Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Yogyakarta yang merupakan instansi di bawah Balitbang Kemenkominfo hingga tahun 2014 lalu menjadi penerap program USO di D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah. Implementasi replikasi SID di 19 kecamatan di Kabupaten Temanggung adalah salah satu bagian pengaruh dari program yang mempertemukan CRI dengan BPPKI. Kini, di luar program USO Indonesia, BPPKI memiliki agenda kelembagaan sendiri dalam konteks penerapan SID. Hal ini dibahas dalam pertemuan antara tim Combine Resource Institution (CRI) ketika menerima kunjungan Tim Peneliti BPPKI Yogyakarta di kantor CRI pada Selasa (05/05) pagi.

BPPKI pada tahun 2015 ini memiliki agenda untuk meneruskan program penelitian aksi mengenai pembangunan dan pemanfaatan website desa berbasis SID yang dikembangkan oleh CRI. Program ini akan dilakukan di 3 wilayah:
– Kabupaten Temanggung: 3 desa
– Kabupaten Banjarnegara: 3 desa
– Kabupaten Sleman atau Bantul: 1 atau 2 desa

BPPKI akan fokus pada ranah pembangunan konten, dengan sekaligus meneliti pola pengumpulan informasi dan pengelolaannya. Peningkatan literasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi arah kerja program ini. Namun, BPPKI juga merasa perlu belajar aspek teknis aplikasi SID yang akan digunakan agar bisa memfasilitasi proses dengan lebih utuh, tidak terbatas pada olah informasi, tetapi juga olah data. BPPKI berharap ada proses belajar yang bisa mereka ikuti untuk memahami SID secara lebih mendalam langsung dari CRI.

Program penelitian aksi ini diinisiasi oleh BPPKI sebagai tindak lanjut dari seri pertemuan dengan CRI sebelumnya. BPPKI sendiri dalam lingkaran instansi Kemenkominfo dituntut untuk menghasilkan karya yang terbukti bermanfaat, karena dampak kegagalan program USO menjadikan lembaga ini kurang mendapatkan apresiasi. Strategi pengelola kegiatan program akan dilakukan mulai dari tahap awal di desa sasaran. BPPKI ingin melakukan penelitian dari mulai tahap koordinasi dan sosialisasi dengan pemerintah desa dan para pihak di tingkat desa. Ada seri FGD yang akan dilakukan di tingkat desa untuk memastikan bahwa program ini berhasil melatih masyarakat informasi yang dinamis, dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyampaian informasi. Strategi konvergensi media dalam penerapan SID ini juga terbuka untuk dilakukan agar tujuan program ini tidak terbatas pada pembangunan website desa saja.

Program ini merujuk pada sejumlah paket peraturan perundang-undangan, meliputi UU Desa, UU KIP, UU ITE, dan peraturan lain yang terkait dengan e-Gov. Hal ini untuk mendukung tahap kedua kegiatan program yang akan fokus pada pemanfaatan website dan SID. Dalam hal ini, BPPKI mutlak juga harus menguasai SID secara utuh, sehingga merasa perlu belajar lebih lanjut dari CRI.

CRI akan terus memastikan bahwa program ini harus didasarkan pada prinsip untuk tidak sekedar fokus membangun infrastruktur dan literasi saja, tetapi lebih luas untuk membangun kultur. Kunci keberhasilan program ini pada pendekatan yang tepat. Jika pendekatan pengelolaan program hanya “hit and run”, maka kemungkinan besar keberlanjutan program ini akan kecil potensinya. Pembagian peran ini penting pula untuk menentukan strategi pendampingan untuk jangka panjang. Program ini juga sebaiknya bisa mendorong desa bisa membangun tim khusus SID yang akan menjadi simpul pendampingan untuk jangka panjang. Indikator keberhasilan kolaborasi untuk program ini adalah jika desa bisa melanjutkan inisiatif SID setelah program formal usai.

(Elanto Wijoyono)