kecamatan di Lombok Tengah) adalah pihak yang harus dibekali pengetahuan SID secara kuat terlebih dahulu. Para Fasilitator Lapangan (FL) ini yang kemudian akan bisa ditugaskan untuk melakukan pelatihan SID lebih lanjut kepada Fasilitator Desa (Fasdes) dan operator desa. PRC berharap konsorsium akan mengawal penerapan SID, termasuk perencanaan penganggaran desa untuk SID. Ada 12 desa yang telah memasukkan SID dalam APBDes tahun 2015. Ada kesulitan pada tahap mengkonsultasikan SID ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Lombok Tengah pada urusan alokasi Alokasi Dana Desa (ADD) untuk SID. PRC berharap BPMD menyetujui alokasi 70% ADD untuk penerapan SID di tiap desa. Hal itu juga menjadi pekerjaan rumah Konsorsium untuk membantu memastikannya. Pelatihan FL untuk kuatkan kapasitas dalam penerapan dan pengembangan SID menjadi penting. PRC juga memandang perlu ada asistensi penyeragaman naskah dinas di tingkat desa agar sama se Kabupaten Lombok Tengah. Hal itu akan memudahkan pengelolaannya dengan aplikasi SID.

Program Konsorsium dengan dukungan Ford Foundation lebih fokus pada ranah advokasi untuk perencanaan dan penganggaran. Program konsorsium tidak sampai pada ranah teknis. Jadi, dengan adanya 4 desa model di dua kecamatan dalam skema dampingan CRI dan Berugak Dese, yang juga merupakan bagian dari seluruh desa yang didampingi konsorsium, diharapkan bisa menjadi model rujukan. Tahun I program selesai per April 2015. Jadi, usulan rencana untuk menyelenggarakan TOT SID secara utuh pada bulan Mei 2015 dapat disepakati. Harapannya, TOT SID ini akan menjadi ruang bagi semua pihak di Lombok Tengah untuk menyatukan hal-hal detail dari proses kerja bersama penerapan SID. Pertemuan dengan kabupaten juga akan dipersiapkan untuk koordinasi lebih lanjut oleh konsorsium dan Berugak Dese.

Untuk menuju langkah lebih lanjut, skema TOT tetap dipandang penting untuk bisa memahamkan setiap aspek SID secara utuh kepada fasilitator penerapan SID di Lombok Tengah. Skema TOT ini juga akan dilakukan untuk memudahkan tahap replikasi SID di 24 desa di 2 kecamatan (Kecamatan Kopang dan Kecamatan Jonggat), sehingga proses program hingga Desember 2015 ini juga akan memunculkan model yang tidak terbatas pada 4 desa, tetapi utuh melingkupi seluruh desa di dua kecamatan tersebut. Keutuhkan itu penting untuk menunjukkan aliran data dan koordinasi yang terjadi dari tingkat desa hingga supradesa dan sebaliknya.